Kolokium Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut di Taman Nasional Karimunjawa

Posted by kolokium kpm ipb pada 1 April 2009

Nama Pemrasaran/NRP : Rofian Dedi Susanto/I34052582

Departemen : Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

Pembahas : Saripudin/A14204028

Dosen Pembimbing/NIP : Dr. Ir. Arif Satria, M.Si./132641113

Judul Rencana Penelitian : Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan

Kawasan Konservasi Laut di Taman Nasional

Karimunjawa

Tanggal dan Waktu : 31 Maret 2009, 11.00-11.50 WIB

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang memiliki wilayah perairan lebih luas dibandingkan dengan daratannya, Indonesia memiliki sumberdaya perairan yang sangat besar. Bahkan di Asia Tenggara, Indonesia tercatat sebagai negara dengan luasan terumbu karang terbesar, yakni 51.020 kilometer persegi, atau 50 persen dari total luasan terumbu karang Asia Tenggara. Sayangnya, hanya 6 persen yang dapat dikategorikan sangat baik, sedangkan 30 persen kondisinya parah. Satria (2006) menyebutkan bahwa kerusakan sumberdaya alam, khususnya laut dan pesisir telah memunculkan isu menarik yang salah satunya adalah mengenai common property atau kepemilikan bersama. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah konferensi internasional di Bali pada 19-23 Juni 2006 lalu oleh International Association for the Study of Common Property dengan tema “Survival of the Commons: Mounting Challenges and New Realities”. Salah satu topik yang dibahas adalah mengenai konservasi dan kaitannya dengan isu common property tersebut.

Pengelolaan kawasan konservasi merupakan otoritas pemerintah pusat, yakni Departemen Kehutanan (Dephut). Namun, pengelolaan kawasan konservasi laut oleh pemerintah pusat mendapat tantangan setelah ditetapkannya UU 22/1999 tentang pemerintahan daerah yang mengatur kewenangan daerah di laut. UU 22/1999 mengatur batas kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Namun demikian, penetapan UU 22/1999 tidak menjamin bahwa desentralisasi konservasi dapat diimplementasikan. Menurut Damanik, Prasetiamartati, dan Satria (2006), ada dua faktor yang mempengaruhinya, yakni (1) belum terciptanya harmonisasi produk hukum sehingga menyebabkan konflik antara pemerintah pusat (Dephut) dan daerah dan (2) terjadinya konflik institusional antara Dephut dengan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).

Revisi UU Perikanan No. 31/2004 merupakan jawaban dari konflik antara Dephut dan DKP. Dengan ketentuan baru ini, urusan taman nasional laut mesti diserahkan kepada DKP. Akan tetapi proses pengalihan kewenangan tidak berjalan mulus terkait dengan adanya pertimbangan historis-politis dan teknis-birokratis. Melihat persoalan tersebut, DKP menjadikan masa-masa sekarang ini sebagai masa transisi. DKP membuat MoU dengan Dephut pada tahun 2003 untuk bekerjasama dalam pengelolaan taman nasional (Satria, 2006).

Secara sederhana, stakeholder yang berperan di sekitar taman nasional laut dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama. Pertama adalah komunitas lokal dan kedua adalah masyarakat di luar komunitas lokal, antara lain pemerintah dengan alat kekuasaan; lembaga penelitian dengan tanggung jawab saintifik; swasta dengan kekuatan ekonomi; LSM dengan misi melestarikan sumberdaya alam berlandaskan kekuatan saintifik, maupun LSM dengan misi advokasi masyarakat (Damanik, Prasetiamartati, dan Satria, 2006).

Paradigma yang digunakan oleh kelompok kedua adalah paradigma konservasi dan untuk mencapai tujuannya, pembatasan terhadap pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan dilakukan. Hal ini berdampak pada masyarakat nelayan yang memanfaatkan laut dan pesisir untuk penghidupannya. Seringkali nelayan dianggap sebagai ancaman atau “musuh bersama” (common enemy) terhadap upaya dan kepentingan konservasi, sehingga kepentingannya tidak diperhatikan. Karena akses nelayan terhadap sumberdaya dibatasi, maka muncul berbagai bentuk upaya perlawanan. Pemerintah dan pihak terkait menanggapinya melalui banyak cara, baik upaya konsultatif maupun represif, antara lain penangkapan nelayan, kekerasan, hingga penembakan yang berakibat korban jiwa.

1.2 Masalah Penelitian

Permasalahan yang dirumuskan dan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1) Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi laut (KKL) di Taman Nasional Karimunjawa (TNKJ)?

2) Bagaimanakah kompatibilas aturan institusi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan KKL di TNKJ?

3) Bagaimanakah konflik yang terjadi dalam pengelolaan KKL di TNKJ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1) Menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KKL di TNKJ.

2) Menganalisis kompatibilitas aturan institusi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan KKL di TNKJ.

3) Menganalisis konflik-konflik yang terjadi dalam pengelolaan KKL di TNKJ.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai partisipasi masyarakat, aturan institusi, dan konflik-konflik yang terjadi dalam pengelolaan KKL di kawasan TNKJ. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur penelitian mengenai pengelolaan KKL bagi para akademisi dan peneliti, khususnya akademisi dan peneliti di bidang sosial ekonomi masyarakat pesisir. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan evaluasi dan pertimbangan bagi pemegang kebijakan untuk lebih arif dan bijaksana dalam mengelola kawasan konservasi, khususnya pengelolaan KKL agar lebih peduli dan peka terhadap realita dan kebutuhan masyarakat.

II. PENDEKATAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Masyarakat Pesisir

Untuk memperjelas karakteristik masyarakat pesisir, Satria (2002) menguraikan karakteristik tersebut dari berbagai aspek, yaitu:

1) Sistem pengetahuan

Pengetahuan lokal yang berakar kuat menjadi salah satu faktor penyebab terjaminnya kelangsungan hidup mereka selaku nelayan.

2) Sistem kepercayaan

Secara teologis, nelayan memiliki kepercayaan yang kuat bahwa laut memiliki kekuatan magis sehingga perlu perlakuan khusus dalam melakukan penangkapan ikan agar keselamatan dan hasil tangkapannya semakin terjamin.

3) Peran wanita

Selain menjalankan urusan domestik rumah tangga, isteri nelayan tetap menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dalam kegiatan penangkapan, pengolahan, maupun kegiatan jasa dan perdagangan ikan.

4) Posisi sosial nelayan

Posisi sosial nelayan di masyarakat diperlihatkan dengan status mereka yang relatif rendah dibandingkan kelompok masyarakat yang lain. Satria (2008) menyatakan bahwa belum ada data terbaru tentang jumlah nelayan miskin dari dua juta orang nelayan yang hidup di Indonesia. Data yang ada hanya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir tahun 2002 yang mencapai 32 persen. Indikator yang digunakan adalah pendapatan 1 dollar AS per hari.

Mubyarto, Soetrisno, dan Dove (1984) yang melakukan penelitian di dua desa pantai (Desa Bulu dan Desa Ujungbatu) di Kabupaten Jepara menyatakan bahwa keluarga nelayan pada umumnya lebih miskin daripada keluarga petani atau pengrajin. Sementara itu, Crutchfield (1961) dalam Marahudin dan Smith (1987) menyatakan bahwa sektor perikanan Amerika dan Kanada telah menunjukkan bukti yang jelas mengenai kelemahan ekonomi masyarakat nelayan. Tingkat pendapatan, baik bagi para buruh maupun pemodal, relatif lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan kelompok masyarakat lain di kawasan yang cepat berkembang tersebut. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa baik di Indonesia maupun di Barat, kehidupan masyarakat nelayan memang mengalami permasalahan serius di bidang ekonomi yang relatif tertinggal dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lain.

2.1.2 Partisipasi Masyarakat

Selama ini, peranserta masyarakat hanya dilihat dalam konteks yang sempit, artinya manusia cukup dipandang sebagai tenaga kasar untuk mengurangi biaya pembangunan. Dengan kondisi ini, partisipasi masyarakat “terbatas” pada implementasi atau penerapan program; masyarakat tidak dikembangkan dayanya menjadi kreatif dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil “pihak luar”. Akhirnya, partisipasi menjadi bentuk yang pasif dan tidak memiliki “kesadaran kritis” (Nasdian, 2004). Untuk mengoreksi pengertian tersebut, Nasdian (2004) memaknai partisipasi sebagai proses aktif, inisiatif diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Partisipasi tersebut dapat dikategorikan: Pertama, warga komunitas dilibatkan dalam tindakan yang telah dipikirkan atau dirancang oleh orang lain dan dikontrol oleh orang lain. Kedua, partisipasi merupakan proses pembentukan kekuatan untuk keluar dari masalah mereka sendiri. Sementara itu, Cohen dan Uphoff (1977) dalam Intania (2003) membagi partisipasi ke dalam beberapa tahapan, yaitu:

a) Tahap pengambilan keputusan (perencanaan) yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat.

b) Tahap pelaksanaan dengan wujud nyata partisipasi berupa:

1. Partisipasi dalam bentuk sumbangan pikiran

2. Partisipasi dalam bentuk sumbangan materi

3. Partisipasi dalam bentuk keterlibatan sebagai anggota proyek.

c) Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek yang dirasakan berarti proyek tersebut berhasil menangani sasaran.

d) Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbakan pelaksanaan proyek selanjutnya.

Berkes dalam Berkes et. al. (2001) membagi partisipasi masyarakat dalam Co-Management menjadi tujuh level sebagai berikut:

a) Community control: kekuasaan didelegasikan kepada masyarakat untuk membuat keputusan dan menginformasikan keputusan tersebut kepada pemerintah.

b) Partnership: pemerintah dan masyarakat bersama-sama dalam pembuatan keputusan.

c) Advisory: masyarakat memberikan masukan nasihat kepada pemerintah dalam membuat keputusan, tetapi keputusan sepenuhnya ada pada pemerintah.

d) Communicative: pertukaran informasi dua arah; perhatian lokal direpresentasikan dalam perencanaan pengelolaan.

e) Cooperative: masyarakat termasuk dalam pengelolaan (tenaga).

f) Consultative: mekanisme dimana pemerintah berkonsultasi dengan para nelayan, tetapi seluruh keputusan dibuat oleh pemerintah.

g) Informative: masyarakat mendapatkan informasi bahwa keputusan pemerintah telah siap dibuat.

2.1.3 Institusi Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut

Proses pengelolaan sumberdaya tidak lepas dari keterlibatan institusi di dalamnya. Institusi dimaknai oleh North (1995) dalam Pinem (2008) sebagai suatu sistem yang kompleks, rumit, dan abstrak yang mencakup ideologi, hukum, adat istiadat, aturan, dan kebiasaan yang tidak terlepas dari lingkungan. Menurut Soekanto (1990), ciri-ciri pokok yang membedakan institusi sosial dari konsepsi-konsepsi lain seperti grup, asosiasi, dan organisasi adalah: (1) Merupakan pengorganisasian pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya; (2) Memiliki kekekalan tertentu: pekelembagaan suatu norma memerlukan waktu yang lama karena itu cenderung dipertahankan; (3) Mempunyai satu atau lebih tujuan tertentu; (4) Mempunyai lambang-lambang yang secara simbolik menggambarkan tujuan; (5) Mempunyai alat untuk mencapai tujuan tertentu; dan (6) Mempunyai tradisi tertulis atau tidak tertulis.

IUCN dalam Dermawan (2007) mendefinisikan Kawasan Konservasi Laut (KKL) sebagai sebuah areal yang berada di wilayah pasang surut atau di atasnya, termasuk air yang melingkupinya beserta berbagai flora, fauna serta peninggalan sejarah dan berbagai bentuk kebudayaan, yang telah ditetapkan oleh aturan hukum yang berlaku maupun oleh cara-cara lain yang efektif, dilindungi baik sebagian maupun keseluruhannya.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Per. 17/MEN/2008 menyebutkan bahwa tujuan ditetapkannya konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah untuk memberi acuan atau pedoman dalam melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya. Sedangkan sasaran pengaturan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditujukan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Upaya pengelolaan kawasan konservasi perlu dilakukan agar peran dan fungsi kawasan konservasi sesuai dengan yang diharapkan. Widada, Mulyati, dan Kobayashi (2006) menyatakan bahwa pengelolaan kawasan konservasi adalah serangkaian upaya penataan, perencanaan, perlindungan dan pengamanan, pembinaan habitat dan populasi, pemanfaatan, pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi.

Selama Orde Baru, kebijakan pengelolaan sumberdaya di Indonesia bersifat sentralistik, termasuk taman nasional laut. Adanya pernyataan tentang otoritas negara dan prioritas untuk ekstraksi komersial skala besar menyebabkan petani lokal dan subsisten, nelayan dan penambang skala kecil yang mempraktekkan kehidupan mereka dalam kawasan adat mereka dianggap sebagai pelaku kriminal. Padahal UUD 1945 memandatkan bahwa sumberdaya alam dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, pada implementasinya tidak mengarah pada penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan atau perbaikan kesejahteraan jutaan warga negara Indonesia (Lynch dan Harwell, 2002). Rinaldi, Suhendra, dan Desyana (2008) mencermati bahwa kebijakan pengelolaan pesisir dan laut selama ini terdapat beberapa ciri yakni;

a) Kebijakan masih bias daratan (terrestrial oriented) seperti penempatan kawasan perlindungan laut dan reklamasi pantai dengan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal.

b) Pengabaian hubungan keterikatan masyarakat dengan sumberdaya alamnya yang diatur berdasarkan hukum lokal.

c) Berfokus pada eksploitasi yang memperburuk kualitas maupun kuantitas sumberdaya perikanan dan kelautan.

Kegagalan praktik pengelolaan yang sentralistik mendorong munculnya kesadaran mengenai pentingnya community based management (CBM) atau pengelolaan yang berbasis pada masyarakat. Dalam CBM, pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh para nelayan atau pelaku usaha perikanan di suatu wilayah tertentu melalui organisasi yang bersifat informal (Satria, 2002). Namun demikian, Nikijuluw (2002) dalam Satria (2002) menemukan beberapa kelemahan model CBM, yaitu: (1) tidak mampu dalam mengatasi masalah interkomunitas, (2) bersifat lokal sehingga masalah yang lebih besar seperti over-exploitation untuk ikan jenis tertentu tidak dapat dipecahkan, (3) sulit mencapai skala ekonomi karena bersifat lokal dan hanya dianut oleh suatu masyarakat, dan (4) tingginya biaya institusionalisasi.

Pada perkembangan selanjutnya, muncul model Co-Management yang merupakan sintesis dari dua model ekstrem sebelumnya. Dalam model ini, pemerintah dan masyarakat yang seringkali diwakili oleh organisasi nelayan atau koperasi perikanan bersama-sama terlibat dalam proses pengelolaan sumberdaya mulai dari perencanaan hingga pengawasan (Satria, 2002).

2.1.4 Manajemen Konflik Berbasis Komunitas

Nasdian (2004) menyatakan bahwa konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, yang disebabkan adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan dan kelangkaan sumberdaya. Konflik dan kehidupan warga komunitas sangatlah sulit untuk dipisahkan dan keduanya berada bersama-sama karena perbedaan nilai, status, kekuasaan, dan keterbatasan sumberdaya itu memang selalu terjadi. Konflik akan selalu dijumpai dalam kehidupan manusia, warga komunitas, dan masyarakat sebab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia atau warga komunitas melakukan berbagai usaha yang dalam pelaksanaannya selalu dihadapkan pada sejumlah hak dan kewajiban.

Konflik dapat timbul di antara individu satu dengan yang lain (antar-individu) dan antar-kelompok individu. Konflik antar-individu meliputi: (1) antara individu dengan individu lain dari kelompok yang berbeda, misalnya seorang warga suku dengan seorang warga suku yang lain; dan (2) antara individu-individu dalam satu kelompok misalnya perebutan tanah antar anggota suku, yang disebut pula konflik interhouse atau inter-generational. Sedangkan yang termasuk ke dalam konflik antar-kelompok (intra group atau intrahouse) dapat berupa konflik antar sub-sub kelompok yang otonom dalam satu kelompok, dan konflik antar-kelompok besar yang otonom dalam komunitas atau masyarakat (Nasdian, 2004).

Fisher et. al. (2000) membagi konflik ke dalam beberapa tipe, yaitu:

1) Tanpa konflik; setiap kelompok atau masyarakat yang hidup damai. Jika mereka ingin agar keadaan ini terus berlangsung, mereka harus hidup bersemangat dan dinamis, memanfaatkan konflik perilaku dan tujan, serta mengelola konflik secara kreatif.

2) Konflik laten; sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukan sehinga dapat ditangani secara efektif.

3) Konflik terbuka; adalah yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya.

4) Konflik di permukaan;memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi.

Salah satu perspektif penyelesaian konflik alternatif yang melibatkan berbagai entitas masyarakat adalah community based conflict manajemen (CBCM) atau manajemen konflik berbasis komunitas. Misi awal dari CBCM adalah untuk memperagakan kemungkinan-kemungkinan mengubah paradigma dan metode-metode; dari penyelesaian konflik melalui konfrontasi dan permusuhan yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat dalam komunitas, ke arah penyelesaian dan pemecahan konflik yang lebih kontekstual dengan mengelola akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya atau ter-eskalasi-nya konflik (Nasdian, 2004).

Pada hakekatnya pemaknaan terhadap istilah penyelesaian konflik, sepenuhnya tergantung dari pihak-pihak yang berkepentingan; baik mengenai pilihan-pilihan yang diambil, maupun mengenai hasil yang diharapkan dari proses penyelesaian itu. Sedangkan istilah berbasis komunitas berarti bahwa proses diletakkan pada (dan sebagai respon yang mengandung unsur-unsur kepastian dari) kebutuhan komunitas itu sendiri. Menurut Nasdian (2004), proses mengelola konflik akhirnya melibatkan pula unsur-unsur pencegahan konflik itu sendiri (conflict anticipation), analisis konflik, penyiapan kondisi untuk menyelesaikan konflik, sampai kepada pelaksanaan berbagai pilihan penyelesaian, termasuk misalnya melalui negosiasi. Sedangkan proses penyelesaian konflik dilakukan dengan mendayagunakan pertemuan-pertemuan diupayakan untuk mencapai rekonsiliasi atau perdamaian, pemecahan perselisihan, dan penyelesaian bersama. Pada kesempatan tersebut dapat pula dilakukan proses-proses lain seperti mediasi, fasilitasi, dan negosiasi.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Deskripsi dan Bagan

Dalam pengelolaan sumberdaya yang ada di suatu KKL, para stakeholder diharapkan saling berinteraksi dan berkolaborasi untuk menentukan pola pengelolaan yang tepat agar tidak merugikan salah satu atau beberapa pihak yang bersangkutan. Hal ini diperlihatkan dengan partisipasi/peran serta dari masing-masing stakeholder dalam pengelolaan tersebut. Dalam penelitian ini, akan dilihat mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KKL di TNKJ yang menjadi obyek penelitian.

Setelah itu, penelitian ini akan menganalisis mengenai kompatibilitas aturan institusi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan KKL tersebut.Kedua institusi tersebut akan dibandingkan untuk melihat derajat kesesuaian diantara keduanya. Selanjutnya, penelitian ini juga akan menganalisis konflik-konflik yang terjadi dalam pengelolaan KKL di kawasan TNKJ, baik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Berikut disajikan bagan dari kerangka pemikiran.

rofian-1

Gambar 1. Kerangka Analisis Pengelolaan KKL Berbasis Masyarakat

2.2.2 Hipotesis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan merumuskan beberapa hipotesis pengarah yang terdiri dari hipotesis umum dan beberapa hipotesis khusus berikut:

a. Hipotesis Umum

Semakin tinggi peran serta masyarakat dalam pengelolaan KKL, maka institusi KKL akan semakin kuat.

b. Hipotesis Khusus

1) Jika peran serta masing-masing stakeholder pada porsi yang seimbang, maka kecil kemungkinan untuk terjadinya konflik antar stakeholder pengelola KKL.

2) Semakin tinggi derajat homogenitas masyarakat, maka konflik dalam pengelolaan KKL semakin rendah.

3) Semakin tinggi derajat kesesuaian antara aturan institusi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan KKL, maka tingkat konflik antar stakeholder semakin kecil.

2.2.3 Definisi Konseptual

a) KKL adalah sebuah areal yang berada di wilayah pasang surut atau di atasnya, termasuk air yang melingkupinya beserta berbagai flora, fauna serta peninggalan sejarah dan berbagai bentuk kebudayaan, yang telah ditetapkan oleh aturan hukum yang berlaku maupun oleh cara-cara lain yang efektif, dilindungi baik sebagian maupun keseluruhannya.

b) Pengelolaan KKL adalah kegiatan memanfaatkan kawasan atau mengambil sumberdaya dalam KKL secara adil dan lestari.

c) Stakeholder adalah aktor-aktor atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan KKL.

d) Pemerintah adalah stakeholder pengelola KKL dari pihak negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.

e) Masyarakat adalah penduduk lokal yang menggantungkan hidupnya dengan memanfaatkan KKL, sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan.

f) Partisipasi adalah proses aktif, inisiatif diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif.

g) Konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, yang disebabkan adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan dan kelangkaan sumberdaya.

h) Institusi adalah suatu sistem yang kompleks, rumit, dan abstrak yang mencakup ideologi, hukum, adat istiadat, aturan, dan kebiasaan yang tidak terlepas dari lingkungan.

i) Kompatibilitas aturan institusi adalah tingkat kesesuaian antara aturan institusi yang dibuat oleh masyarakat dan pemerintah.

III. PENDEKATAN LAPANGAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana melalui pendekatan ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KKL di Indonesia, khususnya kawasan TNKJ, menganalisis derajat kesesuaian antara aturan institusi pemerintah dan masyarakat, serta menganalisis konflik-konflik yang terjadi, baik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Penelitian ini menggunakan strategi studi kasus, yang dimaknai oleh Baedhowi (2001) sebagai suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, menginterpretasikan suatu kasus (case) dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Melalui strategi studi kasus, peneliti akan berusaha menemukan realita sosial secara holistik mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KKL. Diharapkan dengan strategi tersebut, peneliti dapat lebih mudah untuk memahami permasalahan penelitian secara lebih mendalam dan menyeluruh.

Tipe studi kasus yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tipe studi kasus instrumental dengan memperlakukan kasus sistem, budaya, dan partisipasi masyarakat sebagai instrumen untuk memahami konsep-konsep penelitian. sesuai dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang ingin dicapai, maka digunakan tipe penelitian yang bersifat eksplanatif. Penelitian ini mengharuskan adanya interaksi langsung antara peneliti dengan subyek penelitian dalam suatu komunitas. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini ingin diketahui dan dipahami hal-hal yang terkait dengan pola perilaku, tindakan, dan interaksi sosial yang dilakukan oleh individu-individu dalam komunitas. Untuk itu, peneliti akan melakukan pengamatan langsung di lapangan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dengan fokus pada tahapan dan level partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KKL di TNKJ, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk melihat dan menganalisis realita yang terjadi pada masyarakat. Untuk mendapatkan data pendukung, penelitian juga dilakukan melalui koordinasi dengan Balai Taman Nasional Karimunjawa, Semarang serta Pemda dan dinas-dinas terkait di Kabupaten Jepara.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa TNKJ merupakan salah satu KKL yang memiliki keunikan baik dari segi flora, fauna, lingkungan, maupun masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Masyarakat Karimunjawa termasuk jenis masyarakat yang kompleks. Berbagai etnis mendiami kawasan ini yaitu etnis Jawa, Madura, Bajo, Bugis, Munak, Luwu, Buton dan Mandar. Sebagian etnis berbaur dan berinteraksi dengan etnis lain membentuk budaya baru Karimunjawa. Mayoritas penduduk Karimunjawa beragama Islam, tetapi ada juga yang memeluk agama Kristen dan Katholik. Mereka hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain.

Penelitian akan dilaksanakan pada Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2009 (terlampir pada Lampiran 1). Penelitian yang dimaksud mencakup waktu sejak peneliti intensif di daerah penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, hingga pembuatan draft skripsi.

3.3 Penentuan Informan

Informan merupakan pihak yang akan memberikan keterangan tentang diri, keluarga, pihak lain, dan lingkungannya. Informan diharapkan dapat membantu peneliti dalam mendapatkan informasi yang valid atau memberikan keterangan tambahan tentang topik kajian. Informan dipilih secara purposive yaitu memilih orang-orang yang dianggap mengetahui secara detail tentang pengelolaan KKL, partisipasi masyarakat, aturan-aturan institusi pemerintah dan masyarakat, serta konflik-konflik yang pernah atau sedang terjadi dalam pengelolaan KKL, baik yang berasal dari masyarakat desa setempat, pemda, dinas terkait, maupun balai taman nasional.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang terlampir pada Lampiran 2 dilakukan dengan metode triangulasi data (kombinasi dari berbagai sumber data). Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan pengamatan berperanserta di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen-dokumen tentang gambaran umum kawasan TNKJ, pengelolaan kawasan TNKJ, serta tentang masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

Teknik pengambilan data dengan wawancara mendalam dilakukan melalui interaksi dua arah dengan prinsip kesetaraan antara peneliti dengan informan dalam suasanan yang akrab dan informal. Wawancara mendalam dilakukan dalam rangka untuk memahami pandangan tineliti mengenai hidupnya, pengalamannya, ataupun situasi sosial yang dihadapinya yang diungkapkan menggunakan bahasanya sendiri. Untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan, maka peneliti menyusun panduan pertanyaan yang berisikan tentang profil dan sejarah lokasi, sejarah penentuan kawasan sebagai KKL, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KKL, pengetahuan tentang peraturan-peraturan pengelolaan KKL, baik aturan masyarakat mupun pemerintah, serta konflik-konflik yang terjadi dalam pengelolaan KKL (terlampir pada Lampiran 3).

Sedangkan yang dimaksudkan dengan pengamatan berperanserta adalah proses penelitian dengan melakukan interaksi sosial antara peneliti dengan tineliti dalam lingkungan sosial tineliti. Dalam pengamatan berperanserta, peneliti akan mengamati tentang partisipasi masyarakat, pola perilaku masyarakat, reaksi masyarakat terhadap aturan institusi, serta bentuk-bentuk konflik yang terjadi dalam pengelolaan KKL (Lampiran 4). Pengamatan ini dilakukan agar peneliti dapat melihat secara langsung mengenai keadaan masyarakat setempat, merasakan, dan melihat beragam fenomena/peristiwa yang diharapkan dapat diperoleh pemaknaan yang sama antara peneliti dan tineliti.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan secara berlanjut, berulang, dan terus menerus yang terdiri dari pengumpulan data, analisis data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan. Kemudian data-data tersebut direduksi melalui proses pemilihan dan pengkategorian data-data yang sesuai. Data-data yang akan direduksi adalah data-data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, pengamatan berperanserta, dan analisis dokumen serta literatur. Reduksi data bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk matriks dan kalimat-kalimat untuk memperoleh kesimpulan akhir dari tahapan dan level partisipasi masyarakat, derajat kesesuaian aturan institusi antara pemerintah dan masyarakat, serta bentuk-bentuk konflik yang terjadi dalam pengelolan KKL dapat diperoleh dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Baedhowi. 2001. Studi Kasus dalam Teori dan Paradigma Penelitian Sosial oleh Salim, Agus (ed.). Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

Berkes, F. et. al. 2001. Managing Small-scale Fisheries: Alternative Directions and Methods. Ottawa: International Development Research Centre.

Damanik, Riza, Budiarti Prasetiamartati, dan Arif Satria. 2006. Menuju Konservasi yang Pro Rakyat dan Pro Lingkungan. Jakarta: WALHI.

Dermawan, Agus. 2007. Kajian Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut yang Menunjang Perkanan Berkelanjutan pada Era Otonomi Daerah (Kasus Taman Nasional Bunaken dan Daerah Perlindungan Laut Blongko, Sulawesi Utara). Tesis. Program Pasca Sarjana IPB.

Fisher, S. et. al. 2001. Mengelola Konflik: Kemampuan dan Strategi untuk Bertindak. S. N. Kartikasari dkk., Penerjemah. Jakarta: The British Council.

Intania, Ogi I. 2003. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Skripsi. Jurusan Sosial Ekonomi. Fakultas Pertanian IPB.

Lasabuda, Ridwan. 2003. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat (Suatu Tuntutan di Era Otonomi Daerah). http://tumoutou.net/702_07134/ridwan_lasabuda.htm (diakses pada 14 Januari 2009).

Lynch, Owen J dan Emily Harwell. 2002. Sumberdaya Milik Siapa?, Siapa Penguasa Barang Publik? Penerjemah: Studio Kendil. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Marahudin, Firial dan Ian R Smith. 1987. Ekonomi Perikanan: Dari Pengelolaan ke Permasalahan Praktis. Jilid II. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PT. Gramedia.

Mubyarto, Loekman Soetrisno dan Michael Dove. 1984. Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai. Jakarta: CV. Rajawali.

Mulyadi. 2005. Ekonomi Kelautan. Edisi 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Nasdian, Fredian Tonny. 2004. Pengembangan Masyarakat (Community Development). Bogor: Fakultas Pertanian IPB.

Pinem, M. B. 2008. Analisis Institusi Konservasi di awasan Taman Nasional Ujung Kulon, Desa Tamanjaya, Kampung Cibanua, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Skripsi. FPIK IPB.

Rinaldi, Yanis, Dede Suhendra dan Cut Desyana. 2008. Dokumen Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara: Green Coast for Nature and People after The Tsunami. http://www.wetlands.or.id/PDF/aceh_Final_Dokumen%20Nias%20_Bahasa_Version.pdf (diakses pada 4 November 2008).

Satria, Arif. 2002. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.

_________. 2006. Politik Taman Nasional dalam Koran Tempo. 22 Juni, hal. A10.

_________. 2008. Negeri Bahari yang Melupakan Nelayan dalam Harian Kompas. 9 Juni, hal. 1.

Soekanto, Soerjono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi Keempat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Widada, Sri Mulyati, dan Hiroshi Kobayashi. 2006. Sekilas tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati & Ekosistemnya. Jakarta: Ditjen PHK-JICA.

Peraturan Perundangan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Per. 17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Jadwal Penelitian

No.

Kegiatan

Maret

April

Mei

Juni

Juli

1

2

3

4

1-4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

I.

Proposal dan Kolokium

1. Penyusunan Draft dan Revisi

2. Konsultasi Proposal

3. Kolokium

II.

Studi Lapangan

1. Pengumpulan Data

2. Analisis Data

III.

Penulisan Laporan

1. Analisis Lanjutan

2. Penyusunan Draft dan Revisi

3. Konsultasi Laporan

IV.

Ujian Skripsi

1. Ujian

2. Perbaikan Skripsi


Lampiran 2. Teknik Pengumpulan Data

No.

Kebutuhan Data/Informasi

Sumber Data/Informasi

Teknik Pengumpulan Data

1.

Profil dan Sejarah Lokasi

a) Administrasi geografis dan topografi

b) Karakteristik Masyarakat

c) Sejarah terbentuknya desa

d) Perkembangan desa

Data sekunder:

Daftar isian potensi desa atau data monografi desa

Data primer:

Aparat desa, tokoh, dan anggota masyarakat

* Studi literatur

* Wawancara mendalam

* Pengamatan berperanserta

2.

Sejarah Penentuan dan Perkembangan Pengelolaan KKL

a) Sejarah penetapan kawasan sebagai KKL

b) Sistem Zonasi KKL

c) Bentuk pengelolaan KKL

Data primer:

Informan (tokoh masyarakat, kades, aparat desa, petugas Balai TNKJ)

Data sekunder:

Data Balai TNKJ

* Studi literatur

* Wawancara mendalam

* Pengamatan berperanserta

3.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan KKL

a) Bentuk partisipasi

b) Tahap partisipasi

c) Level partisipasi

Data Primer:

Informan (tokoh masyarakat, kades, aparat desa)

* Wawancara mendalam

* Pengamatan berperanserta

4.

Aturan Institusi Pengelola KKL

a) Aturan institusi masyarakat lokal (informal)

b) Aturan institusi pemerintah (formal)

c) Pelaksanaan peraturan

d) Tanggapan masyarakat terhadap aturan-aturan

Data primer:

Informan (tokoh masyarakat, kades, aparat desa, petugas Balai TNKJ)

Data sekunder:

Data Balai TNKJ

* Studi literatur

* Wawancara mendalam

* Pengamatan berperanserta

5.

Konflik pengelolaan KKL

a) Konflik antar masyarakat

b) Konflik antara masyarakat dengan pemerintah

c) Manajemen konflik

Data primer:

Informan (tokoh masyarakat, kades, aparat desa, petugas Balai TNKJ)

* Wawancara mendalam

* Pengamatan berperanserta

Lampiran 3. Panduan Pertanyaan

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

A. Petunjuk

Wawancara mendalam (ideph interview) dilakukan oleh peneliti untuk menggali secara langsung gambaran secara komprehensif berkaitan dengan aspek-aspek kajian. Catatan singkat ditulis dalam ruangan yang kosong di bawah kotak aspek-aspek yang ditanyakan dalam wawancara mendalam untuk dikembangkan menjadi laporan.

B. Wawancara Mendalam

Hari, tanggal :

Lokasi Wawancara :

Nama & Umur Informan :

Profil dan Sejarah Lokasi

a) Administrasi geografis dan topografi

b) Karakteristik Masyarakat

1. Bagaimana kondisi masyarakat berdasarkan agama, suku, pendidikan, kekayaan, dan sosial kemasyarakatannya?

2. Apakah pekerjaan utama masyarakat?

3. Apakah masyarakat masih memegang teguh tradisi atau aturan-aturan tradisional?

c) Sejarah terbentuknya desa

1. Kapankah desa ini didirikan?

2. Siapakah pendiri desa ini?

3. Adakah cerita atau mitos tentang pembentukan desa ini?

d) Perkembangan desa

1. Adakah perubahan yang terjadi tentang penduduk, teknologi, transportasi, dan penerangan? Jika ada, bagaimana prosesnya?

2. Bagaimana perbedaan kehidupan antara zaman dahulu dengan sekarang?

Sejarah Penentuan dan Perkembangan Pengelolaan KKL

a) Sejarah penetapan kawasan sebagai KKL

1. Sejak kapan kawasan ini ditetapkan menjadi KKL?

2. Apa dampak yang Anda terima dengan penetapan tersebut?

b) Sistem Zonasi KKL

1. Apa saja zona yang terdapat di KKL ini?

2. Bagaimana proses penentuan zona kawasan?

3. Apakah masyarakat terlibat dalam penentuan zona kawasan?

4. Apakah Anda menerima sistem zonasi tersebut?

5. Apakah ada orang-orang yang melanggar sistem zonasi tersebut?

6. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penentuan zona kawasan?

7. Bagaimana dan dimana saja titik-titik penangkapan nelayan?

8. Apakah ada ketimpangan dengan penentuan zonasi kawasan konservasi?

Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan KKL

a) Bentuk pengelolaan KKL

1. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan KKL? Apa saja hak dan kewajiban mereka?

2. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KKL, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil, maupun evaluasi?

Kompatibilitas Aturan Institusi KKL

a) Bagaimana batasan wilayah KKL menurut masyarakat dan pemerintah?

b) Adakah perbedaan dalam penentuan batasan wilayah? Apa alasannya?

c) Adakah peraturan masyarakat lokal (informal) yang dijalankan di kawasan ini?

d) Adakah peraturan pemerintah (formal) yang dijalankan di kawasan ini?

e) Bagaimana pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut?

f) Bagaimana dengan hak-hak masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan KKL?

use (operational-level) rights

1. Apakah masyarakat diperbolehkan masuk ke dalam KKL?

2. Jika boleh, di kawasan mana saja yang diperbolehkan? Jika tidak boleh, mengapa?

3. Apakah masyarakat diperbolehkan untuk menangkap ikan dan sumberdaya pesisir lainnya?

4. Jika boleh, di kawasan mana saja yang diperbolehkan? Jika tidak boleh, mengapa?

collective choice rights

1. Apakah pemerintah lokal atau masyarakat nelayan diberikan hak pengelolaan KKL?

2. Apakah pemerintah lokal atau masyarakat nelayan memiliki hak untuk menentukan kualifikasi pihak-pihak yang ingin mendapatkan use rights ?

3. Apakah pemerintah lokal atau masyarakat nelayan memiliki hak untuk mentransfer atau menjual hak pengelolaan yang mereka miliki?

g) Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap peraturan-peraturan dalam pengelolaan KKL?

h) Apakah ada masyarakat setempat atau orang luar yang melanggar peraturan-peraturan tersebut?

i) Jika terjadi pelanggaran, apakah ada sanksinya?

j) Jika ada, bagaimana bentuk dan pelaksanaan sanksi tersebut?

k) Bagaimana kewenangan institusi-institusi dalam pengelolaan KKL?

l) Bagaimana monitoring dan evaluasi dilakukan?

m) Apakah masyarakat juga diikutsertakan dalam kegiatan tersebut?

Konflik dalam Pengelolaan KKL

a) Apakah pernah terjadi konflik dalam pengelolaan KKL?

b) Jika pernah, kapan dan bagaimana konflik tersebut terjadi?

c) Apakah hingga sekarang konflik tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan?

d) Jika sudah selesai, bagaimana proses manajemen konflik dan resolusi konfliknya?

Lampiran 4. Panduan Pengamatan Berperanserta

PEDOMAN PENGAMATAN BERPERANSERTA

A. Petunjuk

Pengamatan berperanserta dilakukan oleh peneliti secara langsung di lokasi kajian, selanjutnya peneliti diharuskan melakukan pencatatan hasil pengamatannya dengan alat pencatatan manual maupun alat bantu yang dapat merekam serta memotret kejadian yang berkaitan dengan substansi penelitian yang dilakukan. Catatan singkat ditulis dalam ruangan kosong di bawah kotak aspek-aspek yang diamati, untuk dikembangkan kemudian menjadi laporan.

B. Pengamatan Berperanserta

Hari, tanggal :

Lokasi :

Pengamatan :

1. Pola Pengelolaan KKL

a. Sistem zonasi kawasan

b. Daerah atau titik-titik pemanfaatan sumberdaya oleh masyarakat

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan KKL

a. Akses dan kontrol masyarakat terhadap kawasan

b. Bentuk partisipasi masyarakat

3. Hubungan Masyarakat dengan Pemerintah

a. Hubungan antara pemimpin atau tokoh desa dengan pemerintah

b. Hubungan masyarakat dengan Dephut, Balai Taman Nasional, dan aparat di lapangan.


Lampiran 5. Matriks Analisis

1. Partisipasi

Level Partisipasi

Tahap Partisipasi

Perencanaan

Pelaksanaan

Menikmati Hasil

Evaluasi

Community control

Partnership

Advisory

Communicative

Cooperative

Consultative

Informative

2. Kompatibilitas Institusi

Institusi

Pemerintah (TNKJ)

Masyarakat

Batasan Wilayah

Aturan

Hak

Sanksi

Kewenangan

Monitoring dan Evaluasi

3. Tipologi Konflik

Tahap Pengelolaan

Tipe Konflik

Tanpa Konflik

Konflik Laten

Konflik Terbuka

Konflik di Permukaan

Perencanaan

Implementasi

Monitoring dan Evaluasi

About these ads

Satu Tanggapan to “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut di Taman Nasional Karimunjawa”

  1. kolokium kpm ipb said

    Form – K3: LEMBAR PEMBAHASAN

    Nama Pembahas : Saripudin
    NRP : A14204028
    Nama Pemrasaran : Rofian Dedi Susanto
    NRP : I34052582
    Judul Rencana Penelitian : Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut di Taman Nasional Karimunjawa.

    Pembahasan:
    Pembahas
     Pertanyaan
    1. Informan: sumber data yang berhubungan dengan pihak ketiga dan gejala umum (Sitorus, 1998). Teknik penentuan informan dikatakan “purposive”. Apakah Saudara memang sudah tahu siapa saja yang dianggap mengetahui secara detail tentang pengelolaan KKL atau berdasarkan petunjuk dari informan satu ke informan lainnya? Lalu mengapa tidak dikatakan sebagai teknik snowballing (cara termudah)?
    2. Dalam kerangka pemikiran, Saudara memasukkan karakteristik sosial yang terdiri dari homogenitas etnis, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Tetapi mengapa dalam tinjauan pustaka tidak ditemukan/dicantumkan mengenai karakteristik sosial yang dimaksud?
    3. Dalam menggali informasi mengenai partisipasi masyarakat, aturan institusi, dan konflik dalam pengelolaan KKL, mengapa Anda tidak melibatkan masyarakat? Lalu bagaimana Saudara dapat mengurangi bias kepentingan kelompok yang mungkin terjadi.

     Saran
    1. Kata “sebagai” pada paragraf (pendahuluan) pertama, sebaiknya tidak digunakan di awal kalimat.
    2. Hindarkan penggunaan kalimat yang ambigu. Lihat hal. 2 “Paradigma … konservasi dan untuk mencapai tujuannya,…”
    3. Untuk memperjelas jawaban pada panduan pertanyaan, untuk sejarah penentuan dan perkembangan pengelolaan KKL bagian b no.4 sebaiknya ditambahkan kalimat “Berikan alasan!”
    4. Hindari dalam paragraf hanya satu kalimat.

     Jawab
    1. Bagi saya, penentuannya tetap purposif, karena tidak menggunakan informan secara bergulir.
    2. Sudah ada, namun meman kurang jelas, tersirat.
    3. Karena dalam penelitian kualitatif, hanya menggunakan informan, bukan keseluruhan masyarakat.

    Forum 1
     Pertanyaan
    1. Fahmi (KPM42):
    a. karakteristik sosial dibagi hanya tiga atas dasar apa?
    b. Apakah sebelumnya telah melakukan penjajagan?
    c. Bagaimana jika hasilnya berbeda ketika dilapangan?

    2. Furqon (KPM42):
    a. Masyarakat dan pemerintah definisi semua stakeholder pengelola KKL?
    b. Apakah institusi adalah hasil dari KKL? Apakah nilai atau aturan hasil KKL?
    c. Mengapa tetap purposif?

    3. Reza (KPM42):
    a. Kerangka analisis tidak sesuai dengan metode. Mengapa cuma ingin tahu saja tetapi tidak dilanjut?
    b. Konflik biasanya kebutuhan/kesejahteraan, mengapa tidak dilakukan identifikasi kesejahteraan?

    4. Fahrozi (KPM42):
    a. Latar belakang dan perumusan masalah tidak konsisten, partisipasinya dimana?
    b. Konservasi koersif atau berkeadilan?
    c. Mengapa tidak dibahas tentang hukum adat? Mengapa swasta dan LSM tidak dicantumkan?

     Jawab
    1. Karakteristik sosial sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, pengelolaan dan konflik yang terjadi.
    Belum melakukan penjajagan karena jarak yang jauh, tetapi tetap mencari informasi melalui internet.
    Tidak mungkin tidak digunakan, dalam pengelolaan KKL dapat dipastikan terjadi konflik dalam pengelolaannya.

    2. Swasta tidak ada.
    Dalam pengelolaan, masyarakat dan pemerintah berkolaborasi dan masing-masing membuat aturan-aturan berupa institusi formal (pemerintah) dan informal (masyarakat).
    Berbeda dengan snowballing, yang bertemu informan satu, dilanjutkan ke informan kedua atas informasi informan pertama dan begitu seterusnya. Saya bertanya kepada masyarakat secara umum, dan saya yang menetukan siapa yang akan saya jadikan sebagai informan.

    3. Bagi saya, konflik berakar dari ada atau tidaknya partisipasi.
    Kesejahteraan masyarakat tidak termasuk ke dalam topik kajian saya. Hal itu dapat dijadikan sebagai masalah dalam penelitian yang lain/berikutnya.

    4. Sebenarnya di proposal ada, tetapi tidak termuat dalam makalah karena keterbatasan jumlah halaman makalah.
    Konflik akan dilihat pada waktu penelitian, apakah koersif atau berkeadilan untuk melihat level partisipasinya.

    Forum 2
     Pertanyaan
    1. Sani (KPM42): usulan karakteristik masyarakat dijelaskan di makalah. Gambaran lokasijuga dijelaskan agar forum bisa lebih paham.

    2. Alwin (KPM42): Hal. 16  bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KKL sebaiknya jangan digabungkan dengan tahap partisipasi karena beda teori.

     Jawab
    1. Memang tidak dijelaskan secara detail, tetapi secara ringkas di pendekatan lapangan. Jika ingin secara lengkap, maka hal itu akan terdapat pada gambaran umum lokasi dimana bab itu adalah bab tersendiri yang bisa diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan.
    2. Maksudnya, ketika partisipasi telah sampai pada tahap tertentu, misalnya tahap perencanaan, maka partisipasi masyarakat tersebut telah sampai pada tahap yang mana? Hal itu menurut saya, dapat dihubungkan.

    Pembahasan Dosen
    Menarik untuk dikaji kembali mengenai partisipasi masyarakat. Konservasi adalah isu yang masih hangat. Pemerintah menggagas untuk memprioritaskan KKLD.
    Kesejahteraan sangat menarik. Jadi akan lebih baik jika bisa di telaah lebih lanjut pada penelitian yang lain.
    Dimana ada konservasi, pasti ada konflik, terutama tentang zonasi. Tetapi tidak menutup kemungkinan adanya kompromi.
    Informan dan responden dalam penelitian kualitatif tidak perlu diperdebatkan secara serius.
    Kompatibilitas aturan  apakah zonasi akan melahirkan konflik.
    Koersif dan berkeadilan  KKL sudah pasti koersif, sehingga partisipasi masyarakat pada perencanaan paling hanya informatif.
    KKL biasanya ada swasta (wisata bahari) dan jika ada, maka ini adalah sumber konflik baru.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: