Kolokium Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor

Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan

Posted by kolokium kpm ipb pada 22 April 2009

MAKALAH KOLOKIUM

Nama Pemrasaran/NRP : Astrid Rahayu Kristi/I34052496

Mayor : Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

Pembahas : Edu Dermantio IN/I34050795

Dosen Pembimbing : Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, M. S/131 284 865

Judul Rencana Penelitian : Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan

Ruangan/Tanggal/Waktu : RK B1/21 April 2009/14.00-14.50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agenda pembangunan nasional Indonesia difokuskan pada penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, peningkatan kesempatan kerja, revitalisasi pertanian dan pedesaan (Anugrah, 2007). Memperbincangkan pembangunan, khususnya di negara berkembang, tidak bisa terlepas dari wilayah pedesaan. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk di negara berkembang masih bermukim di daerah pedesaan dan mayoritas masih dalam kondisi miskin. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di negara berkembang dapat dilihat dari perkembangan di wilayah pedesaan itu sendiri (Yustika, 2003:27). Sesuai dengan pencitraan pedesaan pada umumnya, komunitas pedesaan identik dengan para petani dan kehidupan para petani. Oleh karena itu, kehidupan pedesaan tidak lepas dari perilaku ekonomi yang khas dari keluarga petani yaitu pola kelembagaan ekonomi pedesaan yang belum dapat meninggalkan ciri masyarakat ekonomi pertanian yang berorientasi subsisten (Scott, 1981). Kegiatan perekonomian di pedesaan masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolah hasil pertanian, pengrajin, buruh serta pengecer. Namun demikian, para pelaku usaha ini pada umumnya masih dihadapkan pada permasalahan klasik yaitu terbatasnya ketersediaan modal. Sebagai unsur esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, keterbatasan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas sektor pertanian dan pedesaan (Hamid, 1986). Dalam jangka panjang, kelangkaan modal bisa menjadi entry point terjadinya siklus rantai kemiskinan pada masyarakat pedesaan yang sulit untuk diputus.

Untuk menjawab permasalahan keterbatasan modal serta dengan kemampuan fiskal pemerintah yang semakin berkurang, maka perlu lebih mengoptimalkan potensi lembaga keuangan yang dapat menjadi alternatif sumber dana bagi masyarakat pedesaan. Salah satu kelembagaan keuangan yang dapat dimanfaatkan dan didorong untuk membiayai kegiatan perekonomian di pedesaan yang mayoritas usaha penduduknya masuk dalam segmen mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Secara sederhana, LKM dapat diartikan sebagai suatu lembaga jasa layanan keuangan tabungan dan kredit (simpan-pinjam) dalam skala mikro dan kecil yang berkelanjutan bagi masyarakat yang mempunyai usaha skala mikro dan kecil. Bentuk-bentuk dari LKM ini beraneka ragam, bisa berbentuk renteni sampai berbentuk koperasi simpan pinjam. Keberadaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan indikator berjalannya roda perekonomian di suatu desa, mengingat populasi UKM pada tahun 2007 di Indonesia mencapai 49,8 juta (99%) dari jumlah usaha 49,845 unit usaha[1]. Hal ini pula yang ditemui oleh peneliti di Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang. UKM di Desa Pabuaran bergerak dibidang kerajinan tangan dan makanan. Sepatu, tas dan roti adalah produk yang ada di Desa Pabuaran. UKM-UKM ini didukung oleh Koperasi Kerja Usaha Bersama (KKUB) Kramat Jaya sebagai LKM yang memberikan bantuan berupa modal, baik berupa uang maupun teknologi. Keberadaan LKM tidak terlepas dari perkembangan UKM. Dalam perkembangannya, lembaga-lembaga keuangan mikro ini lebih mengena di kalangan pelaku UKM karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada pencairan kredit. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan lembaga-lembaga keuangan mikro sesuai dengan kebutuhan pelaku UKM, yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil. Mengingat pentingnya ranah ekonomi yang merupakan titik sentral dalam kehidupan masyarakat pedesaan, maka dalam pembangunan ekonomi di Desa Pabuaran diperlukan upaya untuk merevitalisasi kelembagaan khususnya di bidang ekonomi untuk bisa memaksimalkan sumberdaya yang ada di masyarakat pedesaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

1.2 Perumusan Penelitian

Beberapa permasalahan yang akan dikaji berdasarkan latar belakang di atas, diantaranya:

1. Apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi UKM di Desa Pabuaran?

2. Bagaimana peranan LKM (Koperasi Kerja Usaha Bersama Kramat Jaya) mampu mengembangkan ekonomi lokal di Desa Pabuaran?

3. Bagaimana strategi pengembangan LKM agar dapat eksis dalam menopang pembangunan Desa Pabuaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dan menganalisis apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi UKM di Desa Pabuaran.

2. Menganalisis mengenai peranan LKM (Koperasi Kerja Usaha Bersama Kramat Jaya) dalam mengembangkan ekonomi lokal di Desa Pabuaran.

3. Menentukan strategi yang diperlukan dalam rangka mengembangkan kapasitas LKM maupun UKM.

1.4 Kegunaan Penelitian

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi LKM yang diteliti agar dapat menjadi lembaga yang berkelanjutan dan mampu menopang perekonomian lokal. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam khasanah pengetahuan dan menjadi topik penulisan untuk menambah informasi termasuk sebagai salah satu acuan bagi penulisan ilmiah terkait.


BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Pembangunan Pedesaan dan Kelembagaan Finansial

Dalam perspektif pembangunan (Booke, 1983) menyimpulkan bahwa perekonomian di Indonesia terbagi dalam dua sektor, yaitu tradisional dan modern yang tidak saling berhubungan. Booke menyatakan bahwa sektor tradisional perlu dirangsang dengan adanya instentif ekonomi dan peningkatan teknologi produksi. Namun sebaliknya, Greetz dalam Marshus menyatakan upaya perbaikan macam apapun tidak akan berhasil dilakukan. Menurut Scott (1981), persoalan yang berlaku pada masyarakat pedesaan adalah rasionalitas sosial yang lebih mementingkan kebersamaan ketimbang persaingan. Penetrasi dari luar, baik menyangkut aspek kelembagaan maupun teknologi justru akan menimbulkan resistensi. Selama ini permasalahan proses pembangunan pedesaan adalah tidak terbangunnya kelembagaan sektor ekonomi sebagai instrumen untuk mengatasi kelangkaan modal (lack capital) di wilayah pedesaan. Menurut Syahyuti (2004) peran kelembagaan dalam pembangunan pedesaan merupakan pintu masuk agar suatu lembaga dapat berdiri dan diterima, khususnya di dalam aspek ekonomi. Revitalisasi kelembagaan ekonomi dinilai penting, agar kelembagan ini bisa kembali terlegitimasi dalam setiap individu yang berada didalamnya, bisa menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging), jika rasa memiliki ini sudah muncul, setiap individu akan berpartisipasi dan kelembagaan ini akan berkembang sehingga potensial untuk bisa mensejahterakan masyarakat karena didalamnya sudah ada pembagian peran dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Berdasarkan perkembangan pembangunan pedesaan yang terjadi selama beberapa dekade ini, terlihat bahwa fase-fase tersebut mengidentifikasikan proses komersialisasi pedesaan. Maka itu diperlukan upaya agar penduduk pedesaan bisa lepas dari komersialisasi ini, yaitu dengan cara menguatkan sistem produksi dan pengolahan yang berbasis tradisional sehingga masyarakat pedesaan tidak melulu ada dalam posisi subordinat. Persoalan ini sebenarnya dapat diatasi dengan adanya modal yang berputar di dalam sistem produksi dan pengolahan. Namun sayangnya keterbatasan modal merupakan persoalan paling rumit di wilayah pedesaan. Keterbatasan modal menyebabkan aktivitas ekonomi tidak berjalan, tidak berjalannya aktivitas ekonomi menyebabkan masyarakat berada dalam posisi subordinat tadi (Ellis dan Biggs, 2001: 439) Berbekal dari situasi ini, sudah seyogyanya para perumus kebijakan pembangunan pedesaan mengawinkan kelembagaan sektor finansial dengan kebijakan pemerintah agar mampu menggerakkan kegiatan ekonomi di wilayah pedesaan, khususnya usaha mikro.

Yustika (2008) melihat secara umum persoalan lembaga keuangan di perdesaan dapat didentifikasikan menjadi tiga aspek berikut:

  1. Masalah akses kredit
  2. Posisi tawar dan informasi masyarakat perdesaan yang sangat rendah menyebabkan rawan terhadap praktik manipulasi dari lembaga keuangan formal maupun semi-formal
  3. Informasi yang asimetris (asymmetric information) dari pemberi pinjaman/kredit terhadap peminjam (borrower).

Pada umumnya, lembaga keuangan di perdesaan dibedakan dalam tiga jenis: (i) lembaga keuangan formal; (ii) lembaga keuangan semi-formal; (iii) lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan dikatakan formal jika lembaga tersebut secara operasional diatur dalam Undang-Undang perbankan dan disupervisi oleh bank sentral. Sedangkan lembaga keuangan semi-formal adalah lembaga keuangan yang tidak diatur dalam UU, tetapi disupervisi dan diregulasi oleh agen pemerintah maupun bank sentral. LKM beroperasi di luar regulasi dan supervisi lembaga pemerintah. LKM bukan sekedar menyediakan uang (cash) untuk keperluan transaksi, tetapi kadang-kadang menyediakan pinjaman dalam bentuk barang (in-kind), (Yustika, 2008). Karakter yang fleksibel, membuat LKM memiliki daya tahan yang kuat untuk hidup di wilayah pedesaan, karena LKM ini bersifat sangat fleksibel dalam artian memiliki hubungan personal antara kreditor dan debitor dan nyaris tidak ada persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Tidak ada kontrak maupun persyaratan sejumnlah agunan seperti pada lembaga keuangan formal. Dengan segala kemudahan inilah lembaga keuangan mikro sangat diterima di kalangan perdesaan.

2.2 Eksistensi Usaha Kecil dan Menengah

Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan definisi Usaha Kecil Menengah (UKM), yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya[2]. Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kunatitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang . Pada tanggal 4 Juli 2008 telah ditetapkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi UKM yang disampaikan oleh Undang-undang ini juga berbeda dengan definisi di atas. Menurut UU No 20 Tahun 2008 ini, yang disebut dengan Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan tidak mengenyampingkan berbagai definisi tersebut keberadaan pengusaha mikro, kecil dan menengah, khususnya yang berskala usaha mikro merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan.

Posisi seperti ini menenempatkan usaha mikro sebagai jalur utama dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan (Wiyono, 2003). Proses pengembangan usaha mikro sebagai manifestasi perkembangan ekonomi lokal dan penganggulangan kemiskinan menjadi sangat penting sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Proses ini tidak akan berjalan dengan baik kalau penguatan peran usaha mikro di tingkat lokal tidak diikutsertakana sebagai pihak berkepentingan utama. Di samping itu, penguatan peran pengusaha mikro tersebut mempunyai arti strategis bagi kesejahteraan masyarakat setempat, sekaligus sebagai penggerak perekonomian daerah dan transformasi sosial ekonomi dalam komunitas lokal. UKM bisa dikatakan merupakan salah satu solusi masyarakat untuk tetap bertahan dalam menghadapi krisis yakni dengan melibatkan diri dalam aktivitas usaha kecil terutama yang berkarakteristik informal. Dengan hal ini maka persoalan pengangguran sedikit banyak dapat tertolong dan implikasinya adalah juga dalam hal pendapatan. Maka itu pemberdayaan UKM dinilai menjadi sangat strategis karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

2.3 Lembaga Keuangan Mikro

Menurut definisi yang dipakai dalam Microcredit Summit (1997), kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya, “programmes extend small loans to very poor for sel-employment projects that generate income, alowing them to care for themselves and their family (Kompas, 15 Maret 2005). Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia menurut Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia (Gunawan, 2007) memiliki ciri utama, yaitu:

1. Menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan yang relevan atau sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat

2. Melayani kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah

3. Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin yang membutuhkan

Pola-pola keuangan mikro di Indonesia:

1. Saving ledd microfinance, yaitu pola keuangan mikro yang berbasis anggota (membership based). Dalam pola ini, pendanaan atau pembiayaan yang beredar berasal dari pengusaha mikro. Contohnya: Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Credit Union, dan Koperasi Simpan Pinjam.

2. Credit Ledd Microfinance, yaitu pola keuangan mikro yang sumber keuangannya bukan dari usaha mikro tetapi dari sumber lain. Contohnya: Badan Kredit Desa, Lembaga Dana Kredit Pedesaan dan Grameen Bank.

3. Micro Banking, bank yang difungsikan untuk melayani keuangan mikro. Contohnya: BRI Unit Desa, Bank Perkreditan Rakyat dan Danamon Simpan Pinjam

4. Pola hubungan bank dan kelompok swadaya masyarakat

Lembaga keuangan mikro memiliki kelebihan yang paling nyata, yaitu prosedurnya yang sederhana, tanpa agunan, hubungannya yang cair (personal relationship), dan waktu pengembalian kredit yang fleksibel (negotiable repayment). Karakteristik itu sangat sesuai dengan ciri pelaku ekonomi di perdesaan (khususnya di sektor pertanian) yang memiliki asset terbatas, tingkat pendidikan rendah dan siklus pendapatan yang tidak teratur (bergantung panen). Karakter perdesaaan seperti itulah yang ditangkap dengan baik oleh pelaku lembaga keuangan mikro, sehingga eksistensinya mudah diterima oleh masyarakat kecil. Tetapi kelemahan utama dari lembaga keuangan mikro, yakni tingkat bunga kredit yang sangat tinggi, harus diperbaiki sebab keberadaannya cenderung eksploitatif kepada masyarakat miskin. Pemerintah dapat mendesain regulasi dengan jalan membatasi tingkat suku bunga, atau memperluas akses masyarakat miskin kepada kredit formal sehingga dalam jangka panjang tingkat bunga lembaga keuangan mikro akan tertekan. Model inilah yang harus diadopsi agar kepentingan masyarakat kecil tidak dirugikan.

2.4 Kaitan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Pedesaan

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu agenda pembangunan nasional yang digalakkan pemerintah selama ini (Anugrah, 2007). Desa merupakan tolak ukur dari miskin atau tidaknya suatu negara, karena sampai saat ini desa merupakan kantong kemiskinan yang paling besar (Eko, 2005). Sesuai dengan pencitraan pedesaan pada umumnya, komunitas pedesaan identik dengan para petani dan kehidupan para petani. Oleh karena itu kehidupan pedesaan tidak lepas dari perilaku ekonomi yang khas dari keluarga petani, yaitu pola ekonomi yang berorientasi subsisten (Scott, 1981). Seperti yang dikatakan oleh (Hamid, 1986) bahwa kegiatan perekonomian di pedesaan masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolah hasil pertanian, serta industri rumah tangga. Namun demikian, para pelaku usaha ini pada umumnya masih dihadapkan pada permasalahan klasik yaitu terbatasnya ketersediaan modal. Sebagai unsur esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, keterbatasan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas sektor pertanian dan pedesaan. Kehadiran LKM dibutuhkan paling tidak karena dua hal (Pantoro, 2008). Pertama, sebagai salah satu instrumen dalam rangka mengatasi kemiskinan. Masyarakat miskin pada umumnya mempunyai usaha skala mikro. Terminologi World Bank, mereka disebut sebagai economically active poor atau pengusaha mikro. Dalam konfigurasi perekonomian Indonesia, lebih dari 90% unit usaha merupakan usaha skala mikro. Mengembangkan usaha skala mikro merupakan langkah strategis karena akan mewujudkan broad bases development atau development through equity. Mereka membutuhkan permodalan guna mengembangkan kapasitas usahanya. Dengan usaha yang meningkat (menjadi usaha skala kecil), secara efektif akan mengatasi kemiskinan yang diderita oleh mereka sendiri dan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kategori fakir miskin. Pada sisi lain, skim keuangan mikro sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Kedua, LKM dibutuhkan karena menjadi salah satu instrumen pengembangan pasar keuangan mikro. Secara pragmatis, pasar keuangan mikro merupakan aspek keuangan dari semua proses ekonomi di segmen mikro yang meliputi segala sesuatu yang menyangkut tabungan dan kredit usaha. Pada pemahaman ini dicantumkan kata tabungan dan kredit, guna menghindarkan pemahaman sempit seolah-olah di segmen mikro pelaku-pelaku usahanya hanya membutuhkan kredit, melupakan bahwa mereka mempunyai potensi menabung, dan/atau dapat diberdayakan mempunyai kemampuan menabung. Pendek kata, pada pasar keuangan mikro terdapat potensi besar dalam hal penawaran (tabungan) dan permintaan (kredit). Berdirinya LKM merupakan jawaban dari kurang pekanya lembaga keuangan formal dalam merangkul UKM, sehingga peranannya bisa dibilang sebagai katup penyelamat dalam proses pembangunan ekonomi pedesaan.

2.5 Kerangka Pemikiran

Pembangunan ekonomi pedesaan ditunjang oleh berbagai macam sektor. Salah satunya adalah sektor perekonomian, seperti yang diketahui kondisi perekonomian pedesaan berbeda dengan perekonomian kota. Perekonomian desa bersifat lokal dan mengedepankan peranan kelembagaan di dalamnya, sehingga ada rasa memiliki didalamnya. Peranan lembaga ekonomi di pedesaan tergolong unik, karena lembaga informal seperti LKM lah yang mampu bertahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan. Hal ini karena LKM yang bersifat fleksibel yang keberadaannya diakui oleh mereka, dalam perkembangannya LKM hadir untuk menjawab kebutuhan dasar dari UKM yang bertebaran di Desa Pabuaran, meliputi akses terhadap modal, transfer teknologi dan channeling.

Peranan LKM di Desa Pabuaran ini menjadi penting, karena dianggap mampu menyerap tenaga kerja dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Maka itu, perlu pengembangan bagi LKM ini agar nantinya dapat terus memenuhi kebutuhan UKM lokal. Strategi ini di dapat dengan mengidentifikasikan faktor internal dan eksternal yang ada dalam sistem. Seperti yang dipaparkan dalam kerangka pemikiran dibawah ini.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Eksistensi LKM dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan

i34050795-a

2.6 Hipotesis penelitian dan Definisi Konseptual

Penelitian ini dilakukan dengan merumuskan hipotesis pengarah, yaitu:

Ø Pemberdayaan kredit mikro sebagai upaya pembangunan ekonomi pedesaan

Definisi Konseptual:

  1. Pembangunan nasional, meliputi pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan dan meningkatkan kesempatan kerja yang merupakan fokus utama dari agenda pembangunan di Indonesia.
  2. Revitalisasi pertanian dan pedesaan, memvitalkan kembali pertanian dan pedesaan dalam rangka menjalankan agenda pembangunan Indonesia.
  3. Kelembagaan ekonomi, merupakan kelembagaan yang terbentuk berdasarkan kebutuhan masyarkat dalam lingkup perekonomian
  4. Lembaga keuangan, sebuah lembaga yang kegiatannya dibidang keuangan, menaruh uang dari dan menyalurkannya ke masyarakat. Artinya kegiatan yang dilakukan lembaga keuangan selalu berhubungan dengan bidang keuangan
  5. Lembaga keuangan formal, lembaga keuangan yang secara operasional diatur dalam Undang-Undang perbankan dan disupervisi oleh bank sentral yang disertai dengan aturan dan birokrasi sehingga sulit dijangkau oleh UKM
  6. Lembaga keuangan mikro (LKM), lembaga informal yang belum memiliki payung hukum dan bersifat fleksibel dan mudah dijangkau oleh UKM
  7. Usaha Kecil dan Mikro (UKM), usaha yang dilakukan di kalangan masyarakat golongan miskin dan bergerak di sektor informal

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena dianggap mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan rinci berkaitan dengan suatu peristiwa atau gejala sosial yang dalam hal ini mengenai eksistensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Pendekatan kualitatif juga digunakan untuk mengetahui kondisi tentang permasalahan penelitian yang didasarkan pada pemahaman serta pembentukan pemahaman yang diikat oleh teori terkait dan penafsiran peneliti. Data yang dihasilkan merupakan hasil pengamatan dari kegiatan penelitian terhadap LKM terkait. Data tambahan yang berkaitan dengan topik penelitian didapatkan melalui studi dokumen yang relevan dengan fokus penelitian yang digunakan sebagai data tambahan untuk memperkaya substansi penulisan skripsi. Data yang diperoleh secara kualitatif di lapangan akan dikuantifikasi dengan alat analisis yang digunakan yaitu SWOT sehingga diperoleh hasil yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di lokasi Koperasi Kelompok Usaha Bersama (KKUB) Kramat Jaya, yang berada di Jalan Raya Pabuaran kampung Kramat Rt 03 Rw 04, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Lokasi ini diambil karena menurut peneliti, lokasi ini sangat unik. Desa pabuaran merupakan salah satu desa di Kecamatan Kemang memiliki berbagai produk unggulan yaitu tas, makanan dan sepatu. Selain itu KKUB Kramat Jaya dinilai ideal untuk dijadikan objek penelitian karena membawahi 13 UKM yang bergerak di Desa Pabuaran. Penelitian ini dilakukan dalam 4 tahap yang dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2009. Tahap pertama yaitu pengumpulan literatur. Tahap kedua yaitu penyusunan proposal penelitian. Tahap ketiga yaitu pengumpulan data untuk pencapaian penelitian. Sedangkan penelitian tahap keempat yaitu pengolahan data sampai penyelesaian draft penelitian.

3.3 Teknik Pemilihan Responden

Respondennya adalah UKM dan pengurus LKM. Besar ukuran dari UKM adalah 13, dan memilih secara acak UKM yang tidak tersentuh oleh LKM dan 3 orang narasumber ahli. Sedangkan besar ukuran pengurus LKM ditentukan secara insedensial di lokasi penelitian

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data kualitatif yang dihasilkan selama penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

  1. Data hasil pengamatan: tulisan dalam bentuk deskripsi mengenai situasi, kejadian/peristiwa, orang-orang, interaksi dan perilaku yang diamati secara langsung di lapangan, yang disajikan dalam bentuk catatan lapang, saat penulis melakukan pengamatan
  2. Data hasil pembicaraan: kutipan langsung dari pernyataan responden yang menjadi tineliti dalam penelitian ini, mengenai pengalaman, sikap, keyakinan dan pandangan/pemikiran mereka dalam kesempatan wawancara dengan peneliti.
  3. Data tertulis: petikan atau keseluruhan bagian dari dokumen yang berkaitan dengan keberadaan UKM dan LKM yang dikeluarkan oleh badan-badan resmi.

Data primer dikumpulkan dari UKM meliputi karakteristik individu, jenis usaha dan persepsinya terhadap LKM sedangkan dari pengurus LKM terkait dengan profil ke organisasian yaitu pengkategorian LKM, historis pembentukan, dimensi organisasi LKM, pengembangan skema perkreditan, dan unsur-unsur keberlanjutannya. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi pendekatan wawancara individual (indepth interview) telaah mendalam dan diskusi kelompok. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan dan pelaporan yang terkait dengan pengembangan pelayanan jasa keuangan mikro.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan secara berlanjut, berulang, dan terus menerus yang terdiri dari pengumpulan data, analisis data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan. Kemudian data-data tersebut direduksi melalui proses pemilihan dan pengkategorian data-data yang sesuai. Reduksi data bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir strategi pengembangan lembaga keuangan mikro dalam pembangunan ekonomi pedesaan dapat dirancang dengan tepat. Data kuantitatif mengenai penilaian faktor-faktor pengelolaan untuk menentukan arahan strategi pengembangan LKM, baik faktor internal maupun eksternal dianalisis dengan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) untuk memperoleh arahan kebijakan yang tepat dalam pengembangan LKM, khususnya LKM di lokasi penelitian. Sebelum melakukan analisis SWOT, perlu melakukan evaluasi terhadap faktor internal dan faktor eksternal yang berdampak pada kesuksesan atau kegagalan dalam pengembangan LKM. Evaluasi tersebut dalam bentuk matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan External Factor Evaluation (EFE).

Secara umum dikatakan kekuatan, apabila kondisi internal tersebut menjadi pendorong keberhasilan sistem dan kelemahan apabila kondisi internal tersebut menjadi hambatan bagi sistem. Sedangkan peluang, apabila kondisi eksternal menjadi pendorong keberhasilan sistem dan ancaman, apabila kondisi eksternal menjadi hambatan keberhasilan sistem. Semua faktor tersebut ditentukan bobotnya, dimana bobot memperlihatkan tingkat kepentingan faktor tersebut. Jumlah bobot seluruh faktor, baik internal maupun eksternal harus sama dengan 1,0 atau 100persen. Umar (2008) menyatakan pilihan bobot terdiri dari:

  1. 0,20 atau 20 persen : tinggi atau kuat
  2. 0,15 atau 15 persen : di atas rata-rata
  3. 0,10 atau 10 persen : rata-rata
  4. 0,05 atau 5 persen : di bawah rata-rata
  5. 0,00 atau 0 persen : tidak terpengaruhi

Setelah menentukan bobot dari masing-masing faktor, kemudian menentukan rating dari masing-masing faktor tersebut (Lampiran 5) dengan pilihan rating menurut Umar (2008) sebagai berikut:

  1. Rating 4 : responden superior terhadap faktor-faktor tersebut
  2. Rating 3 : responden di atas rata-rata terhadap faktor-faktor tersebut
  3. Rating 2 : responden rata-rata terhadap faktor-faktor tersebut
  4. Rating 1 : responden di bawah rata-rata terhadap faktor-faktor tersebut.

Jika bobot dan rating telah ditentukan, maka data-data tersebut dapat diolah menjadi arahan strategi pengembangan LKM dengan menggunakan analisis SWOT. Matriks SWOT merupakan matching tools yang penting untuk membantu LKM dalam mengembangkan empat tipe strategi, yaitu:

  1. SO Strategies : dimana kekuatan internal sistem digunakan untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar sistem
  2. WO Strategies : bertujuan untuk memperkecil kelemahan internal sistem dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal
  3. ST Strategies : dimana sistem berusaha agar mampu menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal
  4. WT Strategies : merupakan taktik untuk bertahan yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan-kelembahan internal dan menghindari dari ancaman-ancaman lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

ADB. 2000. Finance for the Poor: Microfinance Development Strategy. Manila. Asian Development Bank.

Bintoro, 2003. Peranan Lembaga Keuangan Mikro dalam Penanggulangan Kemiskinan. Bappenas. Jakarta.

Eko, Sutoro (ed). 2005. Manifesto Pembaharuan Desa. APMD Press: Yogyakarta.

Ellis, Frank dan Stephen Biggs.2001. Evolving Themes in Rural Development 1950s-2000s. Development Policy Review, Vol. 19, No. 4: 437-448.

Hamid, E.S. 1986. Rekaman dari Seminar. Dalam Kredit Pedesaan di Indonesia. Mubyarto

dan Edy Suandi Hamid (Eds.). BPFE Yogyakarta.

Hendayana, Rachmat dan Syahrul Bustaman. 2005. Fenomena Lembaga Keuangan Mikro dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Bogor.

Hubies, M. 2004. Modul Pengantar Industri Kecil dan Menengah. Magister Profesional Industri Kecil dan Menengah. Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.

Ledgerwood, Joanna. 1999. Microfinance Handbook. An Institutional and Financial Perspective. Washington DC.: The World Bank.

Nasution, Irfan (ed). 2007. Bank Kaum Miskin: Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan. Marjin Kiri. Jakarta.

Marshus Bun-Yanin. 1995. Industri Pedesaan Menghindari Perangkap Involusi dan Stagnasi Pendapatan. Prisma. No. 8, Tahun XXIV.

Martowijoyo, Sumantoro. 2005. Masa Depan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Pengaturan dan Pengawasan. http://www.indonesiaindonesia.com/f/8669-masa-depan-lembaga-keuangan-mikro-indonesia.

Pangabean, Riana. 2005. Kerjasama Bank, Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Mendukung Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK.

Pantoro, Setyo. 2008. Pendekatan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Implikasinya. Koran-rakyat-online.

Scott, James C. 1981. Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. LP3ES. Jakarta.

Sumodiningarat, Gunawan. 2003. Peranan Lembaga Keuangan Mikro dalam Menanggulangi Kemiskinan Terkait dengan Kebijakan Otonomi Daerah. Artikel Tahun II no. 1 Jurnal Ekonomi Pertanian. www.ekonomirakyat.go.id/co.id.

Syahyuti, 2004. Strategi dan Tantangan dalam Pengembangan Gabungan Petani (GAPOKTAN) Sebagai Kelembagaan Ekonomi di Pedesaan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.

Syukur, M. 2006. Membangun Lembaga Keuangan Mikro Pertanian yang Berkelanjutan: Sebuah Pengalaman Lapang. Warta Prima Tani. Volume 1 no. 1. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.

Umar, H. 1999. Riset Strategi Perusahaan. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Yustika, Ahmad Erani. 2008. Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi. Bayumedia Publishing: Jakarta.

Lampiran 1. Matriks Bobot IFE dan EFE

Bobot IFE

0,20

0,15

0,10

0.05

0,00

Ø KEKUATAN

a) ________________________

b) ________________________

c) ________________________

d) ________________________

Ø KELEMAHAN

a) ________________________

b) ________________________

c) ________________________

d) ________________________

Bobot EFE

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

Ø PELUANG

a) ________________________

b) ________________________

c) ________________________

d) ________________________

Ø ANCAMAN

a) ________________________

b) ________________________

c) ________________________

d) ________________________


Lampiran 2. Matriks Rating IFE dan EFE

Rating IFE

4

3

2

1

Ø KEKUATAN

e) ________________________

f) ________________________

g) ________________________

h) ________________________

Ø KELEMAHAN

e) ________________________

f) ________________________

g) ________________________

h) ________________________

Rating EFE

4

3

2

1

Ø PELUANG

e) ________________________

f) ________________________

g) ________________________

h) ________________________

Ø ANCAMAN

e) ________________________

f) ________________________

g) ________________________

h) ________________________


faktor internal

faktor eksternal

Kekuatan (S)

1.

2.

3.

4.

Kelemahan (W)

1.

2.

3.

4.

Peluang (O)

1.

2.

3.

4.

SO

1.

2.

3.

4.

WO

1.

2.

3.

4.

Ancaman (T)

1.

2.

3.

4.

ST

1.

2.

3.

4

WT

1.

2.

3.

4.


Lampiran 3. Diagram alur penelitian

i34050795-b

Lampiran 5. Panduan Pertanyaan

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

A. Petunjuk

Wawancara mendalam (ideph interview) dilakukan oleh peneliti untuk menggali secara langsung gambaran secara komprehensif berkaitan dengan aspek-aspek kajian. Catatan singkat ditulis dalam ruangan yang kosong di bawah kotak aspek-aspek yang ditanyakan dalam wawancara mendalam untuk dikembangkan menjadi laporan.

B. Wawancara Mendalam

Hari, tanggal :

Lokasi Wawancara :

Nama & Umur Responden :

Profil dan Sejarah Lokasi

a) Administrasi geografis dan topografi

b) Karakteristik Masyarakat

1. Bagaimana kondisi masyarakat berdasarkan agama, suku, pendidikan, kekayaan, dan sosial kemasyarakatannya?

2. Apakah pekerjaan utama masyarakat?

3. Apakah masyarakat masih memegang teguh tradisi atau aturan-aturan tradisional?

c) Sejarah terbentuknya desa

1. Kapankah desa ini didirikan?

2. Siapakah pendiri desa ini?

3. Adakah cerita atau mitos tentang pembentukan desa ini?

d) Perkembangan desa

1. Adakah perubahan yang terjadi tentang penduduk, teknologi, transportasi, dan penerangan? Jika ada, bagaimana prosesnya?

2. Bagaimana sebaran perekonomian Desa Pabuaran?

Sejarah KKUB Kramat Jaya dan Perkembangannya

a) Sejarah KKUB Kramat Jaya

1. Sejak kapan KKUB berdiri?

2. Bagaimana perkembanganannya?

3. Apa dampak yang Anda terima dengan adanya KKUB Kramat Jaya?

4. Apa program kerja yang terakhir di jalankan?

b) Pengelola KKUB

1. Bagaimana Struktur organisasi dalam KKUB?

2. Apakah pengelola KKUB sudah menjalankan fungsinya?

3. Bagaimana perguliran uang selama ini?

4. Kapan Rapat Anggota diadakan? Seberapa sering?

Peranan KKUB dalam pengembangan UKM

1. Bagaimana kronologis terciptanya UKM?

2. Apa kontribusi KKUB dalam UKM anda?

3. Apakah ada aturan-aturan yang di buat KKUB dalam memberi pinjaman ke UKM?

4. Bagaimana hubungan anda dengan UKM lainnya?

5. Apa yang anda harapkan dari KKUB ke depan nya?

Hubungan KKUB dengan Pihak Luar

1. Apakah KKUB menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintahan desa?

2. Apakah KKUB menjalin kerjasama yang baik dengan Dinas Koperasi?

3. Apakah KKUB menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat?

4. Apa kontribusi KKUB terhadap masyarakat Desa Pabuaran?


Lampiran 4. Teknik Pengumpulan Data

no

Tujuan Penelitian

Aspek Kajian

Sumber data

Metode pengumpulan data

1.

Gambaran umum desa Pabuaran, peta ekonomi, dan sejarah terbentuknya KKUB Kramat Jaya

· Sejarah dan perkembangan desa

· Peta perekonomian desa Pabuaran

· Sejarah terbentuknya KKUB Kramat Jaya

· Data sekunder: kantor desa Pabuaran dan Dinas Koperasi PemKab

· Data primer: aparat desa, warga masyarakat dan anggota KKUB Kramat Jaya

· Studi literatur

· Pengamatan

· wawancara

2.

Menganalisis kebutuhan dasar UKM

· kondisi UKM yang ada di desa Pabuaran

· potensi UKM di desa Pabuaran

· kendala yang dihadapi

· Data primer: didapat dari kepala UKM di desa Pabuaran

· Wawancara mendalam

· observasi

· FGD

3.

Mengetahui Peranan LKM di desa Pabuaran

· Kontribusi bagi desa Pabuaran dalam bidang ekonomi

· Koordinasi dengan aparat desa

· Data primer:

Didapat dari kepala desa Pa buaran, masyarakat setempat dan UKM

· Pengamatan

· Wawancara

· FGD

4.

Strategi pengembangan

· Faktor internal dalam sistem

· Faktor eksternal di luar sistem

· Data primer:

Dari anggota LKM, UKM, aparat desa dan dinas koperasi PemKab, narasumber ahli

· Wawancara mendalam


[1] Data Badan Pusat Statistik yang diakses melalui http://www.endonesia.com/mod.php?=publisher&op=viewarticle&cid=5&artid=1424 diakses pada tanggal 19 Maret 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: