Kolokium Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor

Tulisan terkirim dikaitan (tagged) ‘daerah aliran sungai’

Perubahan Struktur Agraria Di Wilayah Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus: Desa Cibahayu, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya)

Posted by kolokium kpm ipb pada 6 April 2009

MAKALAH KOLOKIUM

Nama Pemrasaran/NRP : Whennie Sasfira Adly/I34050420

Mayor : Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

Pembahas : Rofian Dedi Susanto/I34052582

Dosen Pembimbing/NIP : Martua Sihaloho, SP., MSi./132 321 421

Judul Rencana Penelitian : Perubahan Struktur Agraria Di Wilayah Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus: Desa Cibahayu, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya)

Ruangan/Tanggal/Waktu : KPM 414/ 7 April 2009/ 11.00-11.50 WIB

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa pada tahun 2005 (Data BPS, 2005). Peningkatan jumlah penduduk terus terjadi setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan penduduk 1,3 persen (Data BPS, 2005). Jumlah penduduk yang semakin tinggi ini akan diikuti pemenuhan kebutuhan untuk menunjang kehidupannya. Bentuk pemenuhan kebutuhan dapat berupa pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada.

Tanah atau sumberdaya lainnya pada suatu masyarakat agraris merupakan faktor produksi yang mempunyai arti penting baik menyangkut aspek sosiologi, ekonomi maupun aspek politik. Menurut Tjodronegoro (1998), tanah yang menjadi aset utama bagi rakyat banyak adalah tanah untuk bercocok tanam yang merupakan sumber kehidupan utamanya. Sumberdaya tanah bersifat multifungsi dalam aktifitas kehidupan manusia di berbagai bidang, baik di bidang pertanian maupun non-pertanian. Di bidang pertanian tanah digunakan sebagai lahan untuk berusahatani sehingga dapat menghasilkan produksi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan di bidang non-pertanian tanah digunakan sebagai tempat pemukiman, perkantoran/jasa maupun tempat lainnya.

Masalah penguasaan tanah yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia ini, tidak terkecuali di wilayah DAS tampaknya akan berlangsung terus dan semakin kompleks. Ketersediaan tanah dari waktu ke waktu relatif tetap, sedangkan kebutuhan manusia terhadap tanah semakin meningkat. Adanya ketimpangan dalam penguasaan tanah akan membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat pedesaan sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama dalam kaitannya dengan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, jangkauan lembaga pemerintah dan lain sebagainya.

Di antara semua komponen DAS, manusia merupakan komponen yang memegang peranan penting dalam mempengaruhi kualitas suatu DAS. Pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang cukup pesat serta aktivitas masyarakat yang semakin beragam menyebabkan peningkatan kebutuhan manusia akan sumberdaya. Pemenuhan kebutuhan penduduk akan menyebabkan eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Contohnya masyarakat DAS Citanduy pada umumnya merupakan masyarakat agraris yang sangat tergantung dari sumberdaya lahan (PSP IPB, 2005). Bagi masyarakat Citanduy yang tidak mempunyai alternatif lain karena keterbatasan dana, usia atau keahlian, maka bertani/buruh tani masih sangat menjadi pilihan (Prasetyo, 2004). Sebagai akibat dari pilihan tersebut dan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, maka intensitas pengelolaan semakin meningkat. Ketika masyarakat tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan subsistennya karena keterbatasan lahan yang mereka miliki, maka situasi ini kemudian mendorong mereka melakukan konversi hutan alam menjadi lahan budidaya pertanian, baik berupa kebun campuran, sawah dan lahan kering .

Menurut Indaryanti (2004) secara umum kondisi sumberdaya alam dibagian hulu dan tengah DAS Citanduy telah mengalami perubahan yang cukup serius dibanding beberapa tahun lalu. Perubahan-perubahan tersebut meliputi ketersediaan dan kualitas air, bencana banjir dan longsor pada musim penghujan akibat meluapnya air sungai serta kualitasnya yang semakin buruk akibat tercemar limbah pabrik dan lumpur atau tanah yang terbawa arus air sungai. Perubahan-perubahan tersebut menyebabkan terjadinya proses degradasi lingkungan DAS. Proses degradasi lahan dan kekritisan lahan DAS tersebut akan berpengaruh pada sistem pengelolaannya. Tulisan ini akan berusaha mengkaji mengenai perubahan struktur yang terjadi di wilayah Sub-DAS Cibahayu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian juga akan dilihat pengaruh perubahan-perubahan tersebut terhadap sistem pengelolaan sub-DAS Cibahayu.

1.2 Perumusan Penelitian

Beberapa permasalahan yang akan dikaji berdasarkan latar belakang di atas, diantaranya:

1. Bagaimana sistem pengelolaan Sub-DAS Cibahayu?

2. Bagaimana perubahan struktur agraria di Desa Cibahayu?

3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur agraria di Desa Cibahayu?

4. Bagaiamana pengaruh perubahan struktur agraria Desa Cibahayu terhadap sistem pengelolaan terpadu Sub-DAS Cibahayu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan Sub-DAS Cibahayu.

2. Untuk mengetahui perubahan struktur agraria di Desa Cibahayu.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur agraria di Desa Cibahayu.

4. Untuk mengetahui pengaruh perubahan struktur agraria Desa Cibahayu terhadap sistem pengelolaan terpadu Sub-DAS Cibahayu.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini, khususnya bagi peneliti diharapkan dapat berguna untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan selama pelaksanaan penelitian dalam melihat fenomena praktis yang terjadi dan mengaitkannya dengan teori yang telah diperoleh. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk menjadi bahan penelitian dan penulisan selanjutnya. Kemudian, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan tambahan dalam mata kuliah Kajian Agraria dan Ekologi Manusia. Sedangkan bagi instansi yang terkait, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan sistem pengelolaan DAS.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Struktur Agraria

Sitorus (2002) menjelaskan bahwa lingkup agraria mengandung pengertian yang luas dari sekedar “tanah pertanian” atau “pertanian”, yaitu suatu bentang alam yang mencakup keseluruhan kekayaan alami (fisik dan hayati) dan kehidupan sosial yang terdapat di dalamnya. Lingkup agraria itu sendiri terdiri dari dua unsur, yaitu obyek agraria atau dapat disebut juga sebagai sumber-sumber agraria dalam bentuk fisik. Sumber-sumber agraria ini sangat erat kaitannya dengan ruang fisik tertentu yang tidak dapat dipindahkan ataupun dimusnahkan. Oleh karena itu, sumber-sumber agraria sangat erat kaitannya dengan akumulasi kekuasaan (politik, ekonomi, sosial).

Merujuk pada pasal 1 (ayat 2, 4, 5, 6) UUPA 1960, Sitorus (2002) menyimpulkan sumber-sumber agraria sebagai berikut: (a) tanah atau “permukaan bumi” yang merupakan modal alami utama dalam kegiatan pertanian dan peternakan; (b) perairan, baik di darat maupun di laut yang meliputi kegiatan perikanan (sungai, danau maupun laut); (c) hutan, meliputi kesatuan flora dan fauna dalam suatu kawasan tertentu dan merupakan modal alami utama dalam kegiatan ekonomi komunitas-komunitas; (d) bahan tambang, mencakup beragam bahan tambang/mineral yang terkandung di dalam “tubuh bumi”; (e) Udara, dalam arti ruang di atas bumi dan air.

Kemudian unsur kedua adalah subyek agraria, yaitu pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap sumber-sumber agraria tersebut. Secara garis besar, subyek agraria dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu komunitas (mencakup unsur-unsur individu, kesatuan dari unit-unit rumah tangga dan kelompok), pemerintah (sebagai representasi negara mencakup Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa) dan swasta (private sector mencakup unsur-unsur perusahaan kecil, menengah dan besar). Ketiga kategori ini memiliki ikatan dengan sumber-sumber agraria melalai institusi penguasaan/pemilikan/pemanfaatan (tenure institutions).

Sitorus (2002) membagi analisis agraria ke dalam dua bentuk. Pertama, ketiga subyek agraria memiliki hubungan teknis dengan obyek agraria dalam bentuk kerja pemanfaatan berdasar hak penguasaan (land tenure) tertentu; kedua, ketiga subyek agraria satu sama lain berhubungan atau berinteraksi secara sosial dalam rangka penguasaan dan pemanfaatan obyek agraria tertentu. Proporsi pertama menggambarkan hubungan teknis yang menunjukan cara kerja subyek agraria dalam pengolahan dan pemanfaatan obyek agraria untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan proporsi kedua menggambarkan hubungan sosial agraris yang menunjukan cara kerja subyek agraria yang saling berinteraksi dalam rangka pemanfaatan obyek agraria, dengan kata lain hubungan ini berpangkal pada perbedaan akses dalam hal penguasaan/pemilikan/dan pemanfaatan lahan.

Menurut Wiradi (1984), kata ”penguasaan” menunjuk pada penguasaan efektif, sedangkan ”pemilikan” tanah menunjuk pada penguasaan formal. Penguasaan formal dapat dijelaskan dengan adanya undang-undang yang mengatur mengenai penguasaan tanah. Penguasaan tanah belum tentu dan tidak harus disertai dengan pemilikan. Penguasaan tanah dapat berupa hubungan “pemilik dengan pemilik”, “pemilik dengan pembagi- hasil”, “pemilik dengan penyewa”, “pemilik dengan pemakai” dan lain-lain (Sihaloho, 2004). Kata “pengusahaan” menunjuk pada pemanfaatan sebidang tanah secara produktif (Wiradi, 1984). Hubungan-hubungan sosial agraria antar subyek agraria kemudian membentuk sebuah struktur agraria yang digambarkan dalam hubungan segitiga antar subyek agraria (Gambar 1).

i34050420-a

Gambar 1. Lingkup Hubungan-hubungan Agraria

Kelembagaan penguasaan tanah yang ummnya dilakukan masyarakat di desa-desa Jawa adalah sebagai berikut (Wiradi dan Makali, 1984):

1. Sistem Gadai, merupakan bentuk kelembagaan penguasaan tanah dimana pemilik menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah unang secara tunai atau dengan bentuk pembayaran berupa sekian kuintal gabah atau sekian gram emas perhiasan atau sekian ekor kerbau atau sapi, dengan ketentuan pemilik tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebus, maka hak pengusahaan tanahnya ada pada pemegang gadai. Pengembalian tanah dilakukan setelah tanah selesai dipanen.

2. Sistem sewa adalah penyerahan sementara hak penguasaan tanah kepada orang lain, sesuai dengan perjanjian yang dibuat bersama oleh pemilik dan penyewa.

3. Sistem bagi hasil adalah penyerahan sementara hak atas tanah kepada orang lain untuk diusahakan, dengan penggarap akan menanggung beban tenaga kerja seluruhnya dan menerima sebagian dari hasil tanahnya.

2.2 Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Struktur Agraria

Manusia merupakan komponen yang memegang peranan penting dalam mempengaruhi kualitas suatu DAS. Pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang cukup pesat serta aktivitas masyarakat yang semakin beragam menyebabkan peningkatan kebutuhan manusia akan sumberdaya. Pemenuhan kebutuhan penduduk akan menyebabkan eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Masyarakat di wilayah DAS pada umumnya merupakan masyarakat agraris yang sangat tergantung dari sumberdaya lahan (PSP IPB, 2005). Bagi masyarakat di sekitar DAS yang tidak mempunyai alternatif lain karena keterbatasan dana, usia atau keahlian, maka bertani/buruh tani masih sangat menjadi pilihan (Prasetyo, 2004). Sebagai akibat dari pilihan tersebut dan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, maka intensitas pengelolaan semakin meningkat. Ketika masyarakat tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan subsistennya karena keterbatasan lahan yang mereka miliki, maka situasi ini kemudian mendorong mereka melakukan konversi hutan alam menjadi lahan budidaya pertanian, baik berupa kebun campuran, sawah dan lahan kering.

Keberadaan pihak swasta di wilayah DAS, baik dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan juga memberikan pengaruh terhadap perubahan struktur agraria. Permintaan lahan yang tinggi dan tersedianya lapangan kerja di luar sektor pertanian serta kepemilikan lahan yang sempit mendorong pemilik lahan melakukan pengalihan hak atas lahan yang dikuasainya (Mahodo, 1991). Hal inilah kemudian menjadi peluang bagi para pemilik modal untuk melakukan pembelian lahan, sehingga terjadi akumulasi pemilikan lahan, yang kemudian mengakibatkan timpangnya struktur pemilikan penguasaan lahan.

Sihaloho (2004) menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab konversi lahan di Kelurahan Mulyaharja, Bogor, Jawa Barat sebagai berikut:

1. Faktor pertambahan penduduk yang begitu cepat berimplikasi kepada permintaan terhadap lahan pemukiman yang semakin meningkat dari tahun ke tahun;

2. Faktor ekonomi yang identik dengan masalah kemiskinan. Masyarakat pedesaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya melalui hasil penjualan kegiatan pertanian yang umumnya rendah, berusaha mencari bentuk usaha lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk mendapatkan modal dalam memulai usahanya, petani pada umumnya menjual tanah yang dimilikinya. Masyarakat pedesaan beranggapan akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari penjualan lahan pertanian untuk kegiatan industri dibandingkan harga jual untuk kepentingan persawahan. Di sisi lain pengerjaan lahan pertanian memerlukan biaya tinggi. Sehingga petani lebih memilih sebagian tanah pertaniannya untuk dijual untuk kegiatan non-pertanian;

3. Faktor luar, yaitu pengaruh warga dari desa-kelurahan perbatasan yang telah lebih dahulu menjual tanah mereka kepada pihak Perseroan Terbatas (PT);

4. Adanya penanaman modal pihak swasta dengan membeli lahan-lahan produktif milik warga;

5. Proses pengalihan pemillik lahan dari warga ke beberapa PT dan ke beberapa orang yang menguasai lahan dalam luasan yang lebih dari 10 hektar; dan

6. Intervensi pemerintah melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berdasarkan RTRW tahun 2005, seluas 269,42 hektar lahan Kelurahan Mulyaharja akan dialokasikan untuk pemukiman/perumahan real estate;

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur agraria juga dijelaskan oleh Zuber (2007), diantaranya:

a) Permintaan lahan dari kegiatan non-pertanian seperti pembangunan real estate, pabrik, areal perdagangan dan pelayanan lainnya yang membutuhkan areal tanah yang luas;

b) Faktor sosial budaya, seperti adanya aturan warisan yang menyebabkan lahan pertanian semakin terbagi-bagi menjadi lebih sempit, dan kemudian menyebabkan hasil pertanian semakin kurang menguntungkan. Akibatnya banyak diantara ahli waris yang justru memilih untuk dijual ke orang lain untuk lahektarn non-pertanian;

c) Kerusakan lingkungan seperti adanya musim kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan terutama pada usaha pertanian, penggunaan pestisida ataupun pupuk yang dapat mematikan predator dan kerusakan lahan pertanian; dan

d) Kelemahan hukum yang mengatur bidang pertanian, seperti harga pupuk yang tinggi, harga gabah yang rendah dan masalah pengaturan harga beras yang sampai sekarang masih sangat pelik. Para petani miskin masih sangat menderita dengan proses input pertanian yang sangat tinggi (high cost), namun di sisi lain penjualan outputnya masih sangat rendah.

2.3 Daerah Aliran Sungai

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan kesatuan ekosistem dimana jasad hidup dan lingkungannya berinteraksi secara dinamik dan terdapat saling ketergantungan (interdependensi) diantara komponen-komponen penyusunnya. Menurut Arsyad (1989), DAS adalah wilayah yang terletak di atas satu titik pada suatu sungai, yang batas-batas topografi mengalirkan air yang jatuh di atasnya ke dalam sungai yang sama dan melalui titik-titik yang sama pada sungai tersebut. Selanjutnya Asdak (1995) menyatakan bahwa DAS merupakan kumpulan Sub-DAS yang lebih kecil dan jumlahnya sesuai dengan ordo atau jumlah cabang sungainya. Sedangkan menurut pendapat Manan (1998) menyatakan bahwa DAS adalah sebuah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografi yang menampung, menyimpan dan mengalirkan curah hujan yang jatuh di atasnya ke sungai utama yang bermuara ke danau atau ke laut.

Batasan-batasan DAS menurut Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air (2008) dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu DAS bagian hulu yang didasarkan pada fungsi konservasi untuk mempertahankan kondisi lingkungan DAS agar tidak terdegradasi. Daerah Aliran Sungai bagian hulu ini mempunyai peran paling penting, terutama sebagai tempat penyedia air untuk dialirkan ke bagian hilirnya. Berikutnya adalah DAS bagian tengah dan bagian hilir didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang diindikasikan melalui kuantitas dan kualitas air, kemampuan menyalurkan air, ketinggian curah hujan, dan terkait untuk kebutuhan pertanian, air bersih, serta pengelolaan air limbah.

Secara umum terdapat empat jenis bentuk DAS (Sosrodarsono dan Takeda, 1980), yaitu: (a) DAS berbentuk bulu burung. Daerah Aliran Sungai ini mempunyai anak-anak sungai yang langsung mengalir ke sungai utama dan memiliki debit banjir yang kecil, karena waktu tiba banjir dari anak-anak sungai berbeda-beda serta waktu berlangsung agak lama; (b) DAS berbentuk radial. Daerah Aliran Sungai ini mempunyai anak sungai yang memusat pada suatu titik secara radial sehingga menyerupai bentuk kipas atau lingkaran. Daerah Aliran Sungai ini mempunyai banjir yang relatif besar mulai titik pertemuan anak-anak sungainya dan banjir yang terjadi relatif tidak lama; (c) DAS berbentuk paralel. Daerah Aliran Sungai ini mempunyai dua jalur Sub-DAS yang bersatu. Kedua cabang atau ordo sungai pada masing-masing Sub-DAS tersebut membentuk sungai utama. Banjir biasanya terjadi pada bagian hilir di bawah pertemuan kedua anak sungai tersebut dan (d) DAS berbentuk kompleks. Daerah Aliran Sungai DAS ini mempunyai bentuk lebih dari satu pola sehingga polanya menjadi tidak nyata dan sering dijumpai pada DAS yang sangat luas.

2.3 Sistem Pengelolaan DAS Terpadu

Pengelolaan DAS terpadu pada dasarnya merupakan bentuk pengelolaan yang bersifat partisipatif dari berbagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam memanfaatkan dan konservasi sumberdaya alam pada tingkat DAS. Pengelolaan DAS terpadu mengandung pengertian bahwa unsur-unsur atau aspek-aspek yang menyangkut kinerja DAS dapat dikelola dengan optimal sehingga terjadi sinergi positif yang akan meningkatkan kinerja DAS dalam menghasilkan output, sementara itu karakteristik yang saling bertentangan yang dapat melemahkan kinerja DAS dapat ditekan sehingga tidak merugikan kinerja DAS secara keseluruhan.

Menurut Tim Koordinasi Pengelolaan DAS, sasaran pengelolaan DAS terpadu yang ingin dicapai pada dasarnya adalah: (1) Terciptanya kondisi hidrologis DAS yang optimal; (2) Meningkatnya produktivitas lahan pertanian dan hutan; (3) Meningkatnya partisipasi mayarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS dan (4) Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pertama, terciptanya kondisi hidrlogis DAS yang optimal, meliputi hasil air yang memadai baik jumlah, kualitas, kontinuitas serta terkendalinya erosi serta kekeringan. Hasil air yang optimal ditekankan pada kemampuan DAS sebagi suplai sumber air minum penduduk dan untuk keperluan lain rumah tangga, air untuk industri, air untuk irigasi dan air untuk habitat biologi. Kedua, meningkatnya produktivitas lahan di DAS dapat dilihat dari meningkatnya kesuburan tanah, ketersediaan air yang optimal, erosi dan degradasi lahan rendah. Hal ini dapat dilakukan melalui usaha konservasi tanah dan air.

Ketiga, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kelembagaan lokal (organisasi/kelompok) yang ada di masyarakat. Dimana anggota-anggota masyarakat berusaha meningkatkan kapasitas kelembagaannya dalam mengelola sumberdaya yang ada untuk menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan dalam menjaga kelestarian DAS. Hal tersebut senada dengan apa yang dinyatakan Kolopaking dan Tonny (1994), bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS dapat dilihat dari partisipasi mayarakat yang terorganisir dalam kelembagaan, seperti kelompok tani dan kelompok tradisional. Selanjutanya menurut Kolopaking dan Tonny (1994), tingkat partisipasi masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) tingkat partisipasi tinggi, apabila peranserta masyarakat tidak hanya dalam proses pelaksanaan dan pemanfaatan hasil, tetapi juga berperanserta dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan; (2) tingkat partisipasi sedang, apabila peranserta masyarakat hanya dalam proses pelaksanaan dan pemanfaatan hasil dan (3) tingkat partisipasi masyarakat rendah , apabila peranserta masyarakat tidak memenuhi kriteria (1) dan (2). Keempat, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ini dapat dilihat dari pelaksanaan program/kegiatan yang berhubungan dengan upaya menjaga keberlanjutan ekosistem sumber daya hutan, lahan dan air di DAS.

2.4 Pengaruh Perubahan Struktur Agraria terhadap Sistem Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Pusat Studi Pembangunan IPB (2005) bahwa perubahan penggunaan lahan yang terjadi di DAS mengindikasikan telah terjadi proses penurunan kuantitas dan kualitas sumberdaya alam dan degradasi lingkungnan. Diantara perubahan-perubahan penggunaan lahan yang terjadi, perubahan yang paling besar pengaruhnya terhadap kelestarian sumberdaya air adalah perubahan dari kawasan hutan ke penggunaan lainnya seperti, pertanian, perumahan ataupun industri. Apabila kegiatan tersebut tidak segera dikelola dengan baik, maka akan menyebabkan kelebihan air (banjir) pada saat musim hujan dan kekeringan pada saat musim kemarau. Menurut Hanim (2005), hal ini disebabkan karena perubahan penggunaan lahan yang tidak bijaksana (tidak disertai penanganan tindakan konservasi). Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap perubahan kondisi hidrologi DAS (Fakhrudin, 2003).

Untuk memahami pengelolaan DAS, sebaiknya diidentifikasi terlebih dahulu sumber-sumber kerusakan yang terjadi pada wilayah DAS tersebut, seperti kerusakan hutan, tanah dan air serta mencari bentuk-bentuk usaha yang menguntungkan dan mampu menciptakan pelestarian sumberdaya yang ada (Kolopaking dan Tonny, 1994). Selanjutnya Kolopaking dan Tonny (1994) menjelaskan bahwa kerusakan hutan, tanah dan air di beberapa DAS di Pulau Jawa lebih bersumber dari tekanan penduduk, sedangkan kerusakan di luar Pulau Jawa lebih banyak bersumber dari eksploitasi hutan dan program pembangunan yang tidak terkendali.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS dapat dilihat dari partisipasi mayarakat yang terorganisir dalam kelembagaan, seperti kelompok tani dan kelompok tradisional (Kolopaking dan Tonny, 1994). Selama ini dalam pelaksanaan program konservasi dan pengelolaan DAS, yang muncul umumnya berupa bentuk hubungan vertical-instructional dan partisipasi yang semu. Hal ini terjadi karena kelembagaan tradisional semata-mata dipandang sebagai obyek. Selain itu dari sisi masyarakat yang menjadi anggota kelompok tani dan kelompok tradisional, kendala yang mereka hadapi sehingga tidak dapat berpartisipasi sepenuhnya adalah karena faktor pemilikan lahan (Kolopaking dan Tonny, 1994). Sebagai contoh di luar Jawa (DAS Saddang, Jeneberang dan Batanghari) tidak sedikit lahan kritir lahan milik pemerintah yang ditelantarkan. Padahal para petani mau berperanserta melakukan kegiatan konservasi di atas lahan kritis tersebut. Akan tetapi karena status lahan yang tidak jelas dan tidak memiliki kekuatan untuk menguasai lahan tersebut, menyebabkan para petani tidak mampu untuk berpartisipasi dalam program-program konservasi.

2.6 Kerangka Pemikiran

Penjelasan-penjelasan di atas dapat dirangkai menjadi sebuah kerangka pemikiran yang selanjutnya akan menjadi suatu permasalahan baru dalam mengangkat tema mengenai perubahan struktur agraria di wilayah. Sesuai dengan fokus penelitian ini dikemukakan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur agraria dan bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi upaya pencapaian sasaran pengelolaan DAS terpadu.

Struktur agraria pada dasarnya merupakan pola hubungan antar berbagai status sosial menurut penguasaan sumber-sumber agraria. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan “pemilik dengan pemilik”, “pemilik dengan pembagi hasil”, “ pemilik dengan penyewa”, “pemilik dengan penyewa” dan lain-lain. Kata “pemilik” menunjuk pada penguasaan formal, sedangkan kata “penguasaan” menunjuk pada penguasaan efektif. Kata “pengusahaan” mengandung arti pada bagaimana cara caranya sebidang tanah diusahakan secara produktif.

Pemanfaatan lahan di wilayah DAS yang dilakukan oleh berbagai pihak telah menyebabkan terjadinya perubahan struktur agraria di wilayah DAS. Perubahan struktur agraria ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: (1) Faktor penduduk; (2) Intervensi Pemerintah; (3) Investasi Swasta (4) Faktor ekonomi; (5) Faktor sosial-budaya; (6) Kerusakan lingkungan dan (7) Kelemahan kelembagaan hukum pertanian.

Perubahan struktur agraria di wilayah DAS tanpa disertai dengan pengelolaan yang baik, seperti berkurangnya luasan hutan menjadi areal lain terutama lahan terbuka, pemukiman dan kegunaan lainnya akan berdampak pada upaya menciptakan pengelolaan DAS terpadu. Untuk melihat hal tersebut, peneliti kemudian melihat bagaimana pengaruh perubahan struktur agraria terhadap sasaran yang ingin dicapai suatu pengelolaan DAS terpadu menurut Tim Koordinasi Pengelola DAS (2003) Sasaran pengelolaan DAS terpadu tersebut diantaranya: (1) Terciptanya kondisi hidrologis DAS yang optimal; (2) Meningkatnya produktivitas lahan; (3) Meningkatnya partisipasi mayarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS dan (4) Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Secara skematis, kerangka pemikiran mengenai penelitian ini disajikan pada Gambar 2.

i34050420-b

Gambar 2. Bagan Kerangka Analisis Pengaruh Perubahan Struktur Agraria

terhadap Pengelolaan DAS

2.7 Hipotesis Pengarah

Untuk kepentingan penelitian ini, sesuai dengan tujuannya diajukan hipotesis pengarah berikut:

1. Diduga faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi perubahan struktur agraria (pemilikan, penguasaan dan pengusahaan) di wilayah DAS adalah: pertambahan penduduk, intervensi pemerintah, investasi swasta, faktor ekonomi, faktor sosial budaya (warisan), kerusakan lingkungan dan kelemahan kelembagaan hukum.

2. Diduga perubahan struktur agraria (pemilikan, penguasaan dan pengusahaan tanah) di wilayah DAS akan berpengaruh terhadap kondisi DAS yang nantinya akan berpengaruh terhadap sistem pengelolaan DAS terpadu. Hal ini dapat dilihat bagaimana perubahan struktur agraria tersebut mempengaruhi sasaran yang ingin dicapai pengelolaan DAS terpadu.

2.8 Defenisi Konseptual

Sejumlah defenisi konseptual yang menjadi pegangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Struktur agraria adalah pola hubungan berbagai pihak yang terkait terhadap sumber-sumber agraria yang mencakup pola hubungan pemilikan tanah, penguasaan tanah dan pengusahaan tanah.

2. Pemilikan tanah adalah penguasaan tanah secara formal yang merupakan hak milik yang diakui masyarakat.

3. Penguasaan tanah adalah penguasaan terhadap lahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan

4. Pengusahaan tanah adalah bagaimana memanfaatkan sebidang tanah secara produktif.

5. Sumber-sumber agraria (obyek-obyek agraria) adalah lahan garapan yang berada di kawasan DAS.

6. Lahan kritis adalah lahan yang keadaan biofisiknya sedemikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air.

7. Konservasi tanah adalah upaya mempertahankan, merehabilitasi dan meningkatkan daya guna lahan sesuai dengan peruntukannya.

8. Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) adalah upaya manusia untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lahan agar berfungsi optimal sesuai dengan peruntukannya.

9. Subyek agraria adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap sumber-sumber agraria.

10. Pertambahan penduduk adalah meningkatnya jumlah proporsi penduduk pada suatu wilayah tertentu

11. Daerah Aliran Sungai adalah wilayah yang mengalirkan air yang jatuh di atasnya.

12. Sub-DAS adalah bagian DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama. Setiap DAS terbagi habis ke dalam beberapa sub-DAS.

13. Sistem pengelolaan DAS adalah pengelolaan sumberdaya DAS yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

14. Sistem pengelolaan DAS terpadu adalah pengelolaan yang partisipatif.

15. Keberlanjutan (sustainable) adalah keberlanjutan program/kegiatan dalam upaya meningkatkan konservasi DAS.

16. Berwawasan lingkungan adalah memperhatikan aspek lingkungan untuk menjaga ekosistem tetap seimbang.

2.9 Defenisi Operasional

Untuk mengarahkan pengumpulan, pengelolaan dan analisis data dalam penelitian dirumuskan sejumlah defenisi operasional sebagai berikut:

1. Perubahan pola pemilikan, penguasaan dan pengusahaan tanah dilihat pada:

a. Perubahan subyek yang memiliki, subyek yang menguasai dan subyek yang mengusahakan tanah. Subyek yang memiliki, menguasai dan mengusahakan tanah misalnya masyarakat, swasta dan negara.

b. Perubahan bentuk hubungan antar subyek dan norma-norma yang berlaku (hubungan jual-beli, sewa-menyewa, sakap-menyakap dan lain-lain).

3. Pengaruh perubahan struktur agraria terhadap sasaran pengelolaan DAS terpadu dapat dilihat dari: bagaimana pola pemilikan, penguasaan dan pengusahaan mempengaruhi kondisi hidrologis DAS, partisipasi mayarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS, produktivitas lahan dan keberlanjutan program/kegiatan pengelolaan DAS yang berwawasan lingkungan

Kategori-kategori dalam pendekatan kuantitatif sebagai berikut:

1) Kategori luas lahan (hektar):

a) sempit : < 0,25 hektar

b) sedang : 0,25-5 hektar

c) luas : ≥ 0,5 hektar

2) Kategori jumlah jam kerja:

a) < 15 jam per minggu

b) 15-30 jam per minggu

c) ≥ 30 jam per minggu

3) Kategori jumlah pendapatan petani per bulan:

a) < Rp 500.000,00 per bulan

b) Rp. 500.000,00 – Rp. 1.000.000,00 per bulan

c) > Rp. 1.000.000,00 per bulan

4) Kategori tingkat pendidikan responden:

a) tidak sekolah

b) tamat SD/sederajat

c) tamat SMP/sederajat

d) tamat SMA/sederajat

BAB III

METODOLOGI

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Melalui paduan kedua pendekatan itu diharapkan adanya pemahaman terhadap perubahan struktur agraria, faktor-faktor penyebabnya, sistem pengelolaan DAS serta pengaruh perubahan struktur agraria terhadap sistem pengelolaan DAS itu sendiri. Pendekatan kuantitatif menggunakan metode survei melalui instrumen kuesioner untuk mengetahui perubahan struktur pemilikan, penguasaan, pengusahaan.

Pendekatan kualitatif dilakukan untuk menelusuri lebih jauh perubahan struktur agraria dan faktor penyebabnya serta pengaruhnya terhadap sistem pengelolaan DAS. Strategi penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus berarti memilih suatu kejadian atau gejala untuk diteliti dengan menerapkan berbagai metode (Stake, 1994 : 236 dalam Sitorus, 1998 ). Pemilihan strategi tersebut terkait dengan tujuan penelitian ini yaitu eksplanatif, penelitian ini bertujuan menjelaskan penyebab-penyebab gejala sosial serta keterkaitan sebab akibat dengan gejala sosial lainnya (Sitorus, 1998). Penelitian ini dilakukan guna menerangkan berbagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini mengenai proses perubahan struktur agraria dan dampaknya pada pengelolaan DAS.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Studi ini dilakukan di Desa Cibahayu, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan beberapa alasan pemilihan lokasi diantaranya:

a) Lokasi tersebut merupakan salah satu dari enam wilayah yang menjadi sasaran penerapan program penguatan kelembagaan dengan Mikro DAS Mandiri oleh Dinas Kehutanan Tasikmalaya.

b) Keterbatasan sumberdaya untuk peneliti.

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April-Juni 2009. Penjajagan awal telah dilakukan pada tanggal 12 Maret-15 Maret 2009.

3.3 Teknik Pemilihan Responden dan Informan

Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Cibahayu, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Taikmalaya, Jawa Barat yang pernah memiliki lahan pertanian. Populasi diambil berdasarkan informasi yang diperoleh dari data desa. Jumlah responden yang diambil adalah 40 Kepala Rumah Tangga/Kepala Keluarga. Penentuan responden dilakukan secara acak sederhana (simple random sampling) dengan pertimbangan bahwa setiap warga Desa Cibahayu memliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi responden. Kemudian pemilihan informan dilakukan secara sengaja (purposive) yaitu memilih orang-orang yang dianggap mengetahui secara detail mengenai sistem pengelolaan DAS, perubahan struktur agraria yang terjadi, baik yang berasal dari aparat desa, tokoh masyarakat, BP DAS, Dinas Kehutanan, LSM dan lain-lain.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder selama penelitian berlangsung. Pengumpulan data primer diperoleh dari responden dan informan terpilih (subyek penelitian). Data primer yang dikumpulkan terdiri dari:

1. Luas pemilikan dan penguasaan lahan serta luas lahan garapan petani (responden).

2. Faktor penyebab perubahan pemilikan dan penguasaan lahan yang terjadi.

3. Hubungan-hubungan antar berbagai status sosial dalam penguasaan lahan tersebut.

Data primer ini diperoleh dari responden melalui teknik wawancara dengan dengan alat bantu kuesioner yang telah dipersiapkan. Sedangkan pengumpulan data dari informan dilakukan dengan wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara. Selain itu, pengumpulan data primer juga dilakukan melalui pengamatan (observasi).

Data sekunder bersumber dari Kantor Kepala Desa Cibahayu, Dinas Tata Ruang Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Kehutanan, Badan Pusat Statistik, Badan Pertanahan Nasional, LSM dan Badan Pengelolaan DAS Cimanuk-Citanduy, buku, situs internet, jurnal-jurnal, skripsi dan tesis serta laporan penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian perubahan struktur agraria dan sistem pengelolaan DAS. Data sekunder yang dikumpulkan:

1. Gambaran umum Desa Cibahayu dan profil masyarakat desa.

2. Data dari aparat desa mengenai pemilikan, pengusaan dan pengusahaan lahan.

3. Kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai partanahan, khususnya yang berkaitan dengan pertanahan di Desa Cibahayu.

4. Kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai sistem pengelolaan DAS.

5. Penelitian-penelitian atau jurnal mengenai sistem pengelolaan DAS.

3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data kuantitatif diolah dan disajikan dalam bentuk tabel silang dan presentase, kemudian dipaparkan secara deskriptif. Pengolahan dan analisis data kualitatif dilakukan dengan mereduksi (meringkas) data dan menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga sesuai dengan keperluan untuk menjawab pertanyaan analisis di dalam penelitian. Hasil wawancara mendalam dan pengamatan disajikan dalam bentuk catatan harian yang dianalisis`sejak pertama kali datang ke lapangan dan berlangsung terus menerus selama dalam penelitian. Analisis data kualitatif dipadukan dengan hasil interpretasi data kuantitatif.

DAFTAR PUSATAKA

Badan Pusat Statistik. Data Jumlah Penduduk Menurut Propinsi. http://www.datastatistik-indonesia.com. Diakses pada tanggal 12 Maret 2009.

Direktorat Kehutanan dan Konservasi sumberdaya Air. 2008. Kajian Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu. http: www. kehutanan@bappenas.go.id pada tanggal 2 Desember 2009.

Kolopaking, Lala M. 1994. Aspek Kelembagaan dan Partisipasi dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Secara Terpadu dalam Mimbar Sosek, Jurnal Sosial-Ekonomi Pertanian. Bogor: Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Prasetyo, Lilik Budi. 2004. Perubahan Biofisik dan Penggunaan Lahan DAS Citanduy Tahun 1991-2003 dalam Desentralisasi Pengelolaan dan Sistem Tata Pemerintahan Sumberdaya Alam (Decentralized Natural Resources Management and Governance System) Daerah Aliran Sungai Citanduy. Project Working Paper Series No. 01. Bogor: Pusat Studi Pembangunan Institut Pertanian Bogor Bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia-UNDP.

Pusat Studi Pembangunan Institut Pertanian Bogor. 2005. Pembaharuan Tata-Pemerintahan Lingkungan. Bogor: Pusat Studi Pembangunan-Institut Pertanian Bogor Bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia-UNDP.

R, S. Tejowulan dan Suwardji. 2007. Sistem Ekologi dan Manajemen Daerah Aliran Sungai. Mataram: Lembaga Penerbit Fakultas Pertanian Univeresitas Mataram.

Sihaloho, Martua. 2004. Konversi lahan Pertanian dan Perubahan Struktur Agraria. Tesis Program Pascasarjana IPB-Bogor. Tidak Dipublikasikan.

Sitorus, MT. Felix. 1998. Penelitian Kualitatif suatu Perkenalan. Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial. Institut Pertanian Bogor.

. 2002. Lingkup Agraria dalam Menuju keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi, Penyunting Endang, Suhendar et al. Yayasan AKATIGA, Bandung.

TKPSDA. 2003. Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu. Diakses Tanggal 2 Januari 2009.

Tjondronegoro, Sediono M. P. 1999. Sosiologi Agraria: Kumpulan Tulisan Terpilih. AKATIGA. Bandung.

Tonny, Fredian. 2004. Kelembagaan Komunitas Lokal dan Proses-Proses Kebijakan dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citanduy dalam Desentralisasi Pengelolaan dan Sistem Tata Pemerintahan Sumberdaya Alam (Decentralized Natural Resources Management and Governance System) Daerah Aliran Sungai Citanduy. Project Working Paper Series No. 08. Bogor: Pusat Studi Pembangunan-Institut Pertanian Bogor Bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia-UNDP.

Wiradi, Gunawan. 1984. Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria, dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (Ed.), Seri Pembangunan Pedesaan: Dua Abad Penguasaan Tanah (Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa). Jakarta: PT. Gramedia.

. 2000. Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir. Yogyakarta: Insist, KPA, Pustaka Pelajar.

. 2001. Struktur Penguasaan Tanah dan Perubahan Sosial di Pedesaan Selama Orde Baru. Diakses Tanggal Desember 2008.

Wiradi, Gunawan dan Makali. 1984. Penguasaan Tanah dan Kelembagaan dalam Faisal Kasryono (Ed.), Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia. Jakrta: Yayasan Obor Indonesia.

White, Benjamin dan Gunawan Wiradi. 1986. Pola-pola Penguasaan atas Tanah Di DAS Cimanuk Dahulu dan Sekarang: Beberapa Catatan Sementara.

Indaryanti, Yoyoh. 2004. Sistem Ekonomi Rumahtangga Komunitas Lokal Di Daerah Alilran Sungai Citanduy dalam Desentralisasi Pengelolaan dan Sistem Tata Pemerintahan Sumberdaya Alam (Decentralized Natural Resources Management and Governance System) Daerah Aliran Sungai Citanduy. Project Working Paper Series No. 03. Bogor: Pusat Studi Pembangunan-Institut Pertanian Bogor Bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia-UNDP.

Zuber, Ahmad. 2007. Pendekatan dalam Memahami Perubahan Agraria di Pedesaan. Diakses pada http://ahmad.zuber70.googlepages.com pada tanggal 13 Desember 2008.


Lampiran 1. Rencana Jawdwal Penelitian

No

Kegiatan

Maret

April

Mei

Juni

Juli

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1.

Pengumuman Dosen Pembimbing Skripsi

2.

Penulisan Proposal dan Kolokium

1. Penyusunan Draft dan Revisi

2. Konsultasi Proposal

3. Observasi Lapang

4. Kolokium dan Perbaikan

3.

Studi Lapang

1. Pengumpulan Data

2. Analisis Data

4.

Penulisan Skripsi

1. Penyusunan Draft dan Revisi

2. Konsultasi Skripsi

5.

Ujian Skripsi

1. Ujian

2. Perbaikan Skripsi


Lampiran 2. Kuesioner

Pengaruh Perubahan Struktur Agraria terhadap Pengelolaan DAS

(Studi Kasus Wialyah Desa Cibahyu, Kec. Kadipaten, Kab. Tasikmalaya)

Responden yang Terhormat,

Saya adalah mahasiswi Institut Pertanian Bogor, Fakultas Ekologi Manusia, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Saya sedang melakukan penelitian mengenai Pengaruh Perubahan Struktur Agraria terhadap Sistem Pengelolaan DAS. Penelitian ini dilakukan dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan waktu Bapak/Ibu mengisi kuesioner ini.

Hormat saya

Whennie Sasfira Adly

I 34050420

Hari/tanggal : Nomor ID responden :

Lama setiap sesi :

Lokasi :

Petunjuk Pengisian:

Isilah jawaban pada titik-titik, serta berilah tanda silang [X] pada jawaban yang sesuai di bawah ini.

A. KARAKTERISTIK RESPONDEN

1. Nama :……………………………………

2. Umur :……………………………………

3. Jenis kelamin :…………………………………….

4. Pendidikan terakhir :…………….………………………

[ ] tidak sekolah

[ ] tidak tamat SD

[ ] tamat SD/sederajat

[ ] tamat SMP/sederajat

[ ] tamat SMA/sederajat

5. Tempat tinggal :……………………………….…..

6. Pekerjaan :…………………………………..

7. Lokasi bekerja :……………………………….…..

B. Ekonomi Responden

a) Jumlah Tanggungan

1. Berapa jumlah anggota keluarga Anda (termasuk Anda)?

…….. orang.

2. Berapa jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan Anda (termasuk Anda)?

…….. orang.

3. Apakah ada anak Anda yang masih bersekolah?

[ ] ya [ ] tidak

4. (Jika TIDAK), apa alasannya: ……………………………………………………………………………….

5. Berapa jumlah anak Anda yang masih bersekolah?

……. orang

b) Tingkat Pendapatan Rumah Tangga

6. Apakah ada dari anggota keluarga Anda (tidak termasuk Anda) yang sudah bekerja?

[ ] ya [ ] tidak

(Jika TIDAK), langsung ke nomor 45

7. Berapa jumlah anggota keluarga Anda yang sudah bekerja?

……. orang

8. Apakah sajakah jenis pekerjaan mereka?

……………………….., …………………….., …………………………..

9. Apakah anggota keluarga Anda yang sudah bekerja tersebut membantu Anda dalam memenuhi kebutuhan keluarga?

[ ] ya [ ] tidak

(Jika TIDAK), langsung ke nomor 45

10. Berapa besar bantuan yang diberikan oleh anggota keluarga Anda yang sudah bekerja tersebut?

Rp.…………,- per hari/ minggu/ bulan*, …………..persen (%) dari kebutuhan keluarga

11. Berapa total pendapatan Rumah Tangga Anda?

Rp……………….. per bulan

12. Apakah dari pendapatan tersebut dapat mencukupi kebutuhan keluarga Anda (terutama dalam hal konsumsi)?

[ ] ya [ ] tidak

Jelaskan: ……………………………………………………………………………………

C. PERUBAHAN STRUKTUR AGRARIA

Pemilikan Lahan, Penguasaan Lahan dan Pengusahaan Lahan.

13. Apakah Anda memiliki lahan?

[ ] ya [ ] tidak

14. (Jika YA),berapa luas lahan tersebut?

………. ha

15. Dalam bentuk apakah lahan tersebut?**

[ ] lahan pertanian [ ] lahan perkebunan [ ] pemukiman [ ] lainnya,……………………..

16. (Jika jawaban LEBIH DARI SATU), berapa perbandingan luas lahan tersebut?

……………. ha untuk pertanian,

………….… ha untuk perkebunan,

……………. ha untuk pemukiman,

……………. ha untuk………………

17. Apakah bentuk lahan tersebut sebelum Anda manfaatkan?

[ ] hutan [ ] semak [ ] lahan kosong [ ] lainnya,……………………………….

18. Apakah lahan tersebut merupakan sumber penghasilan utama bagi Anda?

[ ] ya [ ] tidak

19. (Jika TIDAK), berapa persen pendapatan yang berasal dari lahan tersebut terhadap total pendapatan rumah tangga?

………..% pendapatan rumah tangga

20. Apakah status lahan yang Anda miliki?

[ ] gadai [ ] sewa [ ] bagi hasil [ ] milik

(Jika jawaban GADAI), jawab pertanyaan no 21-22

(Jika Jawaban SEWA), langsung ke nomor 23-35

(Jika Jawaban BAGI HASIL), langsung ke nomor 36-47

(Jika Jawaban MILIK), langsung ke nomor 48-49

21. Mengapa lahan tersebut Anda gadai?

………………………………………………………………………………………………………..

22. Apakah usaha Anda untuk menebus lahan tersebut dan memenuhi kebutuhan hidup Anda selama lahan digadaikan?

………..………………………………………………………………………………………………

23. Bersama siapa Anda melakukan sistem sewa tersebut?

[ ] anggota keluarga lain [ ] sesama warga desa [ ] pihak luar,sebutkan:……………………

24. Mengapa Anda memilih melakukan sistem sewa bersama mereka?

……………………………………………………………………………………………………

25. Bagaimana bentuk sistem sewa yang diterapkan?

……………………………………………………………………………………………………

26. Mengapa Anda lebih memilih sistem sewa dibanding sistem bagi hasil?

…………………………………, ………… ……………………, ………..……………………

27. Apakah dengan sistem sewa tersebut membuat kehidupan Anda merasa cukup terbantu?

[ ] ya [ ] tidak

28. Anda sebagai pihak penyewa lahan atau yang menyewakan lahan?

……………………….

(Jika Anda PIHAK PENYEWA lahan)

29. Apakah dahulunya Anda mempunyai lahan milik?

[ ] ya [ ] tidak

30. Berapa luas lahan tersebut?

…………… ha.

31. Kemudian apakah yang terjadi dengan lahan tersebut?

[ ] dijual [ ] digadai [ ] lainnya:………………………..

(Jika jawaban DIJUAL atau DIGADAI)

32. Mengapa Anda lakukan hal tersebut?

…………………………………………………………………………………………………

33. Kepada siapakah Anda menjual lahan tersebut?

[ ] anggota keluarga lain [ ] sesama warga desa [ ] pihak luar,sebutkan:……………

34. Mengapa Anda memilih menjual kepada mereka?

…………………………………………………………………………………………………..

35. Berapakah harga jual lahan tersebut?

Rp……………..….,- per m2

36. Mengapa Anda lebih memilih sistem bagi hasil dibanding sistem sewa?

………………………….…, …………………………………, ………………………………..

37. Anda sebagai penggarap atau pemilik lahan?

……………………………..

38. Apa nama sistem bagi hasil yang Anda lakukan dan bagaimana bentuk sistem bagi hasil tersebut?

…………………………………, ……………………………………..…………………………

39. Bersama siapakah Anda melakukan sistem bagi hasil?

[ ] anggota keluarga lain [ ] sesama warga desa [ ] pihak luar,sebutkan:………………….

40. Mengapa Anda memilih melakukan sistem bagi hasil bersama mereka?

……………………………………………………………………………………………………

41. Apakah dengan melakukan sistem bagi hasil tersebut membuat kehidupan Anda merasa terbantu?

[ ] ya [ ] tidak

(Jika Anda PIHAK PENGGARAP lahan)

42. Apakah dahulunya Anda mempunyai lahan milik?

[ ] ya [ ] tidak

43. Berapa luas lahan tersebut?

…………… ha.

44. Kemudian apa yang terjadi dengan lahan tersebut?

[ ] dijual [ ] digadai [ ] lainnya:………………………..

(Jika jawaban DIJUAL atau DIGADAI)

45. Mengapa Anda lakukan hal tersebut?

………………………….…, ………………………………….., ……………………………….

46. Kepada siapakah Anda menjual lahan tersebut?

[ ] anggota keluarga lain [ ] sesama warga desa [ ] pihak luar,sebutkan:………………..

47. Berapakah harga jual lahan tersebut?

Rp……………….,- per m2

48. Dari manakah Anda memperoleh lahan tersebut?

[ ] membeli [ ] warisan [ ] warisan dan membeli [ ] lainnya,..………………………

49. (Jika diperoleh dari WARISAN dan MEMBELI), berapa besar perbandingan luas lahannya?

…………….. ha dari warisan, …………………. ha dari membeli

D. Daerah Aliran Sungai

a) Kondisi Hidrologi Sub-DAS

50. Berasal dari manakah sumber air di keluarga Anda?

[ ] sungai [ ] sumur [ ]PAM [ ] lainnya, ..…………………………

(Jika jawaban SUNGAI atau PAM), lanjut ke no berikutnya.

51. Apakah air tersebut mencukupi kebutuhan Rumah Tangga?

[ ] ya [ ] tidak

52. Apakah warna air tersebut?

[ ] bening [ ] kuning [ ]coklat [ ] lainnya, ..………………………

53. Apakah warna air tersebut mengalami perubahan jika musim berubah?

[ ] ya [ ] tidak

54. Menurut Anda apakah penyebabnya?

……………………………………………………………………………………………………………….

55. Pernahkah Anda merasa kesulitan memperoleh air?

[ ] ya [ ] tidak

56. (Jika YA), kapan itu terjadi dan berapa lama?

……………………………, ………………………………………………………………………………

57. Menurut Anda apakah yang menyebabkan kesulitan tersebut?

……………………………………………………………………………………………………………..

58. Menurut Anda apakah hal tersebut ada kaitannya dengan perubahan luas hutan di Sub-DAS ini?

[ ] ya [ ] tidak

59. Apa kegiatan/program yang pernah dilakukan pemerintah menanggapi/mencegah permasalahan tersebut?

……………………………………………………………………………………………………………….

60. Apakah Anda ikut dalam program tersebut?

[ ] ya [ ] tidak

b) Lingkungan DAS

61. Apa saja bencana alam yang pernah terjadi di desa ini?

[ ] banjir [ ] longsor [ ]kekeringan [ ] lainnya, ..…………………………

62. Menurut Anda apakah ada kaitannya dengan ulah manusia?

[ ] ya [ ] tidak

63. (Jika IYA), jelaskan!

………………………………………………………………………………………………………….

c) Organisasi/kelompok

64. Apakah ada oraganisasi/kelompok mengenai DAS di desa ini?

[ ] ya [ ] tidak

65. (Jika YA), apakah anda termasuk anggota/pengurus di kelembagaan itu?

[ ] ya [ ] tidak

66. (Jika YA), apa sajakah kegiatan/program yang pernah dilakukan?

……………………………………….., ………………………………………, …………………………

67. Siapa saja pihak yang terlibat dalam kegiatan/program tersebut?

[ ] masyarakat [ ] swasta [ ] pemerintah [ ] LSM/Akademisi [ ] semua jawaban benar

68. Apakah Anda merasakan manfaat dari kegiatan tersebut?

[ ] ya [ ] tidak

69. (Jika YA), sebutkan!

…………………………………………….

……………………………………………

……………………………………………

70. Apakah program tersebut masih berlanjut hingga sekarang?

[ ] ya [ ] tidak


Lampiran 3. Panduan Pertanyaan

(Untuk Informan)

a) Informan (Aparat Desa/ Tokoh Masyarakat/Ketua dan Beberapa Anggota Kelompok yang Ada Di Desa)

1. Kapan dan bagaimana desa ini berdiri?

2. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat desa ini?

3. Apa rata-rata mata pencaharian masyarakat desa?

4. Kira-kira berapa jumlah petani di desa ini?

5. Apakah semua lahan di desa ini sudah memiliki sertifikasi?

6. Jika ada yang belum, mengapa?

7. Pada umumnya status lahan yang dimiliki masyarakat di sini apa?(milik/gadai/bagi hasil/sewa)

8. Apa dari dahulunya juga begitu?

9. (Jika TIDAK), apa yang menyebabkan status lahan mereka berubah?Apakah harga pupuk dan gabah ada hubungannya dengan status lahan yang dimiliki masyarakat desa?

10. Kepada siapa saja lahan tersebut dijual/digadai/disewa/disakap pada umumnya?

11. Mengapa memilih lahan tersebut dijual/digadai/disewa/disakap pada mereka?

12. Siapakah orang-orang tergolong pemilik lahan luas di desa ini?

13. Apakah luas lahan menggambarkan status sosial di desa ini?

14. Bagaimana sistem pewarisan lahan di desa ini?

15. Bagaimana jika lahan yang diwariskan itu diperjualbelikan? Bolehkah?

16. Sudah berapa lama perkebunan jagung ada di desa ini?

17. Apa dampak keberadaan perkebunan ini terhadap kehidupan ekonomidan kepemilikan lahan masyarakat desa?

18. Apakah masih ada hutan di desa ini?

19. Apakah pengertian hutan menurut Anda? Seberapa penting keberadaan hutan bagi Anda?

20. Apakah luas hutan mengalami perubahan?

21. Mengapa luas hutan tersebut berubah?

22. Apakah dampak perubahan tersebut terhadap kehidupan masyarakat?

23. Apa dampak tersebut ada hubungannya dengan jumlah air sungai dan kualitasnya?

24. (Jika YA), apa dampaknya?

25. Apakah tindakan pemerintah dalam menanggapi hal tersebut?

26. Apakah Anda tahu mengenai peraturan pemanfaatan lahan di wilayah DAS?

27. (Jika YA), apa peraturannya?

28. Menurut Anda fungsi peraturan tersebut?

29. Apakah ada aturan tersendiri yang dibuat warga untuk menjaga kelestarian hutan?Jelaskan!

30. Apa saja organisasi/kelompok di desa ini? (Apa ada organisasi/kelompok yang berhubungan dengan DAS?Kapan berdiri)

31. (Jika ADA), bagaimana pembentukkannya dan apa kegiatannya?

32. (Jika TIDAK ADA), dirasa perlukah organisasi tersebut? Mengapa?

33. Apakah ada rencana untuk membentuk organisasi tersebut?

34. Dari mana sumber dana?

35. Apa saja kegiatan yang dilakukan organisasi/kelompok tersebut untuk kepentingan masyarakat desa?

36. Dari mana dana pelaksanaan kegiatan organisasi?(Apakah pernah melakukan kerjasama dengan pemerintah/ swasta/ LSM/akademisi)

37. Apakah manfaat yang dirasakan dari program/kegiatan tersebut?

38. Apa kegiatan/program tersebut masih berlanjut hingga sekarang?

b) Informan (BP DAS/ BP SDA)

1. Bagaimana sistem pengelolaan DAS Citanduy, khususnya Sub-DAS Cibahayu? (Kebijakan, prinsip pengelolaan, tujuan dan sasaran pengelolaan)

2. Bagaimana kondisi hidrologis DAS Citanduy, khususnya Sub-dAS Cibahayu?

3. Apakah kendala yang dihadapi untuk tetap menjaga kondisi hidrologis DAS?

4. Apakah perubahan pemilikan, penguasaan maupun pengusahaan lahan yang dilakukan baik masyarakat maupun swasta di wilayah DAS berpengaruh terhadap kondisi hidrologis DAS?

5. Apa usaha yang dilakukan untuk mengahadapi hal tersebut?

6. Apakah usaha tersebut berjalan dengan baik dan berlanjut hingga sekarang?

7. Apakah ada kelembagaan di masyarakat yang berhubungan dengan sistem pengelolaan DAS?

8. Sampai sejauhmana masyarakat, swasta, LSM dan akademisi ikut dilibatkan dalam sistem pengelolaan DAS?

9. Apa bentuk keterlibatan mereka, terutama masyarakat dalam sistem pengelolaan DAS, khususnya di DAS Sub-Cibahayu? (perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan dan evaluasi)

10. Apakah perubahan struktur agraria di wilayah DAS berpengaruh terhadaap kelembagaan pengelolaan DAS?Apakah ada kelembagaan baru guna menghadapi hal tersebut?

11. Bagaimna keadaan lingkungan Sub-DAS saat ini?

12. Apakah mengalami perubahan?Jelaskan!

13. Bencana apa saja yang pernah terjadi?

14. Apa usaha yang dilakukan untuk menanggulangi bencana maupun mencegah bencana untuk terjadi lagi?

15. Apakah perubahan pemilikan, penguasaan maupun pengusahaan lahan yang dilakukan baik masyarakat maupun swasta di wilayah Sub-DAS tersebut ikut andil dalam perubahan lingkungannya?

16. Apakah usaha yang dilakukan untuk menghadapi masalah tersebut?

17. Apakah bentuk partisipasi masyarakat, swasta, LSM dan akademisi dalam menjaga lingkungan Sub DAS?

18. Bagaimana asas legalitas yang mengatur sistem pengelolaan Sub-DAS?

19. Apakah ada ketidakjelasan peraturan dalam sistem pengelolaan Sub-DAS?Jelaskan!

c) Informan (BPN/Dishut)

1. Bagaimana peraturan mengenai pemanfaatan lahan di wilayah Sub-DAS Cibahayu?

2. Apakah ada batasan-batasan bagi siapapun yang ingin memanfaatkan lahan di wilayah Sub-DAS?

3. Mengapa dibuat batasan-batasan tersebut?

4. Bagaimana implementasi peraturan tersebut?

5. Apa permasalahan yang dihadapi dalam implementasi peraturan tersebut?

6. Apakah usaha yang telah dilakukan dalam mengatasi hal tersebut?

7. Bagaimana kondisi hutan/lahan konservasi di wilayah Sub-DAS Cibahayu?

8. Apakah mengalami perubahan luas?

9. Apa yang menyebabkan perubahan tersebut?

10. Bagaimana dampak perubahan luas tersebut terhadap kondisi hidrolosi dan lingkungan Sub-DAS?

11. Apa usaha yang dilakukan untuk mengatasinya dan mencegah hal itu terjadi lagi?

12. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat, swasta, LSM dan akademisi dalam usaha tersebut?

13. Apakah bentuk kegiatan/program yang dilakukan masih berlanjut hingga sekarang?


Lampiran 4. Teknik Pengumpulan Data

No.

Tujuan Penelitian

Aspek Kajian

Sumber Data

Metode

Pengumpulan Data

No. Kuesioner/

Panduan Pertanyaan

1.

Gambaran umum Desa Cibahayu dan profil masyarakat Desa Cibahayu

· Sejarah dan perkembangan desa

· Keadaan geografis dan demografi

· Struktur organisasi sosial masyarakat

· Data sekunder:

Data dari kantor kepala desa, BPS

· Data Primer:

Aparat desa, tokoh dan anggota masyarakat.

· Studi literatur

· Kuesioner

· Wawancara

· Pengamatan

· Kuesioner:

A. 1-7.

B. a). 1-5.

b). 6-12.

· Panduan Pertanyaan:

a). 1, 2, 3, 30, 34-38.

2.

Mengetahui sistem pengelolaan Sub-DAS Cibahayu

· Kondisi hidrologis DAS yang optimal

· Partisipasi masyarakat meningkat

· Produktivitas lahan dan hutan yang meningkat

· Berkelanjutan dan

· Berwawasan lingkungan

· Data sekunder:

Data dari kantor BP DAS, Dishut, jurnal-jurnal, data dari LSM, laporan penelitian.

· Data Primer:

Informan (pihak BP DAS, Dishut, LSM, ) dan responden (masyarakat desa)

· Studi literatur

· Wawancara

· Kuesioner

· Pengamatan

· Kuesioner:

D. a). 50-54, 55, 56.

b). 61.

c). 64-70.

· Panduan Pertanyaan:

a). 31-33

b). 1-3, 7-9, 11-14, 17, 18.

3.

Mengetahui perubahan struktur agraria

· Pemilikan lahan

· Penguasaan lahan

· Pengusahaan lahan

· Data sekunder:

Data dari kantor BPN, tokoh masyarakat, aparat desa.

· Data Primer:

Informan (aparat desa, tokoh masyarakat, pihak BPN, Dishut, LSM ) dan responden (masyarakat desa)

· Studi literatur

· Wawancara

· Kuesioner

· Pengamatan

· Kuesioner:

C. 13-16, 18-20, 22-23, 25-31, 33-39, 41-44, 46, 47.

· Panduan Pertanyaan:

a). 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 18-20, 26-28.

c). 1-7.

4.

Mengetahui faktor-faktor penyebab perubahan struktur agraria

· Pertambahan penduduk

· Intervensi pemerintah

· Investasi Swasta

· Faktor ekonomi

· Faktor sosial budaya (warisan)

· Kerusakan lingkungan

· Kelemahan kelembagaan hukum pertanian

· Data Primer:

Informan (aparat desa, tokoh masyarakat, pihak BPN) dan responden (masyarakat desa).

· Data Primer:

Informan (aparat desa, tokoh masyarakat, pihak BPN, Dishut, LSM ) dan responden (masyarakat desa)

· Studi literatur

· Wawancara

· Kuesioner

· Pengamatan

· Kuesioner:

C. 17, 21, 24, 32, 24, 32, 34, 40, 45, 48, 49.

· Panduan Pertanyaan:

a). 6, 9, 11, 14-17, 21, 22, 26-29.

c). 8, 9.

5.

Mengetahui pengaruh perubahan struktur agraria terhadap sistem pengelolaan DAS

· Bagaimana perubahan struktur meliputi perubahaan pemilikan lahan, penguasaan lahan dan pengusahaan lahan mempengaruhi sasaran pengelolaan DAS terpadu yang dilihat dari Kondisi hidrologis DAS yang optimal, Partisipasi masyarakat meningkat, berkelanjutan produktivitas lahan yang meningkat dan berwawasan lingkungan

· Data Primer:

Informan (aparat desa, tokoh masyarakat, pihak BPN) dan responden (masyarakat desa).

· Data Primer:

Informan (aparat desa, tokoh masyarakat, pihak BPN, Dishut, LSM ) dan responden (masyarakat desa)

· Studi literatur

· Wawancara

· Kuesioner

· Pengamatan

· Kuesioner:

D. a). 54, 57-60.

b). 62, 63.

· Panduan Pertanyaan:

a). 23-25.

b). 4-5, 10, 15,16, 19.

c). 10-13.

Ditulis dalam agraria, daerah aliran sungai, Jawa Barat, tasikmalaya | Dengan kaitkata: , , , | Leave a Comment »

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.