Kolokium Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor

Posts Tagged ‘Jawa Barat’

Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani

Posted by kolokium kpm ipb pada 22 April 2009

MAKALAH KOLOKIUM

Nama Pemrasaran/NRP : Tri Lestari/I34054041

Departemen : Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

Pembahas/NRP : Andi Alfurqon /I34052087

Dosen Pembimbing/NIP : Ir. Fredian Tonny Nasdian, MS./131475577

Judul Rencana Penelitian : Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani

Tanggal dan Waktu : 21 April 2009, 14.00-14.50 WIB

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk ini terus bertambah setiap tahunnya. Sebagai gambaran, tingkat kepadatan penduduk Indonesia pada tahun 2000 adalah 108 jiwa per kilometer persegi, jumlah ini meningkat jadi 116 orang per kilometer persegi pada tahun 2005 (Data BPS, 2005)[1]

Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, serta aktivitas pembangunan dalam berbagai bidang tentu saja akan menyebabkan ikut meningkatnya permintaan akan lahan. Permintaan akan lahan tersebut terus bertambah, sedangkan kita tahu bahwa lahan yang tersedia jumlahnya terbatas. Hal inilah yang mendorong terjadinya konversi lahan pertanian ke non-pertanian.

Konversi lahan dapat diartikan sebagai perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri (Utomo dkk, 1992).

Konversi lahan merupakan konsekuensi logis dari peningkatan aktivitas dan jumlah penduduk serta proses pembangunan lainnya. Konversi lahan pada dasarnya merupakan hal yang wajar terjadi, namun pada kenyataannya konversi lahan menjadi masalah karena terjadi di atas lahan pertanian yang masih produktif.

Lahan pertanian dapat memberikan manfaat baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan. Oleh karena itu, semakin sempitnya lahan pertanian akibat konversi akan mempengaruhi segi ekonomi, sosial dan lingkungan tersebut. Jika fenomena konversi lahan pertanian ke non-pertanian terus terjadi secara tak terkendali, maka hal ini akan menjadi ancaman tidak hanya bagi petani dan lingkungan, tetapi hal ini bisa menjadi masalah nasional.

Kelurahan Mulyaharja yang terletak di Kecamatan Bogor Selatan merupakan wilayah yang masih memiliki banyak lahan pertanian yang produktif. Pemandangan pertama yang terlihat saat memasuki wilayah Mulyaharja adalah puluhan petak sawah yang terhampar luas di samping kiri dan kanan. Belakangan ini luasan lahan pertanian di Kelurahan Mulyaharja semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh semakin maraknya fenomena konversi lahan di wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai dampak yang ditimbulkan dari adanya konversi lahan pertanian bagi taraf hidup petani.

1.2 Perumusan Masalah

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Bagaimana kondisi taraf hidup petani sebelum terjadinya konversi lahan?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani untuk mengkonversi lahannya?

3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya konversi lahan bagi taraf hidup petani?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui kondisi taraf hidup petani sebelum terjadinya konversi lahan.

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani untuk mengkonversi lahannya.

3. Menganalisis dampak yang ditimbulkan dari adanya konversi lahan bagi taraf hidup petani.

1.4 Kegunaan Penelitian

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian berikutnya.

BAB II

PENDEKATAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Agraria

Pengertian agraria menurut UUPA 1960 (UU No.5 Tahun 1960) dalam Sitorus (2002) adalah seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Sitorus (2002) menyatakan bahwa jenis-jenis sumber agraria meliputi:

1. Tanah atau permukaan bumi, yang merupakan modal alami utama dari pertanian dan peternakan.

2. Perairan, yang merupakan modal alami dalam kegiatan perikanan.

3. Hutan, merupakan modal alami utama dalam kegiatan ekonomi komunitas perhutanan.

4. Bahan tambang, yang terkandung di “tubuh bumi”

5. Udara, yang termasuk juga materi “udara” sendiri.

Sitorus (2002) mengemukakan bahwa konsep agraria merujuk pada berbagai hubungan antara manusia dengan sumber-sumber agraria serta hubungan antar manusia dalam rangka penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Sitorus (2002) juga mengemukakan bahwa subjek agraria dapat dibedakan menjadi tiga yaitu komunitas, pemerintah dan swasta. Masing-masing subjek agraria tersebut memiliki hubungan yang dapat dilihat melalui gambar berikut:

i34052087-a1

2.1.2 Konsep dan Definisi Lahan

Tanah atau lahan merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam kehidupan manusia karena setiap aktivitas manusia selalu terkait dengan tanah. Tanah merupakan tanah (sekumpulan tubuh alamiah, mempunyai kedalaman lebar yang ciri-cirinya mungkin secara langsung berkaitan dengan vegetasi dan pertanian sekarang) ditambah ciri-ciri fisik lain seperti penyediaan air dan tumbuhan penutup yang dijumpai (Soepardi, 1983 dalam Akbar, 2008).

Utomo (1992) menyatakan bahwa lahan sebagai modal alami yang melandasi kegiatan kehidupan dan penghidupan, memiliki dua fungsi dasar, yakni:

1. Fungsi kegiatan budaya; suatu kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan, seperti pemukiman, baik sebagai kawasan perkotaan maupun pedesaan, perkebunan hutan produksi dan lain-lain.

2. Fungsi lindung; kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utamanya untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang ada, yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa yang bisa menunjang pemanfaatan budidaya.

Sihaloho (2004) membedakan penggunaan tanah ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Masyarakat yang memiliki tanah luas dan menggarapkan tanahnya kepada orang lain; pemilik tanah menerapkan sistem sewa atau bagi hasil.

2. Pemilik tanah sempit yang melakukan pekerjaan usaha tani dengan tenaga kerja keluarga, sehingga tidak memanfaatkan tenaga kerja buruh tani.

3. Pemilik tanah yang melakukan usaha tani sendiri tetapi banyak memanfaatkan tenaga kerja buruh tani, baik petani bertanah sempit maupun bertanah luas.

2.1.3 Konversi Lahan

Utomo dkk (1992) mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan dalam artian perubahan/penyesuaian peruntukan penggunaan, disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Sihaloho (2004) membagi konversi lahan kedalam tujuh pola atau tipologi, antara lain:

1. Konversi gradual berpola sporadis; dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu lahan yang kurang/tidak produktif dan keterdesakan ekonomi pelaku konversi.

2. Konversi sistematik berpola ‘enclave’; dikarenakan lahan kurang produktif, sehingga konversi dilakukan secara serempak untuk meningkatkan nilai tambah.

3. Konversi lahan sebagai respon atas pertumbuhan penduduk (population growth driven land conversion); lebih lanjut disebut konversi adaptasi demografi, dimana dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, lahan terkonversi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal.

4. Konversi yang disebabkan oleh masalah sosial (social problem driven land conversion); disebabkan oleh dua faktor yakni keterdesakan ekonomi dan perubahan kesejahteraan.

5. Konversi tanpa beban; dipengaruhi oleh faktor keinginan untuk mengubah hidup yang lebih baik dari keadaan saat ini dan ingin keluar dari kampung.

6. Konversi adaptasi agraris; disebabkan karena keterdesakan ekonomi dan keinginan untuk berubah dari masyarakat dengan tujuan meningkatkan hasil pertanian.

7. Konversi multi bentuk atau tanpa bentuk; konversi dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya faktor peruntukan untuk perkantoran, sekolah, koperasi, perdagangan, termasuk sistem waris yang tidak dijelaskan dalam konversi demografi.

Sumaryanto (1994) dalam Furi (2007) memaparkan bahwa jika suatu lokasi terjadi konversi lahan pertanian, segera lahan-lahan di sekitarnya akan terkonversi dan sifatnya cenderung progresif.

Irawan (2005) dalam Akbar (2008) mengemukakan bahwa konversi tanah lebih besar terjadi pada tanah sawah dibandingkan dengan tanah kering karena dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu pertama, pembangunan kegiatan non pertanian seperti kompleks perumahan, pertokoan, perkantoran, dan kawasan industri lebih mudah dilakukan pada tanah sawah yang lebih datar dibandingkan dengan tanah kering. Kedua, akibat pembangunan masa lalu yang terfokus pada upaya peningkatan produk padi maka infrastruktur ekonomi lebih tersedia di daerah persawahan daripada daerah tanah kering. Ketiga, daerah persawahan secara umum lebih mendekati daerah konsumen atau daerah perkotaan yang relatif padat penduduk dibandingkan daerah tanah kering yang sebagian besar terdapat di wilayah perbukitan dan pegunungan.

Konversi lahan biasanya terkait dengan proses perkembangan wilayah, bahkan dapat dikatakan bahwa konversi lahan merupakan konsekuensi dari perkembangan wilayah. Sebagian besar konversi lahan yang terjadi, menunjukkan adanya ketimpangan dalam penguasaan lahan yang lebih didominasi oleh pihak kapitalis dengan mengantongi izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di Indonesia, terdapat tiga macam ketimpangan (Cristo-doulou sebagaimana dikutip Wiradi, 2000), yakni:

1. Ketimpangan dalam hal struktur “pemilikan” dan “penguasaan” tanah

Kepentingan/keberpihakan Pemerintah. Peran pemerintah mendominasi dalam menentukan kebijakan peruntukan penggunaan lahan dan mendukung pihak bermodal dan penguasaan lahan, sedangkan peran masyarakat rendah.

2. Ketimpangan dalam hal peruntukan tanah

Terdapatnya indikasi kesenjangan, yakni tanah yang seharusnya diperuntukan bagi pertanian rakyat digusur, sedangkan sektor non pertanian semakin bertambah luas.

3. Ketimpangan atau Incompability dalam hal persepsi dan konsepsi mengenai agraria

Terjadi perbedaan persepsi dan konsepsi mengenai bermacam hak atas tanah, yakni pemeritah dan pihak swasta yang menggunakan hukum positif dengan penduduk yang berpegang pada hokum normatif/hukum adat.

2.1.4 Faktor Penyebab

Proses terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian disebabkan oleh beberapa faktor. Kustiwan (1997) dalam Supriyadi (2004) menyatakan bahwa setidaknya ada tiga faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah yaitu:

1. Faktor Eksternal. Merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan (fisik maupun spasial), demografi maupun ekonomi.

2. Faktor Internal. Faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan.

3. Faktor Kebijakan. Yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian.

Pasandaran (2006) menjelaskan paling tidak ada tiga faktor, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang merupakan determinan konversi lahan sawah, yaitu:

1. Kelangkaan sumberdaya lahan dan air

2. Dinamika pembangunan

3. Peningkatan jumlah penduduk

Pakpahan, et.al (1993) dalam Munir (2008) membagi faktor yang mempengaruhi konversi dalam kaitannya dengan petani, yakni faktor tidak langsung dan faktor langsung. Faktor tidak langsung antara lain perubahan struktur ekonomi, petumbuhan penduduk, arus urbanisasi dan konsistensi implementasi rencana tata ruang. Sedangkan faktor langsung dipengaruhi oleh pertumbuhan pembangunan sarana transportasi, pertumbuhan kebutuhan lahan untuk industri, pertumbuhan sarana pemukiman dan sebaran lahan sawah.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah di tingkat petani, sebagaimana dikemukakan oleh Rusastra (1994) dalam Munir (2008) adalah sebagai pilihan alokasi sumber daya melalui transaksi yang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi petani seperti tingkat pendidikan, pendapatan dan kemampuan ekonomi secara keseluruhan serta pajak tanah, harga tanah dan lokasi tanah. Sehingga diperlukan kontrol agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Munir (2008) di Desa Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dapat diketahui bahwa ada faktor-faktor yang berhubungan dengan konversi lahan. Faktor- faktor tersebut meliputi faktor internal petani dan faktor eksternal. Faktor internal adalah karakteristik petani yang mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan yang dimiliki, dan tingkat ketergantungan terhadap lahan. Sedangkan faktor eksternal mencakup pengaruh tetangga, investor, dan kebijakan pemerintah daerah dalam hal pengembangan pertanian.

2.1.5 Konsep Petani

Wolf (1985) dalam munir (2008) mendefinisikan petani sebagai pencocok tanam pedesaan yang surplus produksinya dipindahkan ke kelompok penguasa melalui mekanisme sistematis seperti upeti, pajak, atau pasar bebas. Bahari (2002) dalam Munir (2008) menyatakan bahwa secara umum ada tiga ciri utama yang melekat pada petani pedesaan, yaitu kepemilikan lahan secara de facto, subordinasi legal, dan kekhususan kultural.

Menurut Shanin (1971) seperti yang dikutip oleh Subali (2005),[2] terdapat empat karakteristik utama petani. Pertama, petani adalah pelaku ekonomi yang berpusat pada usaha milik keluarga. Kedua, selaku petani mereka menggantungkan hidup mereka kepada lahan. Bagi petani, lahan pertanian adalah segalanya yakni sebagai sumber yang diandalkan untuk menghasilkan bahan pangan keluarga, harta benda yang bernilai tinggi, dan ukuran terpenting bagi status sosial. Ketiga, petani memiliki budaya yang spesifik yang menekankan pemeliharaan tradisi dan konformitas serta solidaritas sosial mereka kental. Keempat, cenderung sebagai pihak selalu kalah (tertindas) namun tidak mudah ditaklukkan oleh kekuatan ekonomi, budaya dan politik eksternal yang mendominasi mereka.

2.1.6 Taraf Hidup dan Kesejahteraan

Kata “taraf” dalam kamus besar bahasa Indonesia (1997) berarti mutu atau kualitas. Jadi taraf hidup dapat diartikan sebagai suatu mutu hidup atau kualitas hidup yang dimiliki oleh seseorang atau suatu masyarakat.

Sawidack (1985) dalam Munir (2008) menyatakan bahwa kesejahteraan merupakan kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut.

BPS (2008) dalam Munir (2008) memberikan gambaran tentang cara yang lebih baik untuk mengukur kesejahteraan dalam sebuah rumah tangga mengingat sulitnya memperoleh data yang akurat. Cara yang dimaksud adalah dengan menghitung pola konsumsi rumah tangga.

Berbagai aspek mengenai indikator kesejahteraan dibahas oleh BPS (1995) dalam Munir (2008) antara lain adalah: kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, sosial dan budaya

Kesejahteraan pedesaan menurut Mosher (1974) dalam Furi (2007) berarti tingkat kepuasaan bagi penduduk pedesaan dan tidak mencakup sumbangan-sumbangan yang menyenangkan bagi masyarakat pedesaan dari pihak luar, baik pemerintah maupun swasta. Empat aspek kesejaheraan pedesaan yakni:

1. Tingkat kehidupan fisik keluarga pedesaan, yang sangat bergantung pada penghasilan keluarga dan berarti bergantung pada perkembangan pertanian.

2. Kesejahteraan dan kegiatan-kegiatan bersama di desa, yaitu ketentraman dan kegiatan kelompok yang meliputi hukum dan ketertiban, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan kelompok informal.

3. Kesempatan untuk ikut serta mengambil bagian dalam peristiwa-peristiwa kekeluargaan dan kemasyarakatan.

4. Perarturan-perarturan dan Undang-Undang yang mengurus tentang hak-hak manusia atas penggunaan tanah.

Yosep (1996) dalam Furi (2007) mengemukakan dua pendekatan kesejahteraan, yakni:

1. Pendekatan makro, kesejahteraan dengan indikator-indikator yang telah disepakati secara alamiah, sehingga ukuran kesehateraan masyarakat berdasarkan data-data epiris suatu masyarakat.

2. Pendekatan mikro, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan psikologi individu secara pribadi untuk melihat apa yang dianggapnya sejahtera.

2.2 Kerangka Pemikiran

i34054041

Tanah merupakan sumberdaya strategis yang memiliki nilai secara ekonomis. Saat ini, jumlah luasan tanah pertanian tiap tahunnya terus mengalami pengurangan. Berkurangnya jumlah lahan pertanian ini merupakan akibat dari adanya peningkatan jumlah dan aktivitas penduduk serta aktivitas pembangunan. Hal tersebut mengakibatkan permintaan akan lahan pun meningkat. Pada akhirnya, terjadilah konversi lahan pertanian ke non pertanian seperti perumahan, industri, dan lain sebagainya untuk memenuhi permintaan yang ada. Konversi lahan yang terjadi tidak lepas dari kepentingan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta dan komunitas (masyarakat).

Merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini diduga bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam mengkonversi lahan pertaniannya. Faktor-faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pendapatan rumah tangga petani, jumlah tanggungan anggota keluarga, tingkat ketergantungan pada tanah, luas lahan yang dimiliki, umur petani, tingkat pendidikan. Sedangkan faktor eksternal dapat meliputi kebijakan pemerintah, pengaruh pihak swasta (investor), serta jumlah rumah tangga petani yang mengkonversi lahan pertanian di daerah tersebut.

Setelah melihat keterkaitan antara kedua faktor tersebut dengan keputusan petani untuk mengkonversi lahan, maka akan dilihat pula pengaruh konversi lahan pertanian bagi taraf hidup petani. Diduga bahwa konversi lahan memiliki hubungan dengan taraf hidup petani. Dalam hal ini taraf hidup akan diukur melalui indikator yang meliputi pendapatan, perumahan, pendidikan, kesehatan, kepemilikan aset.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis Umum

1. Diduga bahwa ada hubungan antara faktor internal dengan keputusan petani dalam mengkonversi lahan.

2. Diduga ada hubungan antara faktor eksternal dengan keputusan petani dalam mengkonversi lahan.

3. Diduga bahwa Konversi lahan pertanian akan berpengaruh terhadap taraf hidup petani

Hipotesis Khusus

1. Diduga ada hubungan antara tingkat pendapatan rumah tangga petani dengan keputusan petani dalam mengkonversi lahan.

2. Diduga ada hubungan antara jumlah tanggungan anggota keluarga petani dengan keputusan petani dalam mengkonversi lahan.

3. Diduga ada hubungan antara tingkat ketergantungan terhadap lahan dengan keputusan petani dalam mengkonversi lahan.

4. Diduga ada hubungan antara luas lahan dengan keputusan petani dalam mengkonversi lahan.

5. Diduga ada hubungan antara usia petani dengan keputusan petani dalam mengkonversi lahan.

6. Diduga ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan keputusan petani dalam mengkonversi lahan.

7. Diduga ada hubungan antara jumlah tetangga yang mengkonversi lahan dengan keputusan petani dalam mengkonversi lahan.

8. Diduga ada hubungan antara pengaruh swasta dengan keputusan petani dalam mengkonversi lahan.

9. Diduga ada hubungan antara kebijakan pemerintah dengan keputusan petani dalam mengkonversi lahan.

10. Diduga konversi lahan akan mempengaruhi pendapatan rumah tangga yang merupakan salah satu indikator taraf hidup.

11. Diduga konversi lahan akan mempengaruhi pendidikan rumah tangga yang merupakan salah satu indikator taraf hidup.

12. Diduga konversi lahan akan mempengaruhi perumahan (tempat tinggal) yang merupakan salah satu indikator taraf hidup.

13. Diduga konversi lahan akan mempengaruhi kesehatan keluarga yang merupakan salah satu indikator taraf hidup.

14. Diduga konversi lahan akan mempengaruhi kepemilikan aset yang merupakan salah satu indikator taraf hidup.

Definisi Operasional

1. Tingkat pendapatan rumah tangga adalah total pendapatan rata-rata responden yang diperoleh selama satu bulan.

Pengukuran:

1. Tinggi: > Rp. 2.000.000

2. Sedang: Rp 1000.000-Rp 2.000.000

3. Rendah: < Rp 1000.000

2. Jumlah tanggungan keluarga adalah banyaknya angoota keluarga yang sampai saat ini masih menjadi tanggungan responden dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Pengukuran:

1. Sedikit: ≤ 4 orang

2. Banyak: > 4 orang

3. Tingkat ketergantungan pada lahan adalah sejauh mana lahan dianggap penting dalam memenuhi kebutuhan responden yang diukur berdasarkan persentase pendapatan pertanian dari keseluruhan total pendapatan rumah tangga responden.

Pengukuran:

1. Rendah: <0, 75 persen pendapatan tumah tangga

2. Tinggi: ≥0,75 persen pendapatan rumah tangga

4. Luas lahan yang dimiliki adalah ukuran lahan yang dimiliki oleh responden dalam satuan hektar.

Pengukuran:

1. Sempit : <0,25 hektar

2. Sedang : 0,25-0,49 hektar

3. Luas : ≥0,5 hektar

5. Usia adalah rentang waktu dari lahir hingga sekarang yang dimiliki oleh responden (dinyatakan dalam tahun).

Pengukuran:

1. 30-40 tahun

2. 41-50 tahun

3. > 50 tahun

6. Tingkat pendidikan adalah pendidikan formal terakhir yang pernah dijalani oleh responden.

Pengukuran:

1. Tidak sekolah

2. Tamat SD/sederajat

3. Tamat SMP/sederajat

4. Tamat SMA/sederajat

7. Jumlah rumah tangga petani yang mengkonversi lahan adalah banyaknya petani di sekitar wilayah tempat tinggal responden yang ikut mengkonversi lahan pertaniannya.

Pengukuran:

1. Rendah: ≤ 5 orang

2. Tinggi: > 5 orang

8. Pengaruh swasta (investor) adalah pengaruh yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan dengan lahan tersebut untuk mempengaruhi petani agar mau mengkonversi lahan pertaniannya.

Pengukuran:

1. Ada pengaruh: pihak swasta mendatangi responden untuk membujuk agar mau menjual lahannya (melakukan negosiasi).

2. Tidak ada pengaruh: tidak ada pihak swasta yang mendatangi responden.

9. Kebijakan pemerintah adalah ada atau tidaknya dukungan pemerintah daerah setempat untuk mempertahankan lahan pertaniannya.

Pengukuran:

1. Ada dukungan: pemerintah memberikan bantuan pada responden dalam upaya pengembangan pertanian.

2. Tidak ada dukungan: pemerintah tidak memberikan bantuan kepada responden dalam upaya pengembangan pertanian.

10. Taraf hidup adalah mutu hidup yang dimiliki oleh seseorang atau suatu masyarakat.

11. Kondisi perumahan (tempat tinggal) adalah keadaan fisik rumah yang ditempati oleh responden.

Pengukuran:

1. Layak : luas bangunan memadai dan fisik bangunan permanen

2. Tidak layak : luas bangunan tidak memadai dan fisik rumah tidak permanen

12. Pendidikan keluarga adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak.

Pengukuran:

1. Rendah: tidak bersekolah

2. Sedang : SMP

3. Tinggi : ≥ SMA

13. Kesehatan adalah kondisi/ keadaan jasmani rumah tangga responden.

Pengukuran:

1.Tinggi : kondisi kesehatan baik, tidak banyak menderita penyakit.

2. Rendah : kondisi kesehatan buruk, banyak menderita penyakit.

15. Kepemilikan aset adalah jumlah barang berharga yang dimiliki rumah tangga petani

Pengukuran:

1. Tinggi : memiliki rumah, tanah, kendaraan, dan lebih dari lima jenis barang elektronik.

2. Sedang: memiliki rumah, kendaraan, dan barang elektronik sejumlah lima

3. Rendah: memiliki rumah/sewa/kontrak dan memiliki kurang dari lima jenis barang elektronik.

BAB III

PENDEKATAN LAPANGAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dalam pendekatan kuantitatif, penelitian ini menggunakan metode penelitian survei. Metode penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sample dari satu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Singarimbun, 1989). Sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode studi kasus.

Data-data kuantitatif diperoleh dari hasil kuesioner sebagai instrument utama. Sedangkan data kualitatif diperoleh dari observasi lapang secara langsung dan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan untuk mendapatkan informasi lebih banyak. Informan yang akan diwawancarai adalah pihak-pihak yang dianggap mengetahui keadaan sekeliling seperti aparat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat. Dalam melakukan wawancara mendalam, peneliti dibekali dengan panduan pertanyaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengisian kuesioner dan hasil wawancara mendalam. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen kantor Kelurahan Mulyaharja. Sumber pustaka lain yang dijadikan data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku, artikel dari internet, skripsi, thesis, serta makalah yang berkaitan dengan topik penelitian.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kabupaten Bogor. Kelurahan Mulyaharja merupakan daerah yang masih banyak memiliki lahan pertanian (sawah). Lahan pertanian yang ada di Kelurahan Mulyaharja ini merupakan lahan pertanian yang masih produktif. wilayah ini kemudian mengalami konversi lahan akibat adanya perluasan kawasan perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) di atas lahan yang masih produktif tadi. Berdasarkan hal tersebut, maka lokasi ini dirasakan relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu dimulai dari bulan Mei-Juni 2009.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Unit analisis dari penelitian ini adalah rumah tangga petani Kelurahan Mulyaharja. Jumlah responden yang akan diambil adalah sebanyak 30 orang. Pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan teknik Stratified random sampling. Sedangkan untuk pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik Snowball sampling (bola salju).

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data kuantitatif yang telah terkumpul dari kuesioner kemudian diolah dengan menggunakan program SPSS. Uji statistic yang digunakan adalah tabulasi silang dan uji statistic chi-square. Hal ini ditujukan untuk melihat adanya hubungan antara variable-variabel dengan skala minimal nominal. Sedangkan untuk analisis data kualitatif hanya terbatas pada teknik pengolahan data seperti membaca grafik, table, dll yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

2008. Komunitas Petani. http://mahmudisiwi.net/komunitas-petani. [diakses tanggal 25 Maret 2009].

Akbar, Rizky Ali. 2008. Proses Pembebasan Tanah Pertanian Untuk Pembangunan

Kawasan Perumahan. [Skripsi] Fakultas Pertanian. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Furi, D.R. 2007. Implikasi Konversi Lahan Terhadap Aksesibilitas Lahan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa. [Skripsi] Fakultas Pertanian. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Kurniawati, Yoyoh. 2005. Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian ke Non Pertanian dan Pengaruhnya Terhadap Daya Dukung Lahan di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung. [Tesis] Sekolah Pascasarjana. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Munir, Misbahul. 2008. Hubungan Antara Konversi Lahan Pertanian dengan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani. [Skripsi] Fakultas Pertanian. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Pasandaran, Effendi. 2006. Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah Beririgasi di Indonesia dalam Jurnal Litbang Pertanian 25(4) 2006.

Putri, Rubyani.I. 2008. Konversi Lahan dan Dampak yang Ditimbulkan Terhadap Tata Guna Lahan Perkotaan. [Skripsi] Fakultas Pertanian. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Sihaloho, Martua. 2004. Konversi Lahan Pertanian dan Perubahan Struktur Agraria. [Tesis] Sekolah Pascasarjana. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Singarimbun, M dan Sofian Effendi. 1989. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.

Sitorus, MT. F. 2002: Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria :70 Tahun

Gunawan Wiradi, Penyunting Endang, Suhendar et al. Yayasan AKATIGA, Bandung.

Supriyadi, Anton. 2004. Kebijakan Alih Fungsi Lahan dan Proses Konversi Lahan

Pertanian. [Skripsi] Fakultas Pertanian. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Utomo, M., Eddy Rifai dan Abdulmutalib Thahir. 1992. Pembangunan dan Alih Fungsi Lahan. Lampung: Universitas Lampung.

Wiradi, Gunawan. 2000. Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir.

Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset.

Lampiran 1.

Kuesioner

Petunjuk:

Isilah jawaban pada titik-titik (….) serta berilah tanda ( X ) pada setiap ( ) yang sesuai di bawah ini

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam mengkonversi lahan.

A. KARAKTERISTIK RESPONDEN

1. Nama :

2. Umur :

3. Jenis Kelamin :

4. Tempat Tinggal :

5. Pendidikan Terakhir :

( ) Tidak sekolah

( ) Tidak tamat SD

( ) Tamat SD/sederajat

( ) Tamat SMP/sederajat

( ) Tamat SMA/sederajat

( ) Lainnya……..

B. EKONOMI RESPONDEN

a. Jumlah Tanggungan

6. Berapa jumlah anggota keluarga Anda (termasuk Anda)?

………. orang

7. Berapa jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan Anda (termasuk Anda)?

………. orang

8. Apakah Anda mempunyai anak (usia sekolah) yang masih bersekolah?

( ) Ya ( ) Tidak

Jika tidak, apa alasannya: ………..

9. Berapa jumlah anak Anda yang masih bersekolah?

………. Orang

b. Tingkat Pendapatan Rumah Tangga

10. Apakah anggota keluarga Anda ada yang sudah bekerja (tidak termasuk Anda)?

( ) Ya ( ) Tidak (langsung ke nomor 14)

11. Berapa jumlah anggota keluarga Anda yang sudah bekerja?

………. Orang

12. Apakah anggota keluarga Anda yang sudah bekerja tersebut ikut membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga?

( ) Ya ( ) Tidak (langsung ke nomor 14)

13. Berapa proporsi bantuan yang diberikan oleh anggota keluarga Anda yang sudah bekerja tersebut?

………. % dari kebutuhan keluarga

14. Berapa total pendapatan rumah tangga Anda?

Rp……………/bulan

15. Apakah pendapatan tersebut dapat mencukupi kebutuhan keluarga Anda (terutama dalam hal konsumsi)?

( ) Ya ( ) Tidak

Jelaskan…………………………………………………………………

c. Kepemilikan Lahan

16. Apakah Anda memiliki lahan?

( ) Ya ( ) Tidak

17. Jika ya, berapa luas lahan tersebut?

………. Ha

18. Apakah status lahan yang Anda miliki?

( ) gadai ( ) sewa ( ) bagi hasil ( ) milik

19. Apakah ada bagian dari lahan yang Anda konversi?

( ) Ya ( ) Tidak (langsung ke nomor 21)

20. Berapa persentase lahan yang Anda konversi dari total lahan yang Anda miliki?

………. % lahan

d. Tingkat Ketergantungan pada Lahan

21. Berapa total pendapatan rumah tangga yang berasal dari lahan pertanian?

Rp………. /bulan

22. Apakah Anda hanya bergantung pada lahan pertanian sebagai sumber penghasilan?

( ) Ya ( ) Tidak

23. Jika tidak, apakah sumber penghasilan lain yang Anda miliki?

………………………………………………………………………………

24. Berapa persentase pendapatan lahan pertanian dari total pendapatan Anda per bulan?

………. %

C. FAKTOR EKSTERNAL

25. Apakah ada dari tetangga Anda yang memiliki lahan pertanian di sekitar Anda yang mengkonversi lahan pertaniannya?

( ) Ya ( ) Tidak (langsung ke nomor 28)

26. Berapa banyak tetangga Anda yang mengkonversi lahan pertaniannya?

………. Orang

27. Apakah hal tersebut mempengaruhi Anda untuk ikut mengkonversi lahan?

( ) Ya ( ) Tidak

28. Apakah ada pengusaha (swasta) di bidang non-pertanian yang mempengaruhi Anda dalam mengkonversi lahan?

( ) Ya ( ) Tidak (langsung ke nomor 31)

29. Berapa kali pengusaha tersebut datang menemui Anda untuk kepentingan tersebut?

………. Kali

30. Apakah pihak pengusaha itu mempengaruhi Anda untuk ikut mengkonversi lahan?

( ) Ya ( ) Tidak

31. Apakah pemerintah daerah mendukung pengembangan pertanian di sini?

( ) Ya ( ) Tidak (langsung ke nomor 33)

32. Apakah bentuk dukungan pemerintah daerah tersebut?

……………………………………………………………………………

D. TARAF HIDUP RUMAH TANGGA RESPONDEN

No

Indikator

Keterangan

1.

Pendapatan rata-rata/bulan

a. <1 juta b. 1-2 juta c. >2 juta

2.

Perumahan tempat tinggal:

Dinding rumah

a. Tembok b. Bambu/triplek

Lantai rumah

a. Tanah b. Semen/keramik

Kamar mandi

a. Sumur b. sanyo c. tidak punya

3.

Kepemilikan Aset:

Perabotan

a. Televisi

b. Radio

c. Kulkas

d. DVD/VCD

e. Kipas angin

f. AC

g. Komputer

h. Telepon

i. Telepon seluler

j. Parabola

k. Setrika

l. Rice cooker

m. Mesin cuci

Kendaraan

a. Motor b. Mobil c. Tidak punya

Tanah

a. <0,25 hektar

b.0,25-0,49 hektar

c. ≥0,5 hektar

d. Tidak punya

4.

Pendidikan anak

a. SD b. SMP c. SMA d. S1 e. tidak sekolah

Lampiran 2. Panduan Pertanyaan

a. Panduan pertanyaan ( untuk responden/ petani yang mengkonversi lahan)

1. Sejak kapan Anda menjadi petani?

2. Mengapa Anda menjadi petani?

3. Tanaman apa yang paling menjanjikan?

4. Apakah dengan bertani Anda bisa memenuhi kebutuhan hidup?

5. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menangani masalah pertanian di desa ini? Apa saja bantuan yang pernah diberikan oleh pemerintah? Jelaskan!

6. Bagaimana cara Anda memperoleh lahan tersebut?

7. Seberapa penting lahan tersebut bagi Anda?

8. Apa fungsi utama lahan menurut Anda?

9. Sejak kapan Anda ikut mengkonversi lahan?

10. Mengapa Anda ikut mengkonversi lahan?

11. Jika mungkin, ceritakan proses bagaimana Anda mengkonversi lahan!

12. Apakah ada yang mendorong Anda untuk ikut mengkonversi lahan?

13. Apa yang anda rasakan setelah Anda mengkonversi lahan?

14. Menurut Anda, apakah ada perbedaan antara sebelum dan sesudah mengkonversi lahan?

15. Setelah mengkonversi lahan, apakah pendapatan rumah tangga Anda berubah? Menurun atau meningkat?

16. Apakah setelah mengkonversi lahan hidup Anda terasa lebih baik dan sejahtera?

b. Panduan pertanyaan ( untuk responden/ petani yang tidak mengkonversi lahan

1. Sejak kapan Anda menjadi petani?

2. Mengapa Anda menjadi petani?

3. Tanaman apa yang paling menjanjikan?

4. Apakah dengan bertani Anda bisa memenuhi kebutuhan hidup?

5. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menangani masalah pertanian di desa ini? Apa saja bantuan yang pernah diberikan oleh pemerintah? Jelaskan!

6. Bagaimana cara Anda memperoleh lahan tersebut?

7. Seberapa penting lahan tersebut bagi Anda?

8. Apa fungsi utama lahan menurut Anda?

9. Mengapa Anda tidak ikut mengkonversi lahan?

c. Panduan pertanyaan (informan/ aparat desa/ tokoh masyarakat/ warga setempat

1. Apa rata-rata jenis mata pencaharian utama masyarakat di sini?

2. Kira-kira berapa jumlah petani di sini?

3. Siapa saja petani yang memiliki lahan sendiri?

4. Siapa saja petani yang kini mengkonversi lahannya?

5. Sejak kapan fenomena konversi lahan mulai banyak terjadi di sini?

6. Menurut Anda, mengapa petani di sini banyak yang mengkonversi lahannya? Kira-kira, apa faktor utama yang mendorong hal tersebut terjadi?

7. Apakah pihak pengusaha ikut mempengaruhi proses terjadinya konversi tersebut?

8. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menangani masalah pertanian di sini?

9. Bagaimana reaksi pemerintah daerah terhadap fenomena konversi lahan yang marak terjadi di sini?

10. Apakah sebelum terjadinya konversi lahan status kesehatan warga di sini sudah baik?

11. Apakah setelah adanya konversi lahan menjadi kawasan perumahan, akses kesehatan jadi mudah? Apakah ada peningkatan mutu kesehatan?

12. Apakah rata-rata tingkat pendidikan masyarakat, khususnya rumah tangga petani di sini?

13. Menurut Anda, bagaimana tingkat kesejahteraan petani yang telah mengkonversi lahan?

14. Selain bertani, apakah rata-rata mata pencaharian warga di sini?

15. Apakah peluang usaha di sini terbuka lebar?

16. Apakah rumah tempat tinggal di sekitar sini rata-rata sudah merupakan bangunan permanen?

17. Menurut Anda, apakah dampak dari adanya perluasan kawasan BNR bagi masyarakat dan lingkungan setempat?



Lampiran 3. Matriks Teknik Pengumpulan Data

No

Tujuan Penelitian

Variabel

Sumber Data

Metode Pengumpulan Data

Metode Pengolahan dan Analisis Data

1

Mengetahui profil dan sejarah Kelurahan Mulyaharja

§ Kondisi geografis dan demografis

§ Sejarah dan perkembangan desa

§ Data sekunder: data dari kantor kepala desa (data potensi desa)

§ Data primer: Aparat desa, tokoh dan anggota masyarakat

§ Studi literatur

§ Wawancara mendalam

§ Pengamatan

§ Analisis kualitatif

2

Mengetahui kondisi taraf Hidup Masyarakat Kelurahan Mulyaharja

§ Pendapatan

§ Perumahan

§ Pendididkan

§ Kesehatan

§ Kepemilikan aset

§ Data primer: responden dan informan (aparat desa, tokoh masyarakat, warga setempat)

§ Data sekunder (data-data dari kantor desa)

§ Wawancara

§ Kuesioner

§ pengamatan

§ analisis kualitatif

§ SPSS

2

Mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani untuk mengkonversi lahannya

§ Faktor internal meliputi: tingkat pendapatan rumah tangga petani, jumlah tanggungan anggota keluarga, tingkat ketergantungan pada lahan, luas lahan yang dimiliki, usia petani, keterampilan lain di luar usaha pertanian, tingkat pendidikan.

§ Faktor eksternal meliputi: jumlah rumah tangga petani yang mengkonversi lahan, pengaruh swasta, kebijakan pemerintah

§ Data primer: informan (aparat desa, tokoh masyarakat dan warga setempat) dan responden

§ Wawancara mendalam

§ Kuesioner

§ pengamatan

§ Analisis kualitatif

§ SPSS

3

Mengetahui dampak konversi lahan bagi taraf hidup petani

§ Bagaimana taraf hidup petani setelah terjadinya konversi lahan yang meliputi tingkat pendapatan, kepemilikan aset, pendidikan, kesehatan, perumahan)

§ Data primer : informan (aparat desa, tokoh masyarakat dan warga setempat) dan responden

§ Wawancara mendalam

§ Kuesioner

§ pengamatan

§ SPSS

§ Uji statistik

§ Analisis kualitatif


Lampiran 4. Rencana Jadwal Penelitian

No

Kegiatan

Maret

April

Mei

Juni

Juli

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1.

Pengumuman Dosen Pembimbing Skripsi

2.

Penulisan Proposal dan Kolokium

1. Penyusunan Draft dan Revisi

2. Konsultasi Proposal

3. Observasi Lapang

4. Kolokium dan Perbaikan

3.

Studi Lapang

1. Pengumpulan Data

2. Analisis Data

4.

Penulisan Skripsi

1. Penyusunan Draft dan Revisi

2. Konsultasi Skripsi

5.

Ujian Skripsi

1. Ujian

2. Perbaikan Skripsi



[1] Rubyani Indrawan Putri. 2008. Konversi Lahan dan Dampak yang Ditimbulkan Terhadap Tata Guna Lahan Perkotaan. Bogor: Lembaga Penerbit Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

[2] Misbahul Munir. 2008. Hubungan Antara Konversi Lahan Pertanian dengan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani. Bogor: Lembaga Penerbit Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Posted in agraria, Bogor, Jawa Barat, kesejahteraan, konversi lahan, petani | Dengan kaitkata: , , , , , , | Leave a Comment »

Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan

Posted by kolokium kpm ipb pada 22 April 2009

MAKALAH KOLOKIUM

Nama Pemrasaran/NRP : Astrid Rahayu Kristi/I34052496

Mayor : Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

Pembahas : Edu Dermantio IN/I34050795

Dosen Pembimbing : Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, M. S/131 284 865

Judul Rencana Penelitian : Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan

Ruangan/Tanggal/Waktu : RK B1/21 April 2009/14.00-14.50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agenda pembangunan nasional Indonesia difokuskan pada penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, peningkatan kesempatan kerja, revitalisasi pertanian dan pedesaan (Anugrah, 2007). Memperbincangkan pembangunan, khususnya di negara berkembang, tidak bisa terlepas dari wilayah pedesaan. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk di negara berkembang masih bermukim di daerah pedesaan dan mayoritas masih dalam kondisi miskin. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di negara berkembang dapat dilihat dari perkembangan di wilayah pedesaan itu sendiri (Yustika, 2003:27). Sesuai dengan pencitraan pedesaan pada umumnya, komunitas pedesaan identik dengan para petani dan kehidupan para petani. Oleh karena itu, kehidupan pedesaan tidak lepas dari perilaku ekonomi yang khas dari keluarga petani yaitu pola kelembagaan ekonomi pedesaan yang belum dapat meninggalkan ciri masyarakat ekonomi pertanian yang berorientasi subsisten (Scott, 1981). Kegiatan perekonomian di pedesaan masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolah hasil pertanian, pengrajin, buruh serta pengecer. Namun demikian, para pelaku usaha ini pada umumnya masih dihadapkan pada permasalahan klasik yaitu terbatasnya ketersediaan modal. Sebagai unsur esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, keterbatasan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas sektor pertanian dan pedesaan (Hamid, 1986). Dalam jangka panjang, kelangkaan modal bisa menjadi entry point terjadinya siklus rantai kemiskinan pada masyarakat pedesaan yang sulit untuk diputus.

Untuk menjawab permasalahan keterbatasan modal serta dengan kemampuan fiskal pemerintah yang semakin berkurang, maka perlu lebih mengoptimalkan potensi lembaga keuangan yang dapat menjadi alternatif sumber dana bagi masyarakat pedesaan. Salah satu kelembagaan keuangan yang dapat dimanfaatkan dan didorong untuk membiayai kegiatan perekonomian di pedesaan yang mayoritas usaha penduduknya masuk dalam segmen mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Secara sederhana, LKM dapat diartikan sebagai suatu lembaga jasa layanan keuangan tabungan dan kredit (simpan-pinjam) dalam skala mikro dan kecil yang berkelanjutan bagi masyarakat yang mempunyai usaha skala mikro dan kecil. Bentuk-bentuk dari LKM ini beraneka ragam, bisa berbentuk renteni sampai berbentuk koperasi simpan pinjam. Keberadaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan indikator berjalannya roda perekonomian di suatu desa, mengingat populasi UKM pada tahun 2007 di Indonesia mencapai 49,8 juta (99%) dari jumlah usaha 49,845 unit usaha[1]. Hal ini pula yang ditemui oleh peneliti di Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang. UKM di Desa Pabuaran bergerak dibidang kerajinan tangan dan makanan. Sepatu, tas dan roti adalah produk yang ada di Desa Pabuaran. UKM-UKM ini didukung oleh Koperasi Kerja Usaha Bersama (KKUB) Kramat Jaya sebagai LKM yang memberikan bantuan berupa modal, baik berupa uang maupun teknologi. Keberadaan LKM tidak terlepas dari perkembangan UKM. Dalam perkembangannya, lembaga-lembaga keuangan mikro ini lebih mengena di kalangan pelaku UKM karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada pencairan kredit. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan lembaga-lembaga keuangan mikro sesuai dengan kebutuhan pelaku UKM, yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil. Mengingat pentingnya ranah ekonomi yang merupakan titik sentral dalam kehidupan masyarakat pedesaan, maka dalam pembangunan ekonomi di Desa Pabuaran diperlukan upaya untuk merevitalisasi kelembagaan khususnya di bidang ekonomi untuk bisa memaksimalkan sumberdaya yang ada di masyarakat pedesaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

1.2 Perumusan Penelitian

Beberapa permasalahan yang akan dikaji berdasarkan latar belakang di atas, diantaranya:

1. Apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi UKM di Desa Pabuaran?

2. Bagaimana peranan LKM (Koperasi Kerja Usaha Bersama Kramat Jaya) mampu mengembangkan ekonomi lokal di Desa Pabuaran?

3. Bagaimana strategi pengembangan LKM agar dapat eksis dalam menopang pembangunan Desa Pabuaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dan menganalisis apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi UKM di Desa Pabuaran.

2. Menganalisis mengenai peranan LKM (Koperasi Kerja Usaha Bersama Kramat Jaya) dalam mengembangkan ekonomi lokal di Desa Pabuaran.

3. Menentukan strategi yang diperlukan dalam rangka mengembangkan kapasitas LKM maupun UKM.

1.4 Kegunaan Penelitian

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi LKM yang diteliti agar dapat menjadi lembaga yang berkelanjutan dan mampu menopang perekonomian lokal. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam khasanah pengetahuan dan menjadi topik penulisan untuk menambah informasi termasuk sebagai salah satu acuan bagi penulisan ilmiah terkait.


BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Pembangunan Pedesaan dan Kelembagaan Finansial

Dalam perspektif pembangunan (Booke, 1983) menyimpulkan bahwa perekonomian di Indonesia terbagi dalam dua sektor, yaitu tradisional dan modern yang tidak saling berhubungan. Booke menyatakan bahwa sektor tradisional perlu dirangsang dengan adanya instentif ekonomi dan peningkatan teknologi produksi. Namun sebaliknya, Greetz dalam Marshus menyatakan upaya perbaikan macam apapun tidak akan berhasil dilakukan. Menurut Scott (1981), persoalan yang berlaku pada masyarakat pedesaan adalah rasionalitas sosial yang lebih mementingkan kebersamaan ketimbang persaingan. Penetrasi dari luar, baik menyangkut aspek kelembagaan maupun teknologi justru akan menimbulkan resistensi. Selama ini permasalahan proses pembangunan pedesaan adalah tidak terbangunnya kelembagaan sektor ekonomi sebagai instrumen untuk mengatasi kelangkaan modal (lack capital) di wilayah pedesaan. Menurut Syahyuti (2004) peran kelembagaan dalam pembangunan pedesaan merupakan pintu masuk agar suatu lembaga dapat berdiri dan diterima, khususnya di dalam aspek ekonomi. Revitalisasi kelembagaan ekonomi dinilai penting, agar kelembagan ini bisa kembali terlegitimasi dalam setiap individu yang berada didalamnya, bisa menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging), jika rasa memiliki ini sudah muncul, setiap individu akan berpartisipasi dan kelembagaan ini akan berkembang sehingga potensial untuk bisa mensejahterakan masyarakat karena didalamnya sudah ada pembagian peran dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Berdasarkan perkembangan pembangunan pedesaan yang terjadi selama beberapa dekade ini, terlihat bahwa fase-fase tersebut mengidentifikasikan proses komersialisasi pedesaan. Maka itu diperlukan upaya agar penduduk pedesaan bisa lepas dari komersialisasi ini, yaitu dengan cara menguatkan sistem produksi dan pengolahan yang berbasis tradisional sehingga masyarakat pedesaan tidak melulu ada dalam posisi subordinat. Persoalan ini sebenarnya dapat diatasi dengan adanya modal yang berputar di dalam sistem produksi dan pengolahan. Namun sayangnya keterbatasan modal merupakan persoalan paling rumit di wilayah pedesaan. Keterbatasan modal menyebabkan aktivitas ekonomi tidak berjalan, tidak berjalannya aktivitas ekonomi menyebabkan masyarakat berada dalam posisi subordinat tadi (Ellis dan Biggs, 2001: 439) Berbekal dari situasi ini, sudah seyogyanya para perumus kebijakan pembangunan pedesaan mengawinkan kelembagaan sektor finansial dengan kebijakan pemerintah agar mampu menggerakkan kegiatan ekonomi di wilayah pedesaan, khususnya usaha mikro.

Yustika (2008) melihat secara umum persoalan lembaga keuangan di perdesaan dapat didentifikasikan menjadi tiga aspek berikut:

  1. Masalah akses kredit
  2. Posisi tawar dan informasi masyarakat perdesaan yang sangat rendah menyebabkan rawan terhadap praktik manipulasi dari lembaga keuangan formal maupun semi-formal
  3. Informasi yang asimetris (asymmetric information) dari pemberi pinjaman/kredit terhadap peminjam (borrower).

Pada umumnya, lembaga keuangan di perdesaan dibedakan dalam tiga jenis: (i) lembaga keuangan formal; (ii) lembaga keuangan semi-formal; (iii) lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan dikatakan formal jika lembaga tersebut secara operasional diatur dalam Undang-Undang perbankan dan disupervisi oleh bank sentral. Sedangkan lembaga keuangan semi-formal adalah lembaga keuangan yang tidak diatur dalam UU, tetapi disupervisi dan diregulasi oleh agen pemerintah maupun bank sentral. LKM beroperasi di luar regulasi dan supervisi lembaga pemerintah. LKM bukan sekedar menyediakan uang (cash) untuk keperluan transaksi, tetapi kadang-kadang menyediakan pinjaman dalam bentuk barang (in-kind), (Yustika, 2008). Karakter yang fleksibel, membuat LKM memiliki daya tahan yang kuat untuk hidup di wilayah pedesaan, karena LKM ini bersifat sangat fleksibel dalam artian memiliki hubungan personal antara kreditor dan debitor dan nyaris tidak ada persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Tidak ada kontrak maupun persyaratan sejumnlah agunan seperti pada lembaga keuangan formal. Dengan segala kemudahan inilah lembaga keuangan mikro sangat diterima di kalangan perdesaan.

2.2 Eksistensi Usaha Kecil dan Menengah

Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan definisi Usaha Kecil Menengah (UKM), yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya[2]. Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kunatitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang . Pada tanggal 4 Juli 2008 telah ditetapkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi UKM yang disampaikan oleh Undang-undang ini juga berbeda dengan definisi di atas. Menurut UU No 20 Tahun 2008 ini, yang disebut dengan Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan tidak mengenyampingkan berbagai definisi tersebut keberadaan pengusaha mikro, kecil dan menengah, khususnya yang berskala usaha mikro merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan.

Posisi seperti ini menenempatkan usaha mikro sebagai jalur utama dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan (Wiyono, 2003). Proses pengembangan usaha mikro sebagai manifestasi perkembangan ekonomi lokal dan penganggulangan kemiskinan menjadi sangat penting sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Proses ini tidak akan berjalan dengan baik kalau penguatan peran usaha mikro di tingkat lokal tidak diikutsertakana sebagai pihak berkepentingan utama. Di samping itu, penguatan peran pengusaha mikro tersebut mempunyai arti strategis bagi kesejahteraan masyarakat setempat, sekaligus sebagai penggerak perekonomian daerah dan transformasi sosial ekonomi dalam komunitas lokal. UKM bisa dikatakan merupakan salah satu solusi masyarakat untuk tetap bertahan dalam menghadapi krisis yakni dengan melibatkan diri dalam aktivitas usaha kecil terutama yang berkarakteristik informal. Dengan hal ini maka persoalan pengangguran sedikit banyak dapat tertolong dan implikasinya adalah juga dalam hal pendapatan. Maka itu pemberdayaan UKM dinilai menjadi sangat strategis karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

2.3 Lembaga Keuangan Mikro

Menurut definisi yang dipakai dalam Microcredit Summit (1997), kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya, “programmes extend small loans to very poor for sel-employment projects that generate income, alowing them to care for themselves and their family (Kompas, 15 Maret 2005). Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia menurut Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia (Gunawan, 2007) memiliki ciri utama, yaitu:

1. Menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan yang relevan atau sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat

2. Melayani kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah

3. Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin yang membutuhkan

Pola-pola keuangan mikro di Indonesia:

1. Saving ledd microfinance, yaitu pola keuangan mikro yang berbasis anggota (membership based). Dalam pola ini, pendanaan atau pembiayaan yang beredar berasal dari pengusaha mikro. Contohnya: Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Credit Union, dan Koperasi Simpan Pinjam.

2. Credit Ledd Microfinance, yaitu pola keuangan mikro yang sumber keuangannya bukan dari usaha mikro tetapi dari sumber lain. Contohnya: Badan Kredit Desa, Lembaga Dana Kredit Pedesaan dan Grameen Bank.

3. Micro Banking, bank yang difungsikan untuk melayani keuangan mikro. Contohnya: BRI Unit Desa, Bank Perkreditan Rakyat dan Danamon Simpan Pinjam

4. Pola hubungan bank dan kelompok swadaya masyarakat

Lembaga keuangan mikro memiliki kelebihan yang paling nyata, yaitu prosedurnya yang sederhana, tanpa agunan, hubungannya yang cair (personal relationship), dan waktu pengembalian kredit yang fleksibel (negotiable repayment). Karakteristik itu sangat sesuai dengan ciri pelaku ekonomi di perdesaan (khususnya di sektor pertanian) yang memiliki asset terbatas, tingkat pendidikan rendah dan siklus pendapatan yang tidak teratur (bergantung panen). Karakter perdesaaan seperti itulah yang ditangkap dengan baik oleh pelaku lembaga keuangan mikro, sehingga eksistensinya mudah diterima oleh masyarakat kecil. Tetapi kelemahan utama dari lembaga keuangan mikro, yakni tingkat bunga kredit yang sangat tinggi, harus diperbaiki sebab keberadaannya cenderung eksploitatif kepada masyarakat miskin. Pemerintah dapat mendesain regulasi dengan jalan membatasi tingkat suku bunga, atau memperluas akses masyarakat miskin kepada kredit formal sehingga dalam jangka panjang tingkat bunga lembaga keuangan mikro akan tertekan. Model inilah yang harus diadopsi agar kepentingan masyarakat kecil tidak dirugikan.

2.4 Kaitan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Pedesaan

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu agenda pembangunan nasional yang digalakkan pemerintah selama ini (Anugrah, 2007). Desa merupakan tolak ukur dari miskin atau tidaknya suatu negara, karena sampai saat ini desa merupakan kantong kemiskinan yang paling besar (Eko, 2005). Sesuai dengan pencitraan pedesaan pada umumnya, komunitas pedesaan identik dengan para petani dan kehidupan para petani. Oleh karena itu kehidupan pedesaan tidak lepas dari perilaku ekonomi yang khas dari keluarga petani, yaitu pola ekonomi yang berorientasi subsisten (Scott, 1981). Seperti yang dikatakan oleh (Hamid, 1986) bahwa kegiatan perekonomian di pedesaan masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolah hasil pertanian, serta industri rumah tangga. Namun demikian, para pelaku usaha ini pada umumnya masih dihadapkan pada permasalahan klasik yaitu terbatasnya ketersediaan modal. Sebagai unsur esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, keterbatasan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas sektor pertanian dan pedesaan. Kehadiran LKM dibutuhkan paling tidak karena dua hal (Pantoro, 2008). Pertama, sebagai salah satu instrumen dalam rangka mengatasi kemiskinan. Masyarakat miskin pada umumnya mempunyai usaha skala mikro. Terminologi World Bank, mereka disebut sebagai economically active poor atau pengusaha mikro. Dalam konfigurasi perekonomian Indonesia, lebih dari 90% unit usaha merupakan usaha skala mikro. Mengembangkan usaha skala mikro merupakan langkah strategis karena akan mewujudkan broad bases development atau development through equity. Mereka membutuhkan permodalan guna mengembangkan kapasitas usahanya. Dengan usaha yang meningkat (menjadi usaha skala kecil), secara efektif akan mengatasi kemiskinan yang diderita oleh mereka sendiri dan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kategori fakir miskin. Pada sisi lain, skim keuangan mikro sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Kedua, LKM dibutuhkan karena menjadi salah satu instrumen pengembangan pasar keuangan mikro. Secara pragmatis, pasar keuangan mikro merupakan aspek keuangan dari semua proses ekonomi di segmen mikro yang meliputi segala sesuatu yang menyangkut tabungan dan kredit usaha. Pada pemahaman ini dicantumkan kata tabungan dan kredit, guna menghindarkan pemahaman sempit seolah-olah di segmen mikro pelaku-pelaku usahanya hanya membutuhkan kredit, melupakan bahwa mereka mempunyai potensi menabung, dan/atau dapat diberdayakan mempunyai kemampuan menabung. Pendek kata, pada pasar keuangan mikro terdapat potensi besar dalam hal penawaran (tabungan) dan permintaan (kredit). Berdirinya LKM merupakan jawaban dari kurang pekanya lembaga keuangan formal dalam merangkul UKM, sehingga peranannya bisa dibilang sebagai katup penyelamat dalam proses pembangunan ekonomi pedesaan.

2.5 Kerangka Pemikiran

Pembangunan ekonomi pedesaan ditunjang oleh berbagai macam sektor. Salah satunya adalah sektor perekonomian, seperti yang diketahui kondisi perekonomian pedesaan berbeda dengan perekonomian kota. Perekonomian desa bersifat lokal dan mengedepankan peranan kelembagaan di dalamnya, sehingga ada rasa memiliki didalamnya. Peranan lembaga ekonomi di pedesaan tergolong unik, karena lembaga informal seperti LKM lah yang mampu bertahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan. Hal ini karena LKM yang bersifat fleksibel yang keberadaannya diakui oleh mereka, dalam perkembangannya LKM hadir untuk menjawab kebutuhan dasar dari UKM yang bertebaran di Desa Pabuaran, meliputi akses terhadap modal, transfer teknologi dan channeling.

Peranan LKM di Desa Pabuaran ini menjadi penting, karena dianggap mampu menyerap tenaga kerja dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Maka itu, perlu pengembangan bagi LKM ini agar nantinya dapat terus memenuhi kebutuhan UKM lokal. Strategi ini di dapat dengan mengidentifikasikan faktor internal dan eksternal yang ada dalam sistem. Seperti yang dipaparkan dalam kerangka pemikiran dibawah ini.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Eksistensi LKM dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan

i34050795-a

2.6 Hipotesis penelitian dan Definisi Konseptual

Penelitian ini dilakukan dengan merumuskan hipotesis pengarah, yaitu:

Ø Pemberdayaan kredit mikro sebagai upaya pembangunan ekonomi pedesaan

Definisi Konseptual:

  1. Pembangunan nasional, meliputi pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan dan meningkatkan kesempatan kerja yang merupakan fokus utama dari agenda pembangunan di Indonesia.
  2. Revitalisasi pertanian dan pedesaan, memvitalkan kembali pertanian dan pedesaan dalam rangka menjalankan agenda pembangunan Indonesia.
  3. Kelembagaan ekonomi, merupakan kelembagaan yang terbentuk berdasarkan kebutuhan masyarkat dalam lingkup perekonomian
  4. Lembaga keuangan, sebuah lembaga yang kegiatannya dibidang keuangan, menaruh uang dari dan menyalurkannya ke masyarakat. Artinya kegiatan yang dilakukan lembaga keuangan selalu berhubungan dengan bidang keuangan
  5. Lembaga keuangan formal, lembaga keuangan yang secara operasional diatur dalam Undang-Undang perbankan dan disupervisi oleh bank sentral yang disertai dengan aturan dan birokrasi sehingga sulit dijangkau oleh UKM
  6. Lembaga keuangan mikro (LKM), lembaga informal yang belum memiliki payung hukum dan bersifat fleksibel dan mudah dijangkau oleh UKM
  7. Usaha Kecil dan Mikro (UKM), usaha yang dilakukan di kalangan masyarakat golongan miskin dan bergerak di sektor informal

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena dianggap mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan rinci berkaitan dengan suatu peristiwa atau gejala sosial yang dalam hal ini mengenai eksistensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Pendekatan kualitatif juga digunakan untuk mengetahui kondisi tentang permasalahan penelitian yang didasarkan pada pemahaman serta pembentukan pemahaman yang diikat oleh teori terkait dan penafsiran peneliti. Data yang dihasilkan merupakan hasil pengamatan dari kegiatan penelitian terhadap LKM terkait. Data tambahan yang berkaitan dengan topik penelitian didapatkan melalui studi dokumen yang relevan dengan fokus penelitian yang digunakan sebagai data tambahan untuk memperkaya substansi penulisan skripsi. Data yang diperoleh secara kualitatif di lapangan akan dikuantifikasi dengan alat analisis yang digunakan yaitu SWOT sehingga diperoleh hasil yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di lokasi Koperasi Kelompok Usaha Bersama (KKUB) Kramat Jaya, yang berada di Jalan Raya Pabuaran kampung Kramat Rt 03 Rw 04, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Lokasi ini diambil karena menurut peneliti, lokasi ini sangat unik. Desa pabuaran merupakan salah satu desa di Kecamatan Kemang memiliki berbagai produk unggulan yaitu tas, makanan dan sepatu. Selain itu KKUB Kramat Jaya dinilai ideal untuk dijadikan objek penelitian karena membawahi 13 UKM yang bergerak di Desa Pabuaran. Penelitian ini dilakukan dalam 4 tahap yang dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2009. Tahap pertama yaitu pengumpulan literatur. Tahap kedua yaitu penyusunan proposal penelitian. Tahap ketiga yaitu pengumpulan data untuk pencapaian penelitian. Sedangkan penelitian tahap keempat yaitu pengolahan data sampai penyelesaian draft penelitian.

3.3 Teknik Pemilihan Responden

Respondennya adalah UKM dan pengurus LKM. Besar ukuran dari UKM adalah 13, dan memilih secara acak UKM yang tidak tersentuh oleh LKM dan 3 orang narasumber ahli. Sedangkan besar ukuran pengurus LKM ditentukan secara insedensial di lokasi penelitian

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data kualitatif yang dihasilkan selama penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

  1. Data hasil pengamatan: tulisan dalam bentuk deskripsi mengenai situasi, kejadian/peristiwa, orang-orang, interaksi dan perilaku yang diamati secara langsung di lapangan, yang disajikan dalam bentuk catatan lapang, saat penulis melakukan pengamatan
  2. Data hasil pembicaraan: kutipan langsung dari pernyataan responden yang menjadi tineliti dalam penelitian ini, mengenai pengalaman, sikap, keyakinan dan pandangan/pemikiran mereka dalam kesempatan wawancara dengan peneliti.
  3. Data tertulis: petikan atau keseluruhan bagian dari dokumen yang berkaitan dengan keberadaan UKM dan LKM yang dikeluarkan oleh badan-badan resmi.

Data primer dikumpulkan dari UKM meliputi karakteristik individu, jenis usaha dan persepsinya terhadap LKM sedangkan dari pengurus LKM terkait dengan profil ke organisasian yaitu pengkategorian LKM, historis pembentukan, dimensi organisasi LKM, pengembangan skema perkreditan, dan unsur-unsur keberlanjutannya. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi pendekatan wawancara individual (indepth interview) telaah mendalam dan diskusi kelompok. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan dan pelaporan yang terkait dengan pengembangan pelayanan jasa keuangan mikro.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan secara berlanjut, berulang, dan terus menerus yang terdiri dari pengumpulan data, analisis data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan. Kemudian data-data tersebut direduksi melalui proses pemilihan dan pengkategorian data-data yang sesuai. Reduksi data bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir strategi pengembangan lembaga keuangan mikro dalam pembangunan ekonomi pedesaan dapat dirancang dengan tepat. Data kuantitatif mengenai penilaian faktor-faktor pengelolaan untuk menentukan arahan strategi pengembangan LKM, baik faktor internal maupun eksternal dianalisis dengan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) untuk memperoleh arahan kebijakan yang tepat dalam pengembangan LKM, khususnya LKM di lokasi penelitian. Sebelum melakukan analisis SWOT, perlu melakukan evaluasi terhadap faktor internal dan faktor eksternal yang berdampak pada kesuksesan atau kegagalan dalam pengembangan LKM. Evaluasi tersebut dalam bentuk matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan External Factor Evaluation (EFE).

Secara umum dikatakan kekuatan, apabila kondisi internal tersebut menjadi pendorong keberhasilan sistem dan kelemahan apabila kondisi internal tersebut menjadi hambatan bagi sistem. Sedangkan peluang, apabila kondisi eksternal menjadi pendorong keberhasilan sistem dan ancaman, apabila kondisi eksternal menjadi hambatan keberhasilan sistem. Semua faktor tersebut ditentukan bobotnya, dimana bobot memperlihatkan tingkat kepentingan faktor tersebut. Jumlah bobot seluruh faktor, baik internal maupun eksternal harus sama dengan 1,0 atau 100persen. Umar (2008) menyatakan pilihan bobot terdiri dari:

  1. 0,20 atau 20 persen : tinggi atau kuat
  2. 0,15 atau 15 persen : di atas rata-rata
  3. 0,10 atau 10 persen : rata-rata
  4. 0,05 atau 5 persen : di bawah rata-rata
  5. 0,00 atau 0 persen : tidak terpengaruhi

Setelah menentukan bobot dari masing-masing faktor, kemudian menentukan rating dari masing-masing faktor tersebut (Lampiran 5) dengan pilihan rating menurut Umar (2008) sebagai berikut:

  1. Rating 4 : responden superior terhadap faktor-faktor tersebut
  2. Rating 3 : responden di atas rata-rata terhadap faktor-faktor tersebut
  3. Rating 2 : responden rata-rata terhadap faktor-faktor tersebut
  4. Rating 1 : responden di bawah rata-rata terhadap faktor-faktor tersebut.

Jika bobot dan rating telah ditentukan, maka data-data tersebut dapat diolah menjadi arahan strategi pengembangan LKM dengan menggunakan analisis SWOT. Matriks SWOT merupakan matching tools yang penting untuk membantu LKM dalam mengembangkan empat tipe strategi, yaitu:

  1. SO Strategies : dimana kekuatan internal sistem digunakan untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar sistem
  2. WO Strategies : bertujuan untuk memperkecil kelemahan internal sistem dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal
  3. ST Strategies : dimana sistem berusaha agar mampu menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal
  4. WT Strategies : merupakan taktik untuk bertahan yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan-kelembahan internal dan menghindari dari ancaman-ancaman lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

ADB. 2000. Finance for the Poor: Microfinance Development Strategy. Manila. Asian Development Bank.

Bintoro, 2003. Peranan Lembaga Keuangan Mikro dalam Penanggulangan Kemiskinan. Bappenas. Jakarta.

Eko, Sutoro (ed). 2005. Manifesto Pembaharuan Desa. APMD Press: Yogyakarta.

Ellis, Frank dan Stephen Biggs.2001. Evolving Themes in Rural Development 1950s-2000s. Development Policy Review, Vol. 19, No. 4: 437-448.

Hamid, E.S. 1986. Rekaman dari Seminar. Dalam Kredit Pedesaan di Indonesia. Mubyarto

dan Edy Suandi Hamid (Eds.). BPFE Yogyakarta.

Hendayana, Rachmat dan Syahrul Bustaman. 2005. Fenomena Lembaga Keuangan Mikro dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Bogor.

Hubies, M. 2004. Modul Pengantar Industri Kecil dan Menengah. Magister Profesional Industri Kecil dan Menengah. Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.

Ledgerwood, Joanna. 1999. Microfinance Handbook. An Institutional and Financial Perspective. Washington DC.: The World Bank.

Nasution, Irfan (ed). 2007. Bank Kaum Miskin: Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan. Marjin Kiri. Jakarta.

Marshus Bun-Yanin. 1995. Industri Pedesaan Menghindari Perangkap Involusi dan Stagnasi Pendapatan. Prisma. No. 8, Tahun XXIV.

Martowijoyo, Sumantoro. 2005. Masa Depan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Pengaturan dan Pengawasan. http://www.indonesiaindonesia.com/f/8669-masa-depan-lembaga-keuangan-mikro-indonesia.

Pangabean, Riana. 2005. Kerjasama Bank, Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Mendukung Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK.

Pantoro, Setyo. 2008. Pendekatan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Implikasinya. Koran-rakyat-online.

Scott, James C. 1981. Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. LP3ES. Jakarta.

Sumodiningarat, Gunawan. 2003. Peranan Lembaga Keuangan Mikro dalam Menanggulangi Kemiskinan Terkait dengan Kebijakan Otonomi Daerah. Artikel Tahun II no. 1 Jurnal Ekonomi Pertanian. www.ekonomirakyat.go.id/co.id.

Syahyuti, 2004. Strategi dan Tantangan dalam Pengembangan Gabungan Petani (GAPOKTAN) Sebagai Kelembagaan Ekonomi di Pedesaan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.

Syukur, M. 2006. Membangun Lembaga Keuangan Mikro Pertanian yang Berkelanjutan: Sebuah Pengalaman Lapang. Warta Prima Tani. Volume 1 no. 1. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.

Umar, H. 1999. Riset Strategi Perusahaan. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Yustika, Ahmad Erani. 2008. Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi. Bayumedia Publishing: Jakarta.

Lampiran 1. Matriks Bobot IFE dan EFE

Bobot IFE

0,20

0,15

0,10

0.05

0,00

Ø KEKUATAN

a) ________________________

b) ________________________

c) ________________________

d) ________________________

Ø KELEMAHAN

a) ________________________

b) ________________________

c) ________________________

d) ________________________

Bobot EFE

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

Ø PELUANG

a) ________________________

b) ________________________

c) ________________________

d) ________________________

Ø ANCAMAN

a) ________________________

b) ________________________

c) ________________________

d) ________________________


Lampiran 2. Matriks Rating IFE dan EFE

Rating IFE

4

3

2

1

Ø KEKUATAN

e) ________________________

f) ________________________

g) ________________________

h) ________________________

Ø KELEMAHAN

e) ________________________

f) ________________________

g) ________________________

h) ________________________

Rating EFE

4

3

2

1

Ø PELUANG

e) ________________________

f) ________________________

g) ________________________

h) ________________________

Ø ANCAMAN

e) ________________________

f) ________________________

g) ________________________

h) ________________________


faktor internal

faktor eksternal

Kekuatan (S)

1.

2.

3.

4.

Kelemahan (W)

1.

2.

3.

4.

Peluang (O)

1.

2.

3.

4.

SO

1.

2.

3.

4.

WO

1.

2.

3.

4.

Ancaman (T)

1.

2.

3.

4.

ST

1.

2.

3.

4

WT

1.

2.

3.

4.


Lampiran 3. Diagram alur penelitian

i34050795-b

Lampiran 5. Panduan Pertanyaan

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

A. Petunjuk

Wawancara mendalam (ideph interview) dilakukan oleh peneliti untuk menggali secara langsung gambaran secara komprehensif berkaitan dengan aspek-aspek kajian. Catatan singkat ditulis dalam ruangan yang kosong di bawah kotak aspek-aspek yang ditanyakan dalam wawancara mendalam untuk dikembangkan menjadi laporan.

B. Wawancara Mendalam

Hari, tanggal :

Lokasi Wawancara :

Nama & Umur Responden :

Profil dan Sejarah Lokasi

a) Administrasi geografis dan topografi

b) Karakteristik Masyarakat

1. Bagaimana kondisi masyarakat berdasarkan agama, suku, pendidikan, kekayaan, dan sosial kemasyarakatannya?

2. Apakah pekerjaan utama masyarakat?

3. Apakah masyarakat masih memegang teguh tradisi atau aturan-aturan tradisional?

c) Sejarah terbentuknya desa

1. Kapankah desa ini didirikan?

2. Siapakah pendiri desa ini?

3. Adakah cerita atau mitos tentang pembentukan desa ini?

d) Perkembangan desa

1. Adakah perubahan yang terjadi tentang penduduk, teknologi, transportasi, dan penerangan? Jika ada, bagaimana prosesnya?

2. Bagaimana sebaran perekonomian Desa Pabuaran?

Sejarah KKUB Kramat Jaya dan Perkembangannya

a) Sejarah KKUB Kramat Jaya

1. Sejak kapan KKUB berdiri?

2. Bagaimana perkembanganannya?

3. Apa dampak yang Anda terima dengan adanya KKUB Kramat Jaya?

4. Apa program kerja yang terakhir di jalankan?

b) Pengelola KKUB

1. Bagaimana Struktur organisasi dalam KKUB?

2. Apakah pengelola KKUB sudah menjalankan fungsinya?

3. Bagaimana perguliran uang selama ini?

4. Kapan Rapat Anggota diadakan? Seberapa sering?

Peranan KKUB dalam pengembangan UKM

1. Bagaimana kronologis terciptanya UKM?

2. Apa kontribusi KKUB dalam UKM anda?

3. Apakah ada aturan-aturan yang di buat KKUB dalam memberi pinjaman ke UKM?

4. Bagaimana hubungan anda dengan UKM lainnya?

5. Apa yang anda harapkan dari KKUB ke depan nya?

Hubungan KKUB dengan Pihak Luar

1. Apakah KKUB menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintahan desa?

2. Apakah KKUB menjalin kerjasama yang baik dengan Dinas Koperasi?

3. Apakah KKUB menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat?

4. Apa kontribusi KKUB terhadap masyarakat Desa Pabuaran?


Lampiran 4. Teknik Pengumpulan Data

no

Tujuan Penelitian

Aspek Kajian

Sumber data

Metode pengumpulan data

1.

Gambaran umum desa Pabuaran, peta ekonomi, dan sejarah terbentuknya KKUB Kramat Jaya

· Sejarah dan perkembangan desa

· Peta perekonomian desa Pabuaran

· Sejarah terbentuknya KKUB Kramat Jaya

· Data sekunder: kantor desa Pabuaran dan Dinas Koperasi PemKab

· Data primer: aparat desa, warga masyarakat dan anggota KKUB Kramat Jaya

· Studi literatur

· Pengamatan

· wawancara

2.

Menganalisis kebutuhan dasar UKM

· kondisi UKM yang ada di desa Pabuaran

· potensi UKM di desa Pabuaran

· kendala yang dihadapi

· Data primer: didapat dari kepala UKM di desa Pabuaran

· Wawancara mendalam

· observasi

· FGD

3.

Mengetahui Peranan LKM di desa Pabuaran

· Kontribusi bagi desa Pabuaran dalam bidang ekonomi

· Koordinasi dengan aparat desa

· Data primer:

Didapat dari kepala desa Pa buaran, masyarakat setempat dan UKM

· Pengamatan

· Wawancara

· FGD

4.

Strategi pengembangan

· Faktor internal dalam sistem

· Faktor eksternal di luar sistem

· Data primer:

Dari anggota LKM, UKM, aparat desa dan dinas koperasi PemKab, narasumber ahli

· Wawancara mendalam


[1] Data Badan Pusat Statistik yang diakses melalui http://www.endonesia.com/mod.php?=publisher&op=viewarticle&cid=5&artid=1424 diakses pada tanggal 19 Maret 2009

Posted in Bogor, ekonomi, Jawa Barat, keuangan mikro | Dengan kaitkata: , , , , , , , | Leave a Comment »

Pengembangan Kelembagaan Multistakeholder untuk Program Corporate Social Responsibility pada Chevron Geothermal Salak Ltd. (Studi Kasus Program Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat)

Posted by kolokium kpm ipb pada 22 April 2009

MAKALAH KOLOKIUM

Nama Pemrasaran/NRP : Lussi Susanti/ I34050675

Departemen : Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

Pembahas 1 : Agustina Nurhaeni/I34051365

Dosen Pembimbing : Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS/ NIP 131284865

Judul Rencana Penelitian : Pengembangan Kelembagaan Multistakeholder untuk Program Corporate Social Responsibility pada Chevron Geothermal Salak Ltd. (Studi Kasus Program Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.)

Tanggal dan Waktu : 21 April 2009/ 11.00-12.00 WIB

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu stakeholder pembangunan negara, perusahaan di Indonesia melakukan kegiatan terencana untuk sampai kepada tujuan khusus maupun tujuan umum yang telah mereka tentukan. Dalam pencapaian tujuan tersebut, tentunya melewati berbagai proses pelaksanaan kegiatan dimana tidak hanya mengikutsertakan satu pihak saja (dalam hal ini perusahaan itu sendiri), tetapi juga secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan pihak luar. Pihak luar tersebut misalnya pemerintah, negara asing, masyarakat dan lembaga-lembaga sosial. Tak lepas dari pihak luar tersebut, maka perusahaan-perusahaan banyak melakukan kerjasama dengan pihak yang mendukung pada pencapaian tujuan, khususnya menyangkut kepentingan perusahaan.

Kerjasama diantara para stakeholder ini biasa disebut dengan kerjasama multi pihak atau kerjasama multistakeholder. Kerjasama ini juga mulai dipergunakan untuk menjalankan program CSR yang dilakukan oleh perusahaan baik swasta maupun pemerintah. Pasal 74 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebuah perusahan berkewajiban melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR). Pasal tersebut juga mencantumkan bahwa “perseroan yang menjalankan kegiatan/usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya: (Susanto, 2007). Corporate Social Responsibility (CSR) bukan lagi sekedar kewajiban perusahaan, tetapi menjadi sebuah strategi yang dikembangkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan begitu banyak upaya, waktu, dan dana yang dikeluarkan untuk kegiatan seperti community development. Pemberian dana bantuan kepada masyarakat sekitar perusahaan, yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam jumlah yang tidak sedikit, yang sering dilabelkan dengan nama program community development yang dijadikan indikator bahwa perusahaan telah melaksanakan tanggung jawabnya (Alizar, dkk, 2006).

Chevron Geothermal Salak Ltd. (CGS) merupakan perusahaan pertambangan yang bergerak dalam bidang pertambangan gas alam dengan memanfaatkan panas yang terkandung didalam perut bumi (Geothermal Energy). Keberlangsungan perusahaan ini tidak terlepas dari kewajibannya untuk membayar pajak dan melakukan CSR (Corporate Social Responsibility) yang dalam prosesnya diurusi oleh bagian eksternal perusahaan atau yang biasa disebut kehumasan yang berhubungan dengan pihak-pihak luar perusahaan. CSR CGS lebih disebut sebagai Community Engagement (CE) daripada Community Development/Corporate Social Responsibility karena konsep CE lebih bersifat luas dengan memadu padankan konsep-konsep yang terdapat pada pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi dengan pihak lain, tidak hanya sekedar memberdayakan masyarakat saja tetapi melihat keberlangsungan dan keterlibatan aktif berbagai pihak dalam menjalankan prosesnya. CE yang dilakukan CGS berdasar pada 3 aspek yaitu; Pendidikan, Kesehatan, Komunikasi dan berfokus di tiga kecamatan sekitar wilayah kerja yaitu; Kalapanunggal, Kabandungan dan Pamijahan (Annual Report CGS, 2007).

Program CE yang dilakukan oleh CGS pada bidang Ekonomi berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar (masyarakat lokal). Dalam hal ini CGS mulai mengembangkan kelembagaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UKM melalui kerjasama dengan pemerintah, PNM (Permodalan Nasional Madani) dan Baitulmal Muamalat (BMM). Program pengembangan UKM yang diprakarsai oleh CGS ini telah dilaksanakan dan di fokuskan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kalapanunggal dan Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Laporan Tahunan CGS pada tahun 2007, yang telah CGS lakukan dalam aspek ekonomi adalah menawarkan kursus-kursus pada pertanian, perikanan, dan home industry dengan menyediakan bantuan dalam menjalankan usaha serta menawarkan program pendampingan dalam pelaksanaan UKM.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apa yang melatarbelakangi program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah yang merupakan salah satu bentuk Community Engagement (CSR) dari CGS dan seberapa jauh peran CGS dalam program ini?

2. Bagaimana dampak pengembangan UKM yang dijalankan oleh CGS bagi perekonomian masyarakat lokal?

3. Bagaimana strategi pengembangan UKM agar dapat berkelanjutan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui latar belakang program pengembangan UKM yang dilakukan oleh CGS sebagai salah satu bentuk CE dalam aspek ekonomi serta mengetahui sejauh mana peran CGS dalam program tersebut.

2. Mengetahui dampak pengembangan UKM yang dijalankan oleh CGS bagi masyarakat lokal.

3. Menganalisis strategi pengembangan UKM yang dapat berkelanjutan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bentuk CSR yang dilakukan oleh perusahaan swasta. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur penelitian mengenai pengembangan kelembagaan UKM yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk CSRnya bagi para akademisi dan peneliti, khususnya akademisi dan peneliti bidang sosial ekonomi kelembagaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan evaluasi dan pertimbangan bagi pihak perusahaan dalam mengembangkan UKM agar lebih berkelanjutan nantinya.

BAB II

PENDEKATAN TEORITIS

2.1.1 Konsep Corporate Social Responsiblity

Pada dasarnya CSR merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial yang berkembang sebagai wujud dari sebuah good corporate governence. Pada sisi ini, CSR dilihat sebagai aplikasi dari keberadaan korporat sebagai salah satu elemen sosial (corporate citizenship) yang merupakan bagian dari etika bisnis. Dalam hal ini, pelaksanaan CSR mengacu pada konsep yang lebih luas dan global. Corporate social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) merupakan suatu komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya masyarakat disekelilingnya dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan (Budimanta, 2002).

2.1.2 Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

2.1.2.1 Definisi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Ada dua definisi usaha kecil yang dikenal di Indonesia. Pertama, definisi usaha kecil menurut Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 1 milyar dan memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak Rp 200 juta (Sudisman & Sari, 1996:5). Kedua, menurut kategori Badan Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu: (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; dan (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih (BPS, 1999: 250)[1].

2.1.2.3 Kebijakan dan Strategi Pengembangan UKM

Sejalan dengan perkembangan dalam era globalisasi dan tuntutan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, masalah krusial yang juga banyak dikeluhkan belakangan ini oleh para pelaku binis tanpa kecuali UKM munculnya berbagai hambatan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan baru, khususnya di daerah. Peraturan-peraturan daerah ini sering tidak atau kurang memberikan ruang bagi UKM untuk berkembang. Dalam implementasinya, birokrasi administrasi yang berbelit-belit dan penegakan hukum yang kurang tegas menjadi tantangan yang terus harus kita atasi ke depan. Berangkat dari berbagai masalah, tantangan dan hambatan tersebut di atas, maka dalam pengembangan koperasi dan UKM, pemerintah telah menetapkan arah kebijakannya, yaitu: 1) Mengembangkan UKM, 2) Memperkuat Kelembagaan, 3) Memperluas basis dan kesempatan berusaha, 4) Mengembankan UKM sebagai produsen, dan 5) Membangun Koperasi

2.1.3 Kelembagaan Multistakeholder

2.1.3.1 Definisi Kelembagaan

Kelembagaan umumnya banyak dibahas dalam sosiologi, antropologi , hukum dan politik, organisasi dan manajemen, psikologi maupun ilmu lingkungan yang kemudian berkembang ke dalam ilmu ekonomi karena kini mulai banyak ekonom berkesimpulan bahwa kegagalan pembangunan ekonomi umumnya karena kegagalan kelembagaan. Dalam bidang sosiologi dan antropologi kelembagaan banyak ditekankan pada norma, tingkah laku dan adat istiadat. Dalam bidang ilmu politik kelembagaan banyak ditekankan pada aturan main (the rules) dan kegiatan kolektif (collective action) untuk kepentingan bersama atau umum (public). Ilmu psikologi melihat kelembagaan dari sudut tingkah laku manusia (behaviour). Ilmu hukum menegaskan pentingnya kelembagaan dari sudut hukum, aturan dan penegakan hukum serta instrumen dan proses litigasinya. Pendekatan ilmu biologi, ekologi atau lingkungan melihat institusi dari sudut analisis sistem lingkungan (ecosystem) atau sistem produksi dengan menekankan struktur dan fungsi sistem produksi atau sistem lingkungan kemudian dapat dianalisis keluaran serta kinerja dari sistem tersebut dalam beberapa karakteristik atau kinerja (system performance atau system properties) seperti produktivitas, stabilitas, sustainabilitas, penyebaran dan kemerataanya (Tonny, dkk, 2003). Arturo Israel dalam bukunya yang berjudul Pengembangan kelembagaan “Pengalaman Proyek-Proyek bank Dunia” mengungkapkan bahwa konsep umum mengenai lembaga meliputi apa yang ada pada tingkat lokal atau masyarakat, unit manajemen proyek, badan para status, departemen-departemen di pemerintah pusat dan sebagainya. Sebuah lembaga dapat merupakan milik negara atau sektor swasta dan juga bisa mengacu pada fungsi-fungsi administrasi pemerintah.

2.1.3.2 Definisi Stakeholders

Stakeholders dalam sebuah perusahaan dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah karyawan, pelanggan, konsumen, pemasok, masyarakat, dan lingkungan sekitar serta masyarakat sebagai regulator. Wheelen dan Hunger dalam Wibisono (2007) mendefinisikan stakeholders sebagai pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok-kelompok tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan. Rhenald Kasali dalam Wibisono (2007) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan para pihak adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Stakeholders merupakan para individu, kelompok, komunitas atau masyarakat, organisasi, asosiasi atau pengusaha yang mana kepentingan mereka dipengaruhi, baik secara negatif atau positif, oleh sebuah atau beberapa usulan dan/atau kegiatan beserta konsekuensinya (Alizar dkk, 2006). Stakeholders bisa berarti pula setiap orang yang mempertaruhkan hidupnya pada perusahaan memiliki prioritas stakeholders yang berbeda.

2.1.3.3 Konsep Kelembagaan Kolaboratif/Multistakeholder

Tadjudin (2000) mendefinisikan kolaborasi sebagai suatu tindakan yang diambil oleh semua pihak yang berkonflik untuk menghasilkan tindakan yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Tindakan kolaborasi ini dilakukan melalui proses klarifikasi perbedaan dan bukan sekedar mengakomodasikan kepentingan. Kolaborasi merupakan tindakan “menang-menang”. Tindakan kolaborasi itu lazimnya dilakukan pada kondisi yang tidak memungkinkan untuk berkompetisi, karena kompetisi akan lebih merugikan pihak yang terlibat, dan intensitas konfliknya sudah mencapai tahap yang tidak mungkin diabaikan.

2.1.4 Kolaborasi Multistakeholder dan Keberlanjutan Corporate Social Responsibility

Pelibatan stakeholder adalah sebuah alat/instrumen yang bernilai untuk mengelola peluang/resiko yang akan juga menghindari atau meminimalisir biaya dan optimalisasi penciptaan nilai. Para pengusaha beserta stakeholdernya mengakui bahwa isu-isu kekinian yang semakin kompleks tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan melibatkan satu orang atau satu aktor saja. Dibutuhkan upaya koordinasi dan komunikasi dengan beragam stakeholders dalam memberikan kontribusi untuk menyelesaikan permasalahan dengan inovatif dan berkelanjutan. Pelibatan stakehlder yang efektif menyediakan kesempatan untuk mengelola tantangan-tantangan tersebut untuk menemukan solusi inovatif dan menciptakan nilai tambah bagi siapa saja yang terlibat.

Kelembagaan Multistakeholder dalam CSR

Zainal dalam bukunya yang berjudul “Hand Book: Corporate Social Responsibility” menyebutkan bahwa prakarsa MSH-CSR adalah sebuah prakarsa dengan memakai metode kelembagaan multistakeholder, yang menghimpun para ahli, pemerhati dan aktor pembangunan kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat dalam mewujudkan praktik-praktik terbaik dan berkelanjutan dari program-program pembangunan komunitas, dan pemberdayaan masyarakat. Visi dari kelembagaan ini adalah ,mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Misi kelembagaan ini antara lain; (1) mendukung prakarsa-prakarsa Corporate Social Responsibility yang berkelanjutan, (2) mendukung prakarsa-prakarsa pembangunan oleh pemerintah daerah yang berkelanjutan, dan (3) mendukung prakarsa-prakarsa pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pola pengelolaan program CSR oleh perusahaan besar sangat tergantung pada kemampuan internal perusahaan. Ada perusahaan yang memiliki dukungan sumberdaya manusia cukup sehingga Devisi/Unit pengelola CSR yang dibentuk bisa langsung menangani kegiatan yang akan dilakukan. Namun, tidak jarang juga mengingat keterbatasan kemampuannya dalam memberikan pendampingan kepada UKM, Devisi/Unit pengelola CSR dapat bekerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, LSM dan lembaga lainnya. dalam hal ini Chevron Geothermal Salak Ltd (CGS) selaku perusahaan swasta besar yang bergerak dalam bidang pertambangan mempunyai kewajiban sosial (CSR/ biasa disebut CE) kepada masyarakat sekitar wilayah kerja. Dalam menjalankan Community Engagement (CE) CGS mempunyai divisi khusus untuk menangani program ini yaitu divisi eksternal atau kehumasan. Dalam program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang merupakan salah satu proram CE dari CGS, pihak CGS dapat saja menjalankan CSR ini dari pihaknya saja, atau dapat pula berkolaborasi dengan pihak lain seperti pemerintah, NGO (Non Govermental Organization), ataupun lembaga lain yang terkait dengan program ini. Bantuan yang diberikan untuk UKM ini dapat berupa Community Development (Pelatihan, pendampingan, pengawasan), bantuan modal, bantuan kredit, peningkatan kapasitas UKM ataupun promosi produk dari UKM itu sendiri. Dari semua bantuan yang diberikan tentunya akan memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat lokal yang terlibat dalam pengembangan UKM ini.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

i34050675

2.3 Hipotesis Pengarah

  1. Chevron Geothermal Salak Ltd. (CGS) mengimplementasikan CSR dalam kegiatan bisnisnya, dimana CSR tersebut biasa disebut dengan Community Engagement (CE) tersebut terfokus pada tiga bidang, yaitu; ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Mekanisme program tersebut adalah dengan mengandeng konsep-konsep pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diduga dengan menggandengkan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat program-program CE yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini CGS mengembangkan UKM atas dasar kebutuhan masyarakat yang terlibat program.
  2. Keterlibatan pihak-pihak eksternal (pihak di luar CGS) dalam program pengembangan UKM yang ada (masyarakat, pemerintah, dan NGO) diduga dapat melancarkan jalannya program ini dan diharapkan dapat membuat program ini berkelanjutan (sustainable).
  3. Program pengembangan UKM yang berkelanjutan ini diduga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat melalui peningkatan perkonomian masyarakat.
  4. Diduga bahwa pelaksanaan CSR khususnya dalam program UKM cenderung bersifat top down sehingga kelembagaan yang ada hanya berbasis program saja. Salah satunya adalah dalam kelembagaan multistakeholder yang terdapat dalam program pengembangan UKM ini.

2.4 Definisi Konseptual

  • Chevron Geothermal Salak Ltd merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan gas bumi yang kemudian dipergunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Perusahaan ini terletak di Gunung Salak, Jawa Barat.
  • Pihak yang terlibat merupakan semua pihak yang berpartisipasi dan berperan dalam pengembangan UKM seperti pemerintah setempat, NGO (non governmental organization), lembaga lain yang terlibat (perguruan tinggi, LSM, dan lain-lain).
  • Bantuan yang diberikan dapat berupa Community Development yang dalam hal ini dapat berupa pelatihan, pendampingan, maupun pengawasan selama pengembangan UKM ini, dapat juga berupa peningkatan kapasitas UKM, bantuan modal, ataupun bantuan kredit.
  • UKM adalah usaha informal yang kapasitasnya berupa home industry biasa dijalankan oleh masyarakat kecil dan belum mempunyai badan hukum.
  • Perekonomian masyarakat lokal dapat digambarkan dengan jumlah pendapatan masyarakat, apakah ada peningkatan sebelum dan sesudah adanya pengembangan UKM.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan pendekatan kualitatif mampu memberikan pemahaman secara mendalam tentang suatu realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam program CE Chevron Geothermal Salak Ltd, karena menekankan pada proses-proses dan makna-makna yang tidak diuji atau diukur secara ketat dari segi uji variabel terkait kuantitas, intensitas, atau frekuensi (Denzin dan Lincoln, 1994). Dalam pendekatan kualitatif ini penulis akan menggunakan strategi studi kasus, dengan pertimbangan bahwa penelitian ini memberikan peluang yang sangat kecil bagi peneliti untuk mengontrol gejala atau peristiwa sosial yang diteliti, disamping penelitian yang dilakukan adalah menyangkut peristiwa atau gejala kontemporer dalam kehidupan yang riil (Yin, 1996).

Baedhowi (2001) menyatakan pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, menginterpretasikan suatu kasus (case) dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Melalui strategi studi kasus, peneliti akan berusaha menemukan realita sosial secara holistik mengenai Program pengembangan UKM yang dilakukan oleh perusahaan, peran dari para stakeholder yang terlibat dalam program ini, serta dampak dari adanya pengembangan UKM ini terhadap perekonomian masyarakat. Diharapkan dengan strategi tersebut, peneliti dapat lebih mudah untuk memahami permasalahan penelitian secara lebih mendalam dan menyeluruh. Strategi studi kasus yang dipilih adalah studi kasus instrumental, yaitu studi kasus yang dilakukan peneliti karena peneliti ingin mengkaji atas suatu kasus khusus untuk memperoleh wawasan atas suatu isu atau sebagai pendukung atau instrumen untuk membantu peneliti dalam memahami konsep CSR (disebut juga CE/Community Engagement oleh CGS) yang dijalankan oleh CGS.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Chevron Geothermal Salak Ltd. (CGS) yang berlokasi di Gunung Salak Jawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (purposive). Sebelum menentukan tempat penelitian, peneliti telah melakukan observasi selama melakukan On Job Training (Kuliah Kerja Profesi) pada bulan Asgustus-September 2008, melakukan penelusuran kepustakaan majalah, surat kabar, internet dan informasi dari beberapa narasumber yang mengetahui keadaan/kondisi lapangan. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2009. Penelitian ini mencakup waktu semenjak penulis intensif berada dilapangan hingga pengolahan data.

3.3 Penentuan Responden dan Informan

Responden adalah pihak yang memeberi keterangan mengenai diri dan keluarganya. Sedangkan informan merupakan pihak yang memberikan keterangan tentang pihak lain dan lingkungannya. Informan inilah yang kemudian membantu peneliti untuk memilih responden yang valid atau keterangan tambahan tentang topik kajian. Responden yang dipilih oleh peneliti adalah penduduk Kecamatan Kabandungan dan Kalapanunggal yang terlibat dalam kelembagaan Usaha Kecil dan Menegah (UKM) yang dibentuk oleh CGS. Sedangkan informan adalah pihak CGS selaku pemberi informasi mengenai program pengembangan UKM sebagai bentuk CE perusahaannya. Pemilihan subyek tineliti (responden) dipilih secara purposive (sengaja) berdasarkan data yang diperoleh dari pihak informan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah metode triangulasi, yaitu, metode yang terdiri atas; Observasi, Dokumentasi dan Komunikasi (wawancara dengan menggunakan panduan pertanyaan) kepada para stakeholder yang terkait dengan program Pengembangan UKM dari CGS yang dilakukan di Kecamatan Kabandungan dan Kalapanunggal. Ditunjang pula dengan kegiatan studi literatur pada berbagai pustaka yang dapat dijadikan referensi.

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data primer dan data sekunder yang berguna dalam menjawab pertanyaan penelitian. Data primer diperoleh dari subyek tineliti yang terdiri dari informan dan responden melalui wawancara mendalam yang kemudian akan dituangkan ke dalam catatan harian. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui informasi tertulis, data-data dan literatur-literatur yang mendukung kelengkapan informasi mengenai lokasi penelitian. Data ini meliputi data profil CGS, kegiatan-kegiatan CE yang dilakukan oleh CGS, pihak-pihak (stakeholders) yang terlibat dalam program CE tersebut dan peran-peran dari pihak-pihak (stakeholders) yang terlibat. Selain itu, diperoleh juga informasi melalui literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini yang meliputi buku-buku mengenai konsep Corporate Social Responsibility (CSR), Multistakeholder Collaborative, pengembangan kelembagaan, Usaha Kecil dan Menengeh (UKM) dan literatur-literatur lainnya yang terkait. Adapun tahap-tahap yang akan dilakukan dalam pengambilan data yaitu penelusuran kepustakaan melalui buku, artikel, dan internet terkait dengan kajian penelitian, kemudian wawancara mendalam kepada divisi eksternal perusahaan, pelaksana program, serta pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam program pengembangan UKM ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam kurun waktu yang bersamaan dengan proses pengumpulan data dilapangan, peneliti juga menganalisis data tersebut. Data-data yang didapat kemudian direduksi dengan tujuan menajamkan, menggolongkan, mengeliminasi yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga mendapatkan kesimpulan akhir. Reduksi mempunyai makna peringkasan data, penelusuran tema, pembuatan gugus-gugus, pembuatan partisi dan penulisan memo. Penyusunan gugus ini pun masih terdapat kemungkinan untuk menambah kolom mapun baris lagi guna menguji kesimpulan awal yang telah diambil dalam penyusunan usulan observasi lapang. Hal ini karena anlisis data kualitatif merupakan analisis yang terus berlanjut, berulang dan terus menerus (sitorus, 1998). Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk teks naratif maupun matriks yang akan mengulas mengenai identifikasi kelembagaan UKM yang ada, pihak-pihak apa saja yang terlibat, potensi apa saja yang ada di masyarakat, bagaimana peran dari pihak-pihak yang terlibat dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian masyarakat lokal.

Data hasil wawancara ini kemudian akan dikuantifikasi untuk mendapatkan data kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk mengkaji sarana dan prasarana yang ada dalam pengembangan UKM selain itu juga digunakan untuk mempelajari potensi sumberdaya yang ada di masyarakat serta bentuk-bentuk UKM yang dikembangkan di masyarakat. Berdasarkan hasil pengumpulan data tersebut, dilakukan interpretasi dan generalisasi potensi sumberdaya yang ada di masyarakat serta bentuk-bentuk UKM yang dikembangkan di masyarakat. Analisis ini difokuskan kepada beberapa hal yaitu, kelembagaan, sarana dan prasarana, kesiapan masyarakat dalam mengembangkan UKM yang ada, serta dampak pengembangan UKM ini terhadap perekonomian masyarakat lokal.

Matriks EFE dan IFE

Matriks EFE (external factor evaluation), digunakan untuk pengambilan keputusan dalam meringkas dan mengevaluasi semua informasi lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman, sedangkan matriks IFE (internal factor evaluation) digunakan untuk meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama yang dihadapi oleh sistem (David, 1998). Matriks ini digunakan untuk melihat kegagalan dan kesuksesan selama program pengembangan UKM. Semua faktor ditentukan bobotnya, dimana bobot memperlihatkan tingkat kepentingan faktor tersebut (lampiran 5). Jumlah bobot seluruh faktor, baik internal maupun eksternal harus sama dengan 1,0 atau 100%. Umar (2008) menyatakan pilihan bobot terdiri dari:

  • 0,20 atau 20% : tinggi atau kuat
  • 0,15 atau 15% : di atas rata-rata
  • 0,10 atau 10% : rata-rata
  • 0,05 atau 5% : di bawah rata-rata
  • 0,00 atau 0% : tidak terpengaruhi

Setelah menentukan bobot dari masing-masing faktor, kemudian menentukan rating dari masing-masing faktor tersebut (Lampiran…) dengan pilihan rating menurut Umar (2008) sebagai berikut:

  • Rating 4 : responden superior terhadap faktor-faktor tersebut
  • Rating 3 : responden di atas rata-rata terhadap faktor-faktor tersebut
  • Rating 2 : responden rata-rata terhadap faktor-faktor tersebut
  • Rating 1 : responden di bawah rata-rata terhadap faktor-faktor tersebut.

Jika bobot dan rating telah ditentukan, maka data-data tersebut dapat diolah menjadi arahan strategi pengembangan UKM dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats).

Analisis Matriks SWOT

Hasil dari analisis pada tabel EFE dan IFE kemudian dilanjutkan dengan menggunakan analisis SWOT. Dalam matriks SWOT (lampiran 5) alternatif formulasi strategi dilakukan dengan melakukan perbandingan berpasangan. Perbandingan ini merupakan suatu teknik yang membandingkan suatu komponen dengan komponen lain dalam satu kategori yang sama. Matriks SWOT membantu dalam melakukan perbandingan berpasangan antara Strenghts (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (ancaman). Dari matriks SWOT ini dapat dikembangkan empat alternatif strategi, yaitu:

  1. Strategi SO (Strength-Opportunities), yaitu dengan kekuatan yang ada dipegunakan untuk memanfaatkan peluang dalam pengembangan UKM.
  2. Strategi ST (Strength-Threats), yaitu kekuatan yang ada digunakan untuk mengatasi ancaman terhadap pengembangan UKM.
  3. Strategi WO (Weaknesses-Opportunities), yaitu peluang yang dimiliki dipergunakan untuk mengatasi kelemahan dalam rangka pengembangan UKM.
  4. Strategi WT (Weaknesses-Threats), yaitu upaya untuk meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman dalam rangka pengembangan UKM.

Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)

Setelah melakukan analisis SWOT, tahap selanjutnya adalah menyusun daftar rangking/urutan strategis yang harus diprioritaskan dengan menggunakan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). QSPM merupakan alat yang memungkinkan untuk mengevaluasi strategi alternatif secara objektif berdasarkan faktor-faktor kunci eksternal dan internal. Data yang ada dimasukkan dalam tabel yang telah dipersiapkan dan selanjutnya dianalisa. Selanjutnya untuk menentukan strategi yang paling sesuai maka akan dilanjutkan dengan menggunakan Tabel Analisis Strategi (lampiran 6) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Daftarkan peluang/ancaman kunci eksternal dan kekuatan/kelemahan internal dalam kolom kiri QSPM.
  2. Berikan nilai/bobot untuk setiap faktor (sama dengan nilai yang tertera pada tabel EFE dan IFE).
  3. Memeriksa (pencocokan) matriks dan mengidentifikasi strategi alternatif yang harus dipertimbangkan untuk ditetapkan.
  4. Menetapkan nilai daya tarik, yaitu 1= tidak menarik, 2=sedikit menarik, 3=cukup menarik, 4=amat menarik.
  5. Menhitung total nilai daya tarik, yang merupakan hasil perkalian bobot dengan nilai daya tarik dalam setiap baris. Semakin tinggi total nilai daya tarik semakin menarik strategi tersebut.
  6. Menghitung jumlah total nilai daya tarik. Menunjukkan total nilai daya tarik dalam setiap kolom strategi QSPM, jumlah ini menunjukkan strategi mana yang paling menarik dalam setiap set strategi. Semakin tinggi nilai daya tarik menunjukkan strategi itu semakin menarik.

DAFTAR PUSTAKA

Alizar, M. Alizar. 2006. HAND BOOK: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR): Penerapan Prakarsa Multistakeholder dalam Mendukung Penerapan CSR yang Berkelanjutan pada Industri Minyak dan Gas Bumi.

Arturo Israel. 1992. Pegembangan Kelembagaan: Pengalaman Proyek-Proyek Bank Dunia. LP3ES.

Baedhowi. 2001. Studi Kasus dalam Teori dan Paradigma Penelitian Sosial oleh Salim, Agus (ed.). Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

Budimanta, Arif, Adi Prasetijo, dan Bambang Rudito. 2004. Corporate Social Responsibility ”Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia”. ICSD.

Denzin, NK dan YS Lincoln (eds). 2000. Handbook of Qualitative Research (Second Edition), Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publication.

Dipta, I Wayan. 2008. Strategi Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Infokop Volume 16.

Djogo, Tony, Sunaryo, Didik Suharjito, dkk. 2003. Kelembagaan dan Kebijakan dalam Agroforestry. World Agroforestry Centre (ICRAF) Bogor.

Kuncoro, JeDe. 2007. From Competiting to Collaborating. PT Gramedia Pustaka Utama.

Kuncoro, Mudrjad. 2008. Pebiayaan Usaha Kecil dalam Economic Review No. 211.

Nursahid, Fajar. 2006. Tanggung jawab sosial BUMN “Analisis terhadap Model Kedermawanan Sosial PT Krakatau Steel, PT Pertamina dan PT Telekomunikasi Indonesia”. Penerbit Piramedia, Depok.

Perusahaan Geothermal Indonesia. 2007. Community Engagement Report 2007. Indonesia: Perusahaan Geothermal Indonesia.

Puspitasari, Anandita. 2006. Ananlisis Program Pengembangan Masyarakat Berdasar Perspektif Gender (Studi Kasus Mengenai PT Astra Internasional Tbk di Kawasan Industri Sunter Dua, Jakarta Utara). Skripsi. Bogor : Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Shahyuti. 2003. Model Kelembagaan Penunjang Pengembangan Pertanian di Lahan Lebak. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.

Sitorus, M. T. Felix. 1998. Penelitian Kualitatif Suatu perkenalan. Kelompok Dokumentasi ilmu Sosial untuk Laboratorium Sosiologi, Antropolog dan Kependudukan. Bogor : Institut Pertanian Bogor.

Subagio, Amin. Pengembangan Kelembagaan Pangan Masyarakat dalam Pemantapan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Damparan, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah). Tesis. Bogor: Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.

Susanto, A. B. 2007. Corporate Social Responsibility : A Strategic Management Approch. Jakarta : The Jakarta Consulting Group.

Umar, Husein. 2008. Strategic Management in Action: Konsep, Teori, dan Teknik Menganalisis Manajemen Strategis Strategic Business Unit Berdasarkan Konsep Michael R. Porter, Fred R. David, danWheelen-Hunger. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka

Tadjudin, Djuhendi. 2000. Manajemen Kolaborasi. Penerbit Pustaka Latin, Bogor. Sumber Gagasan Manajemen Kolaboratif.

Wibisono, Yusuf. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR “Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility. Gresik: Fascho Publishing.

Yin, R. 1996. Studi Kasus: Desain dan Metode. Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Zainal, Rabin Ibnu. 2006. Best Practices: Corporate Social Responsibility (CSR) Sebuah Pengalaman Membangun Multistakeholder Engagement bagi Penerapan CSR di Kabupaten Muba, Sumatera Selatan. Palembang: Fakultas Ekonomi unsri didukung oleh Partnership For Governence Reform in Indonesia, Uni Eropa, dan P3EMFE Unsri.

Zainal, Rabin Ibnu, Hayatuddin, dan Aldi M. Alizar. 2006. Handbook: Corporate Social Responsibility (CSR); Penerapan Prakarsa Multi-Stakeholder dalam Mendukung Penerapan CSR yang Berkelanjutan pada Industri Minyak dan Gas Bumi. Palembang: Fakultas Ekonomi unsri didukung oleh Partnership For Governence Reform in Indonesia, Uni Eropa, dan P3EMFE Unsri.


Lampiran 1

Lampiran 1. Jadwal Penelitian

KEGIATAN

LOKASI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

I. Proposal dan Kolokium

1. Menyusun Draft dan Revisi

Kampus IPB

2. Konsultai Proposal

Kampus IPB

3. Orientasi lapang

CGS

4. Kolokium

Kampus IPB

II. Studi lapang

1. Pengumpulan Data

CGS

2. Analisis Data

CGS

III. Penulisan laporan

1. Analisis Lanjutan

Kampus IPB

2. Penyusunan Draft dan Revisi

Kampus IPB

3. Konsultasi Laporan

Kampus IPB

IV. Ujian Skripsi

1. Sidang

Kampus IPB

2. Perbaikan Skripsi

Kampus IPB


Lampiran 2

Tabel IFE

Internal Faktor

Bobot

Rating

Total Skor

Kekuatan

1.

2.

Kelemahan

1.

2.

Tabel EFE

Eksternal Faktor

Bobot

Rating

Total Skor

Kekuatan

1.

2.

Kelemahan

1.

2.

Matriks Analisis SWOT

Faktor Internal

Faktor Eksternal

Kekuatan (S)

1.

2.

Kelemahan (W)

1.

2.

Peluang (O)

1.

2.

Strategi SO

1.

2.

Strategi WO

1.

2.

Ancaman (T)

1.

2.

Strategi ST

1.

2.

Stratego WT

1.

2.

Matriks QSPM

Faktor-Faktor Kunci Sukses

Bobot

Analisis strategi

Strategi 1

Strategi 2

Strategi 3

NDT

TNDT

NDT

TNDT

NDT

TNDT

PELUANG

ANCAMAN

KEKUATAN

KELEMAHAN

JUMLAH TOTAL NILAI DAYA TARIK:

Keterangan: NDT (Nilai Daya Tarik), TNDT (Total Nilai Daya Tarik)


Lampiran 3

Teknik Pengumpulan Data dan Kebutuhan Data bagi penelitian

Rumusan Masalah

Data yang Diperlukan

Sumber Data

Teknik Pengumpulan Data

1. Latar belakang CGS mengembangkan UKM sebagai bentuk program CSR nya dan sejauh mana peran CGS dalam program ini.

· Bentuk-bentuk program CSR yang dijalankan oleh perusahaan

· Strategi yang dijalankan oleh perusahaan dalam melakukan program pengembangan masyarakat untuk mewujudkan tanggung jawab sosialnya/CSR

· Kebijakan perusahaan terhadap CSR

· Faktor yang mempengaruhi dibuatnya program UKM sebagai salah satu bentuk CSR perusahaan

· Konsep pengembangan UKM yang dilakukan oleh CGS

Data Primer

· Ketua Divisi Eksternal CGS

· Staf Divisi Eksternal CGS

· Masyarakat (pihak yang terlibat program pengembangan UKM)

Data Sekunder

· Laporan Tahunan CSR CGS

· Data jumlah dan jenis penghargaan CGS atas penerapan CSR

· Dokumentasi kegiatan CSR

· Regulasi atau aturan atau kebijakan perusahaan tentang CSR.

· Peraturan pemerintah tehadap penerapan CSR bagi perusahaan.

· Dokumentasi program pengembangan UKM yang telah dilakukan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah No 1, yaitu :

· Wawancara mendalam

· Analisis data sekunder dari arsip dan/atau dokumen CGS.

2. Dampak pengembangan UKM bagi perekonomian masyarakat lokal.

· Lembaga-lembaga yang terlibat dalam program CSR diluar pihak/lembaga perusahaan.

· Masyarakat yang terlibat dalam UKM

· Badan LKM (jika terlibat)

Data Primer

· Divisi Eksternal CGS

· LKM (jika terlibat)

· Lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengembangan UKM

Data Sekunder

· Data kependudukan berupa tingkat perekonomian masyarakat

· Data pihak yang terlibat dalam UKM

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah no 2, yaitu:

· Wawancara mendalam

· Analisis data sekunder dari arsip atau dokumen CGS, Pemerintah, dan LKM (jika terlibat)

3. Strategi pengembangan UKM agar dapat berkelanjutan.

· Kebijakan perusahaan mencakup strategi CSR

· Strategi perusahaan pada tahap perencanaan program

· Strategi perusahaan pada tahap implementasi

· Strategi perusahaan pada tahap evaluasi

· Strategi perusahaan pada tahap pelaporan

· Peran-peran stakeholder yang terlibat

Data Primer

· Divisi eksternal CGS

· Staf perencana dan pelaksana pengembangan UKM

· Komunitas atau masyarakat yang terlibat dalam program.

· Lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengembangan UKM

· Pemerintah lokal

Data Sekunder

· Data kebijakan perusahaan tertuang dalam peraturan perusahaan.

· Laporan berkelanjutan (Annual report) perusahaan.

· Data pihak-pihak yang terlibat dalam program

· Wawancara mendalam

· Analisis data sekunder dari arsip dan/atau dokumen CGS, Pemerintah, dan LKM (jika terlibat)

4. Profil pihak-pihak yang terlibat

· Hambatan yang ada sebelum dan setelah penerapan pengembangan UKM

· Kualitas sumber daya manusia yang unggul di masyarakat serta lembaga lain untuk mensukseskan program.

· Hubungan dengan stakeholder (dalam hal ini masyarakat yang menerima atau terkait dalam pengembangan UKM oleh CGS)

· Penghargaan yang diraih perusahaan.

· Pengembangan usaha masyarakat dari program pengembangan UKM.

· Opini masyarakat yang berpartisipasi dalam program pengembangan UKM.

· Opini pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan UKM (pemerintah, NGO, lembaga lain)

Data Primer

· Ketua divisi eksternal CGS

· Staf Divisi eksternal CGS yang terlibat dalam pengembangan UKM

· Komunitas atau masyarakat yang berpartisipasi dalam program.

· Lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam program (pemerintah, LSM, NGO, dan lainnya)

Data Sekunder

· Masyarakat yang terlibat program pengembangan UKM oleh CGS

· Lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengembangan UKM

· Wawancara mendalam

· Analisis data sekunder dari arsip dan/atau dokumen CGS


Lampiran 4

Panduan Pertanyaan

(sebagai pedoman wawancara)

Bagian 1 pertanyaan untuk perusahaan (divisi eksternal perusahaan)

1. Program CSR apa saja yang dijalankan oleh perusahaan pada tahun 2009 ini?

2. Apa yang dilakukan oleh CGS untuk membantu perekonomian masyarakat sebagai bentuk CSR?

3. Apa latar belakang dikembangkannya UKM sebagai salah satu bentuk CSR yang dilakukan oleh perusahaan?

4. Ada berapa banyak UKM yang dikembangkan oleh CGS?

5. Apa saja bentuk-bentuk UKM yang dikembangkan?

6. Sejauh mana peran CGS dalam pengembangan UKM ini?

7. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam program pengembangan UKM ini? Dan sejauh mana peranannya?

8. Dimanakah program pengembangan UKM ini berlangsung?

9. Sejak kapan program pengembangan UKM ini berjalan?

10. Bagaimana dampak pengembangan UKM ini terhadap perekonomian masyarakat?

11. Bagaimana pendapat CGS tentang program ini?

12. Apa saja kendala yang dihadapi oleh CGS dalam menjalankan program ini?

13. Apa yang dilakukan perusahaan untuk menghadapi kendala-kendala tersebut?

14. Apa strategi selanjutnya yang dilakukan CGS untuk membuat program ini berkelanjutan dan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat?

Bagian 2 pertanyaan untuk pemerintah lokal

1. Apa saja potensi sumberdaya yang ada di wilayah Kabandungan dan Kalapanunggal?

2. Bagaimana tingkat perekonomian masyarakat di wilayah Kabandungan dan Kalapanunggal?

3. Adakah program bantuan dari CGS untuk wilayah Kabandungan dan Kalapanunggal?

4. Apakah ada UKM yang berkembang di masyarakat wilayah Kabandungan dan Kalapanunggal?

5. Jika ada, apakah UKM tersebut dibangun oleh insiatif masyarakat atau pihak luar?

6. Jika dibangun oleh masyarakat, siapa yang mempunyai inisiatif tersebut?

7. Jika dibangun oleh pihak luar, siapa yang mempunyai inisiatif tersebut?

8. Sejauh mana peran inisiator dalam pembentukan UKM di wilayah tersebut?

9. Siapa saja yang terlibat dalam mengembangkan UKM tersebut?

10. Apa saja peran dari pihak-pihak tersebut?

11. Adakah peran CGS dalam pengembangan UKM tersebut? sejauh mana peranannya?

12. Sudah berapa lama UKM tersebut berjalan?

13. Ada berapa banyak UKM yang ada?

14. Apa saja bentuk UKM yang telah ada dan berkembang?

15. Sejauh mana dampak pengembangan UKM ini bagi perekonomian masyarakat?

16. Apa saja kendala yang dihadapi selama program ini berjalan?

17. Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi dan menanggulangi kendala tersebut?

18. Sejauh mana peran pemerintah terhadap pengembangan UKM ini?

19. Apa strategi yang dilakukan pemerintah agar program ini dapat berkelanjutan dan membantu perekonomian masyarakat?

Bagian 3 pertanyaan untuk lembaga-lembaga yang terlibat program

1. Sudah berapa lama lembaga ini terlibat dalam program pengembangan UKM di wilayah Kabandungan da Kalapanunggal?

2. Apa peran lembaga ini dalam program tersebut?

3. Bagaimana pendapat lembaga ini terhadap program?

4. Pihak-pihak apa saja yang terlibat dalam program ini?

5. Sejauh mana peran dari pihak-pihak tersebut dalam program ini?

6. Sudah berapa lama UKM ini berjalan?

7. Apa saja kendala/hambatan yang ada selama program ini berjalan?

8. Apa yang dilakukan lembaga ini untuk menanggulangi kendala yang ada?

9. Menurut lembaga ini apa saja potensi sumberdaya yang ada di wilayah pengembangan UKM?

10. Apakah ada peran CGS dalam program ini?Sejauh mana perannannya?

11. Apa strategi lembaga ini aga program ini dapat berkelanjutan dan membantu perekonomian masyarakat?

Bagian 4 pertanyaan untuk masyarakat yang terlibat program

1. Sudah berapa lama anda mengikuti program ini?

2. UKM apa yang ada ikuti?

3. Siapa yang membentuk UKM ini?

4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pembentukan dan pengembangan UKM ini?

5. Apa peran dari pihak-pihak yang terlibat dalam program ini?

6. Apa pendapat anda mengenai program ini?

7. Sudah berapa lama UKM berkembang di wilayah ini?

8. Ada berapa UKM yang dibentuk/berkembang di wilayah ini?

9. Apa saja bentuk UKM yang ada di wilayah ini?

10. Apakah program ini memberikan dampak terhadap perekonomian anda?(meningkat/menurun/tidak berubah?

11. Apa mata pencaharian anda sehari-hari?

12. Berapa penghasilan anda per bulan?

13. Berasal dari mana saja pendapatan anda tiap bulannya?

14. Berapa jumlah anggota keluarga yang anda tanggung?

15. Bagaimana pendapat anda mengenai program ini?

16. Apa saja kendala yang dihadapi selama program ini berlangsung?

17. Bagaimana cara anda menanggulangi kendala tersebut?

18. Apa saja potensi sumberdaya yang ada di wilayah ini?

19. Apa saran anda untuk program ini agar program ini dapat berkelanjutan dan membantu perekonomian masyarakat?


[1] Lihat Economic Review No. 211 Maret 2008 oleh Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D

Posted in CSR, Jawa Barat, sukabumi | Dengan kaitkata: , , , , , , , , , | 2 Comments »

Pengaruh Perubahan Struktur Agraria Akibat Konversi Lahan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Propinsi Banten)

Posted by kolokium kpm ipb pada 11 April 2009

MAKALAH KOLOKIUM

Nama Pemrasaran/NRP

:

Egi Massardy/I34052453

Mayor

:

Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

Pembahas

:

Edu Darmantio

Dosen Pembimbing/NIP

:

Prof. Dr. Endriatmo Soetarto,MA/131610288

Judul Rencana Penelitian

:

Pengaruh Perubahan Struktur Agraria Akibat Konversi Lahan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Propinsi Banten)

Ruangan/Tanggal/Waktu

:

KPM 414/ 14 April 2009/ 13.30 WIB

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan pemerintah menyangkut pertanian ternyata sebagian besarnya tidak berpihak pada sektor itu sendiri. Hal ini dicerminkan dengan makin maraknya konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Selain itu, jumlah penduduk yang semakin meningkat juga mengakibatkan kebutuhan akan lahan semakin meningkat padahal jumlah lahan tidak pernah berubah. Lahan pertanian menjadi korban untuk memenuhi kebutuhan lahan penduduk Indonesia.

Pembangunan daerah, dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dicanangkan pada tahun 2001 sebagaimana diatur dalam UU No. 3/2004, dihadapkan pada paradigma baru. Paradigma lama yang sentralistik telah menempatkan daerah daerah hanya sebagai objek dalam pembangunan, maka setelah otonomi menjadi paradigma era daerah membangun dengan kenyataan ini bisa berdampak pada peningkatan intensitas investasi. Propinsi Banten yang ditetapkan menjadi propinsi pada tanggal 4 Oktober 2000 memberikan peluang baru pada peningkatan fungsi dan peran Kabupaten Serang dalam lingkup regional propinsi.

Menurut Kustiawan (1997), konversi lahan berarti alih fungsi atau mutasi lahan secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumberdaya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya. Secara umum kasus yang tercantum pada bagian sebelumnya menjelaskan hal yang serupa seperti pengubahan fungsi sawah menjadi kawasan pemukiman.

Konversi lahan sawah banyak terjadi di Pulau Jawa yaitu di bagian Pantura yang merupakan lumbung padi Indonesia, khususnya di Pantura Jawa Barat (Tangerang, Bekasi, Serang, dan karawang). Lahan pertanian yang subur tersebut dikonversi menjadi perumahan, industri, dan prasarana yang luasnya lebih besar bila dibandingkan dengan perluasan sawah baru. Hal ini menyebabkan luas sawah mengalami penyusutan yang cukup besar.

Konversi lahan pertanian pada dasarnya terjadi akibat adanya persaingan dalam pemanfaatan lahan antara sektor pertanian dan sektor nonpertanian yang muncul akibat adanya tiga fenomena ekonomi dan sosial, yaitu keterbatasan sumber daya alam, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Luas lahan tidak akan pernah bertambah luas akan tetapi permintaan terhadap tanah terus meningkat untuk sektor nonpertanian. Proses konversi yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukan jumlah yang semakin meningkat. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya jumlah lahan untuk pertanian dan berubahnya mata pencaharian penduduk yang biasanya bertani.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya konversi lahan?

2. Bagaimanakah pengaruh perubahan penguasaan lahan pertanian menjadi kawasan industri terhadap kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konversi lahan.

2. Untuk mendeskripsikan pengaruh perubahan penguasaan pertanian menjadi kawasan industri terhadap kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi sebagai literatur untuk kegiatan-kegiatan penelitian selanjutnya dan dapat menambah atau mengakumulasi pengetahuan tentang permasalahan perubahan penguasaan lahan pertanian menjadi kawasan industri terhadap kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Agraria

Pengertian agraria seperti yang tercantum dalam UUPA 1960 (UU no 5/1960) (Sitorus 2002) adalah Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Selanjutnya dari pengertian di atas Sitorus (2002) menyimpulkan bahwa jenis-jenis sumber agraria meliputi :

1. Tanah atau permukaan bumi, yang merupakan modal alami utama dari pertanian dan peternakan.

2. Perairan, yang merupakan modal alami dalam kegiatan perikanan.

3. Hutan, merupakan modal alami utama dalam kegiatan ekonomi komunitas perhutanan.

4. Bahan tambang, yang terkandung di “tubuh bumi”.

5. Udara, yang termasuk juga materi “udara” sendiri.

Dalam memanfaatkan sumber-sumber agraria tersebut antara pengguna/subjek agraria yaitu komunitas, pemerintah dan swasta menimbulkan bentuk hubungan antara ketiganya melalui institusi penguasaan/pemilikan. Dalam hubungan-hubungan itu akan menimbulkan kepentingan-kepentingan sosial ekonomi masing-masing subjek berkenaan dengan penguasaan/ pemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria tersebut. Bentuk dari hubungan ini adalah hubungan sosial atau hubungan sosial agraria yang berpangkal pada akses (penguasaan, pemilikan, penggunaan) terhadap sumber agraria. (Sitorus 2002)

i34052087-a1

Struktur agraria dapat mempengaruhi munculnya hubungan sosial agraris yang berbeda antara satu tipe struktur agraria dengan tipe struktur agraria lain. Ada tiga macam struktur agraria yaitu:

1. Tipe Kapitalis: sumber-sumber agraria dikuasai oleh non-penggarap (perusahaan)

2. Tipe Sosialis : sumber-sumber agraria dikuasai oleh negara/kelompok pekerja

3. Tipe Populis/Neo-Populis: sumber-sumber agraria dikuasai oleh keluarga/ rumah tangga penguna. (Wiradi 1998, dalam Sitorus 2002).

Struktur agraria yaitu[1] Suatu fakta yang menunjuk kepada fakta kehadiran minoritas golongan atau lapisan sosial yang menguasai lahan yang luas di satu pihak dan mayoritas golongan yang menguasai hanya sedikit atau bahkan tanpa tanah sama sekali di lain pihak.

2.1.2 Konversi Lahan

Menurut Utomo, dkk (1992), konversi lahan dapat diartikan sebagai berubahnya fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya semula seperti direncanakan menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Sebagai contoh yaitu berubahnya peruntukan fungsi lahan persawahan beririgasi menjadi lahan industri, dan fungsi lindung menjadi lahan pemukiman. Hal ini sejalan dengan penelitian di Desa Sintuwu dan Desa Berdikari dimana lahan yang dikonversi merupakan kawasan hutan lindung yang kemudian dijadikan kawasan pemukiman oleh mereka.

Menurut Kustiawan (1997), konversi lahan berarti alih fungsi atau mutasi lahan secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumberdaya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya. Secara umum kasus yang tercantum pada bagian sebelumnya menjelaskan hal yang serupa seperti pengubahan fungsi sawah menjadi kawasan pemukiman.

Berdasarkan fakta empirik di lapangan, ada dua jenis proses konversi lahan sawah, yaitu konversi sawah yang langsung dilakukan oleh petani pemilik lahan dan yang dilakukan oleh bukan petani lewat proses penjualan. Sebagian besar konversi lahan sawah tidak dilakukan secara langsung oleh petani tetapi oleh pihak lain yaitu pembeli. Konversi yang dilakukan langsung oleh petani luasannya sangat kecil. Hampir 70 persen proses jual beli lahan sawah melibatkan pemerintah, yaitu ijin lokasi dan ijin pembebasan lahan.

Proses konversi yang melalui proses penjualan lahan sawah berlangsung melalui dua pola, yaitu pola dimana kedudukan petani sebagai penjual bersifat monopoli sedang pembeli bersifat monopsoni, hal ini terjadi karena pasar lahan adalah sangat tersegmentasi bahkan cenderung terjadi asimetrik informasi diantara keduanya. Sehingga struktur pasar yang terbentuk lebih menekankan pada kekuatan bargaining. Sedangkan tipe yang kedua adalah konversi lahan dengan bentuk monopsoni. Keterlibatan pemerintah dimungkinkan karena kedudukan pemerintah sebagai planner yang bertugas mengalokasikan lahan, dimana secara teoritis harus disesuaikan dengan data kesesuaian lahan suatu daerah lewat rencana tata ruang wilayahnya.

Berdasarkan faktor-faktor penggerak utama konversi lahan, pelaku, pemanfaatan dan proses konversi, maka tipologi konversi terbagi menjadi tujuh tipologi, yaitu (Sihaloho, 2004):

1) Konversi gradual-berpola sporadik, pola konversi yang diakibatkan oleh dua faktor penggerak utama yaitu lahan yang tidak/kurang produktif/bermanfaat secara ekonomi dan keterdesakan pelaku konversi.

2) Konversi sisitematik berpola enclave, pola konversi yang mencakup wilayah dalam bentuk sehamparan tanah secara serentak dalam waktu yang relatif sama.

3) Konversi adaptif demografi, pola konversi yang terjadi karena kebutuhan tempat tinggal/pemukiman akibat adanya pertumbuhan pendudukan.

4) Konversi yang disebabkan oleh masalah sosial, pola konversi yang terjadi karena motivasi untuk berubah dari kondisi lama untuk keluar dari sektor pertanian utama.

5) Konversi tanpa beban, pola konversi yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan aktivitas menjual tanah kepada pihak pemanfaat yang selanjutnya dimanfaatkan untuk peruntukan lain.

6) Konversi adaptasi agraris, pola konversi yang terjadi karena keinginan untuk meningkatkan hasil pertanian dan membeli tanah baru ditempat tertentu.

7) Konversi multi bentuk atau tanpa pola, konversi yang diakibatkan berbagai faktor peruntukan seperti pembangunan perkantoran, sekolah, koperasi, perdagangan, dan sebagainya.

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Konversi Lahan

(Pasandaran, 2006) menjelaskan paling tidak ada tiga faktor, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang merupakan determinan konversi lahan sawah, yaitu

1. Kelangkaan sumberdaya lahan dan air,

2. dinamika pembangunan,

3. peningkatan jumlah penduduk.

Sihaloho (2004) menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab konversi lahan di Kelurahan Mulyaharja, Bogor, Jawa Barat sebagai berikut:

1. Faktor pertambahan penduduk yang begitu cepat berimplikasi kepada permintaan terhadap lahan pemukiman yang semakin meningkat dari tahun ke tahun;

2. Faktor ekonomi yang identik dengan masalah kemiskinan. Masyarakat pedesaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya melalui hasil penjualan kegiatan pertanian yang umumnya rendah, berusaha mencari bentuk usaha lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk mendapatkan modal dalam memulai usahanya, petani pada umumnya menjual tanah yang dimilikinya. Masyarakat pedesaan beranggapan akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari penjualan lahan pertanian untuk kegiatan industri dibandingkan harga jual untuk kepentingan persawahan. Di sisi lain pengerjaan lahan pertanian memerlukan biaya tinggi. Sehingga petani lebih memilih sebagian tanah pertaniannya untuk dijual untuk kegiatan non-pertanian;

3. Faktor luar, yaitu pengaruh warga dari desa-kelurahan perbatasan yang telah lebih dahulu menjual tanah mereka kepada pihak Perseroan Terbatas (PT);

4. Adanya penanaman modal pihak swasta dengan membeli lahan-lahan produktif milik warga;

5. Proses pengalihan pemillik lahan dari warga ke beberapa PT dan ke beberapa orang yang menguasai lahan dalam luasan yang lebih dari 10 hektar; dan

6. Intervensi pemerintah melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berdasarkan RTRW tahun 2005, seluas 269,42 hektar lahan Kelurahan Mulyaharja akan dialokasikan untuk pemukiman/perumahan real estate;

2.1.4 Dampak Konversi Lahan

Sihaloho, (2004) menjelaskan bahwa konversi lahan berimplikasi pada perubahan struktur agraria. Adapun perubahan yang terjadi, yaitu:

1) Perubahan pola penguasaan lahan. Pola penguasaan tanah dapat diketahui dari pemilikan tanah dan bagaimana tanah tersebut diakses oleh orang lain. Perubahan yang terjadi akibat adanya konversi yaitu terjadinya perubahan jumlah penguasaan tanah. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa petani pemilik berubah menjadi penggarap dan petani penggarap berubah menjadi buruh tani. Implikasi dari perubaha ini yaitu buruh tani sulit mendapatkan lahan dan terjadinya prose marginalisasi.

2) Perubahan pola penggunaan tanah. Pola penggunaan tanah dapat dari bagaimana masyarakat dan pihak-pihak lain memanfaatkan sumber daya agraria tersebut. Konversi lahan menyebabkan pergeseran tenaga kerja dalam pemanfaatan sumber agraria, khususnya tenaga kerja wanita. Konversi lahan mempengaruhi berkurangnya kesempatan kerja di sektor pertanian. Selain itu, konversi lahan menyebabkan perubahan pada pemanfaatan tanah dengan intensitas pertanian yang makin tinggi. Implikasi dari berlangsungnya perubahan ini adalah dimanfaatkannya lahan tanpa mengenal sistem “bera”, khususnya untuk tanah sawah.

3) Perubahan pola hubungan agraria. Tanah yang makin terbatas menyebabkan memudarnya sistem bagi hasil tanah “maro” menjadi “mertelu”. Demikian juga dengan munculnya sistem tanah baru yaitu sistem sewa dan sistem jual gadai. Perubahan terjadi karena meningkatnya nilai tanah dan makin terbatasnya tanah.

4) Perubahan pola nafkah agraria. Pola nafkah dikaji berdasarkan sistem mata pencaharian masyarakat dari hasil-hasil produksi pertanian dibandingkan dengan hasil non pertanian. Keterbatasan lahan dan keterdesakan ekonomi rumah tangga menyebabkan pergeseran sumber mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor non pertanian.

5) Perubahan sosial dan komunitas. Konversi lahan menyebabkan kemunduran kemampuan ekonomi (pendapatan yang makin menurun). Dalam tulisan ini juga dijelaskan terjadinya polarisasi.

2.1.5 Kesejahteraan masyarakat

Menurut Sadiwak (1985), kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Konsumsi itu sendiri pada hakekatnya bukan hanya sesuatu yang mengeluarkan biaya, karena dalam beberapa hal konsumsipun dapat dilakukan tanap menimbulkan biaya konsumennya.

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat diukur dengan jelas melalui besarnya pendapatan yang diterima oleh rumahtangga tersebut. Mengingat data yang akurat sulit diperoleh, maka pendekatan yang sering digunakan adalah melalui pendekatan pengeluaran rumahtangga. Pengeluaran rata-rata per kapita per tahun adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumahtangga selama setahun untuk konsumsi semua anggota rumahtangga dibagi dengan banyaknya anggota rumahtangga. Determinan utama dari kesejahteraan penduduk adalah daya beli. Apabila daya beli menurun maka kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup menrun sehingga tingkat kesejahteran juga akan menurun (BPS, 1995).

Indikator kesejahteraan rakyat menyajikan gambaran mengenai taraf kesejahteraan rakyat Indonesia antar waktu, perkembangannya antar waktu serta perbandingannya antar populasi dan daerah tempat tinggal (perkotaan dan pedesaan). Dimensi kesejahteraan rakyat disadari sangat luas dan kompleks, sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat terlihat jika dilihat dari suatu aspek tertentu. Berbagai aspek mengenai indikator kesejahteraan dibahas oleh BPS (1995), antara lain :

1. Kependudukan

2. Kesehatan dan gizi

3. Pendidikan

4. Ketenagakerjaan

5. Taraf dan pola konsumsi

6. Perumahan dan lingkungan

7. Sosial dan budaya

Berdasarkan hasil penelitian lembaga penelitian Smeru (2005) dengan menggunakan Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat dihasilkan indicator kesejahteraan sebagai berikut :

1. Konsumsi makanan dan indikator kesehatan

2. Akses terhadap lembaga keuangan

3. Sektor pekerjaan

4. Anggota keluarga yang bekerja

5. Tingkat pendidikan kepala keluarga dan pasangan

6. Jenis kelamin kepala keluarga

7. Status perkawinan

8. Kepemilikan binatang ternak

9. Kepemilikan aset

2.2 Kerangka Pemikiran Konseptual

i34052453

2.2.1 Hipotesis Penelitian

2.2.1.1 Hipotesis Umum

1. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara faktor eksternal dengan konversi lahan.

2. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara faktor internal dengan konversi lahan.

3. Diduga konversi lahan berpengaruh terhadap perubahan struktur agraria.

4. Diduga penguasaan lahan berpengaruh terhadap kesejahteraan petani.

2.2.1.2 Hipotesis Khusus

1. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara jumlah penduduk yang meningkat dengan keputusan mengkonversi lahan.

2. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara kebijakan pemerintah dengan keputusan mengkonversi lahan.

3. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara investasi swasta dengan keputusan mengkonversi lahan.

4. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara pembangunan jalan tol dengan keputusan mengkonversi lahan.

5. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara pengaruh tetangga dengan keputusan mengkonversi lahan.

6. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara pekerjaan dengan keputusan mengkonversi lahan.

7. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara tingkat pendapatan dengan keputusan mengkonversi lahan.

8. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara tingkat pendidikan dengan keputusan mengkonversi lahan.

9. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara luas lahan yang dimiliki dengan keputusan mengkonversi lahan.

10. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara perubahan struktur agraria dengan kondisi tempat tinggal.

11. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara perubahan struktur agraria dengan pendapatan rumahtangga.

12. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara perubahan struktur agraria dengan kemampuan menyekolahkan anak.

13. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara perubahan struktur agraria dengan pola konsumsi rumahtangga.

14. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara perubahan struktur agraria dengan kepemilikan aset.

2.11 Definisi Operasional

Pengukuran variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini akan dibatasi pada perumusan penjabaran masing-masing variabel tersebut secara operasional. Variabel-variabel tersebut adalah

1. Peningkatan jumlah penduduk adalah bertambahnya jumlah proporsi orang yang tinggal di daerah tertentu.

2. Kebijakan pemerintah daerah adalah ada atau tidaknya pengaruh dari pemerintah untuk merubah penggunaan lahan pertanian menjadi kawasan industri.

Pengukuran :

1. ada

2. tidak ada

3. Investasi swasta adalah ada atau tidaknya pihak luar yang berkepentingan untuk membangun usaha di sektor industri

Pengukuran :

1. Ada : Ada investor menemui responden untuk negoisasai

2. Tidak ada : tidak ada investor yang menemui responden

4. Pembangunan jalan tol adalah dirubahnya suatu lahan pertanian menjadi kawasan yang diperuntukan untuk jalan bebas hambatan

5. Pekerjaan adalah mata pencaharian/ profesi yang dimiliki oleh seseorang.

6. Tingkat pendapatan adalah umlah uang yang dihasilkan kepala rumah tangga selama satu bulan bekerja setelah dikurangi biaya- biaya rumah tangga.

Pengukuran :

1. Tinggi : > Rp 2.000.000

2. Sedang : Rp 1000.000 – Rp 2.000.000

3. Rendah : < Rp 1000.000

7. Konversi lahan adalah perubahan penggunaan lahan di luar kegiatan pertanian baik sebagian maupun seluruhnya.

8. Perubahan struktur agraria adalah berubahnya pola hubungan berbagai pihak yang terkait terhadap sumber- sumber agraria yang mencakup pola hubungan kepemilikan lahan, penguasaan lahan, dan pengusahaan lahan.

Pengukuran :

1. sempit : < 0,25 hektar

2. sedang : 0,25-0,49 hektar

3. luas : ≥ 0,5 hektar

9. Tingkat pendidikan adalah jenjang formal terakhir yang pernah ditempuh oleh responden.

Pengukuran :

1. tidak sekolah

2. tamat SD/sederajat

3. tamat SMP/sederajat

4. tamat SMA/sederajat

12. Pengaruh tetangga adalah ada tidaknya tetangga yang mengkonversi lahan yang diukur dari banyaknya petani yang lahannya berada di sekitar responden yang telah mengalih fungsi lahannya.

Pengukuran :

1.rendah : < 5

2. tinggi : > 5

13. Tingkat kesejahteraan adalah kemampuan sebuah keluarga untuk mencukupi kebutuhan sehari- hari rumah tangganya.

14. Kondisi tempat tinggal : adalah keadaan fisik rumah yang dihuni oleh sebuah keluarga.

Pengukuran :

1. Layak : Luas bangunan memadai untuk seluruh anggota keluarga, dan fisik bangunan permanen serta berlantai semen.

2. Tidak layak : Luas bangunan tidak memadai untuk seluruh anggota keluarga dan fisik bangunan tidak permanen serta berlantai tanah.

15. Kemampuan menyekolahkan anak : terpenuhinya kebutuhan pendidikan anak.

Pengukuran :

1. Tinggi : > SMA

2. Sedang: SMP

3. Rendah : tidak bersekolah/tidak tamat SD/SD

16. Pola konsumsi adalah pengeluaran suatu rumah tangga untuk kebutuhan makan sehari-hari.

Pengukuran :

1. Tinggi : biaya untuk makan lebih banyak dari biaya untuk kebutuhan lainnya

2. Rendah : Biaya untuk makan lebih kecil dari biaya untuk kebutuhan lainnya.

17. Kepemilikan Aset : banyaknya jumlah barang berharga yang dimiliki sebuah keluarga berupa barang elektronik, rumah, kendaraan bermotor, dan tanah.

Pengukuran :

1. Tinggi : memiliki rumah, tanah, kendaraan bermotor, dan lebih dari lima barang elektronik (televisi, radio tape, setrika, telepon seluler, DVD/VCD player).

2. Sedang : memiliki rumah, kendaran bermotor, dan barang elektronik sejumlah lima jenis.

3. Rendah : memiliki rumah/tungal di rumah kontrakan/rumah sewaan dan memiliki kurang dari lima jenis barang elektronik.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti karena pendekatan ini mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan rinci tentang suatu peristiwa atau gejala sosial, serta mampu menggali berbagi realitas dan proses sosial maupun makna yang didasarkan pada pemahaman yang berkembang dari orang-orang yang menjadi subjek penelitian.

Strategi penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus berarti memilih suatu kejadian atau gejala untuk diteliti dengan menerapkan berbagai metode (Stake, 1994 : 236 dalam Sitorus, 1998 ). Pemilihan strategi tersebut terkait dengan tujuan penelitian ini yaitu eksplanatif, penelitian ini bertujuan menjelaskan penyebab-penyebab gejala sosial serta keterkaitan sebab akibat dengan gejala sosial lainnya (Sitorus, 1998). Penelitian ini dilakukan guna menerangkan berbagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini mengenai proses konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri ysng meliputi faktor penyebab dan dampaknya pada pemilikan lahan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tipe studi kasus yang digunakan adalah tipe intrinsik studi kasus intrinsik adalah studi yang dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu kasus (Stake, 1994 : 236 dalam Sitorus, 1998 ).

Sementara pendekatan kuantitatif digunakan untuk mencari informasi faktual secara mendetail yang sedang menggejala dan mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan (Wahyuni dan Mulyono, 2006). Pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui dampak dari konversi lahan di bidang sosial ekonomi dan lingkungan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah pedesaan, tepatnya di Desa Tambak, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Propinsi Banten. Lokasi ini dipilih karena desa ini merupakan salah satu pusat industri di Propinsi Banten. Lahan yang dijadikan kawasan industri pada awalnya merupakan lahan pertanian yang cukup luas. Namun, masih terdapat lahan yang belum terkonversi menjadi tempat industri. Selain itu, kawasan ini dekat dengan jalan tol yang mempermudah akses pengangkutan barang hasil produksi dari Desa Tambak ke wilayah lain.

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan, dimulai dari bulan April-Mei 2009. Kurun waktu penelitian yang dimaksud mencakup waktu semenjak penelitian intensif berada di lokasi penelitian sehingga penjajakan tidak termasuk dalam kurun waktu tersebut. Penjajakan awal telah dilakukan pada bulan Maret 2009.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan oleh peneliti adalah metode triangulasi guna memperoleh kombinasi data yang akurat. Data kualitatif yang diperoleh berasal dari data primer, data sekunder, dan pengamatan langsung dilokasi penelitian. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam terhadap responden atau informan. Data deskriptif juga akan digunakan berupa kata-kata langsung atau tulisan dari responden dan informan. Pada awalnya pilihan terhadap informan dilakukan secara sengaja (purposif) yaitu dengan mendatangi aparatur pemerintah desa dan instansi terkait maupun tokoh masyarakat di lokasi penelitian dilakukan yang selanjutnya akan menggiring pada informan lain dan juga responden.

Data sekunder merupakan dokumen atau data yang diperoleh dari laporan studi, kantor desa, instansi pemerintahan yang terkait, serta dokumen lain yang relevan seperti data dari BPS, buku, jurnal, atau data dari internet yang memuat teori atau hasil penelitian yang terkait dengan proses perubahan penguasaan lahan pertanian menjadi industri.

Unit analisis data adalah rumahtangga petani pemilik, penggarap, dan penyewa yang lahannya telah terkonversi dan tidak terkonversi yang masih tinggal di Desa Tambak sebanyak 30 responden. Pemilihan responden dilakukan dengan simple random sampling. Sedangkan yang akan menjadi informan adalah aparatur desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan instansi terkait.

3.4 Teknik Analisis Data

Data kuantitatif yang dikumpulkan akan diolah dengan mengunakan program komputer SPSS untuk menguji hubungan antar variabel yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk melihat fakta yang terjadi dengan menggunakan analisis regresi. Data kualitatif digunakan untuk menggali lebih dalam mengenai data yang telah diperoleh secara kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

Hidayat, Hamid. 1991. Masalah Struktur Agraria dan Kedudukan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Pujon Kidul (Wilayah Daerah Aliran Sungai Konto, Kabupaten Malang). Tesis. Program Pasca Sarjana IPB.

Hidayat , Kliwon. 1984. Struktur Penguasaan Tanah dan Hubungan Kerja Agraris di Desa Jatisari, Lumjang, Jawa Timur. Tesis. Program Pasca Sarjana IPB.

Irawan, Bambang. 2005. Konversi Lahan Sawah : Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 23 No. 1, Juli 2005: 1-18.

Kustiawan, Iwan. 1997. Permasalahan Konversi Lahan pertanian dan Implikasinya terhadap Penataan Ruang Wilayah Studi Kasus : Wilayah Pantai Utara Jawa. Jurnal PWK Vol.8. No 1/Januari 1997.

Mahodo, Riptono Sri. 1991. Struktur Pemilikan Penguasaan Lahan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Lahan di Kabupaten Tangerang. Tesis. Program Pasca Sajana. IPB.

Martua Sihaloho. 2004. Konversi Lahan pertanian dan Perubahan Struktur Agraria (Kasus di Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat). Tesis. .Sekolah Pasca Sarjana IPB.

Nasoetion, Lutfi Ibrahim. 2006. Konversi Lahan Pertanian: Aspek Hukum dan Implementasinya. Jakarta: Badan Pertanahan Nasional Disampaikan pada Prosiding Seminar Nasional Multifungsi dan Konversi Lahan Pertanian.

Pasandaran, Effendi. 2006. Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah Beririgasi di Indonesia dalam Jurnal Litbang pertanian 25(4) 2006.

Purtomo Somaji, Rafael. 1994. Perubahan Tata Guna Lahan dan Dampaknya terhadap Masyarakat petani di Jawa Timur. Tesis. Program Pasca Sarjana IPB.

Sajogjo, Pudjiwati. 1985. Sosiologi Pembangunan. Jakarta : PT Esata Dinamika.

Sitorus, MT. F. 2002: Lingkup Agraria dalam Menuju keadilan Agraria : 70 Tahun Gunawan Wiradi, Penyunting Endang, Suhendar et al. Yayasan AKATIGA, Bandung.

Sitorus, MT. F. dan Gunawan Wiradi. 1999. Sosiologi Agraria : Kumpulan Tulisan Terpilih. Bogor : Labolatorium Sosio, antropologi, dan Kependudukan Faperta IPB.

Sitorus, M. T. Felix. 1998. Penelitian Kualitatif suatu Perkenalan. Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial. Institut Pertanian Bogor

Syahyuti..Pembentukan Struktur Agraria pada Masyarakat Pinggir Hutan : Studi Kasus di Desa Sintuwu dan Desa Berdikari, Kecamatan palolo, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Tesis. Program Pasca Sarjana IPB.

Utomo, Muhajir, Eddy Rifai, Abdumuthalib Thahar. 1992. Pembangunan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan. Universitas Lampung. Badar Lampung.

Wahyuni, Ekawati sri dan Pudji Mulyono. 2006. Modul Mata Kuliah Metode Penelitian Sosial. Diterbitkan di Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, IPB.

Wiradi, G 1984: Pola Penguasaan tanah dan reforma agraria dalam Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, penyunting Sediono M.P Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi , PT Gramedia, Jakarta.

Lampiran 1. Kuesioner

Pengaruh Perubahan Struktur Agraria Akibat Konversi Lahan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

(Studi Kasus Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Propinsi Banten)

Responden yang Terhormat,

Saya adalah mahasiswa Institut Pertanian Bogor, Fakultas Ekologi Manusia, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Saya sedang melakukan penelitian mengenai Pengaruh Perubahan Struktur Agraria Akibat Konversi Lahan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

( . Penelitian ini dilakukan dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan waktu Bapak/Ibu mengisi kuesioner ini.

Hormat saya

Egi Massardy

I 34054251

Text Box: Responden yang Terhormat, Saya adalah mahasiswa Institut Pertanian Bogor, Fakultas Ekologi Manusia, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Saya sedang melakukan penelitian mengenai Pengaruh Perubahan Struktur Agraria Akibat Konversi Lahan terhadap Kesejahteraan Masyarakat ( . Penelitian ini dilakukan dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).  Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan waktu Bapak/Ibu mengisi kuesioner ini.  											Hormat saya	                                                            Egi Massardy	 					    I 34054251

Kuesioner

Petunjuk :

Isilah jawaban pada titik-titik (….) serta berilah tanda (√) pada setiap () yang sesuai di bawah ini

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : ………………………………

Umur :……………………………….

Jenis kelamin :……………………………….

Tempat tinggal :………………………………..

Faktor- faktor yang mendorong pengambilan keputusan individu untuk mengkonversi lahan

A. KARAKTERISTIK RESPONDEN

1. Pendidikan terakhir :

( ) tidak sekolah

( ) tidak tamat SD

( ) tamat SD/sederajat

( ) tamat SMP/sederajat

( ) tamat SMA/Sederajat

2. Pekerjaan

( ) Petani

( ) PNS

( ) Buruh pabrik

( ) Wiraswasta

( ) Jasa tansportasi

( ) TNI/ Polri

( ) lainnya………

B EKONOMI RESPONDEN

Jumlah tanggungan

3 Berapa jumlah anggota keluarga anda (termasuk anda)?

…….. orang

4 Berapa jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan anda (termasuk anda)?

……. orang

5 Apakah ada anak (usia sekolah) anda yang masih bersekolah?

( ) ya ( ) tidak Jika tidak, apa alasannya : ……………

6 Berapa jumlah anak anda yang masih bersekolah?

………….orang

Tingkat pendapatan rumah tangga

7.Apakah ada dari anggota keluarga anda (tidak termasuk anda) yang sudah bekerja?

( ) ya ( ) Tidak (Jika tidak langsung ke nomor 11)

8. Berapa jumlah anggota keluarga anda yang sudah bekerja?

……… orang

9.Apakah anggota keluarga anda yang sudah bekerja tersebut membantu anda dalam emmenuhi kebuthan keluarga?

( ) ya ( ) tidak (langsung ke nomor 11)

10. Berapa proporsi bantuan yang dilakukan oleh anggota keluarga anda yang sudah bekerja tersebut?

………….% kebutuhan keluarga

11. Berapa total pendapatan rumah tangga anda?

Rp………………../bulan

12. Apakah dari pendapatan tersebut dapat mencukupi kebutuhan keluarga anda (terutama dalam hal konsumsi)?

( ) ya ( ) tidak

Jelaskan………………………………………………………………….….

Kepemilikan Lahan

13. Apakah status lahan yang anda miliki?

( ) sewa ( ) sakap ( ) milik ( ) gadai

14. Berapa luas lahan yang anda miliki?

……….ha

15. Apakah anda hanya bergantung pada lahan tersebut untuk sumber penghasilan?

( ) ya (langsung ke no. 18) ( ) tidak

16. Berapa persentase pendapatan pertanian yang berasal dari lahan tersebut terhadap total pendapatan rumah tangga?

………..% pendapatan rumah tangga

17. Apakah ada bagian dari lahan anda yang anda konversi?

( ) ya ( ) tidak (langsung ke nomor 20)

18. Berapa persentase laha yang anda konversi dari lahan yang anda miliki?

………..% lahan

19. Berapa total pendapatan rumah tangga anda sebelum mengkonversi lahan?

Rp.,……………./ bulan

C. FAKTOR EKSTERNAL

20. Apakah ada dari tetangga yang memiliki lahan pertanian di sekitar lahan anda yang mengkonversi lahan pertaniannya menjadi pabrik?

( ) ya ( ) tidak

21. Berapa banyak?

……….orang

22. Apakah ada pengusaha di bidang non pertanian yang mempengaruhi anda agar mengkonversi lahan?

( ) ya ( ) tidak ( langsung ke nomor 24)

23. Berapa kali pengusaha tersebut datang menemui anda untuk kepentingan tersebut?

…..kali

24. Apakah kebijakan pemerintah daerah mempengaruhi terjadinya konversi lahan pertanian di sini?

( ) ya ( ) tidak ( langsung ke nomor 26)

25. Apakah bentuk kebijakan pemerintah daerah tersebut?

………………………………………………………………….

26. Apakah Anda mengetahui pembangunan jalan tol Jakarta/ merak?

( ) ya () tidak

27. Apakah lahan anda dibebaskan untuk pembangunan jalan tol?

( ) ya ( ) tidak

28. Jika ya, apakah anda mendapatkan anti rugi dari pembebasan tanah tersebut ?

( ) ya ( ) tidak

29. Jika ya, berapa jumlah uang yang anda terima sebagai ganti rugi?

Rp,………

D. KESEJAHTERAAN KELUARGA RESPONDEN

No.

Indikator Kesejahteraan

Keterangan

26

Pengeluaran konsumsi per hari

a. < Rp 10.000 b. Rp 10.000-20.000 c. > Rp 20.000

27

Dinding rumah

a. tembok b. bambu/triplek

28

Lantai rumah

a. tanah b. semen/keramik

29

Perabotan (elektronik)

a.televisi

b. radio tape

c.kulkas

d. DVD/VCD player

e.Kipas angin

f. AC

g. Computer

h. Telepon

i. Telepon seluler

j. Parabola

k. Rice cooker

l. Setrika

30

Kendaraan

a.tidak punya b. motor c. mobil

31

Pendidikan anak

Anak pertamaà a. SD b. SMP c. SMA d. S1

Anak keduaà a. SD b. SMP c. SMA d. S1

Lampiran 2. Panduan Pertanyaan

a) Panduan Pertanyaan (responden/petani yang mengkonversi lahan)

1. Sejak kapan anda menjadi petani?

2. Mengapa anda menjadi petani?

3. Tanaman apa yang paling menjanjikan?

4. Apa orientasi anda bertani? Jelaskan?

5. Apakah dengan bertani, anda bisa memenuhi kebutuhan keluarga anda terutama dalam hal konsumsi?

6. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menangani masalah pertanian di desa ini? Apakah pemerintah memberi bantuan saprotan dll? Jelaskan?

7. Bagaiman cara anda mendapatkan lahan tersebut?

8. Seberapa penting lahan yang anda miliki bagi anda?

9. Menurut anda, apa fungsi utama lahan bagi anda?

10. Sejak kapan anda membuka usaha tambang pasir dan batu?

11. Mengapa demikian?

12. Mengapa anda mengkonversi lahan anda? Jika mungkin, ceritakan latar belakang/proses bagaimana anda mengkonversikan lahan anda!

13. Apakah ada yang mendorong anda untuk mengkonversi lahan anda? Jika ya, bagaimana prosesnya?

14. Setelah anda mengkonversi lahan, pernahkah pemerintah daerah mengingatkan untuk kembali menanami lahan anda?

15. Menurut anda, apakah ada perbedaan sebelum and mengkonversikan lahan anda dengan sesudah mengkonversi dilihat dari aspek kesejahteraan. Jelaskan!

16. Menurut anda, apa dampak dari perubahan lahan pertanian menjadi kawasan industri bagi anda?

b. panduan pertanyaan (responden/petani yang tidak mengkonversi lahan)

1. Sejak kapan anda menjadi petani?

2. Mengapa anda menjadi petani?

3. Tanaman apa yang paling menjanjikan?

4. Apa orientasi anda bertani? Jelaskan

5. Apakah dengan bertani, anda bisa memenuhi kebutuhan keluarga anda terutama dalam hal konsumsi?

6. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menangani msalah pertanian di desa ini? Apakah pernah memberi bantuan saprotan dll? Jelaskan.

7. Bagaimana cara anda mendapatkan lahan tersebut?

8. Seberapa penting alahan yang anda miliki bagi anda?

9. Menurut anda, apa fungsi utama lahan bagi anda?

10. Mengapa anda tidak megnkonversi lahan anda seperti yang dilakukan oleh tetangga-tetangga anda?

c. panduan pertanyaan (aparat desa/tokoh masyarakat/warga setempat)

1. Apa rata-rata jenis mata pencaharian utama masyarakat desa ini?

2. Kira-kira berapa jumlah petani di desa ini?

3. Siapa saja petani yang memiliki lahan sendiri?

4. Siapa saja petani yang kini mengubah lahannya menjadi tambang pasir dan batu?

5. Sejak kapan fenomena konversi lahan mulai banyak terjadi di desa ini?

6. Menurut anda, mengapa petqani disini banyak yang mengkonversikan lahannya? Kira-kira, apa faktor utama mendorong mereka mengkonvesi lahan?

7. Apakah ada pengusaha atau perusahaan yang bergerak di bidang non pertanian yang membeli lahan-lahan para petani?

8. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menangani masalah pertanian di desa ini?

9. Bagaimana reaksi pemerintah daerah terhadap fenomena konversi lahan yang marak terjadi di desa ini?

10. Menurut anda, bagaimana tingkat kesejahteraan petani yang telah mengkonversi lahan?

11. Menurut anda, apa fungsi utama lahan bagi masyarakat disini?


Lampiran 3. Rencana Jadwal Penelitian

No

Kegiatan

Maret

April

Mei

Juni

Juli

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1.

Pengumuman Dosen Pembimbing Skripsi

2.

Penulisan Proposal dan Kolokium

1. Penyusunan Draft dan Revisi

2. Konsultasi Proposal

3. Observasi Lapang

4. Kolokium dan Perbaikan

3.

Studi Lapang

1. Pengumpulan Data

2. Analisis Data

4.

Penulisan Skripsi

1. Penyusunan Draft dan Revisi

2. Konsultasi Skripsi

5.

Ujian Skripsi

1. Ujian

2. Perbaikan Skripsi


[1] Di kutip dari pengantar penerbit pada buku Sosiologi Agraria oleh Sediono M.P. Tjondronegoro, penyunting M.T. Felix Sitorus & Gunawan Wiradi, AKATIGA, Bandung 1999

Posted in agraria, Jawa Barat, kesejahteraan, konversi lahan, serang | Dengan kaitkata: , , , | 2 Comments »

Keterkaitan Antara Program Reforma Agraria Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Kasus: Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)

Posted by kolokium kpm ipb pada 11 April 2009

Nama Pemrasaran/NRP : Andi Alfurqon/I34052087

Mayor : Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

Pembahas/NRP : Meita Nur Ramadyanti/A14204046

Dosen Pembimbing/NIP : Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, MA/131 610 288

Judul Rencana Penelitian : Keterkaitan Antara Program Reforma Agraria Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Kasus: Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)

Ruang/Tanggal/Waktu : KPM 414/ 14 April 2009/ 14.30-15.20 WIB


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia kerap kali dihadapi oleh berbagai persoalan yang terkait dengan ketidak adilan dalam mendapatkan hak atas penguasaan dan pemanfaatan suber-sumber agraria. Hal ini disebabkan oleh kebijakan-kebijakan politik yang tidak memberikan kelayakan akses bagi masyarakat untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber agraria.

Dari tahun-ketahun penguasaan tanah oleh petani semakin menurun, jumlah petani gurem baik pemilik maupun penyewa semakin meningkat, begitu juga halnya dengan petani penyakap yang kesemuaannya dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Di sisi lain konsentrasi penguasaan sumber-sumber agraria oleh segelintir orang saja begitu mencuat, karena didukung oleh berbagai undang-undang sektoral baik pada bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, kelautan, dan sebagainya. Di sisi lain, konflik agraria merupakan kenyataan yang kerapkali terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Penataan kembali arah kebijakan politik agraria disadari bersama sebagai hal yang sangat esensial untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dan pemerataan hak bagi masyarakat. Salah satu upaya perbaikan tersebut adalah dengan mencuatkan kembali pentingnya pelaksanaan Reforma Agraria sebagai salah satu agenda pembangunan bangsa.

Dalam program pemerintahan SBY-JK agenda reforma agraria merupakan bagian dari program Perbaikan dan Penciptaan Kesempatan Kerja dan Revitalisasi Pertanian dan Pedesaan[1]. Presiden RI DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono telah melakuakn pidato politik terkait dengan maslah agraria di Indonesia pada awal tahun 2007, salah satu penggalan pidato tersebut adalah: “Program Reforma Agraria…secara bertahap…akan dilaksanakan mulai tahun 2007 ini. Langkah itu dilakukan dengan mengalokasikan tanah bagi rakyat termiskin yang berasal dari hutan konversi dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan kita boleh diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Inilah yang saya sebut sebagai prinsip tanah untuk keadialan dan kesejahteraan rakyat…[yang] saya anggap mutlak untuk dilakukan”.

Berbagai upaya perbaikan dalam bidang agraria memiliki suatu muara, yaitu tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Saat ini Program Reforma Agraria dan program-program penunjangnya telah/sedang diimplementasikan di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya adalah di Desa Pamegarsari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Secara rasional program Reforma Agraria dan Program Penunjanganya akan memberikan pengaruh terhadap laju tingkat kesejahteraan masyarakat (sasaran/subyek) yang mendapatkannya, dalam hal ini sasaran/subyek yang di maksud adalah petani di Kecamatan Jasinga. Akan tetapi, perlu dikaji lebih lanjut mengenai fakta implementasi program Reforma Agraria tersebut, bagiamanakah fakta implementasi program Reforma Agraria tersebut di lapangan?. Selain itu juga perlu dilakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai keterkaitan antara program Reforma Agraria dengan tingkat kesejahteraan masyarakat (petani) yang mendapatkannnya, apakah tingkat kesejahteraan mereka meningkat setelah dalam kurun waktu tertentu mendapatkan/ikut dalam program Reforma Agraria?

1.2 Perumusan Masalah

  1. Bagaimanakah fakta implementasi program Reforma Agraria di lapangan?
  2. Bagaimanakah keterkaitan antara program Reforma Agraria terhadap tingkat kesejahteraan petani?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan fakta implementasi program Reforma Agraria di lapangan.

2. Menjelaskan keterkaitan antara program Reforma Agraria terhadap tingkat kesejahteraan Petani.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam menerapkan berbagai konsep dan teori agraria, khususnya yang terkait dengan reforma agraria. Selain untuk peneliti, diharapakan hasil penlitian ini juga dapat bergunan bagi berbagai kalangan diantaranya:

1. Akademisi. Hasil penelitian ini diharapakan dapat dijadikan sumber data, informasi, dan literatur bagi kegiatan-kegiatan penelitian maupun penulisan ilmiah selanjutnya yang terkait dengan konsep-konsep reforma agraria.

2. Pemerintah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi program-program reforma agraria yang telah atau sedang dilaksanakan oleh pemerintah.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Reforma Agraria dan Tingkat Kesejahteraan Petani

Reforma Agraria merupakan agenda bangsa yang diharapakan dapat memberikan titik terang bagi terwujudnya keadilan sosial dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dengan berbagai program pelengkapnya, Reforma Agraria diharapakan dapat membantu masyarakat miskin (sebagian besar petani) beranjak dari keterpurukan ekonomi menuju kehidupan yang layak dan mandiri.

Terdapat berbagai konsep yang menjelaskan makna dari kata agraria dan reforma agraria itu sendiri, hal ini perlu dipahami sebagi sebuah landasan teoritis dari penelitian yang akan dilakukan.

2.1.1 Konsep Agraria (Obyek dan Subyek Agraria Serta Hubungan Teknis dan Sosio-Agraria)

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa konsep agraria tidak hanya mencakup tanah atau pertanian saja, tetapi memiliki cakupan yang lebih luas dari itu. Menurut Sitorus (2002) konsep agraria juga merujuk pada berbagai hubungan antara manusia dengan sumber-sumber agraria serta hubungan antar manusia dalam rangka penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber graria.

Secara kategoris, subyek agraria dibedakan menjadi tiga yaitu komunitas (sebagai kesatuan dari unit-unit rumah tangga), pemerintah (sebagai representasi negara), dan swasta (private sector) (Sitorus, 2002). Ketiga subyek agraria tersebut memiliki ikatan dengan sumber-sumber agraria melalui institusi penguasaan/pemilikan (tenure institution). Dalam hubungan-hubungan itu akan menimbulkan kepentingan-kepentingan sosial ekonomi masing-masing subjek berkenaan dengan penguasaan/pemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria tersebut. Bentuk dari hubungan ini adalah hubungan sosial atau hubungan sosial agraria yang berpangkal pada akses (penguasaan, pemilikan, penggunaan) terhadap sumber agraria.

i34052087-a1

2.1.2 Reforma Agraria

Menurut Badan Petanahan Nasional RI (2007) makna Reforma Agraria adalah restrukturisasi penggunaan, pemanfaatan, penguasaan, dan pemilikan sumber-sumber agraria, terutama tanah yang mampu menjamin keadilan dan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan rakyat. Apabila makna ini di dekomposisikan, terdapat lima komponen mendasar di dalamnya, yaitu:

1. Resturukturisasi penguasaan asset tanah ke arah penciptaan struktur sosial-ekonomi dan politik yang lebih berkeadilan (equity),

2. Sumber peningkatan kesejahteraan yang berbasisi keagraraiaan (welfare),

3. Penggunaan atau pemanfaatan tanah dan faktor-faktor produksi lainnya secara optimal (efficiency),

4. Keberlanjutan (sustainability), dan

5. Penyelesaian sengketa tanah (harmony).

Berdasarkan makna Reforma Agraria di atas, dirumuskan tujuan Reforma Agraria sebagai berikut:

1. Menata kembali ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah ke arah yang lebih adil,

2. Mengurangi kemiskinan,

3. Menciptakn lapangan kerja,

4. Memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah,

5. Mengurangi sengketa dan konflik pertanahan,

6. Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup, dan

7. Meningkatkan ketahanan pangan.

Sementara itu Soetarto dan Shohibuddin (2006) mengemukakan bahwa inti dari reforma agraria adalah upaya politik sistematis untuk melakukan perubahan struktur penguasaan tanah dan perbaikan jaminan kepastian penguasaan tanah bagi rakyat yang memanfaatkan tanah dan kekayaan alam yang menyertainya, dan yang diikuti pula oleh perbaikan sistem produksi melalui penyediaan fasilitas teknis dan kredit pertanian, perbaikan metode bertani, hingga infrastruktur sosial lainnya.

Kosep Reforma Agraria tidal lepas dari apa yang disebut dengan konsep Lanreform. Mocodompis (2006) mengatakan bahwa landreform merupakan bagian dari agrarianreform