Kolokium Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor

Tulisan terkirim dikaitan (tagged) ‘Jawa Tengah’

Peranan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Rekayasa Industri dalam Rangka Pengembangan Masyarakat

Posted by kolokium kpm ipb pada 22 April 2009

MAKALAH KOLOKIUM

Nama Pemrasaran/NRP : M.Reza Maulana / I34052510

Departemen : Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

Pembahas : Egi Massardy / I34052453

Dosen Pembimbing/NIP : Ir. Fredian Tonny Nasdian, MS / 131.475.577

Judul Rencana Penelitian : Peranan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Rekayasa Industri dalam Rangka Pengembangan Masyarakat

Tanggal dan Waktu : Selasa, 21 April 2009/ 13.00-14.00 WIB

I. PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan di Indonesia akan melakukan berbagai kegiatan terencana untuk dapat menjaga eksistensinya dan menjadi Good Bussiness. Salah satunya adalah dengan menerapkan Corporate Sosial Responsibility (CSR). Penerapan CSR merupakan komitmen dunia usaha untuk terus bertindak etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara luas (The World Bussiness Council for Sustainable Development (WBCSD) dalam Wibisono, 2007).

Penerapan CSR di Indonesia semakin meningkat baik dalam kuantitas maupun kualitas. Selain keragaman kegiatan dan pengelolaannya semakin bervariasi, dilihat dari kontribusi finansial, jumlahnya semakin besar. Penelitian PIRAC pada tahun 2001 menunjukkan bahwa dana CSR di Indonesia mencapai lebih dari 115 miliar rupiah atau sekitar 11.5 juta dollar AS dari 180 perusahaan yang dibelanjakan untuk 279 kegiatan sosial yang terekam oleh media massa[1].

Perihal penerapan CSR di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan keputusan menteri, yaitu UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal LNNo.67 TLN No.4274, UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Mewajibkan CSR merupakan salah satu upaya pemerintah dan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi.

Dalam menerapkan CSR, umumnya perusahaan akan melibatkan partisipasi masyarakat, baik sebagai objek maupun sebagai subjek program CSR. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah salah satu pihak yang cukup berpengaruh dalam menjaga eksistensi suatu perusahaan. Masyarakat adalah pihak yang paling merasakan dampak dari kegiatan produksi suatu perusahaan, baik itu dampak positif ataupun negatif. Dampak ini dapat terjadi dalam bidang sosial, ekonomi, politik maupun lingkungan.

PT Rekayasa Industri (PT REKIND) merupakan salah satu perusahaan milik negara (BUMN). PT REKIND bergerak bidang rancang bangun, pengadaan, konstruksi dan uji-coba operasi (EPCC) untuk pabrik-pabrik industri besar di Indonesia. PT REKIND merupakan perusahaan yang berbasis proyek akan banyak berhubungan dengan berbagai pihak/stakeholder dalam menjalankan usahanya. Dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat sebagai salah satu stakeholder, PT Rekayasa Industri telah menjalankan beberapa program CSR, diantaranya adalah sunatan masal, bantuan mudik dan fogging di sekitar perusahaan serta program-program CSR lainnya disekitar proyek PT Rekayasa Industri, sebagai contoh di lomba kesenian daerah di sekitar proyek Lahendong-3 Geothermal, program perbaikan jalan dan sunatan masal di wayang windu-2 Geothermal, dan sebagainya. Atas dasar latar belakang diatas, penulis ingin mengetahui dan menganalisis sampai sejauh mana strategi pendekatan dan implementasi CSR telah memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat?

2.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah sampai sejauh mana strategi pendekatan dan implementasi CSR PT REKIND telah memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat? Untuk menjawab perumusan masalah utama maka ditarik beberapa pertanyaan spesifik dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana implementasi CSR yang dilakukan oleh PT Rekayasa Industri? (2) Sejauh mana pelaksanaan CSR PT Rekayasa Industri telah berbasiskan pemberdayaan masyarakat ataukah masih sebatas pemberian dari korporasi? (3) Bagaimana dampak yang diperoleh PT Rekayasa Industri dan masyarakat dari pelaksanaan program CSR tersebut?

2.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini yaitu untuk menggambarkan sampai sejauh mana strategi pendekatan dan implementasi CSR PT Rekayasa Industri telah memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun tujuan utama tersebut dapat dijawab melalui tujuan penelitian ini, yaitu: (1) Memahami dan mengkaji pengimplementasian CSR yang dilaksanakan oleh PT REKIND; (2) Mengkaji pelaksanaan CSR yang dijalankan oleh PT REKIND apakah telah berbasis pemberdayaan masyarakat atau masih sebatas pemberian dari korporasi; (3) Dampak program CSR yang dilaksanakan bagi PT REKIND dan masyarakat.

2.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang berminat maupun yang terkait dengan masalah CSR, khususnya kepada: (1) Peneliti yang ingin mengkaji lebih jauh mengenai CSR dalam rangka pengembangan masyarakat; (2) Kalangan akademisi, dapat menambah literatur dalam mengkaji CSR; (3) Kalangan non-akademisi, pemerintah dan swasta dapat bermanfaat dalam penerapan CSR diberbagai sektor, khususnya sebuah perusahaan.

II. PENDEKATAN KONSEPTUAL

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Corporate Social Responsibility (CSR)

Wibisono (2007) mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi sosial dan lingkungan (triple bottom line) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sementara Nursahid (2006) mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab moral suatu organisasi bisnis terhadap kelompok yang menjadi stakeholder-nya yang terkena pengaruh baik secara langsung ataupun tidak langsung dari operasi perusahaan.

Penerapan CSR dangat dipengaruhi oleh pandangan perusahaan mengenai CSR. Wibisono (2007) menjelaskan beberapa cara pandang perusahaan terhadap CSR, yaitu: (1) Sekedar basa-basi atau keterpaksaan. Perusahaan mempraktekkan CSR karena external driven (faktor eksternal), environmental driven (karena terjadi masalah lingkungan dan reputation driven (karena ingin mendongkrak citra perusahaan); (2) Sebagai upaya memenuhi kewajiban (compliance); (3) CSR diimplementasikan karena adanya dorongan yang tulus dari dalam (internal driven).

Saidi (2004) dalam Tanudjaja (2008) membagi CSR menjadi 4 model, yaitu keterlibatan langsung, melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, bermitra dengan pihak lain, dan mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Sementara itu, Wibisono (2007) menjelaskan bahwa penerapan CSR yang dilakukan oleh perusahan dapat dibagi menjadi empat tahapan, yaitu tahap perencanaan, implementasi, evaluasi dan pelaporan.

CSR yang diterapkan oleh perusahaan akan mendatangkan berbagai manfaat bagi perusahaan dan masyarakat yang terlibat dalam menjalankannya. Menurut Wibisono (2007) manfaat bagi perusahaan yang berupaya menerapkan CSR, yaitu dapat mempertahankan atau mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan, layak mendapatkan social licence to operate, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumberdaya, membentangkan akses menuju market, mereduksi biaya, memperbaiki hubungan dengan stakeholders, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan serta berpeluang mendapatkan penghargaan. Sedangkan manfaat CSR bagi masyarakat menurut Ambadar (2008), yaitu dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, kelembagaan, tabungan, konsumsi dan investasi dari rumah tangga warga masyarakat.

2.1.2 Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat adalah salah satu pendekatan yang harus menjadi prinsip utama bagi seluruh unit-unit kepemerintahan maupun pihak korporasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan sosial (Ambaddar, 2008). Pengembangan masyarakat menurut Giarci (2001) dalam Subejo dan Supriyanto (2004) adalah suatu hal yang memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitasi dan dukungan agar mereka mampu memutuskan, merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya. Proses ini berlangsung dengan dukungan collective action dan networking yang dikembangkan masyarakat. Sejalan dengan itu, Payne (1995:165) dalam Ambadar (2008) menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat memiliki fokus terhadap upaya membantu anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, dengan mengidentifikasikan kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pengembangan masyarakat sebagai perencanaan sosial perlu berlandaskan pada asas-asas, yaitu: komunitas dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan, mensinergikan strategi komprehensif pemerintah, pihak-pihak terkait dan partisipasi warga, membuka akses warga atas bantuan profesional, teknis, fasilitas, serta insentif lainnya agar meningkatkan partisipasi warga, dan mengubah perilaku profesional agar lebih peka pada kebutuhan, perhatian dan gagasan warga komunitas. Selain memiliki asas-asas, pengembangan masyarakat juga memiliki beberapa prinsip. Prinsip-prinsip Community Development dalam tiga bagian penting, yaitu ekologi, keadilan sosial, nilai-nilai lokal, proses, dan global-lokal. Prinsip yang terkait dengan masalah ekologi, yaitu prinsip holistik; keberlanjutan; keanekaragaman; pembangunan organis dan keseimbangan. Prinsip yang terkait dengan keadilan sosial meliputi prinsip menghilangkan ketimpangan struktural; memusatkan perhatian pada wacana yang merugikan; pemberdayaan; mendefiniskan kebutuhan; dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Prinsip yang terkait menghargai nilai-nilai lokal yaitu prinsip pengetahuan lokal; budaya lokal; sumberdaya lokal; ketrampilan lokal; dan menghargai proses lokal. Prinsip yang terkait proses meliputi prinsip proses, hasil, dan visi; keterpaduan proses; peningkatan kesadaran; partisipasi; kooperasi dan konsensus; tahapan pembangunan; perdamaian dan anti kekerasan; inklusif; dan membangun komunitas. Prinsip yang terkait global dan lokal meliputi prinsip hubungan antara global dan lokal; serta praktik Anti Penjajah (Anti-colonialist practice) (Ife, 2002).

Dalam melaksanakan suatu program pengembangan masyarakat terdapat berbagai macam strategi pengembangan masyarakat. Chin dan Benne (1961) dalam Nasdian (2006) memperkenalkan tiga strategi yang dapat dijadikan strategi pengembangan masyarakat, yaitu rational-empirical, normative-reeducative, dan power-coersive.

2.1.3 Pemberdayaan dan Partisipasi

Nasdian (2006) menjelaskan bahwa partisipasi adalah proses aktif, inisiatif diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Sementara itu, Paul (1987) dalam Nasdian (2006) memberikan pengertian mengenai partisipasi sebagai berikut:

“…..participation refers to an active process whereby beneficiaries influence the direction and execution of development projects rather than mercly receive a share of project benefits”.

Pengertian di atas melihat keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi (Cohen dan Uphoff, 1980 dalam Nasdian, 2006). Melihat berbagai pendapat yang ada mengenai pemberdayaan dan partisipasi, maka pemberdayaan dan partisipasi di tingkat komunitas dapat dikatakan dua konsep yang erat kaitannya (Nasdian, 2006). Pendapat ini sejalan dengan Craig dan Mayo (1995) dalam Nasdian (2006), yaitu: “empowerment is road to participation”.

2.1.2 Kemiskinan dan Model Kesejahteraan Keluarga

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kemiskinan dapat diartikan sebagai situasi dimana penduduk hanya dapat memenuhi kebutuhan makan, pakaian dan perumahan dalam tingkat minimum yang sangat diperlukan untuk sekedar hidup. Untuk melihat dan mengukur angka kemiskinan dapat digunakan indikator ekonomi secara makro seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, distribusi pendapatan per kapita, indeks gini ratio. BKKBN melihat taraf hidup masyarakat dari segi kesejahteraan keluarga. BKKBN melakukan Pendataan Keluarga setiap tahunnya semenjak tahun 1994. Pendataan Keluarga dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. BKKBN membagi model kesejahteraan keluarga dalam lima tahap, yaitu: (1) Keluarga Pra Sejahtera (sangat miskin); (2) Keluarga Sejahtera I (miskin); (3) Keluarga Sejahtera II; (4) Keluarga Sejahtera III; dan (5) Keluarga Sejahtera III plus

2.2 Kerangka Pemikiran

Implementasi CSR yang dilakukam oleh suatu perusahaan akan berdampak pada perusahaan itu sendiri dan pada masyarakat yang tinggal di lokasi pelaksanaan CSR. Dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat diantaranya adalah peningkatan taraf hidup dan kelembagaan berkelanjutan. peningkatan taraf hidup masyarakat akan dilihat dari peningkatan pendapatan, rumah atau papan, kesehatan, pangan dan (sarana) komunikasi. Sedangkan dampak yang akan dirasakan oleh perusahaan adalah peningkatan citra perusahaan di mata masyarakat.

i34052453-a

Implementasi CSR yang dilakukan oleh perusahaan dapat berupa keterlibatan perusahaan secara langsung, melalui yayasan/organisasi sosial, bermitra dengan pihak lain, maupun membentuk atau bergabung dalam suatu konsorsium. Implementasi CSR dipengaruhi oleh bentuk strategi pengembangan masyarakat yang digunakan. Bentuk strategi tersebut dibagi dalam tiga strategi, yaitu Power coercive (strategi pemaksaan), Rational Empirical (empirik rasional) dan Normatif Re-educative (pendidikan yang berulang secara normatif). Bentuk strategi pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan saling mempengaruhi dengan tingkat partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari peran serta masyarakat dalam tahapan pelaksanaan CSR, yaitu perencanaan, implementasi, evaluasi dan pelaporan.

Selain saling mempengaruhi dengan tingkat partisipasi masyarakat, strategi pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan sangat dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan tersebut mengenai CSR. Karena suatu perusahaan akan melaksanakan CSR apabila memiliki kebijakan atau peraturan mengenai implementasi CSR dalam menjalankan usahanya. Kebijkan perusahan mengenai CSR juga diperngaruhi oleh dua faktor, yaitu kebijakan pemerintah dan pandangan perusahaan mengenai CSR. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kebijakan perusahaan terkait penerapan CSR diatur dalam beberapa peraturan dan perundang-undangan, yaitu UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003. Sedangkan pandangan perusahaan terhadap CSR dapat dibagi tiga, yaitu external driven, environmental driven, reputation driven; Compliance; Internal driven.

2.3 Hipotesa

2.3.1 Hipotesa Pengarah

1. Pandangan perusahaan mengenai CSR dan kebijakan pemerintah mengenai CSR diduga telah mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam mengimplementasikan CSR.

2. Implementasi CSR yang dilaksanakan perusahaan diduga telah berbasiskan pengembangan masyarakat jikan dalam program tersebut menggunakan stretegi pengembangan masyarakat yang tepat sehingga masyarakat berpartisipasi aktif dalam program tersebut dan menunjang kemandirian masyarakat.

3. Dampak yang diperoleh oleh perusahaan melalui CSR diduga mampu meningkatkan citra yang baik di mata masyarakat, sedangkan dampak yang diperoleh masyarakat yaitu meningkatnya taraf hidup dan kelembagaan berkelanjutan.

2.3.2 Hipotesa Uji

1. Diduga ada hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dengan strategi pendekatan CSR perusahaan

2. Diduga ada hubungan antara implementasi CSR dengan pengingkatan citra perusahaan

3. Diduga ada hubungan antara implementasi CSR dengan peningkatan taraf hidup masyarakat.

2.4 Definisi Operasional

1. Kebijakan CSR perusahaan adalah pedoman/peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan mengenai CSR

2. Kebijakan pemerintah (manifest) adalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, kebijakan pemerintah meliputi UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal LNNo.67 TLN No.4274, UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL)

3. Pandangan perusahaan terhadap CSR adalah cara perusahaan dalam melihat dan menginterpretasikan CSR dalam menjalankan usahanya.

4. External driven adalah pandangan perusahaan terhadap CSR sekedar basa-basi yang disebabkan oleh faktor eksternal.

5. Environmental driven adalah pandangan perusahaan terhadap CSR sekedar basa-basi karena terjadi masalah lingkungan.

6. Reputation driven adalah pandangan perusahaan terhadap CSR sekedar basa-basi karena ingin mendongkrak citra perusahaan

7. Compliance adalah pandangan perusahaan terhadap CSR sebagai upaya memenuhi kewajiban. CSR dilakukan karena terdapat regulasi, hukum, dan aturan yang memaksa perusahaan menjalankannya.

8. Internal driven adalah pandangan perusahaan terhadap CSR karena adanya dorongan yang tulus dari dalam. Perusahaan menyadari bahwa tanggung jawabnya bukan sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan bisnisnya saja, melainkan juga tannggunga jawab sosial dan lingkungan.

9. Bentuk strategi pengembangan masyarakat adalah upaya pendekatan yang digunakan dalam merumuskan dan melaksanakan program pengembangan masyarakat oleh suatu perusahaan.

10. Power coercive (strategi pemaksaan) adalah strategi yang cenderung memaksakan kehendak dan pikiran sepihak tanpa menghiraukan kondisi dan keadaan serta situasi yang sebenarnya dimana program itu akan dilaksanakan, sedangkan pelaksanaan yang sebenarnya objek utama dari program itu sendiri sama sekali tidak dilibatkan baik dalam proses perencanaan maupun pelaksaannya.

11. Rational Empirical (empirik rasional) adalah strategi yang didasarkan atas pandangan yang optimistik karena strategi ini mempunyai asumsi dasar bahwa manusia mampu menggunakan pikiran logisnya atau akalnya sehingga mereka akan bertindak secara rasional

12. Normatif Re-educative (pendidikan yang berulang secara normatif) yaitu suatu strategi yang menekankan bagaimana klien memahami permasalahan pembaruan seperti perubahan sikap, skill, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan manusia. kecenderungan pelaksanaan model yang demikian agaknya lebih menekankan pada proses mandidik dibandingkan hasil perubahan itu sendiri.

13. Tingkat partisipasi adalah jenjang peran serta masyarakat terhadap implementasi CSR yang dilakukan perusahaan. Tingkat partisipasi akan dilihat dari peran serta masyarakat dalam tahapan CSR, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Tingkat pastisipasi masyarakat sebagai berikut:

Rendah: Apabila tidak berperan serta dalam tahapan manapun skor 0

Sedang : Apabila berperan serta dalam 1 – 2 tahapan skor 1

Tinggi : Apabila berperan serta dalam 3 – 4 tahapan skor 2

14. Implementasi CSR adalah model penerapan CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya

15. Keterlibatan langsung adalah perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara.untuk menjalankannya.

16. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan adalah perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya.

17. Bermitra dengan pihak lain adalah perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasai non-pemerintah, instansi pemerintah, universitas ata media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.

18. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium adalah perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu.

19. Dampak bagi perusahaan adalah efek yang terjadi pada perusahaan setelah mengimplementasikan CSR, efek ini meliputi peningkatan citra perusahaan di mata masyarakat. Peningkatan citra perusahaan dibagi dalam tiga kategori, dengan skor sebagai berikut:

a. Kurang baik : 0 – 13

b. Baik : 14 – 26

c. Sangat baik : 27 – 50

20. Dampak bagi masyarakat adalah efek yang terjadi pada masyarakat setelah dilaksanakannya CSR oleh suatu perusahaan.

21. Peningkatan taraf hidup adalah penambahan taraf hidup masyarakat yang dilihat dari peningkatan pendapatan, rumah atau papan, kesehatan, pangan dan (sarana) komunikasi.

22. Peningkatan pendapatan adalah taraf hidup yang dilihat dari penambahan jumlah penghasilan seseorang. Pengukuran tingkat pendapatan sebagai berikut:

Miskin : < Rp 25000/hari

Sedang : Rp 25.000 – Rp 50.000/hari

Sejahtera : > Rp 50.000/hari

23. Rumah atau papan adalah taraf hidup yang dilihat dari kondisi tempat tinggal responden. Pengukuran rumah atau papan sebagai berikut:

Miskin : Luas lantai rumah kurang dari 8 m2 untuk tiap penghuni

Sedang : Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk tiap penghuni

Sejatera : Luas lantai rumah lebih dari 8m2 untuk setiap penghuni

24. Kesehatan adalah taraf hidup yang dilihat dari kemampuan responden menjaga kesehatan. Pengukuran kesehatan responden:

Miskin : Jika sakit tidak pergi ke dukun atau dokter

Sedang : Jika sakit pergi ke dukun

Sejahtera : Jika sakit pergi ke dokter

25. Pangan adalah taraf hidup yang dilihat dari kemampuan mengkonsumsi daging ayam, daging sapi atau ikan. Pengukuran pangan responden:

Miskin : Tidak makan daging ayam, sapi atau ikan dalam seminggu terkahir

Sedang : Minimal makan sekali daging ayam, sapi atau ikan dalam seminggu terakhir

Sejahtera : Lebih dari sekali makan daging ayam, sapi atau ikan dalam seminggu terakhir

26. Sarana komunikasi adalah taraf hidup yang dilihat dari kepemilikan sarana komunikasi. Pengukuran sarana komunikasi:

Miskin : Tidak memiliki telepon selular

Sedang : Memiliki 1 buah telepon selular

Sejahtera : Memiliki lebih dari 1 buah telepon selular

27. Kelembagaan berkelanjutan adalah sebuah kelompok/komunitas dalam masyarakat yang dapat menjaga eksistensi kegiatannya, baik sebelum program berjalan, saat berjalan maupun setelah program berjalan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Jakarta dan di Cilacap. Hal ini disebabkan, lokasi PT Rekayasa Industri berada di jalan Kalibata Timur I No.36 Jakarta. Studi kasus implementasi CSR yang akan diambil berada di Kelurahan Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian akan dilaksanakan sejak bulan April 2009 hingga Mei 2009.

Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (purposive). PT Rekayasa Industri dipilih menjadi lokasi penelitian setelah berdiskusi dengan dosen pembimbing dan diperkuat setelah mengetahui PT Rekayasa Industri telah menerapkan CSR dalam menjalankan usahanya. Selain itu, ketertarikan peneliti dalam menetapkan lokasi penelitian karena PT Rekayasa Industri adalah sebuah Perusahaan EPCC (Engineering Procurement Construction Commisioning), sehingga peneliti ingin mengetahui dan menganalisis apakah perusahaan EEPC yang Based Project mengimplementasikan CSR yang berbasiskan pemberdayaan masyarakat di lokasi proyeknya.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab sosial (CSR) berbasiskan pemberdayaan masyarakat ini menggunakan dua pendekatan, yaitu kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam mengenai sejauhmana CSR berbasiskan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan konteks yang relevan. Pendekatan kuantitatif yang dilakukan berjenis penelitian survei. Penelitian survei dilakukan untuk mengetahui mengenai faktor yang mempengaruhi strategi pendekatan CSR, yaitu tingkat partisipasi masyarakat. Selain itu penelitian survei juga digunakan untuk mengetahui peningkatan taraf hidup yang berfokus pada indikator fisik, yakni rumah atau papan, sekolah, kesehatan, pangan dan (sarana) komunikasi, serta pendapatan.

3.3 Teknik Pemilihan Responden dan Informan

Subyek dalam penelitian ini akan dibedakan menjadi responden dan informan. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah, Jawa Tengah yang merupakan lokasi pelaksanaan CSR oleh PT Rekayasa Industri. Informan adalah pihak PT Rekayasa Industri sebagai perusahaan yang menjalankan CSR dan juga pihak-pihak lain yang terkait. Jumlah responden yang akan diambil dalam penelitian ini berjumlah 30 orang, sedangkan jumlah informan tidak dibatasi guna menambah gambaran yang lebih mendalam. Responden dipilih menggunakan teknik pengambilan sampel acak distratifikasi. Responden akan dibagi menjadi tiga lapisan, dilihat dari taraf hidup masyarakat. Pelapisan ini dilakukan untuk mengetahui berasal dari golongan mana saja penerima program yang akan diteliti dan apakah dampak dari program dapat meningkatkan taraf hidup atau mengalami peningkatan golongan. Sedangkan informan dalam penelitian ini dipilih secara secara sengaja (purposive) dengan teknik bola salju (snowball sampling).

3.4 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Instrumen pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara mendalam, pengamatan berperanserta dan kuesioner. Data sekunder yang dikumpulkan merupakan dokumen-dokumen yang terkait dengan kebijakan dan data-data bentuk kegiatan CSR yang dilaksanakan PT. Rekayasa Industri. Untuk mendapatkan data primer dan sekunder akan digunakan berbagai metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data kualitatif digambarkan dengan metode triangulasi berupa wawancara mendalam, pengamatan berperan serta dan penelusuran dokumen. Sedangkan metode pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan metode survei dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner.

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang akan didapatkan dari hasil penelitian mendapatkan perlakuan yang berbeda antara data yang didapatkan dari pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Untuk data yang didapatkan dari pendekatan kualitatif akan diolah melalui tiga jalur analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992 dikutip Sitorus 1998). Sedangkan data kuantitatif hasil penyebaran kuesioner di lapangan terlebih dahulu dilakukan editing, selanjutnya dilakukan pemindahan dari daftar pertanyaan ke lembar tabulasi yang sudah disiapkan. Pengolahan data meliputi editing, coding, scoring, entrying, cleaning, serta analyzing dengan menggunakan program komputer Microsoft Excel dan SPSS 13.0 for Windows. Data yang didapatkan dilakukan editing, untuk mengecek kelengkapan pengisian kuesioner, setelah itu dilakukan coding di buku kode untuk mempermudah pengolahan data, sistem scoring dibuat konsisten yaitu semakin tinggi skor semakin tinggi kategorinya. Setelah dijumlahkan dan selanjutnya akan dikategorikan dengan menggunakan teknik scoring secara normatif yang dikategorikan berdasarkan interval kelas (Slamet 1993):

N= Max - Min

∑k

Keterangan :

N = batas selang

Max = nilai maksimum yang diperoleh dari jumlah skor

Min = nilai minimum yang diperoleh dari skor

∑k = jumlah kategori

Pengelompokkan kategori adalah sebagai berikut :

Rendah/kurang : x< skor min + interval kelas

Sedang : skor min + interval kelas ≤ x’ ≤ skor min + 2 interval kelas

Tinggi/baik : x’’ ≥ skor minimum + 2 interval kelas.

Setelah scoring data akan dilakukan entrying, cleaning, serta analyzing secara deskriptif dan statistik. Hasil analisis diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Ardana, Komang. 2008. Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial dalam http://ejournal.unud.ac.id/km%20ardana.pdf . Diakses pada 26 Oktober 2008

Cahyat, Ade. 2004. Bagaimana Kemiskinan di Ukur: Beberapa Model Penghitungan Kemiskinan di Indonesia. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).

Djajadiningrat, dkk. 2003. Akses Peran Serta Masyarakat: lebih Jauh memahami Community develompent. Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development

Ife, Jime. 1995. Community Development: Creating Community Alternatives Vision, Analysis and Practice. Melbourne: Longman.

________. 2002. Community Development: Community-based Alternetives in Age of Globalisation Edisi Kedua. Australia: Pearson Education.

Irawan, Ronny. Corporate Social Responsibility: Tinjauan Menurut Peraturan Perpajakan di Indonesia. Makalah Seminar The 2nd National Conference, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 6 September 2008.

Jackie Ambadar. 2008. Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Praktik di Indonesia. Wujud Kepedulian Dunia Usaha. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Jahja, Rusfadia Saktiyanti. 2006. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Corporate Social Responsibility Perusahaan Ekstraktif dalam Jurnal Galang, Vol.1, No.2, Hal.22-35,Edisi Januari 2006.

Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Mulyadi, Devi. 2007. Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan dalam Usaha Pengembangan Masyarakat, Skripsi. Fakultas Pertanian. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Nasdian, Fredian Tonny. 2006. Pengembangan Masyarakat (Community Development). Bogor: Bagian Sosiologi pedesaan dan Pengembangan Masyarakat Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor

Nursahid, Fajar. 2006. Tanggung Jawab Sosial BUMN: Analisis terhadap Model Kedermawanan Sosial PT Krakatau Steel, PT Pertamina dan PT Telekomunikasi Indonesia. Depok: Piramedia

Rahman, Santy Rizkiya. 2008. Analisis terhadap Corporate Sociall Responsibiliy dan Pengaturannya di Indonesia. Studi Kasus: Corporate Social Responsibility PT.Freeport Indonesia pada Suku Amungme di Desa banti, Papua. Skripsi. Fakultas Hukum. Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia.

Singarimbun, M dan Effendi, S. 1989. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES.

Sitorus, MT Felix. 1998. Penelitian Kualitatif Suatu Pengantar. Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial.

Suharto, Edi. 2008. Menggagas Standar Audit Program CSR dalam http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/CSRAudit.pdf. Diakses pada 24 Oktober 2008.

Sukada, Sonny, dkk. Membumikan Bisnis Berkelanjutan. Memahami Konsep dan Praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Jakarta: Indonesia Business Links

Setianingrum, Ingelia Putri. 2007. Analisis Community Development sebagai Bentuk tanggungjawab Sosial (PT ISM Bogasari Flour Milis, di Cilincing, Tanjung Priok, Jakarta Utara). Skripsi. Fakultas Pertanian. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Suprapto, Siti A.A.2006. Pola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lokal di Jakarta dalam Jurnal Galang, Vol.1, No.2, Hal.36-61, Edisi Januari 2006.

Supriyanto, Subejo. 2004. Harmonisasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan Pembangunan Berkelanjutan dalam http://subejo.staff.ugm. ac.id/wp-content/supriyanto-ekstensia.pdf. Diakses pada 24 Oktober 2008.

Syahyuti. Penerapan Pendekatan Pembangunan Berbasis Komunitas: Studi Kasus pada Rancangan Program Primatani dalam www.geocities.com/syahyuti/pendekatan_komunitas_primatani.pdf. Diakses pada 1 April 2009

Tanudjaja, Bing Bedjo. 2006. Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia dalam http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir .php?DepartmentID=DKV. Diakses pada 26 Oktober 2008

Untung, Budi Hendrik. 2008. Corporate Social Responsibility. Jakarta: Sinar Grafika

Wibisono, Yusuf. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility). Gresik: Fascho Publishing.

Sumber lain:

Makna Ekonomis Corporate Social Responsibility dalam http://www.ekofeum.or.id/artikel.php?cid=19&display=28&entry=4. Diakses 24 Oktober 2008


LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Pertanyaan

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

CORPORATE STRATEGY UNIT

Hari/tanggal wawancara :

Lokasi wawancara :

Nama dan umur informan :

Jabatan :

Pertanyaan Penelitian:

1. Bagaimana sejarah perusahaan mulai melaksanakan CSR? Kapan mulai mengimplementasikan CSR?

2. Bagaimana pengaruh KEPMEN BUMN dalam melaksanakan CSR?

3. Bagaimana pandangan dan kebijakan perusahaan terhadap CSR?

4. Bagaimana posisi struktural CSR dalam perusahaan? Berada dibawah apa? Dan terdiri dari berapa orang bagian CSR? Mengapa?

5. Apakah CSR dipisahkan dengan PKBL dan comdev? Mengapa?

6. Berasal dari mana dana untuk melaksanakan CSR? Berapa persen dana yang dialokasikan yang dialokasikan tersebut? Apakah setiap tahunnya sama ataukah tidak? Mengapa?

7. Bagaimana mekanisme persetujuan dilaksanakan CSR oleh perusahaan?

8. Program apa saja yang pernah dilakukan oleh perusahaan? Kapan? Apa namanya? Apa saja bentuk programnya? Dimana dan siapa sasarannya?

9. Sektor apa saja yang menjadi prioritas atau sering dilakukan perusahaan dalam menjalankan CSR? Mengapa?

10. Apakah ada pihak yang membantu/bermitra dalam pelaksanaan CSR? Siapa dan mengapa?

11. Apakah masyarakat dilibatkan dalam tahapan-tahapan pelaksanaan CSR? Sampai sejauhmana? Mengapa?

12. Bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi program CSR yang pernah dilaksanakan? Apakah hasil evaluasi dijadikan masukan untuk program berikutnya?

13. Apa saja dampak yang dirasakan perusahaan setelah menjalankan CSR?

14. Apakah ukuran keberhasilan perusahaan dalam menjalankan CSR? Mengapa?

15. Bagaimana seharusnya bentuk CSR yang dilaksanakan suatu perusahaan?

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

CSR DEPARTEMENT

Hari/tanggal wawancara :

Lokasi wawancara :

Nama dan umur informan :

Jabatan :

Pertanyaan Penelitian:

1. Bagaimana sejarah perusahaan mulai melaksanakan CSR? Kapan mulai mengimplementasikan CSR?

2. Bagaimana pengaruh KEPMEN BUMN dalam melaksanakan CSR?

3. Bagaimana pandangan perusahaan terhadap CSR?

4. Bagaimana kebijakan perusahaan mengenai CSR?

5. Bagaimana posisi struktural CSR dalam perusahaan? Berada dibawah apa? Dan terdiri dari berapa orang bagian CSR? Mengapa?

6. Apakah CSR dipisahkan dengan PKBL dan comdev? Mengapa?

7. Berasal dari mana dana untuk melaksanakan CSR? Berapa persen dana yang dialokasikan yang dialokasikan tersebut? Apakah setiap tahunnya sama ataukah tidak? Mengapa?

8. Bagaimana mekanisme persetujuan dilaksanakan CSR oleh perusahaan?

9. Bagaimana mekanisme survey dalam melaksanakan CSR disuatu tempat? Berapa lama? Dibantu dengan siapa?

10. Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam menjalankan CSR?

11. Cara apa saja yang biasa digunakan dalam mencari kebutuhan masyarakat?Kendala apa saja yang dialami saat hendak melaksanakan CSR di suatu tempat?

12. Program apa saja yang pernah dilakukan oleh perusahaan? Kapan? Apa namanya? Apa saja bentuk programnya? Dimana dan siapa sasarannya?

13. Apakah program yang dijalankan telah sesuai dengan tujuan perusahaan sebelumnya?

14. Sektor apa saja yang menjadi prioritas atau sering dilakukan perusahaan dalam menjalankan CSR? Mengapa?

15. Apakah ada pihak yang membantu/bermitra dalam pelaksanaan CSR? Siapa dan mengapa?

16. Apakah masyarakat dilibatkan dalam tahapan-tahapan pelaksanaan CSR? Sampai sejauhmana? Mengapa?

17. Bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi program CSR yang pernah dilaksanakan? Apakah hasil evaluasi dijadikan masukan untuk program berikutnya?

18. Apakah program tersebut masih berjalan sampai saat ini?

19. Apa saja dampak yang dirasakan perusahaan setelah menjalankan CSR?Apakah ukuran keberhasilan perusahaan dalam menjalankan CSR? Mengapa?

20. Bagaimana seharusnya bentuk CSR yang dilaksanakan suatu perusahaan?

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

PEJABAT KECAMATAN/KELURAHAN

Hari/tanggal wawancara :

Lokasi wawancara :

Nama dan umur informan :

Jabatan :

Pertanyaan Penelitian:

1. Bagaimana dan kapan kelurahan ini berdiri? Mengapa bernama lomanis?

2. Bagaimana kondisi geografis dan demografi keluraha ini?

3. Bagaimana karakteristik masyarakat daerah ini? (SARA, pendidikan, pekerjaan, budaya)

4. Apakah Bapak/Ibu mengenal PT REKIND? Siapa yang Bapak/Ibu kenal dari PT REKIND dan jabatannya apa?

5. Kapan PT REKIND datang ke daerah ini? Siapa yang menghadap?

6. Apakah PT REKIND memberitahu akan melaksanakan CSR di daerah tersebut? Berapa lama?

7. Bagaimana cara PT REKIND melakukan survey kebutuhan warga? Bertanya ke siapa?

8. Apakah warga dilibakan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan CSR PT REKIND? Jika iya, siapa saja yang dilibatkan? Jika tidak, mengapa?

9. Berapa lama PT REKIND biasanya melakukan survey? Berapa orang yang bekerja?

10. Apakah kebutuhan utama yang diperlukan warga saat itu dan saat ini?

11. Program apa saja yang dilakukan oleh PT REKIND? Siapa saja sasarannya?

12. Apakah program yang dijalankan PT REKIND bermanfaat bagi warga? Mengapa?

13. Apakah yang warga rasakan setelah dijalankan program CSR PT REKIND?

14. Adakah kendala saat pelaksanaan CSR PT REKIND? Apa sajakah dan mengapa?

15. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap PT REKIND?

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

TOKOH KUNCI DI MASYARAKAT

Hari/tanggal wawancara :

Lokasi wawancara :

Nama dan umur informan :

Jabatan :

Pertanyaan Penelitian:

1. Bagaimana dan kapan kelurahan ini berdiri? Mengapa bernama lomanis?

2. Bagaimana kondisi geografis dan demografi keluraha ini?

3. Bagaimana karakteristik masyarakat daerah ini? (SARA, pendidikan, pekerjaan, budaya)

4. Apakah Bapak/Ibu mengenal PT REKIND? Siapa yang Bapak/Ibu kenal dari PT REKIND dan jabatannya apa?

5. Kapan PT REKIND datang ke daerah ini? Siapa saja yang datang?

6. Apakah PT REKIND memberitahu akan melaksanakan CSR di daerah tersebut? Berapa lama?

7. Bagaimana cara PT REKIND melakukan survey kebutuhan warga? Bertanya ke siapa?

8. Apakah bapak dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan CSR PT REKIND? Selain bapak siapa lagi yang dilibatkan?

9. Apakah kebutuhan utama yang diperlukan warga saat itu dan saat ini?

10. Program apa saja yang dilakukan oleh PT REKIND? Siapa saja sasarannya?

11. Apakah program yang dijalankan PT REKIND bermanfaat bagi warga? Mengapa?

12. Apakah yang warga rasakan setelah dijalankan program CSR PT REKIND?

13. Apakah program tersebut masih berjalan? Jika iya apa saja? Jika tidak mengapa?

14. Adakah kendala saat pelaksanaan CSR PT REKIND? Apa sajakah dan mengapa?

15. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap PT REKIND?

Lampiran 2. Panduan Pengamatan Berperan Serta

Pengamatan berperan serat dilakukan oleh peneliti secara langsung dilokasi penelitian, selanjtnya peneliti melakukan pencatatan hasil pengamatannya secara manual ataupun menggunakan alat bantu yang dapat merekam serta memotret kejadian yang berkaitan dengan substansi penelitian yang dilakukan.

Hasil pengamatan berperan serta dicatat dalam table dibawah ini

Hari/tanggal :

No

Hari/tanggal

Lokasi

Hasil

Keterangan

Lampiran 3. Kuesioner Penelitian

No:

KUESIONER

PERANAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

PT. REKAYASA INDUSTRI

DALAM RANGKA PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Responden Yang Terhormat,

Saya adalah mahasiswa Institut Pertanian Bogor, Fakultas Ekologi Manusia, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, angkatan 2005. Saya sedang melakukan penelitian mengenai Peranan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Rekayasa Industri dalam Rangka Pengembangan Masyarakat Kelurahan Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah, Provinsi Jawa Tengah Penelitian ini dilakukan dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

Saya berharap Bapak/Ibu bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini dengan jujur dan apa adanya. Perlu diperhatikan, bahwa dalam mengisi kuesioner ini, tidak ada jawaban yang benar atau salah. Apapun jawaban Bapak/Ibu, akan menjadi data berharga bagi kelancaran penelitian ini. Identitas dan jawaban Bapak/Ibu akan saya jamin kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini.

Atas ketersediaan dan waktu Bapak/Ibu mengisi kuesioner ini, saya ucapkan banyak terima kasih.

Cilacap, Mei 2009

Hormat saya,

M. Reza Maulana

I340522510

Text Box: Responden Yang Terhormat,  Saya adalah mahasiswa Institut Pertanian Bogor, Fakultas Ekologi Manusia, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, angkatan 2005. Saya sedang melakukan penelitian mengenai Peranan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Rekayasa Industri dalam Rangka Pengembangan Masyarakat Kelurahan Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah, Provinsi Jawa Tengah Penelitian ini dilakukan dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).  Saya berharap Bapak/Ibu bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini dengan jujur dan apa adanya. Perlu diperhatikan, bahwa dalam mengisi kuesioner ini, tidak ada jawaban yang benar atau salah. Apapun jawaban Bapak/Ibu, akan menjadi data berharga bagi kelancaran penelitian ini. Identitas dan jawaban Bapak/Ibu akan saya jamin kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini.  Atas ketersediaan dan waktu Bapak/Ibu mengisi kuesioner ini, saya ucapkan banyak terima kasih.  							           Cilacap,     Mei 2009 Hormat saya,   M. Reza Maulana I340522510

KUESIONER

A. Identitas Responden

Petunjuk pengisian:

- Isilah titik-titik kosong dengan jawaban yang sesuai.

- Berilah tanda silang (X) pada nomor yang sesuai dengan identitas anda.

  1. Nama : …………………………..
  2. Umur : …………………………..
  3. Jenis kelamin : a. Laki-laki

b. Perempuan

  1. Status : a. belum menikah

b. menikah

  1. Jumlah anak : …………. orang
  2. Pendidikan terakhir : a. Tidak sekolah

b.Tidak tamat SD

c. Tamat SD/sederajat

d. Tidak tamat SMP

e. Tamat SMP

f. Tidak tamat SMA

g.Tamat SMA

h.Perguruan Tinggi

  1. Pekerjaan : …………………………..
  2. Alamat : …………………………..

B. Partisipasi Masyarakat

Petunjuk pengisian:

- Isilah titik-titik kosong dengan jawaban yang sesuai.

- Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu.

  1. Darimana Bapak/Ibu mengetahui program CSR tersebut?

a. Tahu sendiri

b. Tetangga

c. Pejabat kelurahan/kecamatan

d. Pihak PT REKIND

e. Lainnya, sebutkan……………

  1. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti musyawarah mengenai program CSR tersebut?

a. Iya

b. Tidak

Jika iya, berapa kali? …………..kali

  1. Darimana Bapak/Ibu mengetahui informasi mengenai musyawarah tersebut?

a. Tahu sendiri

b. Tetangga

c. Pejabat kelurahan/kecamatan

d. Pihak PT REKIND

e. Lainnya, sebutkan……………

  1. Apakah Bapak/Ibu ikut merencanakan program CSR tersebut?

a. Iya

b. Tidak

  1. Apakah Bapak/Ibu ikut pelaksanaan program CSR tersebut?

a. Iya

b. Tidak

  1. Apakah Bapak/Ibu ikut mengevaluasi program CSR tersebut?

a. Iya

b. Tidak

  1. Apakah Bapak/Ibu ikut dalam tahap pelaporan program CSR tersebut?

a. Iya

b. Tidak

C. Kondisi Taraf Hidup Masyarakat

Petunjuk pengisian:

- Isilah titik-titik kosong dengan jawaban yang sesuai.

- Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu.

  1. Berapa jumlah anggota keluarga Bapak/Ibu? (termasuk Bapak/Ibu)

Jawab: …………….orang

  1. Berapa jumlah tanggungan Bapak/Ibu?

Jawab: …………….orang

  1. Berapa luas lantai rumah Bapak/Ibu?

Jawab: ……………. m2

  1. Apakah ada pembangunan rumah setahun terakhir ini?

a. Iya

b.Tidak

Jika iya, berapa luasnya? …………m2

  1. Berapa penghasilan anda per hari sebelum dijalankan program CSR?

a. < Rp 25.000

b. Rp 25.000 – Rp 50.000

c. > Rp 50.000

  1. Berapa penghasilan anda per hari setelah dijalankan program CSR?

a. < Rp 25.000

b. Rp 25.000 – Rp 50.000

c. > Rp 50.000

  1. Apakah Bapak/Ibu memiliki telepon selular?

a. Iya

b. Tidak

Jika iya, berapa banyak? …………buah

  1. Kapan Bapak/Ibu membeli telepon selular tersebut?

a. Bulan ini

b. Sekitar 6 bulan yang lalu

c. Setahun yang lalu

  1. Apakah Bapak/Ibu makan daging ayam, sapi atau ikan dalam seminggu terakhir ini?

a. Iya

b. Tidak

Jika Iya, berapa kali ? Jawab: …………….kali

  1. Dahulu kemana biasanya Bapak/Ibu membawa anggota keluarga Bapak/Ibu yang sakit?

a. Dukun

b. Dokter

c. Lainnya, sebutkan ………

  1. Setahun terkahir ini, kemana biasanya Bapak/Ibu membawa anggota keluarga Bapak/Ibu yang sakit?

a. Dukun

b. Dokter

c. Lainnya, sebutkan ………

D. CITRA PERUSAHAAN DI MATA MASYARAKAT

Petunjuk pengisian:

- Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu.

No

Pernyataan

Sangat setuju

Setuju

Netral

Tidak setuju

Sangat tidak setuju

1

Pegawai PT REKIND ramah dan santun

2

PT REKIND adalah perusahaan yang merusak lingkungan

3

PT REKIND adalah perusahaan yang sering mengganggu masyarakat dalam menjalankan proyeknya

4

Kegiatan CSR yang dilakukan PT REKIND bermanfaat bagi masyarakat

5

Kegiatan CSR yang dilakukan PT REKIND sesuai dengan kebutuhan masyarakat

6

PT REKIND tidak pernah melakukan kegiatan CSR yang dapat menghibur masyarakat

7

Kegiatan CSR yang dilakukan PT REKIND bertujuan untuk membantu meningkatkan penghasilan masyarakat

8

Kegiatan CSR yang dilakukan PT REKIND membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai belut dan rosella

9

Kegiatan CSR yang dilakukan PT REKIND tidak menambah keterampilan masyarakat

10

Kegiatan CSR yang dilakukan PT REKIND merupakan bukti kepedulian perusahaan tersebut kepada masyarakat

Terimakasih Atas Bantuan dan Kerjasama Bapak/Ibu


No

Tujuan

Lampiran 4. Matriks Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data

Variabel

Data yang dibutuhkan

Sumber Data

Metode Pengumpulan Data

Metode Pengolahan dan Analisis Data

1.

Profil PT Rekayasa Industri (REKIND)

1. Bidang usaha PT REKIND

2. Lokasi Kantor PT REKIND: Letak kantor, batas-batas kantor, luas kantor.

1. Sejarah didirikannya PT REKIND

2. Bidang-bidang usaha PT REKIND

3. Letak kantor PT REKIND

4. Batas-batas kantor PT REKIND

5. Luas kantor PT REKIND

1. Data Sekunder: data dari PT REKIND

2. Data Primer: Pegawai PT REKIND

1. Studi literatur

2. Wawancara

3. Pengamatan

1. Pengumpulan data

2. Reduksi data

3. Penyajian data

2.

Mengetahui pandangan dan kebijakan CSR PT REKIND

1. Pandangan perusahaan:

1. External driven, environmental driven, reputation driven

2. Compliance

3. Internal driven

2. Kebijakan CSR perusahaan

1. Penyebab mengapa perusahaan tersebut menjalankan CSR

2. Perangkat lengkap kebijakan yang mengatur aktivitas sosial perusahaan

1. Data Sekunder: data dari PT REKIND

2. Data Primer: Pegawai PT REKIND

1. Studi literatur

2. Wawancara

3. Pengamatan

1. Pengumpulan data

2. Reduksi data

3. Penyajian data

4. Analisis data

3.

Mengetahui Kebijakan Pemerintah mengenai CSR

1. Peraturan pemerintah Indonesia mengenai CSR

2. Keputusan menteri BUMN

1. UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal LNNo.67 TLN No.4274,

2. UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

3. Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL)

1. Data sekunder: Penelusuran literatur, buku-buku terkait, internet, dokumen instansi terkait.

1. Studi literatur

1. Pengumpulan data

2. Penyajian data

4

Mengetahui implementasi CSR yang dilakukan oleh PT REKIND

1. Model implementasi CSR PT REKIND:

1. Perusahaan terlibat langsung

2. Melalui yayasan/organisasi sosial

3. Bermitra dengan pihak lain

4. Membentuk atau bergabung dalam suatu konsorsium

2. Program CSR yang dijalankan PT REKIND

1. Bagaimana model implementasi CSR PT REKIND

2. Program CSR yang telah diimplementasikan oleh PT REKIND

3. Lokasi implementasi program CSR

4. Sasaran implementasi program CSR

1. Data Sekunder: laporan CSR dari PT REKIND

2. Data Primer: Pegawai PT REKIND, observasi lapang, masyarakat sasaran program dan instansi terkait

1. Studi literatur

2. Wawancara

3. Pengamatan berperan serta

1. Pengumpulan data

2. Reduksi data

3. Penyajian data

4. Analisis data

5.

Gambaran umum kelurahan lomanis, kecamatan cilacap tengah, cilacap, Jawa Tengah

1. Sejarah lokal

2. Lokasi kelurahan lomanis: Letak kelurahan, batas-batas kelurahan, luas kelurahan

3. Kondisi demografi

1. Sejarah dan konteks lokasi secara geografis

2. Struktur sosial masyarakat

3. Jumlah penduduk

4. Mata pencaharian

5. Kondisi tingkat pendidikan

1. Data Sekunder: laporan CSR dari PT REKIND, data pemerintah setempat dan data instansi terkait

2. Data Primer: Pegawai PT REKIND, observasi lapang, masyarakat sasaran program dan instansi terkait

1. Studi literatur

2. Wawancara

3. Pengamatan berperan serta

4. Penyebaran kuesioner

1. Pengumpulan data

2. Reduksi data

3. Penyajian data

4. Analisis data

6

Mengetahui dan mengkaji sejauh mana pelaksanaan CSR PT Rekayasa Industri telah berbasiskan pemberdayaan masyarakat ataukah masih sebatas pemberian dari korporasi

1. Bentuk strategi pengembangan masyarakat: 1.rational-empirical, 2.normative-reeducative, 3. power-coersive

2. Tingkat partisipasi masyarakat:

1. Tahap perencanaan

2. Tahap pelaksanaan

3. Tahap evaluasi

4. Tahap pelaporan

1. Bentuk strategi pengembangan masyarakat

2. Tingkat partisipasi/peran serta masyarakat dalam setiap tahapan program CSR yang dilaksanakan

1. Data Sekunder: laporan CSR dari PT REKIND, data pemerintah setempat dan data instansi terkait

2. Data Primer: Pegawai PT REKIND, kuesioner, observasi lapang, masyarakat sasaran program dan instansi terkait

1. Studi literatur

2. Wawancara mendalam

3. Pengamatan berperan serta

4. Penyebaran kuesioner

1. Pengumpulan data

2. Reduksi data

3. Tabulasi silang

4. Penyajian data

5. Analisis data

7

Mengetahui dan mengkaji dampak yang diperoleh PT Rekayasa Industri dan masyarakat dari pelaksanaan program CSR tersebut

1. Peningkatan citra perusahaan

2. Peningkatan taraf hidup masyarakat: peningkatan pendapatan, rumah atau papan, kesehatan, pangan dan (sarana) komunikasi

3. Kelembagaan berkelanjutan

1. Dampak CSR terhadap citra perusahaan di mata masyarakat

2. Pendapatan sebelum dan setelah program

3. Kondisi rumah sebelum dan sesudah program

4. Kondisi kesehatan sebelum dan sesudah program

5. Ketersediaan pangan sebelum dan sesudah program

6. Ketersediaan sarana komunikasi sebelum dan sesudah program

7. Keberadaan lembaga ditingkat komunitas yang berkelanjutan sebelum dan setelah CSR dijalankan

1. Data Sekunder: laporan CSR dari PT REKIND, data pemerintah setempat dan data instansi terkait

2. Data Primer: Pegawai PT REKIND, kuesioner, observasi lapang, masyarakat sasaran program dan instansi terkait

1. Studi literatur

2. Wawancara mendalam

3. Pengamatan berperan serta

4. Penyebaran kuesioner

1. Pengumpulan data

2. Reduksi data

3. Tabulasi silang

4. Penyajian data

5. Analisis data


[1] Penelitian dilakukan oleh Bing Bedjo Tanudjaja pada tahun 2006. Hasil penelitian lebih lanjut dapat diakses pada http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?DepartmentID=DKV.

Ditulis dalam CSR, Jawa Tengah | Dengan kaitkata: , , , , , | Leave a Comment »

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut di Taman Nasional Karimunjawa

Posted by kolokium kpm ipb pada 1 April 2009

Nama Pemrasaran/NRP : Rofian Dedi Susanto/I34052582

Departemen : Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

Pembahas : Saripudin/A14204028

Dosen Pembimbing/NIP : Dr. Ir. Arif Satria, M.Si./132641113

Judul Rencana Penelitian : Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan

Kawasan Konservasi Laut di Taman Nasional

Karimunjawa

Tanggal dan Waktu : 31 Maret 2009, 11.00-11.50 WIB

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang memiliki wilayah perairan lebih luas dibandingkan dengan daratannya, Indonesia memiliki sumberdaya perairan yang sangat besar. Bahkan di Asia Tenggara, Indonesia tercatat sebagai negara dengan luasan terumbu karang terbesar, yakni 51.020 kilometer persegi, atau 50 persen dari total luasan terumbu karang Asia Tenggara. Sayangnya, hanya 6 persen yang dapat dikategorikan sangat baik, sedangkan 30 persen kondisinya parah. Satria (2006) menyebutkan bahwa kerusakan sumberdaya alam, khususnya laut dan pesisir telah memunculkan isu menarik yang salah satunya adalah mengenai common property atau kepemilikan bersama. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah konferensi internasional di Bali pada 19-23 Juni 2006 lalu oleh International Association for the Study of Common Property dengan tema “Survival of the Commons: Mounting Challenges and New Realities”. Salah satu topik yang dibahas adalah mengenai konservasi dan kaitannya dengan isu common property tersebut.

Pengelolaan kawasan konservasi merupakan otoritas pemerintah pusat, yakni Departemen Kehutanan (Dephut). Namun, pengelolaan kawasan konservasi laut oleh pemerintah pusat mendapat tantangan setelah ditetapkannya UU 22/1999 tentang pemerintahan daerah yang mengatur kewenangan daerah di laut. UU 22/1999 mengatur batas kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Namun demikian, penetapan UU 22/1999 tidak menjamin bahwa desentralisasi konservasi dapat diimplementasikan. Menurut Damanik, Prasetiamartati, dan Satria (2006), ada dua faktor yang mempengaruhinya, yakni (1) belum terciptanya harmonisasi produk hukum sehingga menyebabkan konflik antara pemerintah pusat (Dephut) dan daerah dan (2) terjadinya konflik institusional antara Dephut dengan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).

Revisi UU Perikanan No. 31/2004 merupakan jawaban dari konflik antara Dephut dan DKP. Dengan ketentuan baru ini, urusan taman nasional laut mesti diserahkan kepada DKP. Akan tetapi proses pengalihan kewenangan tidak berjalan mulus terkait dengan adanya pertimbangan historis-politis dan teknis-birokratis. Melihat persoalan tersebut, DKP menjadikan masa-masa sekarang ini sebagai masa transisi. DKP membuat MoU dengan Dephut pada tahun 2003 untuk bekerjasama dalam pengelolaan taman nasional (Satria, 2006).

Secara sederhana, stakeholder yang berperan di sekitar taman nasional laut dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama. Pertama adalah komunitas lokal dan kedua adalah masyarakat di luar komunitas lokal, antara lain pemerintah dengan alat kekuasaan; lembaga penelitian dengan tanggung jawab saintifik; swasta dengan kekuatan ekonomi; LSM dengan misi melestarikan sumberdaya alam berlandaskan kekuatan saintifik, maupun LSM dengan misi advokasi masyarakat (Damanik, Prasetiamartati, dan Satria, 2006).

Paradigma yang digunakan oleh kelompok kedua adalah paradigma konservasi dan untuk mencapai tujuannya, pembatasan terhadap pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan dilakukan. Hal ini berdampak pada masyarakat nelayan yang memanfaatkan laut dan pesisir untuk penghidupannya. Seringkali nelayan dianggap sebagai ancaman atau “musuh bersama” (common enemy) terhadap upaya dan kepentingan konservasi, sehingga kepentingannya tidak diperhatikan. Karena akses nelayan terhadap sumberdaya dibatasi, maka muncul berbagai bentuk upaya perlawanan. Pemerintah dan pihak terkait menanggapinya melalui banyak cara, baik upaya konsultatif maupun represif, antara lain penangkapan nelayan, kekerasan, hingga penembakan yang berakibat korban jiwa.

1.2 Masalah Penelitian

Permasalahan yang dirumuskan dan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1) Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi laut (KKL) di Taman Nasional Karimunjawa (TNKJ)?

2) Bagaimanakah kompatibilas aturan institusi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan KKL di TNKJ?

3) Bagaimanakah konflik yang terjadi dalam pengelolaan KKL di TNKJ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1) Menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KKL di TNKJ.

2) Menganalisis kompatibilitas aturan institusi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan KKL di TNKJ.

3) Menganalisis konflik-konflik yang terjadi dalam pengelolaan KKL di TNKJ.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai partisipasi masyarakat, aturan institusi, dan konflik-konflik yang terjadi dalam pengelolaan KKL di kawasan TNKJ. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur penelitian mengenai pengelolaan KKL bagi para akademisi dan peneliti, khususnya akademisi dan peneliti di bidang sosial ekonomi masyarakat pesisir. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan evaluasi dan pertimbangan bagi pemegang kebijakan untuk lebih arif dan bijaksana dalam mengelola kawasan konservasi, khususnya pengelolaan KKL agar lebih peduli dan peka terhadap realita dan kebutuhan masyarakat.

II. PENDEKATAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Masyarakat Pesisir

Untuk memperjelas karakteristik masyarakat pesisir, Satria (2002) menguraikan karakteristik tersebut dari berbagai aspek, yaitu:

1) Sistem pengetahuan

Pengetahuan lokal yang berakar kuat menjadi salah satu faktor penyebab terjaminnya kelangsungan hidup mereka selaku nelayan.

2) Sistem kepercayaan

Secara teologis, nelayan memiliki kepercayaan yang kuat bahwa laut memiliki kekuatan magis sehingga perlu perlakuan khusus dalam melakukan penangkapan ikan agar keselamatan dan hasil tangkapannya semakin terjamin.

3) Peran wanita

Selain menjalankan urusan domestik rumah tangga, isteri nelayan tetap menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dalam kegiatan penangkapan, pengolahan, maupun kegiatan jasa dan perdagangan ikan.

4) Posisi sosial nelayan

Posisi sosial nelayan di masyarakat diperlihatkan dengan status mereka yang relatif rendah dibandingkan kelompok masyarakat yang lain. Satria (2008) menyatakan bahwa belum ada data terbaru tentang jumlah nelayan miskin dari dua juta orang nelayan yang hidup di Indonesia. Data yang ada hanya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir tahun 2002 yang mencapai 32 persen. Indikator yang digunakan adalah pendapatan 1 dollar AS per hari.

Mubyarto, Soetrisno, dan Dove (1984) yang melakukan penelitian di dua desa pantai (Desa Bulu dan Desa Ujungbatu) di Kabupaten Jepara menyatakan bahwa keluarga nelayan pada umumnya lebih miskin daripada keluarga petani atau pengrajin. Sementara itu, Crutchfield (1961) dalam Marahudin dan Smith (1987) menyatakan bahwa sektor perikanan Amerika dan Kanada telah menunjukkan bukti yang jelas mengenai kelemahan ekonomi masyarakat nelayan. Tingkat pendapatan, baik bagi para buruh maupun pemodal, relatif lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan kelompok masyarakat lain di kawasan yang cepat berkembang tersebut. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa baik di Indonesia maupun di Barat, kehidupan masyarakat nelayan memang mengalami permasalahan serius di bidang ekonomi yang relatif tertinggal dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lain.

2.1.2 Partisipasi Masyarakat

Selama ini, peranserta masyarakat hanya dilihat dalam konteks yang sempit, artinya manusia cukup dipandang sebagai tenaga kasar untuk mengurangi biaya pembangunan. Dengan kondisi ini, partisipasi masyarakat “terbatas” pada implementasi atau penerapan program; masyarakat tidak dikembangkan dayanya menjadi kreatif dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil “pihak luar”. Akhirnya, partisipasi menjadi bentuk yang pasif dan tidak memiliki “kesadaran kritis” (Nasdian, 2004). Untuk mengoreksi pengertian tersebut, Nasdian (2004) memaknai partisipasi sebagai proses aktif, inisiatif diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Partisipasi tersebut dapat dikategorikan: Pertama, warga komunitas dilibatkan dalam tindakan yang telah dipikirkan atau dirancang oleh orang lain dan dikontrol oleh orang lain. Kedua, partisipasi merupakan proses pembentukan kekuatan untuk keluar dari masalah mereka sendiri. Sementara itu, Cohen dan Uphoff (1977) dalam Intania (2003) membagi partisipasi ke dalam beberapa tahapan, yaitu:

a) Tahap pengambilan keputusan (perencanaan) yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat.

b) Tahap pelaksanaan dengan wujud nyata partisipasi berupa:

1. Partisipasi dalam bentuk sumbangan pikiran

2. Partisipasi dalam bentuk sumbangan materi

3. Partisipasi dalam bentuk keterlibatan sebagai anggota proyek.

c) Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek yang dirasakan berarti proyek tersebut berhasil menangani sasaran.

d) Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbakan pelaksanaan proyek selanjutnya.

Berkes dalam Berkes et. al. (2001) membagi partisipasi masyarakat dalam Co-Management menjadi tujuh level sebagai berikut:

a) Community control: kekuasaan didelegasikan kepada masyarakat untuk membuat keputusan dan menginformasikan keputusan tersebut kepada pemerintah.

b) Partnership: pemerintah dan masyarakat bersama-sama dalam pembuatan keputusan.

c) Advisory: masyarakat memberikan masukan nasihat kepada pemerintah dalam membuat keputusan, tetapi keputusan sepenuhnya ada pada pemerintah.

d) Communicative: pertukaran informasi dua arah; perhatian lokal direpresentasikan dalam perencanaan pengelolaan.

e) Cooperative: masyarakat termasuk dalam pengelolaan (tenaga).

f) Consultative: mekanisme dimana pemerintah berkonsultasi dengan para nelayan, tetapi seluruh keputusan dibuat oleh pemerintah.

g) Informative: masyarakat mendapatkan informasi bahwa keputusan pemerintah telah siap dibuat.

2.1.3 Institusi Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut

Proses pengelolaan sumberdaya tidak lepas dari keterlibatan institusi di dalamnya. Institusi dimaknai oleh North (1995) dalam Pinem (2008) sebagai suatu sistem yang kompleks, rumit, dan abstrak yang mencakup ideologi, hukum, adat istiadat, aturan, dan kebiasaan yang tidak terlepas dari lingkungan. Menurut Soekanto (1990), ciri-ciri pokok yang membedakan institusi sosial dari konsepsi-konsepsi lain seperti grup, asosiasi, dan organisasi adalah: (1) Merupakan pengorganisasian pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya; (2) Memiliki kekekalan tertentu: pekelembagaan suatu norma memerlukan waktu yang lama karena itu cenderung dipertahankan; (3) Mempunyai satu atau lebih tujuan tertentu; (4) Mempunyai lambang-lambang yang secara simbolik menggambarkan tujuan; (5) Mempunyai alat untuk mencapai tujuan tertentu; dan (6) Mempunyai tradisi tertulis atau tidak tertulis.

IUCN dalam Dermawan (2007) mendefinisikan Kawasan Konservasi Laut (KKL) sebagai sebuah areal yang berada di wilayah pasang surut atau di atasnya, termasuk air yang melingkupinya beserta berbagai flora, fauna serta peninggalan sejarah dan berbagai bentuk kebudayaan, yang telah ditetapkan oleh aturan hukum yang berlaku maupun oleh cara-cara lain yang efektif, dilindungi baik sebagian maupun keseluruhannya.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Per. 17/MEN/2008 menyebutkan bahwa tujuan ditetapkannya konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah untuk memberi acuan atau pedoman dalam melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya. Sedangkan sasaran pengaturan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditujukan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Upaya pengelolaan kawasan konservasi perlu dilakukan agar peran dan fungsi kawasan konservasi sesuai dengan yang diharapkan. Widada, Mulyati, dan Kobayashi (2006) menyatakan bahwa pengelolaan kawasan konservasi adalah serangkaian upaya penataan, perencanaan, perlindungan dan pengamanan, pembinaan habitat dan populasi, pemanfaatan, pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi.

Selama Orde Baru, kebijakan pengelolaan sumberdaya di Indonesia bersifat sentralistik, termasuk taman nasional laut. Adanya pernyataan tentang otoritas negara dan prioritas untuk ekstraksi komersial skala besar menyebabkan petani lokal dan subsisten, nelayan dan penambang skala kecil yang mempraktekkan kehidupan mereka dalam kawasan adat mereka dianggap sebagai pelaku kriminal. Padahal UUD 1945 memandatkan bahwa sumberdaya alam dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, pada implementasinya tidak mengarah pada penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan atau perbaikan kesejahteraan jutaan warga negara Indonesia (Lynch dan Harwell, 2002). Rinaldi, Suhendra, dan Desyana (2008) mencermati bahwa kebijakan pengelolaan pesisir dan laut selama ini terdapat beberapa ciri yakni;

a) Kebijakan masih bias daratan (terrestrial oriented) seperti penempatan kawasan perlindungan laut dan reklamasi pantai dengan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal.

b) Pengabaian hubungan keterikatan masyarakat dengan sumberdaya alamnya yang diatur berdasarkan hukum lokal.

c) Berfokus pada eksploitasi yang memperburuk kualitas maupun kuantitas sumberdaya perikanan dan kelautan.

Kegagalan praktik pengelolaan yang sentralistik mendorong munculnya kesadaran mengenai pentingnya community based management (CBM) atau pengelolaan yang berbasis pada masyarakat. Dalam CBM, pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh para nelayan atau pelaku usaha perikanan di suatu wilayah tertentu melalui organisasi yang bersifat informal (Satria, 2002). Namun demikian, Nikijuluw (2002) dalam Satria (2002) menemukan beberapa kelemahan model CBM, yaitu: (1) tidak mampu dalam mengatasi masalah interkomunitas, (2) bersifat lokal sehingga masalah yang lebih besar seperti over-exploitation untuk ikan jenis tertentu tidak dapat dipecahkan, (3) sulit mencapai skala ekonomi karena bersifat lokal dan hanya dianut oleh suatu masyarakat, dan (4) tingginya biaya institusionalisasi.

Pada perkembangan selanjutnya, muncul model Co-Management yang merupakan sintesis dari dua model ekstrem sebelumnya. Dalam model ini, pemerintah dan masyarakat yang seringkali diwakili oleh organisasi nelayan atau koperasi perikanan bersama-sama terlibat dalam proses pengelolaan sumberdaya mulai dari perencanaan hingga pengawasan (Satria, 2002).

2.1.4 Manajemen Konflik Berbasis Komunitas

Nasdian (2004) menyatakan bahwa konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, yang disebabkan adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan dan kelangkaan sumberdaya. Konflik dan kehidupan warga komunitas sangatlah sulit untuk dipisahkan dan keduanya berada bersama-sama karena perbedaan nilai, status, kekuasaan, dan keterbatasan sumberdaya itu memang selalu terjadi. Konflik akan selalu dijumpai dalam kehidupan manusia, warga komunitas, dan masyarakat sebab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia atau warga komunitas melakukan berbagai usaha yang dalam pelaksanaannya selalu dihadapkan pada sejumlah hak dan kewajiban.

Konflik dapat timbul di antara individu satu dengan yang lain (antar-individu) dan antar-kelompok individu. Konflik antar-individu meliputi: (1) antara individu dengan individu lain dari kelompok yang berbeda, misalnya seorang warga suku dengan seorang warga suku yang lain; dan (2) antara individu-individu dalam satu kelompok misalnya perebutan tanah antar anggota suku, yang disebut pula konflik interhouse atau inter-generational. Sedangkan yang termasuk ke dalam konflik antar-kelompok (intra group atau intrahouse) dapat berupa konflik antar sub-sub kelompok yang otonom dalam satu kelompok, dan konflik antar-kelompok besar yang otonom dalam komunitas atau masyarakat (Nasdian, 2004).

Fisher et. al. (2000) membagi konflik ke dalam beberapa tipe, yaitu:

1) Tanpa konflik; setiap kelompok atau masyarakat yang hidup damai. Jika mereka ingin agar keadaan ini terus berlangsung, mereka harus hidup bersemangat dan dinamis, memanfaatkan konflik perilaku dan tujan, serta mengelola konflik secara kreatif.

2) Konflik laten; sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukan sehinga dapat ditangani secara efektif.

3) Konflik terbuka; adalah yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya.

4) Konflik di permukaan;memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi.

Salah satu perspektif penyelesaian konflik alternatif yang melibatkan berbagai entitas masyarakat adalah community based conflict manajemen (CBCM) atau manajemen konflik berbasis komunitas. Misi awal dari CBCM adalah untuk memperagakan kemungkinan-kemungkinan mengubah paradigma dan metode-metode; dari penyelesaian konflik melalui konfrontasi dan permusuhan yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat dalam komunitas, ke arah penyelesaian dan pemecahan konflik yang lebih kontekstual dengan mengelola akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya atau ter-eskalasi-nya konflik (Nasdian, 2004).

Pada hakekatnya pemaknaan terhadap istilah penyelesaian konflik, sepenuhnya tergantung dari pihak-pihak yang berkepentingan; baik mengenai pilihan-pilihan yang diambil, maupun mengenai hasil yang diharapkan dari proses penyelesaian itu. Sedangkan istilah berbasis komunitas berarti bahwa proses diletakkan pada (dan sebagai respon yang mengandung unsur-unsur kepastian dari) kebutuhan komunitas itu sendiri. Menurut Nasdian (2004), proses mengelola konflik akhirnya melibatkan pula unsur-unsur pencegahan konflik itu sendiri (conflict anticipation), analisis konflik, penyiapan kondisi untuk menyelesaikan konflik, sampai kepada pelaksanaan berbagai pilihan penyelesaian, termasuk misalnya melalui negosiasi. Sedangkan proses penyelesaian konflik dilakukan dengan mendayagunakan pertemuan-pertemuan diupayakan untuk mencapai rekonsiliasi atau perdamaian, pemecahan perselisihan, dan penyelesaian bersama. Pada kesempatan tersebut dapat pula dilakukan proses-proses lain seperti mediasi, fasilitasi, dan negosiasi.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Deskripsi dan Bagan

Dalam pengelolaan sumberdaya yang ada di suatu KKL, para stakeholder diharapkan saling berinteraksi dan berkolaborasi untuk menentukan pola pengelolaan yang tepat agar tidak merugikan salah satu atau beberapa pihak yang bersangkutan. Hal ini diperlihatkan dengan partisipasi/peran serta dari masing-masing stakeholder dalam pengelolaan tersebut. Dalam penelitian ini, akan dilihat mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KKL di TNKJ yang menjadi obyek penelitian.

Setelah itu, penelitian ini akan menganalisis mengenai kompatibilitas aturan institusi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan KKL tersebut.Kedua institusi tersebut akan dibandingkan untuk melihat derajat kesesuaian diantara keduanya. Selanjutnya, penelitian ini juga akan menganalisis konflik-konflik yang terjadi dalam pengelolaan KKL di kawasan TNKJ, baik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Berikut disajikan bagan dari kerangka pemikiran.

rofian-1

Gambar 1. Kerangka Analisis Pengelolaan KKL Berbasis Masyarakat

2.2.2 Hipotesis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan merumuskan beberapa hipotesis pengarah yang terdiri dari hipotesis umum dan beberapa hipotesis khusus berikut:

a. Hipotesis Umum

Semakin tinggi peran serta masyarakat dalam pengelolaan KKL, maka institusi KKL akan semakin kuat.

b. Hipotesis Khusus

1) Jika peran serta masing-masing stakeholder pada porsi yang seimbang, maka kecil kemungkinan untuk terjadinya konflik antar stakeholder pengelola KKL.

2) Semakin tinggi derajat homogenitas masyarakat, maka konflik dalam pengelolaan KKL semakin rendah.

3) Semakin tinggi derajat kesesuaian antara aturan institusi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan KKL, maka tingkat konflik antar stakeholder semakin kecil.

2.2.3 Definisi Konseptual

a) KKL adalah sebuah areal yang berada di wilayah pasang surut atau di atasnya, termasuk air yang melingkupinya beserta berbagai flora, fauna serta peninggalan sejarah dan berbagai bentuk kebudayaan, yang telah ditetapkan oleh aturan hukum yang berlaku maupun oleh cara-cara lain yang efektif, dilindungi baik sebagian maupun keseluruhannya.

b) Pengelolaan KKL adalah kegiatan memanfaatkan kawasan atau mengambil sumberdaya dalam KKL secara adil dan lestari.

c) Stakeholder adalah aktor-aktor atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan KKL.

d) Pemerintah adalah stakeholder pengelola KKL dari pihak negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.

e) Masyarakat adalah penduduk lokal yang menggantungkan hidupnya dengan memanfaatkan KKL, sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan.

f) Partisipasi adalah proses aktif, inisiatif diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif.

g) Konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, yang disebabkan adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan dan kelangkaan sumberdaya.

h) Institusi adalah suatu sistem yang kompleks, rumit, dan abstrak yang mencakup ideologi, hukum, adat istiadat, aturan, dan kebiasaan yang tidak terlepas dari lingkungan.

i) Kompatibilitas aturan institusi adalah tingkat kesesuaian antara aturan institusi yang dibuat oleh masyarakat dan pemerintah.

III. PENDEKATAN LAPANGAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana melalui pendekatan ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KKL di Indonesia, khususnya kawasan TNKJ, menganalisis derajat kesesuaian antara aturan institusi pemerintah dan masyarakat, serta menganalisis konflik-konflik yang terjadi, baik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Penelitian ini menggunakan strategi studi kasus, yang dimaknai oleh Baedhowi (2001) sebagai suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, menginterpretasikan suatu kasus (case) dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Melalui strategi studi kasus, peneliti akan berusaha menemukan realita sosial secara holistik mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KKL. Diharapkan dengan strategi tersebut, peneliti dapat lebih mudah untuk memahami permasalahan penelitian secara lebih mendalam dan menyeluruh.

Tipe studi kasus yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tipe studi kasus instrumental dengan memperlakukan kasus sistem, budaya, dan partisipasi masyarakat sebagai instrumen untuk memahami konsep-konsep penelitian. sesuai dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang ingin dicapai, maka digunakan tipe penelitian yang bersifat eksplanatif. Penelitian ini mengharuskan adanya interaksi langsung antara peneliti dengan subyek penelitian dalam suatu komunitas. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini ingin diketahui dan dipahami hal-hal yang terkait dengan pola perilaku, tindakan, dan interaksi sosial yang dilakukan oleh individu-individu dalam komunitas. Untuk itu, peneliti akan melakukan pengamatan langsung di lapangan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dengan fokus pada tahapan dan level partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KKL di TNKJ, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk melihat dan menganalisis realita yang terjadi pada masyarakat. Untuk mendapatkan data pendukung, penelitian juga dilakukan melalui koordinasi dengan Balai Taman Nasional Karimunjawa, Semarang serta Pemda dan dinas-dinas terkait di Kabupaten Jepara.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa TNKJ merupakan salah satu KKL yang memiliki keunikan baik dari segi flora, fauna, lingkungan, maupun masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Masyarakat Karimunjawa termasuk jenis masyarakat yang kompleks. Berbagai etnis mendiami kawasan ini yaitu etnis Jawa, Madura, Bajo, Bugis, Munak, Luwu, Buton dan Mandar. Sebagian etnis berbaur dan berinteraksi dengan etnis lain membentuk budaya baru Karimunjawa. Mayoritas penduduk Karimunjawa beragama Islam, tetapi ada juga yang memeluk agama Kristen dan Katholik. Mereka hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain.

Penelitian akan dilaksanakan pada Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2009 (terlampir pada Lampiran 1). Penelitian yang dimaksud mencakup waktu sejak peneliti intensif di daerah penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, hingga pembuatan draft skripsi.

3.3 Penentuan Informan

Informan merupakan pihak yang akan memberikan keterangan tentang diri, keluarga, pihak lain, dan lingkungannya. Informan diharapkan dapat membantu peneliti dalam mendapatkan informasi yang valid atau memberikan keterangan tambahan tentang topik kajian. Informan dipilih secara purposive yaitu memilih orang-orang yang dianggap mengetahui secara detail tentang pengelolaan KKL, partisipasi masyarakat, aturan-aturan institusi pemerintah dan masyarakat, serta konflik-konflik yang pernah atau sedang terjadi dalam pengelolaan KKL, baik yang berasal dari masyarakat desa setempat, pemda, dinas terkait, maupun balai taman nasional.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang terlampir pada Lampiran 2 dilakukan dengan metode triangulasi data (kombinasi dari berbagai sumber data). Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan pengamatan berperanserta di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen-dokumen tentang gambaran umum kawasan TNKJ, pengelolaan kawasan TNKJ, serta tentang masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

Teknik pengambilan data dengan wawancara mendalam dilakukan melalui interaksi dua arah dengan prinsip kesetaraan antara peneliti dengan informan dalam suasanan yang akrab dan informal. Wawancara mendalam dilakukan dalam rangka untuk memahami pandangan tineliti mengenai hidupnya, pengalamannya, ataupun situasi sosial yang dihadapinya yang diungkapkan menggunakan bahasanya sendiri. Untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan, maka peneliti menyusun panduan pertanyaan yang berisikan tentang profil dan sejarah lokasi, sejarah penentuan kawasan sebagai KKL, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KKL, pengetahuan tentang peraturan-peraturan pengelolaan KKL, baik aturan masyarakat mupun pemerintah, serta konflik-konflik yang terjadi dalam pengelolaan KKL (terlampir pada Lampiran 3).

Sedangkan yang dimaksudkan dengan pengamatan berperanserta adalah proses penelitian dengan melakukan interaksi sosial antara peneliti dengan tineliti dalam lingkungan sosial tineliti. Dalam pengamatan berperanserta, peneliti akan mengamati tentang partisipasi masyarakat, pola perilaku masyarakat, reaksi masyarakat terhadap aturan institusi, serta bentuk-bentuk konflik yang terjadi dalam pengelolaan KKL (Lampiran 4). Pengamatan ini dilakukan agar peneliti dapat melihat secara langsung mengenai keadaan masyarakat setempat, merasakan, dan melihat beragam fenomena/peristiwa yang diharapkan dapat diperoleh pemaknaan yang sama antara peneliti dan tineliti.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan secara berlanjut, berulang, dan terus menerus yang terdiri dari pengumpulan data, analisis data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan. Kemudian data-data tersebut direduksi melalui proses pemilihan dan pengkategorian data-data yang sesuai. Data-data yang akan direduksi adalah data-data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, pengamatan berperanserta, dan analisis dokumen serta literatur. Reduksi data bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk matriks dan kalimat-kalimat untuk memperoleh kesimpulan akhir dari tahapan dan level partisipasi masyarakat, derajat kesesuaian aturan institusi antara pemerintah dan masyarakat, serta bentuk-bentuk konflik yang terjadi dalam pengelolan KKL dapat diperoleh dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Baedhowi. 2001. Studi Kasus dalam Teori dan Paradigma Penelitian Sosial oleh Salim, Agus (ed.). Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

Berkes, F. et. al. 2001. Managing Small-scale Fisheries: Alternative Directions and Methods. Ottawa: International Development Research Centre.

Damanik, Riza, Budiarti Prasetiamartati, dan Arif Satria. 2006. Menuju Konservasi yang Pro Rakyat dan Pro Lingkungan. Jakarta: WALHI.

Dermawan, Agus. 2007. Kajian Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut yang Menunjang Perkanan Berkelanjutan pada Era Otonomi Daerah (Kasus Taman Nasional Bunaken dan Daerah Perlindungan Laut Blongko, Sulawesi Utara). Tesis. Program Pasca Sarjana IPB.

Fisher, S. et. al. 2001. Mengelola Konflik: Kemampuan dan Strategi untuk Bertindak. S. N. Kartikasari dkk., Penerjemah. Jakarta: The British Council.

Intania, Ogi I. 2003. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Skripsi. Jurusan Sosial Ekonomi. Fakultas Pertanian IPB.

Lasabuda, Ridwan. 2003. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat (Suatu Tuntutan di Era Otonomi Daerah). http://tumoutou.net/702_07134/ridwan_lasabuda.htm (diakses pada 14 Januari 2009).

Lynch, Owen J dan Emily Harwell. 2002. Sumberdaya Milik Siapa?, Siapa Penguasa Barang Publik? Penerjemah: Studio Kendil. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Marahudin, Firial dan Ian R Smith. 1987. Ekonomi Perikanan: Dari Pengelolaan ke Permasalahan Praktis. Jilid II. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PT. Gramedia.

Mubyarto, Loekman Soetrisno dan Michael Dove. 1984. Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai. Jakarta: CV. Rajawali.

Mulyadi. 2005. Ekonomi Kelautan. Edisi 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Nasdian, Fredian Tonny. 2004. Pengembangan Masyarakat (Community Development). Bogor: Fakultas Pertanian IPB.

Pinem, M. B. 2008. Analisis Institusi Konservasi di awasan Taman Nasional Ujung Kulon, Desa Tamanjaya, Kampung Cibanua, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Skripsi. FPIK IPB.

Rinaldi, Yanis, Dede Suhendra dan Cut Desyana. 2008. Dokumen Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara: Green Coast for Nature and People after The Tsunami. http://www.wetlands.or.id/PDF/aceh_Final_Dokumen%20Nias%20_Bahasa_Version.pdf (diakses pada 4 November 2008).

Satria, Arif. 2002. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.

_________. 2006. Politik Taman Nasional dalam Koran Tempo. 22 Juni, hal. A10.

_________. 2008. Negeri Bahari yang Melupakan Nelayan dalam Harian Kompas. 9 Juni, hal. 1.

Soekanto, Soerjono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi Keempat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Widada, Sri Mulyati, dan Hiroshi Kobayashi. 2006. Sekilas tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati & Ekosistemnya. Jakarta: Ditjen PHK-JICA.

Peraturan Perundangan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Per. 17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Jadwal Penelitian

No.

Kegiatan

Maret

April

Mei

Juni

Juli

1

2

3

4

1-4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

I.

Proposal dan Kolokium

1. Penyusunan Draft dan Revisi

2. Konsultasi Proposal

3. Kolokium

II.

Studi Lapangan

1. Pengumpulan Data

2. Analisis Data

III.

Penulisan Laporan

1. Analisis Lanjutan

2. Penyusunan Draft dan Revisi

3. Konsultasi Laporan

IV.

Ujian Skripsi

1. Ujian

2. Perbaikan Skripsi


Lampiran 2. Teknik Pengumpulan Data

No.

Kebutuhan Data/Informasi

Sumber Data/Informasi

Teknik Pengumpulan Data

1.

Profil dan Sejarah Lokasi

a) Administrasi geografis dan topografi

b) Karakteristik Masyarakat

c) Sejarah terbentuknya desa

d) Perkembangan desa

Data sekunder:

Daftar isian potensi desa atau data monografi desa

Data primer:

Aparat desa, tokoh, dan anggota masyarakat

* Studi literatur

* Wawancara mendalam

* Pengamatan berperanserta

2.

Sejarah Penentuan dan Perkembangan Pengelolaan KKL

a) Sejarah penetapan kawasan sebagai KKL

b) Sistem Zonasi KKL

c) Bentuk pengelolaan KKL

Data primer:

Informan (tokoh masyarakat, kades, aparat desa, petugas Balai TNKJ)

Data sekunder:

Data Balai TNKJ

* Studi literatur

* Wawancara mendalam

* Pengamatan berperanserta

3.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan KKL

a) Bentuk partisipasi

b) Tahap partisipasi

c) Level partisipasi

Data Primer:

Informan (tokoh masyarakat, kades, aparat desa)

* Wawancara mendalam

* Pengamatan berperanserta

4.

Aturan Institusi Pengelola KKL

a) Aturan institusi masyarakat lokal (informal)

b) Aturan institusi pemerintah (formal)

c) Pelaksanaan peraturan

d) Tanggapan masyarakat terhadap aturan-aturan

Data primer:

Informan (tokoh masyarakat, kades, aparat desa, petugas Balai TNKJ)

Data sekunder:

Data Balai TNKJ

* Studi literatur

* Wawancara mendalam

* Pengamatan berperanserta

5.

Konflik pengelolaan KKL

a) Konflik antar masyarakat

b) Konflik antara masyarakat dengan pemerintah

c) Manajemen konflik

Data primer:

Informan (tokoh masyarakat, kades, aparat desa, petugas Balai TNKJ)

* Wawancara mendalam

* Pengamatan berperanserta

Lampiran 3. Panduan Pertanyaan

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

A. Petunjuk

Wawancara mendalam (ideph interview) dilakukan oleh peneliti untuk menggali secara langsung gambaran secara komprehensif berkaitan dengan aspek-aspek kajian. Catatan singkat ditulis dalam ruangan yang kosong di bawah kotak aspek-aspek yang ditanyakan dalam wawancara mendalam untuk dikembangkan menjadi laporan.

B. Wawancara Mendalam

Hari, tanggal :

Lokasi Wawancara :

Nama & Umur Informan :

Profil dan Sejarah Lokasi

a) Administrasi geografis dan topografi

b) Karakteristik Masyarakat

1. Bagaimana kondisi masyarakat berdasarkan agama, suku, pendidikan, kekayaan, dan sosial kemasyarakatannya?

2. Apakah pekerjaan utama masyarakat?

3. Apakah masyarakat masih memegang teguh tradisi atau aturan-aturan tradisional?

c) Sejarah terbentuknya desa

1. Kapankah desa ini didirikan?

2. Siapakah pendiri desa ini?

3. Adakah cerita atau mitos tentang pembentukan desa ini?

d) Perkembangan desa

1. Adakah perubahan yang terjadi tentang penduduk, teknologi, transportasi, dan penerangan? Jika ada, bagaimana prosesnya?

2. Bagaimana perbedaan kehidupan antara zaman dahulu dengan sekarang?

Sejarah Penentuan dan Perkembangan Pengelolaan KKL

a) Sejarah penetapan kawasan sebagai KKL

1. Sejak kapan kawasan ini ditetapkan menjadi KKL?

2. Apa dampak yang Anda terima dengan penetapan tersebut?

b) Sistem Zonasi KKL

1. Apa saja zona yang terdapat di KKL ini?

2. Bagaimana proses penentuan zona kawasan?

3. Apakah masyarakat terlibat dalam penentuan zona kawasan?

4. Apakah Anda menerima sistem zonasi tersebut?

5. Apakah ada orang-orang yang melanggar sistem zonasi tersebut?

6. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penentuan zona kawasan?

7. Bagaimana dan dimana saja titik-titik penangkapan nelayan?

8. Apakah ada ketimpangan dengan penentuan zonasi kawasan konservasi?

Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan KKL

a) Bentuk pengelolaan KKL

1. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan KKL? Apa saja hak dan kewajiban mereka?

2. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KKL, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil, maupun evaluasi?

Kompatibilitas Aturan Institusi KKL

a) Bagaimana batasan wilayah KKL menurut masyarakat dan pemerintah?

b) Adakah perbedaan dalam penentuan batasan wilayah? Apa alasannya?

c) Adakah peraturan masyarakat lokal (informal) yang dijalankan di kawasan ini?

d) Adakah peraturan pemerintah (formal) yang dijalankan di kawasan ini?

e) Bagaimana pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut?

f) Bagaimana dengan hak-hak masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan KKL?

use (operational-level) rights

1. Apakah masyarakat diperbolehkan masuk ke dalam KKL?

2. Jika boleh, di kawasan mana saja yang diperbolehkan? Jika tidak boleh, mengapa?

3. Apakah masyarakat diperbolehkan untuk menangkap ikan dan sumberdaya pesisir lainnya?

4. Jika boleh, di kawasan mana saja yang diperbolehkan? Jika tidak boleh, mengapa?

collective choice rights

1. Apakah pemerintah lokal atau masyarakat nelayan diberikan hak pengelolaan KKL?

2. Apakah pemerintah lokal atau masyarakat nelayan memiliki hak untuk menentukan kualifikasi pihak-pihak yang ingin mendapatkan use rights ?

3. Apakah pemerintah lokal atau masyarakat nelayan memiliki hak untuk mentransfer atau menjual hak pengelolaan yang mereka miliki?

g) Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap peraturan-peraturan dalam pengelolaan KKL?

h) Apakah ada masyarakat setempat atau orang luar yang melanggar peraturan-peraturan tersebut?

i) Jika terjadi pelanggaran, apakah ada sanksinya?

j) Jika ada, bagaimana bentuk dan pelaksanaan sanksi tersebut?

k) Bagaimana kewenangan institusi-institusi dalam pengelolaan KKL?

l) Bagaimana monitoring dan evaluasi dilakukan?

m) Apakah masyarakat juga diikutsertakan dalam kegiatan tersebut?

Konflik dalam Pengelolaan KKL

a) Apakah pernah terjadi konflik dalam pengelolaan KKL?

b) Jika pernah, kapan dan bagaimana konflik tersebut terjadi?

c) Apakah hingga sekarang konflik tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan?

d) Jika sudah selesai, bagaimana proses manajemen konflik dan resolusi konfliknya?

Lampiran 4. Panduan Pengamatan Berperanserta

PEDOMAN PENGAMATAN BERPERANSERTA

A. Petunjuk

Pengamatan berperanserta dilakukan oleh peneliti secara langsung di lokasi kajian, selanjutnya peneliti diharuskan melakukan pencatatan hasil pengamatannya dengan alat pencatatan manual maupun alat bantu yang dapat merekam serta memotret kejadian yang berkaitan dengan substansi penelitian yang dilakukan. Catatan singkat ditulis dalam ruangan kosong di bawah kotak aspek-aspek yang diamati, untuk dikembangkan kemudian menjadi laporan.

B. Pengamatan Berperanserta

Hari, tanggal :

Lokasi :

Pengamatan :

1. Pola Pengelolaan KKL

a. Sistem zonasi kawasan

b. Daerah atau titik-titik pemanfaatan sumberdaya oleh masyarakat

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan KKL

a. Akses dan kontrol masyarakat terhadap kawasan

b. Bentuk partisipasi masyarakat

3. Hubungan Masyarakat dengan Pemerintah

a. Hubungan antara pemimpin atau tokoh desa dengan pemerintah

b. Hubungan masyarakat dengan Dephut, Balai Taman Nasional, dan aparat di lapangan.


Lampiran 5. Matriks Analisis

1. Partisipasi

Level Partisipasi

Tahap Partisipasi

Perencanaan

Pelaksanaan

Menikmati Hasil

Evaluasi

Community control

Partnership

Advisory

Communicative

Cooperative

Consultative

Informative

2. Kompatibilitas Institusi

Institusi

Pemerintah (TNKJ)

Masyarakat

Batasan Wilayah

Aturan

Hak

Sanksi

Kewenangan

Monitoring dan Evaluasi

3. Tipologi Konflik

Tahap Pengelolaan

Tipe Konflik

Tanpa Konflik

Konflik Laten

Konflik Terbuka

Konflik di Permukaan

Perencanaan

Implementasi

Monitoring dan Evaluasi

Ditulis dalam Jawa Tengah, Jepara, konservasi, partisipasi, taman nasional | Dengan kaitkata: , , , , , | 1 Comment »

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.