Kolokium Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor

Keterkaitan Antara Program Reforma Agraria Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Kasus: Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)

Posted by kolokium kpm ipb pada 11 April 2009

Nama Pemrasaran/NRP : Andi Alfurqon/I34052087

Mayor : Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

Pembahas/NRP : Meita Nur Ramadyanti/A14204046

Dosen Pembimbing/NIP : Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, MA/131 610 288

Judul Rencana Penelitian : Keterkaitan Antara Program Reforma Agraria Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Kasus: Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)

Ruang/Tanggal/Waktu : KPM 414/ 14 April 2009/ 14.30-15.20 WIB


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia kerap kali dihadapi oleh berbagai persoalan yang terkait dengan ketidak adilan dalam mendapatkan hak atas penguasaan dan pemanfaatan suber-sumber agraria. Hal ini disebabkan oleh kebijakan-kebijakan politik yang tidak memberikan kelayakan akses bagi masyarakat untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber agraria.

Dari tahun-ketahun penguasaan tanah oleh petani semakin menurun, jumlah petani gurem baik pemilik maupun penyewa semakin meningkat, begitu juga halnya dengan petani penyakap yang kesemuaannya dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Di sisi lain konsentrasi penguasaan sumber-sumber agraria oleh segelintir orang saja begitu mencuat, karena didukung oleh berbagai undang-undang sektoral baik pada bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, kelautan, dan sebagainya. Di sisi lain, konflik agraria merupakan kenyataan yang kerapkali terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Penataan kembali arah kebijakan politik agraria disadari bersama sebagai hal yang sangat esensial untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dan pemerataan hak bagi masyarakat. Salah satu upaya perbaikan tersebut adalah dengan mencuatkan kembali pentingnya pelaksanaan Reforma Agraria sebagai salah satu agenda pembangunan bangsa.

Dalam program pemerintahan SBY-JK agenda reforma agraria merupakan bagian dari program Perbaikan dan Penciptaan Kesempatan Kerja dan Revitalisasi Pertanian dan Pedesaan[1]. Presiden RI DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono telah melakuakn pidato politik terkait dengan maslah agraria di Indonesia pada awal tahun 2007, salah satu penggalan pidato tersebut adalah: “Program Reforma Agraria…secara bertahap…akan dilaksanakan mulai tahun 2007 ini. Langkah itu dilakukan dengan mengalokasikan tanah bagi rakyat termiskin yang berasal dari hutan konversi dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan kita boleh diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Inilah yang saya sebut sebagai prinsip tanah untuk keadialan dan kesejahteraan rakyat…[yang] saya anggap mutlak untuk dilakukan”.

Berbagai upaya perbaikan dalam bidang agraria memiliki suatu muara, yaitu tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Saat ini Program Reforma Agraria dan program-program penunjangnya telah/sedang diimplementasikan di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya adalah di Desa Pamegarsari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Secara rasional program Reforma Agraria dan Program Penunjanganya akan memberikan pengaruh terhadap laju tingkat kesejahteraan masyarakat (sasaran/subyek) yang mendapatkannya, dalam hal ini sasaran/subyek yang di maksud adalah petani di Kecamatan Jasinga. Akan tetapi, perlu dikaji lebih lanjut mengenai fakta implementasi program Reforma Agraria tersebut, bagiamanakah fakta implementasi program Reforma Agraria tersebut di lapangan?. Selain itu juga perlu dilakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai keterkaitan antara program Reforma Agraria dengan tingkat kesejahteraan masyarakat (petani) yang mendapatkannnya, apakah tingkat kesejahteraan mereka meningkat setelah dalam kurun waktu tertentu mendapatkan/ikut dalam program Reforma Agraria?

1.2 Perumusan Masalah

  1. Bagaimanakah fakta implementasi program Reforma Agraria di lapangan?
  2. Bagaimanakah keterkaitan antara program Reforma Agraria terhadap tingkat kesejahteraan petani?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan fakta implementasi program Reforma Agraria di lapangan.

2. Menjelaskan keterkaitan antara program Reforma Agraria terhadap tingkat kesejahteraan Petani.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam menerapkan berbagai konsep dan teori agraria, khususnya yang terkait dengan reforma agraria. Selain untuk peneliti, diharapakan hasil penlitian ini juga dapat bergunan bagi berbagai kalangan diantaranya:

1. Akademisi. Hasil penelitian ini diharapakan dapat dijadikan sumber data, informasi, dan literatur bagi kegiatan-kegiatan penelitian maupun penulisan ilmiah selanjutnya yang terkait dengan konsep-konsep reforma agraria.

2. Pemerintah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi program-program reforma agraria yang telah atau sedang dilaksanakan oleh pemerintah.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Reforma Agraria dan Tingkat Kesejahteraan Petani

Reforma Agraria merupakan agenda bangsa yang diharapakan dapat memberikan titik terang bagi terwujudnya keadilan sosial dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dengan berbagai program pelengkapnya, Reforma Agraria diharapakan dapat membantu masyarakat miskin (sebagian besar petani) beranjak dari keterpurukan ekonomi menuju kehidupan yang layak dan mandiri.

Terdapat berbagai konsep yang menjelaskan makna dari kata agraria dan reforma agraria itu sendiri, hal ini perlu dipahami sebagi sebuah landasan teoritis dari penelitian yang akan dilakukan.

2.1.1 Konsep Agraria (Obyek dan Subyek Agraria Serta Hubungan Teknis dan Sosio-Agraria)

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa konsep agraria tidak hanya mencakup tanah atau pertanian saja, tetapi memiliki cakupan yang lebih luas dari itu. Menurut Sitorus (2002) konsep agraria juga merujuk pada berbagai hubungan antara manusia dengan sumber-sumber agraria serta hubungan antar manusia dalam rangka penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber graria.

Secara kategoris, subyek agraria dibedakan menjadi tiga yaitu komunitas (sebagai kesatuan dari unit-unit rumah tangga), pemerintah (sebagai representasi negara), dan swasta (private sector) (Sitorus, 2002). Ketiga subyek agraria tersebut memiliki ikatan dengan sumber-sumber agraria melalui institusi penguasaan/pemilikan (tenure institution). Dalam hubungan-hubungan itu akan menimbulkan kepentingan-kepentingan sosial ekonomi masing-masing subjek berkenaan dengan penguasaan/pemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria tersebut. Bentuk dari hubungan ini adalah hubungan sosial atau hubungan sosial agraria yang berpangkal pada akses (penguasaan, pemilikan, penggunaan) terhadap sumber agraria.

i34052087-a1

2.1.2 Reforma Agraria

Menurut Badan Petanahan Nasional RI (2007) makna Reforma Agraria adalah restrukturisasi penggunaan, pemanfaatan, penguasaan, dan pemilikan sumber-sumber agraria, terutama tanah yang mampu menjamin keadilan dan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan rakyat. Apabila makna ini di dekomposisikan, terdapat lima komponen mendasar di dalamnya, yaitu:

1. Resturukturisasi penguasaan asset tanah ke arah penciptaan struktur sosial-ekonomi dan politik yang lebih berkeadilan (equity),

2. Sumber peningkatan kesejahteraan yang berbasisi keagraraiaan (welfare),

3. Penggunaan atau pemanfaatan tanah dan faktor-faktor produksi lainnya secara optimal (efficiency),

4. Keberlanjutan (sustainability), dan

5. Penyelesaian sengketa tanah (harmony).

Berdasarkan makna Reforma Agraria di atas, dirumuskan tujuan Reforma Agraria sebagai berikut:

1. Menata kembali ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah ke arah yang lebih adil,

2. Mengurangi kemiskinan,

3. Menciptakn lapangan kerja,

4. Memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah,

5. Mengurangi sengketa dan konflik pertanahan,

6. Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup, dan

7. Meningkatkan ketahanan pangan.

Sementara itu Soetarto dan Shohibuddin (2006) mengemukakan bahwa inti dari reforma agraria adalah upaya politik sistematis untuk melakukan perubahan struktur penguasaan tanah dan perbaikan jaminan kepastian penguasaan tanah bagi rakyat yang memanfaatkan tanah dan kekayaan alam yang menyertainya, dan yang diikuti pula oleh perbaikan sistem produksi melalui penyediaan fasilitas teknis dan kredit pertanian, perbaikan metode bertani, hingga infrastruktur sosial lainnya.

Kosep Reforma Agraria tidal lepas dari apa yang disebut dengan konsep Lanreform. Mocodompis (2006) mengatakan bahwa landreform merupakan bagian dari agrarianreform dan agrarianreform itu sendiri tidak tidak bisa dijalankan tanpa adanya landreform. Syahyuti (2004) mengutarakan bahwa dalam konteks reforma agraria, peningkatan produksi tidak akan mampu dicapai secara optimal apabila tidak didahului oleh landreform. Sementara, keadilan juga tidak mungkin dapat dicapai tanpa landreform. Jadi, landreform tetaplah menjadi langkah dasar yang menjadi basis pembangunan pertanian dan pedesaan.

Adapun tujuan dari landreform menurut Michael Lipton dalam Mocodompis (2006) adalah:

  1. Menciptakan pemerataan hak atas tanah diantara para pemilik tanah. Ini dilakukan melalui usaha yang intensif yaitu dengan redistribusi tanah, untuk mengurangi perbedaan pendapatan antara petani besar dan kecil yang dapat merupakan usaha untuk memperbaiki persamaan diantara petani secara menyeluruh.

2. Untuk meningkatkan dan memperbaiki daya guna penggunaan lahan. Dengan ketersediaan lahan yang dimilikinya sendiri maka petani akan berupaya meningkatkan produktivitasnya terhadap lahan yang diperuntukkan untuk pertanian tersebut, kemudian secara langasung akan mengurangi jumlah petani penggarap yang hanya mengandalkan sistem bagi hasil yang cenderung merugikan para petani.

Apabila dicermati, keseluruhan tujuan Reforma Agraria di atas bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan penyelesaian berbagai permasalahan bangsa.

2.1.3 Landasan Hukum Reforma Agraria

Reforma Agraria telah disinggung dalam PENJELASAN UMUM Undang-undang Pokok Agraria pada romawi II angka (7), yang rumusan lengkapnya sebagai berikut: “Dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) dirumuskan suatu asas yang pada dewasa ini sedang menjadi dasar daripada perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan hampir di seluruh dunia, yaitu di negara-negara yang telah atau sedang menyelenggarakan apa yang disebut ”Landreform” atau “Agrarianreform”…”

Dan, selain banyak peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum, ada beberapa dasar yang menjadi landasan pelaksanaan Reforma Agraria, antar lain: a. Landasan Idil, yaitu Pancasila; b. Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945 dan Perubahannya; c. Landasan Politis, terdiri dari 1. TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam; 2. Keputusan MPR-RI Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penugasan Kepada Pimpinan MPR-RI oleh Presiden, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003; dan 3. Pidato Politik Awal Tahun Presiden RI tanggal 31 Januari 2007; d. Landasan Hukum, diantaranya 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghpusan Tanah-tanah Partikelir (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negra RI Nomor 1517); 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4411); 3. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725), dan lain sebagainya.

2.1.4 Obyek Reforam Agraria

Tanah merupakan komponen dasar dalam Reforma Agraria, Berkenaan dengan penetapan obyek Reforma Agraria, maka pada dasarnya tanah yang ditetapkan sebagai obyek Reforma Agraria adalah tanah-tanah Negara dari berbagai sumber yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sebagi obyek Reforma Agraria. Sesuai dengan tahapan perencanaan luas tanah yang dibutuhkan untuk menunjang Reforma Agraria, maka luas kebutuhan tanah obyek Reforma Agraria dalam kurun waktu 2007-2014 adalah seluas 9,25 juta Ha.

2.1.5 Sasaran/subyek Reforma Agraria

Pada dasarnya subyek Reforma Agraria adalah penduduk miskin di perdesaan baik petani, nelayan maupun non-petani/nelayan (BPN RI, 2007). Penduduk miskin dalam kategori ini dapat dimulai dari yang di dalam lokasi ataupun yang terdekat dengan lokasi, dan dibuka kemungkinan untuk melibatkan kaum miskin dari daerah lain (perdesaan dan perkotaan).

2.1.6 Pengembangan Kapasitas Subyek Reforma Agraria

Pengembangan kapasitas masyarakat (capacity building) merupakan suatu pendekatan pembangunan yang berbasis kepada kekuatan-kekuatan dari bawah secara nyata. Kekuatan-kekuatan itu adalah kekuatan sumberdaya alam, sumber daya ekonomi dan sumberdaya manusia sehingga menjadi suatu local capacity (Maskun, seperti dikutip oleh Aly, 2005). Program Reforma Agraria yang dicanangkan pemerintah merupakan suatu program yang terdiri dari kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas subyek Reforma Agraria (petani miskin).

Pengembangan kapasitas petani miskin merupakan suatu proses penguatan petani agar mereka dapat mengenali masalah-masalah yang dihadapinya dan secara mandiri dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Ismawan dalam Aly (2005) menyatakan kemandirian adalah suatu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi berbagai masalah demi mencapai suatu tujuan, tanpa menutup diri terhadap berbagai kemungkinan kerja sama yang saling menguntungkan.

Dari beberapa penjelasan tersebut, pengembangan kapasitas dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat mengatasi keterbatasan yang membatasi kesempatan hidup mereka, sehinga memperoleh hak yang sama tehadap sumberdaya dan menjadi perencana pembangunan bagi diri mereka. Melalui pengembangan kapasitas, masyarakat akan lebih berdaya dan mandiri dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

2.2 Taraf Hidup

Kata tarafdalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) berarti mutu atau kualitas, jadi taraf hidup dapat diartikan sebagai suatu mutu hidup atau kualitas hidup yang dimiliki oleh seseorang atau suatu masyarakat

2.3 Tingkat Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan merupakan konsep yang digunakan untuk menyatakan kualitas hidup suatu masyarakat atau individu di suatu wilayah pada satu kurun waktu tertentu. Konsep kesejahteraan atau rasa sejahtera yang dimiliki bersifat relatif, tergantung bagaimana penilaian masing-masing individu terhadap kesejahteraan itu sendiri. Sejahtera bagi seseorang dengan tingkat pendapatan tertentu belum dapat juga dikatakan sejahtera bagi orang lain.

Soeharto (2006) mengartikan kesejahteraan sebagai kondisi sejahtera (well-being). Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Midgley, et al (2000: xi) seperti dikutip oleh Soeharto (2006) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “…a condition or state of human well-being.” Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.

Menurut Sadiwak (1985), kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengonsumsi pendapatan tersebut. Konsumsi itu sendiri pada hakekatnya bukan hanya sesuatu yang mengeluarkan biaya, karena dalam beberapa hal konsumsipun dapat dilakukan tanpa menimbulkan biaya konsumennya.

Menurut Agusniar (2006) masyarakat yang sejahtera mengandung arti bahwa setiap angota msyarakat dapat memperoleh kebahagiaan, tetapi kesejahteran salah satu individu belum menjamin adanya kesejahteraan seluruh masyarakat. Usaha menyejahterakan masyarakat berarti usaha untuk menjadikan semua anggota masyarakat dapat hidup bahagia (Su’ud dalam Agusniar, 2006). Menurut Su’ud sepeti dikutip Agusniar (2006) trdapat dua hal penting mengenai kesejahteraan, yaitu: (1) kesejahteraan menuntut adanya kekayaan yang meningkat yaitu mengukur kesejahteraan dengan keluaran fisik dan (2) kesejahteran tercapai bila ada distribusi pendapatan yang dirasa adil oleh masyarakat

2.4 Kerangka Pemikiran Konseptual

i34052087-b

Berbagai permasalahan yang timbul dalam bidang agraria di Indonesia merupakan hambatan yang serius bagi proses pembangunan yang sedang berlangsung. Berbagai komponen bangsa baik masyarakat, akademisi, maupun LSM telah berupaya memberikan masukan kepada pememerintah untuk segera melakukan perbaikan dalam bidang agraria baik penataan konstitusi maupun upaya perbaikan dalam bentuk real kepada masyarakat.

Beberapa tahun terakhir pemerintahan SBY-JK telah mengimplementasikan program Reforma Agraria di beberapa daerah di Indonesia. Program utama dari Reforma Agraria ini adalah dengan mendistribusikan tanah kepada rakyat termiskin untuk dikelola guna memenuhi kebutuhan hidup. Selain pendistribusian tanah, ada juga program-program lainya yang bersifat pendukung antara lain dengan pemberian kredit lunak, pelatihan kelompok tani, bantuan teknologi pertanian, dan lain sebagainya.

Program Reforma Agraria ini diperuntukan bagi masyarakat miskin, terutama petani dengan berbagai kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya bantuan melalui program Reforma Agraria diharapakan sasaran program dapat mengalami peningkatan kapasitas diri berupa kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan atau penyuluhan, memiliki akses terhadap sumber agraria berupa tanah garapan, mampu memiliki modal produksi, memiliki dan memahami penggunaan teknologi pertanian, dan sebagianya.

Dengan meningkatnya kapasitas petani sebagai komponen penting dalam produksi pertanian, diharapakan sumberdaya yang dimiliki dapat memberikan pengaruh positif pada peningkatan hasil produksi. Dengan berbagai peningkatan ini petani akan mengalami peningkatan ekonomi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya program Reforma Agraria mungkin memiliki hambatan baik hambatan eksternal maupun internal dalam hal ini adalah hambatan yang bersal dari pihak pemerintah maupaun dari sasaran/subyek, atau bisa jadi hambatan-hambatan secara geografis. Sehingga setelah mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah, ternyata kondisi perekonomian petani tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

2.5 Hipotesis Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa hipotesis pengarah yang terdiri dari hipotesis umum dan beberapa hipotesis khusus sebagai berikut:

a. Hipotesis Umum

Implementasi/pelaksanaan program Reforma Agraria memberikan pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan subyek/sasaran.

b. Hipotesis Khusus

1) Implementasi/pelaksanaan Reforma Agraria secara tepat akan meningkatkan kapasitas subyek/sasaran.

2) Subyek/sasaran Reforma Agraria yang mengalami peningkatan kapasitas diri secara signifikan akan mampu meningkatkan taraf hidupnya.

3) Semakin tinggi taraf hidup petani, semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan hidupnya.

2.6 Definisi Konseptual

Beberapa definisi konseptual di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Implementasi kegiatan Reforma Agraria adalah pelaksanaan serangkai kegiatan reforma agraria yang ditujukan kepada subyek/sasaran yang telah memenuhi kriteria guna terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

b. Subyek Reforma Agraria adalah penduduk miskin yang berada di daerah perdesaan baik petani, nelayan maupun non-petani/nelayan. Penduduk miskin dalam kategori ini dapat dimulai dari yang di dalam lokasi ataupun yang terdekat dengan lokasi, dan dibuka kemungkinan untuk melibatkan kaum miskin dari daerah lain (perdesaan dan perkotaan).

c. Pengembangan kapasitas subyek adalah upaya meningkatkan kemampuan subyek Reforma Agraria untuk dapat mengatasi keterbatasan yang membatasi kesempatan hidup mereka, sehinga memperoleh hak yang sama tehadap sumberdaya dan menjadi perencana pembangunan bagi diri mereka.

d. Taraf hidup adalah kualitas hidup yang dimiliki oleh petani.

e. Kesejahteraan petani adalah suatu kondisi kehidupan dimana kebutuhan hidup baik moril maupun kebutuhan materil.

BAB III

PENDEKATAN LAPANG

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti karena peneliti akan mengkaji fenomena sosial yang sedang berlangsung di lapangan melalui studi kasus. Pendekatan ini mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan rinci tentang suatu peristiwa atau gejala sosial, serta mampu menggali berbagi realitas dan proses sosial maupun makna yang didasarkan pada pemahaman yang berkembang dari orang-orang yang menjadi subjek penelitian.

Melalui pendekatan kualitatif , peneliti berusaha untuk menggambarkan fakta pelaksanaan program Reforma Agraria di Indonesia, khususnya di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Selain itu, peneliti juga akan mengidntifikasi bentuk kegiatan Reforma Agraria yang diberikan kepada sasaran (petani), mengidentifikasi hambatan-hambatan apa saja yang menghalangi upaya peningkatan kapasitas petani, serta menganalisa pengaruh kegitan reforma agraria terhadap peningkatan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan petani.

Strategi penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus berarti memilih suatu kejadian atau gejala untuk diteliti dengan menerapkan berbagai metode (Stake, 1994 : 236 dalam Sitorus, 1998 ). Pemilihan strategi tersebut terkait dengan tujuan penelitian ini yaitu eksplanatif, penelitian ini bertujuan menjelaskan penyebab-penyebab gejala sosial serta keterkaitan sebab akibat dengan gejala sosial lainnya (Sitorus, 1998). Penelitian ini dilakukan guna menerangkan berbagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini mengenai implementasi program Reforma Agraria di Kecamatan Jasinga, yang meliputi identifikasi fakta pelaksanaan program dan dampaknya terhadap taraf hidup dan tingkat kesejahteraan petani.

Tipe studi kasus yang digunakan adalah tipe intrinsik. Studi kasus intrinsik adalah studi yang dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu kasus (Stake, 1994 : 236 dalam Sitorus, 1998 ).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di lokasi pelaksanaan program Reforma Agraria, dalam hal ini lokasi yang dipilih adalah di Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Adapun alasan peneliti memilih Desa Pamagersari dari sepuluh desa yang dijadikan lokasi pelaksanaan program Reforma Agraria di Kecamatan Jasinga adalah, karena desa ini memiliki jumlah sasaran/subyek Reforma Agraria yang paling banyak di antara desa-desa lainnya. Sasaran/subyek Reforma Agraria di desa Pamagersari berjumlah 864 orang.[2] Dengan jumlah sasaran/subyek Reforma Agraria di desa ini, diharapkan peneliti akan lebih mudah menentukan subyek penelitian.

Selain itu, waktu penguasaan lahan yang bervariasi di antara para sasaran/subyek Reforma Agraria juga merupakan salah satu alasan mengapa peneliti memilih lokasi di Kecamatan Jasinga. Menurut Suryo (2008) rata-rata sasaran/subyek Reforma Agraria di Kecamatan Jasinga telah menguasai lahan kurang dari lima tahun, berarti memang sebagian besar sasaran/subyek Reforma Agraria telah menguasai lahan selama kurang dari lima tahun, tapi tentunya ada juga yang telah menguasai lahan selama lima tahun atau bahkan mungkin ada juga yang lebih dari lima tahun. Menurut peneliti hal ini merupakan sesuatu yang menarik, karena penelitian ini terkait dengan tingkat kesejahteraan sasaran/subyek Reforma Agraria yang telah mendapatkan bantuan (lahan, modal, teknologi, dan sebagainya) dalam kurun waktu tertentu.

Penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama dua bulan, dimulai dari pertengahan Bulan Mei hingga Juni 2009. Penelitian yang dimaksud mencakup waktu sejak peneliti intensif di daerah penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, hingga pembuatan draft skripsi.

3.3 Penentuan Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini akan ditentukan subyek penelitian secara purposive yaitu memilih orang-orang yang dianggap mengetahui informasi mengenai pelaksanaan program Reforma Agraria di Kecamatan Jasinga, terutama pemerintah (Badan Pertanahan Nasional) sebagai pihak pelaksana dan masyarakat yang termasuk dalam subyek penerima program Reforma Agraria di Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga. Selain itu, peneliti juga akan mencari informasi kepada pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan program reforma Agraria seperti aparat desa, tokoh masyarakat, kelompok tani, petugas penyuluh pertanian, dan lain sebagainya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder, Pengumpulan data-data ini dilakukan dengan metode triangulasi data (kombinasi dari berbagai sumber data). Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan pengamatan (observasi).

Teknik pengambilan data dengan wawancara mendalam dilakukan melalui interaksi dua arah dengan prinsip kesetaraan antara peneliti dengan subyek dalam suasana yang akrab dan informal. Wawancara mendalam dilakukan dalam rangka untuk memahami pandangan tineliti mengenai hidupnya, pengalamannya, ataupun situasi sosial yang dihadapinya yang diungkapkan menggunakan bahasanya sendiri (Taylor dan Bogdan dalam Sitorus ,1998).

Sementara itu, observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengamati langsung aktivitas tineliti pada situasi dan kondisi yang relevan, dengan tanpa menutupi identitas diri peneliti akan mencoba berperanserta dalam beberapa kegiatan tineliti tentunya yang terkait dengan konteks penelitian. Menurut Vredenbregt dalam Sitorus (1998) jenis pengamatan ini disebut juga sebagai pengamtan berperanserta-terbatas.

Untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan, maka peneliti menyusun panduan pertanyaan yang berisikan tentang profil dan sejarah lokasi, latar belakang penentuan loksi Reforma Agraria, partisipasi masyarakat terhadap program tersebut, pengetahuan tentang prosedur menjadi peserta program Reforma Agraria yang ditetapkan oleh pemerintah, persepsi masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan Reforma Agraria (penyuluhan atau pelatihan), pengaruh yang mereka rasakan baik secara moral maupun materil, konsep masyarakat sejahtera menurut pandangan individu maupun kelompok, dan hambatan/kendala yang mereka rasakan dalam mengikuti program Reforma Agraria.

Data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen-dokumen atau yang disebut dengan studi dokumentasi, yaitu mempelajari dan menelaah dokumen/catatan tertulis/arsip yang relevan dengan masalah kajian. Analisis dokumen-dokumen terkait dengan konsep-konsep Reforma Agraria, prosedur dan ketentuan pelaksanaan, gambaran umum lokasi pelaksanaan program Reforma Agraria, serta tentang masyarakat di sekitar kawasan tersebut, terutama petani peserta program Reforma Agraria. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi jumlah penduduk, data kepemilikan lahan pertanian (non-Reforma Agraria dan yang termasuk lahan Reforma Agraria), mata pencaharian penduduk, jumlah keluarga miskin, potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, dan data kelompok tani. Sumber data sekunder didapat dari laporan dinas sektoral yang relevan, dokumen-dokumen hasil penelitian dan pengkajian yang ada sebelumnya tentang program sejenis atau dokumen lainnya.

3.5 Metode Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman dalam Sitorus 1998). Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh akan diringkas, dibuat kode, dibuat gugus-gugus, dalam rangka memilah, memilih dan mengarahkan data yang diperlukan. Proses ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung.

Setelah proses reduksi, data-data tersebut selanjutnya disusun dan disajikan dalam bentuk matriks, grafik maupun bagan, sehingga tersusun, terpadu, dan mudah disimpulkan. Penyimpulan dilakukan secara terus-menerus dengan mempertimbangkan data yang diperoleh selama proses analisis.

3.6 Organisasi Penulisan

Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai gambaran umum wilayah yang mencakup karakteristik wilayah, mata pencaharian penduduk, dan jumlah penduduk. Pada pokok bahasan selanjutnya akan dikaji mengenai fakta-fakta mengenai pelaksanaan program Reforma Agraria. Selanjutnya pada bagian akhir akan dikaji mengenai hubungan antara pelaksanaan program Reforma Agraria terhadap tingkat kesejahteraan penduduk.


DAFTAR PUSTAKA

Agusniar, Ami. 2006. Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat (Kasus Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam). Tesis. Program Pasca Sarjana IPB.

Aly, Rahmad Iqbal Nurkhalis B. 2005. Pengembangan Kapasitas Petani Miskin Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas (Kasus Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Miskin Melalui Inovasi di Desa Langaleso, Kecamatan Donggala, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah). Tesis. Program Pasca Sarjana IPB.

BPN. 2007. Reforma Agraria: Mandat Politik, Konstitusi, dan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan “Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat”. Jakarta: Badan Pertanahan Nasional RI.

Mocodompis, Harison. 2006. Reforma Agraria Dan Upaya Mengatasi Kemiskinan di Indonesia.http://www.mailarchive.com/proletar@yahoogroups.com/msg28252.html. (diakses pada tanggal 22 Desember 2007).

Satiawan, Usep. 2009. Lahan Abadi Pertanian dan Reforma Agraria. http://www.kpa.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=237&Itemid=1. (diakses pada tanggal 3 April 2009).

Sitorus, MT Felix. 2002. Lingkup Agraria dalam Endang Suhendar et al (ed.). Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi. Bandung: Akatiga.

Sitorus, M. T. Felix. 1998. Penelitian Kualitatif suatu Perkenalan. Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial.

Soetarto, Endriatmo dan Shohibuddin. 2006. Tantangan Pelaksanaan Reforma Agraria dan Peran Lembaga Pendidikan Kedinasan Keagrariaan. http://nasih.staff.ugm.ac.id/a/tan/20060927%20tan.htm. (diakses pada tanggal 22 Desember 2007).

Soetarto, Endriatmo dan shohibuddin. t.t. Reforma Agraria sebagai Basis Pembangunan Pertanian dan Pedesaan: Agenda untuk Pemerintah 2004-2009.

Suharto, Edi. 2006. Peta Dinamika Welfare Satate di Beberapa Negara: Pelajaran Apa yang Bisa Dipetik Untuk Membangun Indonesia?. http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/UGMWelfareState.pdfv. (diakses pada tanggal 3 April 2009).

Suryo, Tejo. 2008. Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Program Reforma Agraria Nasional. Tesis. Program Pasca Sarjan IPB.

Tim Penyusun Kamus (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa). 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Wiradi, Gunawan. 2000. Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Jadwal Penelitian

No

Kegiatan

April

Mei

Juni

Juli

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

iI

Proposal dan Kolokium

1. Penyusunan Draft dan Revisi

2. Konsultasi Proposal

3. Kolokium

III

Studi Lapangan

1. Pengumpulan Data

2. Analisis Data

IIII

Penulisan Laporan

1. Analisis Lanjutan

2. Penyusunan Draft dan Revisi

3. Konsultasi Laporan

IIV

Ujian Skripsi

1. Ujian

2. Perbaikan Skripsi

Lampiran 2: Kebutuhan Data dan Teknik Pengumpulannya

No

Kebutuhan

Data/Informasi

Sumber Data/Informasi

Teknik Pengumpulan Data

1.

Profil dan sejarah lokasi

a) Administrasi geografis dan topografi

b) Jumlah penduduk

c) Karakteristik Masyarakat

d) Sejarah terbentuknya desa

e) Perkembangan desa

f) Kepemilikan lahan

g) Jumlah keluarga miskin

h) Potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia

i) Kelompok tani

Data sekunder:

Daftar isian potensi desa atau data monografi desa Arsip BPN

Data primer:

Aparat desa, tokoh, dan anggota masyarakat

* Studi literatur

* Wawancara mendalam

* Observasi

2.

Latar belakang penentuan lokasi reforma agraria

a) Latar belakang penetapan desa sebagai Lokasi Reforma Agraria

b) Sistem pelaksanaan kegiatan RA

c) Bentuk kegiatan RA

d) Komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan RA

Data primer:

tokoh masyarakat, kades, aparat desa, petugas BPN, sasaran

Data sekunder:

Arsip BPN

* Studi literatur

* Wawancara mendalam

* Observasi

3.

Persepsi/tanggapan Masyarakat terhadap program RA

Data primer:

sasran, tokoh dan aparat desa, masyarakat non-sasaran

* Wawancara mendalam

4.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan RA

Data primer:

Sasaran RA, petugas, aparat desa, penyuluh

* Wawancara mendalam

* Observasi

5.

Pengetahuan masyarakat mengenai program RA

a) Pemahaman mengenai apa RA

b) Aturan atau prosedur mengikuti program RA

Data primer:

asaran Program, masyarakta umum, dan petugas

Data sekunder:

Buku Reforma Agraria BPN

* Studi literatur

* Wawancara mendalam

* Observasi

6.

Jenis bantuan

a. Lahan (luas)

b. Teknologi

c. Modal

d. Pelatihan

Data primer:

Sasaran, petugas, aparat desa.

Data sekunder:

Arsip BPN (data alokasi bantuan RA)

* Wawancara mendalam

* Observasi lapang

* Studi literatur

7.

Pengaruh yang dirasakan (moril dan materil)

Data primer:

sasaran, petugas, aparat desa, tokoh masyarakat, masyarakat non-sasran

* Wawancara mendalam

* Observasi

8.

Permasalahan yang dihadapai dalam pelaksanaan RA

a) Konflik antar masyarakat

b) Konflik antara masyarakat dengan pemerintah

c) Keterbatasan SDM

d) Alokasi waktu

Data primer:

tokoh masyarakat, kades, aparat desa, petugas, sasaran program

* Wawancara mendalam

* Observasi

9.

Konsep kesejahteraan menurut sasaran

Data primer:

Subyek (sasaran RA)

* Wawancara mendalam

Lampiran 3: Panduan Pertanyaan

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

A. Petunjuk

Wawancara mendalam (ideph interview) dilakukan oleh peneliti untuk menggali secara langsung gambaran secara komprehensif berkaitan dengan aspek-aspek kajian. Catatan singkat ditulis dalam ruangan yang kosong di bawah kotak aspek-aspek yang ditanyakan dalam wawancara mendalam untuk dikembangkan menjadi laporan.

B. Wawancara Mendalam

Hari, tanggal :

Lokasi Wawancara :

Nama & Umur :

Pekerjaan :

C. Panduan Pertanyaan (Petugas Pelaksana Program RA)

a. Latar belakang penentuan lokasi RA

1. Mengapa memilih desa ini sebagi lokasi pelaksanaan program RA?

2. Apakah ada tuntutan dari warga atau komponen masyarakat lainnya (LSM), mengapa mereka melakukan tuntutan?

3. Bagaimana hubungannya dengan lahan PT. PP Jasinga?

4. Apa tujuan dilaksanakannnya RA?

b. Sistem pelaksanaan kegiatan RA

1. Apa saja tugas yang anda lakukan dalam kegiatan program RA di desa ini?

2. Sejak kapan anda menjadi petugas?

3. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan RA?

4. Apa saja syarat yang harus dimiliki petani agar mereka bisa mendapatkan bantuan?

5. Bagaimanakah teknis pembagian lahan?

6. Bagaimanakah teknis sertifikasi lahan yang diberikan kepada petani?

7. Lahan yang diberikan bersifat pinjaman atau menjadi hak milik?

c. Bentuk kegiatan RA

Apa saja kegiatan RA selain pemberian lahan?

d. Komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan RA

Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan program RA?

e. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan RA

Bagaimana tanggapan warga terhadap program RA dan terhadap petugas?

f. Jenis/bentuk bantuan

Apa saja bantuan yang diberikan kepada sasaran/subyek RA?

g. Pengaruh yang dirasakan

Apakah anda sudah melihat adanya pengaruh dari RA yang dirasakan oleh sasaran/subyek baik secara moril maupun materil? Apa saja pengaruh tersebut?

h. Permasalahan yang dihadapi

1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program RA?

2. Apakah pernah terjadi konflik, baik ntar warga, antara warga dan pemerintah, atau antara warga dan pihak swasta?

3. Mengapa terjadi konflik?

4. Bagaimakah menyelesaikan konflik tersebut?

5. Kegiatan apa sajakah yang sering mendapatkan hambatan?

6. Bagaimana cara mengatasi hambatan/kendala dalam pelaksanaan RA?

D. Panduan Pertanyaan (Petani yang Menjadi Subyek Program RA)

a. Profil dan sejarah lokasi

1. Darimana asal nama desa ini?

2. Apakah ada ceria khusus dari desa ini?

3. Apakah desa ini terbetuk sejak awal, atau dari pemekaran desa lain?

4. Apakah mata pencaharaian sebagian besar penduduk desa ini?

5. Tardisi apa saja yang masih berlaku di desa ini?

b. Identitas diri

1. Siapakah nama anda?

2. Sejak kapan anda tingal di desa ini?

3. Apakah anda penduduk asli?

4. Jika tidak, darimanakah asal anda?

5. Apakah kesibukan anda sehari-hari?

6. Sejak kapan anda bekerja?

7. Mengapa anda melakukan pekerjaan itu?

8. Berapa lama alokasi waktu yang anda habiskan untuk melakukan kesibukan utama anda (kapan memulai dan kapan selesai)?

9. Apakah pekerjaan sampingan anda?

10. Mengapa anda mempunyai pekerjaan sampingan?

11. Dalam bekerja apakah ada yang mebantu anda? Siapa?

12. Adakah kesepakatan alokasi hasil usaha antara anda dan orang yang membantu anda bekerja?

13. Jika anda bertani, apa yang anda usahakan dari lahan anda (lahan dimanfaatkan untuk ditanam apa)?

14. Darimanakah anda mendapatakan bibit, pupuk, pestisida, dan peralatan untuk memanfaatkan lahan anda?

15. Berapa kisaran modal produksi untuk lahan anda dalam satu kali musim tanam?

16. Berapa banyak hasil produksi lahan anda?

17. Dikonsumsi sendiri atau dijual?

18. Apakah hasil panen musim ini mencukupi untuk konsumsi hingga panen musim depan?

19. Jika tidak, bagaimana anda mensiasatinya?

20. Apakah karena panen musim ini anda masih dapat melakukan produksi untuk musim depan?

21. Jika tidak, bagaimana anda mensiasatinya?

c. Latar belakang penentuan lokasi RA

Apakah anda mengetahui mengapa desa ini dijadikan lokasi pelaksanaan RA?

d. Persepsi/tanggapan masyarakat terhadapa RA

1. Bagaiman tanggapan anda dengan adanya RA di desa ini?

2. Bagaimanakah perasaan anda menjadi sasaran/subyek RA di desa ini?

3. Bagaimana tanggapan anda tehadap petugas?

e. Partisipasi dalam kegiatan RA

1. Kegiatan RA apasajakah yang pernah anda ikuti?

2. Apakah sekarang anda masih aktif mengikutinya?

3. Jika tidak, mengapa?

f. Pengetahuan mengenai RA

1. Apakah yang dimaksud dengan RA?

2. Darimana anda mengetahuinya?

g. Bantuan yang diterima

Selain pemberian lahan, bantuan apa saja yang pernah diberikan kepada anda?

h. Pengaruh yang dirasakan

1. Apakah anda merasakan manfaat dari lahan yang diberikan kepada anda? –tolong ceritkan!

2. Ceritakan apa perubahan yang terjadi pada kehidupan anda dan keluarga dengan adanya bantuan program RA ini!

3. Apakah anda meraskan manfaat dari kegiatan-kegiatan penunjang program RA yang anda ikuti? Tolong ceritakan!

i. Hambatan yang dihadapi dalam mengikuti program RA?

1. Apakah kendala yang anda alami dalam mengikuti program RA?

2. Bagaimanakah anda mengatasinya?

3. Adakah yang membantu anda dalam mengatasi kendala tersebut?

j. Konsep kesejahteraan

1. Menurut anda, apakah yang dimaksud dengan masyarakat seajahtera?

2. Apakah di desa anda sudah ada yang sejahtera? Siapa?

3. Menurut anda, apakah anda sudah sejahtera?

4. Jika belum, mengapa?

k. Kepemilikan lahan

1. Berapkah luas lahan yang anda miliki dari RA?

2. Berapakah luas lahan yang anda miliki selain dari RA?

3. Menurut anda apakah lahan yang anda miliki sudah mencukupi untuk menopang kehidupan anda? Jika belum, mengapa?

l. Pertanyaan lain

1. Jika anda memiliki anak, berapakah jumlah anak yang anda miliki?

2. Apakah anak anda ada yang bersekolah?

3. Jika ada, berapa yang bersekolah dan pada jenjang apa?

4. Jika tidak, mengapa tidak bersekolah?

5. apakah hasil panen cukup membiayai sekolah anak anda?

6. Jika tidak, bagaimana anda mensiasatinya?

7. Apakah ada bantuan dari pemeritah aatu pihak lain?

E. Panduan Pertanyaan Untuk Subyek Penelitian Lainnya

Dalam melakukan wawancara mendalam terhadapa subyek penelitian selain petugas RA dan sasaran/subyek program RA akan digunakan panduan pertanyaan yang serupa, hanya saja akan dipilih pertayanaan-pertanyaan tertentu saja dengan menyesuaikan antar subyek dan kebutuhan informasi yang akan digali.


[1] Usep Setiawan, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria.

[2] Suryo (2008). Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Program Reforma Agraria Nasional di Kecamatan Jasinga.

Satu Tanggapan to “Keterkaitan Antara Program Reforma Agraria Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Kasus: Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)”

  1. kolokium kpm ipb said

    Form – K3: LEMBAR PEMBAHASAN
    Nama Pembahas : Meita Nur Ramadyanti
    NRP/NIP : A14204046
    Nama Pemrasaran : Andi Alfurqon
    NRP : I34052087
    Judul Rencana Penelitian : Keterkaitan Antara Program Reforma Agraria Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Kasus: Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)

    Pembahasan:
    Masukan dari Pemrasaran:
    1. Untuk kerangka pemikiran sebaiknya dijelaskan lebih terperinci lagi dengan keterangan gambar/arah panah, diklasifikasikan lagi variabel-varaiabel yang memiliki karakteristik yang sama, seperti pengembangan kapasitas subyek RA sebaiknya menjadi bagian implementasi program RA.
    2. Pengembangan kapasitas subyek RA dengan hambatan belum dijelaskan di dalam paragraf penjelas. Struktur agraria sebelum RA dan sesudah RA hubungna implementasinya diperjelas lagi.
    3. Untuk permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan RA sebaiknya dimunculkan di kerangka pemikiran sebagai bagian dari hambatan agar terlihat lebih jelas hambatan eksternal dan internalnya.
    4. Dijabarkan lagi mengenai struktur agraria setelah RA, hubungan-hubungna dengan variabel-variabel yang lain, bisa dengan membedakan bentuk arah panah utama dengan variabel yang mempengaruhinya, sehingga terlihat jelas jalur utama dari penelitian.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: